PEMILU 2009 Banyak Kegiatan Menunggu KPU Pusat (KLIPING-KPU-PEMPIL 3)

KLIPING-KPU-PEMPIL 3

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

PEMILU 2009

Banyak Kegiatan Menunggu KPU

Pusat

SEMARANG, Kompas, 4-1-2009

Banyak kegiatan persiapan Pemilihan Umum 2009 tertunda akibat menunggu turunnya kebijakan dari Komisi Pemilihan Umum. Padahal, banyak tahapan yang seharusnya sudah dapat dilakukan.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Jawa Tengah Abhan Misbah mengutarakan hal tersebut di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (3/1). ”Masih banyak regulasi belum ditertibkan KPU yang menghambat proses pemilu. Regulasi paling mendesak saat ini yaitu akreditasi pemantau independen,” katanya.

Abhan mengatakan, regulasi tersebut sangat dibutuhkan ketika fungsi pengawasan Panwaslu terbatas. Panwaslu membutuhkan bantuan masyarakat umumuntuk membantu mengawasi kegiatan Pemilu 2009. Tercatat, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Jateng direncanakan 90.281 TPS, sedangkan jumlah anggota Panwaslu provinsi hingga kelurahan hanya 10.395 orang.

”Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu pengawasan. Regulasi dibutuhkan sebagai legitimasi bahwa pemantau independen juga berhak mengawasi. Seharusnya regulasi ini sudah diterbitkan ketika tahapan pemilu dimulai,” ujarnya.

Oleh karena itu, Panwaslu Jateng bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus mendesak KPU untuk segera menerbitkan regulasi tersebut agar fungsi pengawasan oleh masyarakat tidak terhambat.

Intensitas sosialisasi mengenai teknis pemungutan suara oleh KPU, menurut Abhan, juga kurang padahal pemungutan suara akan berlangsung tiga bulan lagi. ”Teknis pemungutan suara yang baru ini membutuhkan waktu lebih intens untuk sosialisasi karena banyak masyarakat yang belum paham,” kata Abhan.

Secara terpisah, Ketua KPU Provinsi Jateng Ida Buhiati mengatakan, KPU tetap berkegiatan meski beberapa kebijakan dari KPU Pusat belum turun. Untuk pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), misalnya, sambil menunggu perintah dari KPU Pusat, KPU Jateng berkoordinasi dengan KPU kabupaten dan kota untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait.

”Kami terus berkomunikasi dengan camat dan lurah, serta beberapa pihak yang sebelumnya juga menjadi PPS saat pemilihan Gubernur Jateng. Denga begitu, ketika waktunya kami harus melakukan pembentukan, kami sudah siap,” kata Ida.

Terkait dengan sosialisasi teknis pemungutan suara, Ida mengatakan, begitu anggaran untuk tahun 2009 cair, pihaknya segera melakukan sosialisasi ke masyarakat. Selama ini sosialisasi terlebih dulu dilakukan di kalangan internal. (UTI)