Mempertanyakan Tanggung Jawab Fungsional Dewan Perwakilan Rakyat dan Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Amandemen Konstitusi (Artikel-34)

4 Juni 2011

ARTIKEL-34 (DPR/1)

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com (Jurnal ParlemenO)

Mempertanyakan Tanggung Jawab Fungsional Dewan Perwakilan Rakyat dan Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Amandemen Konstitusi

 

Oleh La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul)

Masih adakah peluang di negeri ini bagi pembuatan dan pengimplementasian  kebijakan-kebijakan sistemik yang bisa memperbaiki nasib rakyat?  Yang jelas, buruknya moralitas atau kompetensi personal sebagian anggota legislatif, aparat eksekutif dan yudikatif (penegak hukum); rapuhnya struktur ekonomi-politik yang membingkai moralitas serta kompetensi tersebut (ini ditinjau dari perspektif filsafat yang mendasari sebuah ideologi); lemahnya institusionalisasi politik; dan juga belum sistemisnya proses-proses politik, berkontribusi besar terhadap tersumbatnya mobilitas vertikal masyarakat dan juga partisipasi politik mereka.

Di kalangan partai-partai politik besar yang ada di parlemen, misalnya, aroma yang (sudah) tertebar adalah adanya gejala kuat saling mengunci atau saling menyelamatkan kepentingan politik subyektif. Hasil jajak pendapat pun mengungkapkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja partai-partai politik (75,3 persen dari responden) yang dianggap gagal memperjuangkan aspirasi masyarakat (Kompas, 10/1/2011).

Partai Golkar sangat antusias membongkar skandal (korupsi) Bank Century yang diduga terkait dengan Partai Demokrat dalam hal pendanaan kampanye Pemilu 2009.  Sementara itu, bersama-sama Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Partai Demokrat berkepentingan menampilkan ke atas panggung realitas konkret perihal keterlibatan tiga perusahaan Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar, yang diduga sebagai penyuap terbesar di balik kasus (mafia pajak) Gayus Tambunan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Di lain pihak, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) lebih mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap skandal Bank Century dan kasus mafia pajak Gayus Tambunan ketimbang kasus (suap) cek perjalanan yang melibatkan hampir semua anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (2004-2009) dari PDI-P.       

Kemudian, boleh saja Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) berbangga bahwa hanya mereka berdualah yang dengan tegas menolak rencana pembangunan gedung baru DPR yang sangat borjuis itu, tetapi bukankah mereka tidak menyetujui  usulan hak angket mafia perpajakan, padahal hal itu sangat bertentangan dengan aspirasi  masyarakat luas?  Bila klaim memperjuangkan kepentingan rakyat itu benar, mengapa kedua partai ini tidak menginisiasi usulan pembukaan data pajak dan laporan kekayaan secara transparan?

Singkatnya, setiap fraksi (partai politik/parpol) yang ada di DPR kini (2009-2014) tidak satupun yang optimal berkontribusi dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyusunan anggaran (budgeting).  Semua partai yang memiliki kursi di DPR kini (termasuk di dalamnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa/PKB, Partai Persatuan Pembangunan/PPP, Partai Keadilan Sejahtera/PKS, dan Partai Hati Nurani Rakyat/Partai Hanura) pasti mendapat sorotan negatif  terkait  dengan salah satu atau beberapa soal berikut: Bank Century, hak angket mafia pajak, pertunjukan tari perut di Turki [yang ibu kotanya adalah Istanbul, tetapi pada tahun 330 Masehi bernama Byzantium sebagai pusat Kekaisaran Romawi (Romawi Timur), yang terletak di Selat Bosphorus, meski oleh Kaisar Konstantinus kemudian diubah namanya menjadi Konstantinopel (dalam bahasa Yunani disebut “Konstantinopolis”, yang artinya adalah “Kota Constantine”)], rencana pembangunan gedung baru DPR yang borjuis (dengan anggaran lebih dari Rp 1 triliun), usulan dana aspirasi bagi setiap anggota DPR (oleh Partai Golkar) untuk daerah-daerah pemilihan, membuka situs porno saat rapat paripurna DPR, pemborosan serta ketidakefektifan kunjungan kerja (studi banding) ke luar negeri, dugaan permainan anggaran negara di Badan Anggaran (Banggar) DPR, dan rendahnya produktifitas legislasi DPR.

Dengan kata lain, citra DPR yang buruk itu merupakan konsekuensi dari kinerja riil di bidang legislasi, budgeting, serta pengawasan; dan bahwa — meminjam terminologi fisika mekanika — ia merupakan  resultante  dari banyak vektor oleh banyak aktor yang berinteraksi dalam sebuah sistem yang bernama “Dewan Perwakilan Rakyat”.

Tabel 1:  Anggaran pembuatan satu rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPR (2009-2014) untuk tahun 2011 dan 2012.

Catatan: 

  • Diolah oleh Jurnal Parlemen Online (Jurnal ParlemenO) dari berbagaisumber.
    • DPR = Dewan Perwakilan Rakyat
    • BURT = Badan Urusan Rumah Tangga.
    • Banggar = Badan Anggaran 

Terhadap Tabel 1 diatas, pertama kita perlu pertanyakan, mengapa untuk rencana alokasi anggaran tahun 2012 terlebih dahulu ditetapkan anggaran penyusunan dan pembahasan 76 RUU, padahal DPR belum menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2012? (Kompas, 6/5/2011). Bukankah didahulukannya penetapan anggaran termaksud — ketimbang penetapan Prolegnas 2012 — sangat terkait dengan strategi membangun alasan untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri?  Selain alasan ini, apa argumen yang melatari anggota DPR sehingga masih saja tetap melestarikan kebiasaan langsung menetapkan plafon anggaran untuk beberapa kali kunjungan kerja ke luar negeri, padahal saat plafon anggaran ditetapkan, DPR belum menentukan rencana kunjungan kerja?  Bukankah logika yang tepat (bukan logika terbalik:  kepala di kaki, kaki di kepala, seperti dalam lirik sebuah lagu) adalah lebih dahulu mengusulkan (dan menentukan) prolegnas serta rencana kunjungan kerja, dan atas dasar itu, baru kemudian disusul dengan menetapkan plafon anggaran?

Legislasi dan Kunjungan Kerja

Mengacu pada Tabel 1 itu juga, beranikah DPR memberikan jaminan — kalau perlu dibuat secara tertulis yang disahkan bersama perwakilan para konstituen masing-masing anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR — bahwa kenaikan anggaran tersebut akan mendorong peningkatan kualitas proses pembuatan dan substansi RUU yang dihasilkan?  Jaminan ini penting karena adanya realitas menyakitkan, bahwa kenaikan biaya kunjungan kerja ke luar negeri, antara lain, didasarkan pertimbangan untuk kenyamanan transportasi pesawat terbang. “Waktu kami ke Jepang, kami harus  nombok  600-1.200 dollar Amerika Serikat kalau naik kelas eksekutif, karena kami jatahnya bisnis,” ujar Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono (dari Fraksi Partai Demokrat) — Kompas, 3/5/2011.

Bila Kepala Kelompok  Fraksi  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Baleg DPR — yang juga adalah anggota Komisi II DPR — Arif Wibowo menengarai, “Ada semacam permainan harga antara agen travel dan kesekretariatan DPR (karena penggunaan anggaran diatur dan dikelola Sekretariat Jenderal DPR) sehingga seolah-olah biaya yang harus dikeluarkan DPR lebih mahal, dan bahwa tanpa permainan harga, hampir dipastikan anggaran kunjungan kerja akan turun sehingga kebutuhan biaya pembuatan RUU bisa lebih murah, di mana untuk satu RUU biaya pembuatannya cukup hanya Rp 4 miliar” (Kompas, 4/5/2011), mengapa DPR tidak serius mengusulkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK untuk mengusut tuntas (bukan sekadar “mengusut  gertak”, apalagi  kategori gertakannya adalah gertak sambal  yang kehangatan cabenya mirip dengan hangat-hangat tahi bebek) dugaan penyimpangan anggaran tersebut?

Dengan juga mempertimbangkan rendahnya prestasi DPR di bidang legislasi, di mana dari  70 RUU yang ditargetkan — pada tahun 2010 — hanya 16 RUU yang disetujui menjadi undang-undang, dan juga belum jelasnya berapa RUU yang bisa diselesaikan (dan disetujui) pada akhir 2011 nanti, pantas atau etiskah DPR mengusulkan kenaikan alokasi anggaran pembuatan RUU (inisiatif DPR) untuk tahun 2012?

Tabel 2:    Indikator produk legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (2009-2014) untuk tahun 2009,    2010, dan 2011.

Catatan: 

  • Diolah oleh Jurnal Parlemen Online (Jurnal ParlemenO) dari berbagai sumber.
  • RUU = Rancangan Undang Undang
  • UU = Undang-Undang

Merujuk pada tabel 2 di atas, dibandingkan dengan tahun 2009, pada tahun 2010 terjadi penurunan kinerja legislasi lebih dari separuh, yakni dari 47,56 persen (48%) menjadi 22,86 persen (23%).  Bukankah, dari tahun ke tahun, anggaran untuk DPR terus meningkat?

Dengan kemerosotan kinerja tersebut adakah kesediaan DPR untuk melakukan penataan ulang perencanaan legislasi agar target (legislasi) dapat tercapai dan juga dengan kualitas (RUU) yang tinggi?

Oleh karena itu, ketimbang terburu-buru mengusulkan kenaikan alokasi anggaran untuk tahun 2012  [meskipun menurut Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono, angkanya baru ancar-ancar (Kompas, 4/5/2011)], mengapa tidak terlebih dahulu dilakukan pengkajian — yang transparan — soal keabsahan klaim hegemonik bahwa peningkatan anggaran merupakan solusi penyelesaian problem legislasi?  Tidakkah para anggota DPR menyadari bahwa sesungguhnya problem legislasi sangat kompleks,  sehingga tidak bisa dipandang secara sederhana — dengan nalar yang datar atau linear — sekadar persoalan anggaran?  Bila semua persoalan diselesaikan dengan “pendekatan anggaran” (project oriented), apa bedanya dengan mekanisme kerja otak kaum kapitalis borjuis (lumpen borjuasi)?

***

SEMENTARA itu, dari berbagai kritik masyarakat soal kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri yang boros dan tidak jelas manfaatnya, mengapa DPR tidak terdorong untuk terlebih dahulu membuat perbandingan, mana yang lebih efisien (berdaya guna) dan efektif (berhasil guna), melakukan kunjungan kerja ke luar negeri — untuk mendapatkan masukan yang terkait dengan pembuatan RUU — ataukah cukup dengan mencari data atau dokumen melalui internet dan kantor kedutaan besar (negara yang menjadi obyek pembanding)  di Jakarta (juga Kedutaan Besar Republik Indonesia/KBRI di luar negeri), berkorespondensi kepada pemerintah atau parlemen negara yang dirujuk, serta mengirim/mengutus staf atau tenaga ahli DPR ke luar negeri?

Masalahnya, selain begitu singkatnya waktu kunjungan kerja, sebagian para anggota DPR juga kurang mahir berbahasa Inggris (yang mengganggu efektifitas komunikasi dengan pihak-pihak yang ditemui). Lagipula ada kecenderungan meningkatnya pragmatisme penyusunan perencanaan anggaran (yang antara lain tercermin pada kebiasaan menetapkan langsung plafon anggaran untuk beberapa kunjungan ke luar negeri, padahal saat plafon anggaran ditetapkan, DPR belum menentukan rencana kunjungan kerja, Kompas, 6/5/2011) dan juga kurangnya perencanaan tentang jadwal kerja pihak yang dituju.

Sebagai contoh, kunjungan kerja rombongan anggota Komisi VIII DPR ke gedung Parlemen Australia pada 29 April lalu (2011) hanya menghasilkan kegiatan berfoto bersama di depan New Parliament House dan Old Parliament House — dan tak sempat masuk ke gedung parlemen — karena anggota Parlemen Australia sedang reses (Kompas, 6/5/2011).  Bukankah ini mengindikasikan tidak adanya perencanaan jadwal dalam kegiatan kunjungan kerja?  Akibatnya, kesedihan bercampur kelucuan mengiringi kunjungan kerja itu karena para anggota Komisi VIII DPR hanya mendapatkan brosur — dari beberapa orang — tentang program pemberantasan kemiskinan di Australia.  Apa bedanya dengan mendapatkan brosur dari Kantor Kedutaan Australia di Jakarta?

Kelemahan tadi semakin diperparah dengan tidak adanya sinkronisasi dengan negara tujuan studi banding. Mengapa Australia yang dipilih sebagai negara tujuan studi banding tentang fakir miskin dan pemberantasan kemiskinan, padahal ciri khas pembangunan kesejahteraan atau pendekatan jaminan serta perlindungan sosial antara Pemerintah Indonesia dan Australia sangat berbeda?

Lagipula, kunjungan kerja ke luar negeri yang selama ini dilakukan anggota DPR hanya didasari semangat memanfaatkan anggaran yang sudah dialokasikan (Kompas, 6/5/2011). Mengapa anggaran nganggur yang sudah dialokasikan itu tidak dimanfaatkan saja buat memberdayakan konstituen para anggota DPR?

***

JIKA para anggota DPR enggan merubah paradigma berpikir (mindset revolution) dan mekanisme serta sistem kerja mereka, jangan salahkan bila kemudian rakyat menuding mereka sekadar mesin politik konspiratif yang digerakkan kekuatan para elitenya yang berotak kapital (fulus), dan sesungguhnya bukan bekerja untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan, melainkan sebagai agen kekuatan kapital. Lebih parah lagi bila rakyat kemudian menjuluki para anggota DPR yang terhormat itu dengan apa yang oleh Jeffrey A Winters (2011) — guru besar ilmu politik dari Northwestern University, Chicago, Amerika Serikat — diistilahkan sebagai “oligarki politik”.

Mengapa?  Karena bagi Winters, oligarki beda dengan elite. “Sejak masa Plato dan Aristoteles hingga munculnya Teori Elite  pada tahun 1895, konsep oligarki selalu terkait dengan kelompok kecil yang berkuasa karena punya uang  atau pengaruh; dan bahwa oligarki muncul karena adanya stratifikasi kekayaan (atau pengaruh),” kata Winters.

Karena fenomena stratifikasi tersebut muncul secara menonjol sejak Soeharto berkuasa di negeri ini, yakni ketika ia membagi-bagikan kesempatan usaha dan investasi kepada sekelompok pengusaha tertentu (dan kemudian mereka ini dikendalikan secara personal oleh Soeharto, bukan oleh institusi apapun, untuk melestarikan kekuasaan atau politik  Soeharto dan kroninya), maka jangan salahkan rakyat bila terhadap kelompok anggota DPR tertentu yang arogan dan terkesan melecehkan rakyat — sebagaimana yang sering terekspos di media massa — dituding sebagai bagian dari oligarki politik (partai politik) yang secara esensial aliran politiknya mirip dengan oligarki ala rezim Orde Baru (Soeharto).

Beberapa contoh konkret cikal bakal praktik oligarki di DPR adalah begitu berkuasanya pimpinan partai politik (parpol) dalam mengajukan — atau menentukan urutan daftar — calon anggota legislatif (caleg) yang akan berlaga di pemilihan umum (pemilu) dan adanya usulan pemberhentian antarwaktu (recall) oleh elite parpol terhadap anggotanya yang duduk di DPR dengan alasan ketidaktaatan pada aturan internal parpol, padahal recall seharusnya didasarkan pada penilaian kinerja dan pertanggungjawaban anggota DPR yang bersangkutan.

Dengan demikian, bukankah kualitas anggota DPR akan sangat bergantung  pada oligarki parpol yang pragmatis dan sekadar menjadikan parpol sebagai instrumen bagi-bagi atau perebutan kekuasaan (“power sharing” or “power struggle”)?  Dalam sistem demikian, bisa jadi anggota DPR yang baik justru tersisih, seperti yang dapat disimpulkan dari percakapan Kompas  dengan Eva Kusuma Sundari, Malik Haramain, dan Bambang Soesatyo, berturut-turut adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/F-PDIP, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa/F-PKB, dan Fraksi Partai Golongan Karya/FP-Golkar (Kompas, 19/4/2011).

Oknum-oknum dalam oligarki parpol pasti menaati betul pengertian “politik” seperti yang dirumuskan oleh Harold Lasswell (dengan para pendukungnya yang bermental skeptis dan peragu) bahwa “politik adalah siapa mendapatkan apa(dan dengan besaran seberapa), kapan, dan bagaimana.”

Dalam konteks partai-partai politik yang berkoalisi, pengertian politik seperti itu bisa saja diterjemahkan: “Apakah semua parpol sudah mendapatkan bagian?  Parpol-parpol mana saja  yang (sudah) mendapatkan atau sedang menunggu peluang emas? Parpol-parpol mana saja yang sama sekali belum mendapatkan apa-apa, sehingga perlu dijadwalkan kapan bisa mendapatkan peluang dan bagaimana cara atau persyaratannya?

Bila benar kaidah tersebut berlaku riil dan konkret dalam perpolitikan di negeri ini, maka pasti rakyat dan konstituen tidak akan pernah diposisikan sebagai mitra politik karena mereka hanya akan dijadikan sebagai obyek dan sasaran manipulasi oleh segelintir elite politik yang bertengger (bercokol) dalam dinasti atau oligarki politik. Bukankah itu adalah sebuah tragedi, mengingat dari perspektif teori situasi historis (Theory of Historical Situation), parpol dibentuk untuk mengagregasikan aspirasi rakyat dan sebagai upaya sistem politik untuk mengatasi krisis legitimasi, integrasi, serta partisipasi sebagai akibat dari perubahan masyarakat yang berdimensi luas?

Bila demokrasi oligarki seperti dalam gambaran di atas dibiarkan subur, ia akan menjadi gerbang menuju terowongan (pengap) “Demokrasi Kapital”, yang untuk seterusnya akan memproyeksikan nilai-nilai hegemonik kapitalnya ke berbagai arah dan ranah sehingga akan tercipta kesenjangan yang makin tajam antara para elite (penganut oligarki politik) dan rakyat banyak.  Dengan kata lain, Demokrasi Kapital memiliki peluang besar ditransplantasikan gen-nya (genetic  transplantation) ke dalam tubuh rakyat untuk menjadi bentuk-bentuk demokrasi nista lainnya, antara lain “Demokrasi Sembako”, di mana tuntutan atau protes rakyat akan dibungkam dan dibodohi dengan bantuan sembako (charity).  Bukankah demokrasi seperti itu identik dengan “dehumanisasi”?

***

AGAKNYA tidak keliru bila mayoritas rakyat berpendapat bahwa sebagian besar anggota DPR saat ini kurang peka alias “bebal” terhadap jeritan rakyat.  J Kristiadi menulis, “Dalam  pasemon  dan legenda yang masih hidup di lereng Gunung Merapi, asal muasal perilaku  bebal  disebabkan kebiasaan mereka sejak kecil mengonsumsi rebung (bambu muda). Setelah dewasa, sosoknya seperti anyaman bambu (dalam bahasa Jawa disebut  gedhek) sehingga orang yang dogol dan tidak punya malu disebut  rai  gedhek” (Kompas, 9/11/2010).   

***

DENGAN  kondisi seperti disebutkan tadi, bisakah rakyat berharap banyak pada DPR untuk memperjuangkan nasib mereka di tengah himpitan kebijakan-kebijakan yang berlindung di balik pelaksanaan undang-undang (prosedur hukum) yang di antaranya beraroma neoliberal?

Maka, pesimisme kita bisa menjadi meningkat bukan saja karena lemahnya institusionalisasi politik dan belum sistemisnya proses-proses politik di negeri ini — seperti disebutkan di atas — melainkan juga tidak adanya check  and  balances (saling mengawasi secara seimbang) di antara institusi-institusi demokrasi, di samping  kurangnya komunikasi dzahiriah maupun bathiniah dari para elite politik atau the rulling  elite terhadap rakyat; ditambah lagi dengan runtuhnya integritas sebagian besar penegak hukum, padahal sesungguhnya hukum dapat menjadi penjaga moral bangsa bila ditegakkan penuh tanggung jawab, kepastian, dan keadilan; apalagi ia (hukum) tidak berada dalam ruang kosong atau vakum kultural. Artinya, hukum yang dilihat dari kacamata hukum belaka (dengan mengabaikan  perspektif multiaspek) berpeluang besar memutuskan “suatu kejahatan”, misalnya, sebagai  “bukan kejahatan” karena terselubung (rekayasa) mekanisme hukum resmi.

Untuk itu, bersama-sama dengan reformasi di bidang-bidang lainnya, perlu dilakukan reformasi hukum yang mencakup reformasi perundang-undangan (legislation  reform atau legal  substance  reform), legal structure reform, danlegal  culture reform (yang dilengkapi dengan reformasi kelembagaan, reformasi administrasi, dan morality  reform).

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Namun, bisakah legislation reform itu juga mencakup penghapusan hak  presiden dalam memberi tanda tangan atau persetujuan atas permohonan izin pemeriksaan hukum terhadap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pelanggaran hukum, misalnya dengan mereformasi  atau merevisi Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (yang menyebutkan, tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari presiden); atau bahkan perlu dilakukan amandemen kelima UUD 1945 untuk, antara lain,  menghilangkan hak prerogatif presiden seperti dalam pemberian izin pemeriksaan hukum terhadap kepala daerah; atau juga dengan  memangkas kewenangan legislasi presiden — seperti yang diproteksi dalam UUD 1945 hasil amandemen keempat — dalam rangka terciptanya keseimbangan institusi-institusi negara.

Dalam produk amandemen kelima UUD 1945, fungsi presiden (pemerintah) dikembalikan pada posisinya sebagai lembaga eksekutif dan justru ini akan memperkuat sistem presidensial.

Terus terang, menurut saya, dengan hanya sebatas merevisi Pasal 36 Ayat 1 UU No. 32/2004 tidak akan pernah mampu menempatkan Kejaksaan Agung (Kejagung), misalnya, dalam posisi yang setara dengan presiden (dan kehakiman), yang memungkinkan ia terkondisi untuk berani atau tidak ragu menjalankan kewenangannya langsung menyidik atau memeriksa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi.

Dengan kata lain, seperti yang selama ini berlangsung, Kejagung akan terus memelihara (mengemong) keraguan bahwa ketiadaan izin presiden akan di permasalahkan di persidangan, meski berdasarkan Pasal 36 UU No 32/2004 tersebut dimungkinkan jika dalam waktu 2 x 30 hari sejak berkas dikirim izin presiden tidak turun, penyidik bisa langsung mengadakan pemeriksaan atas kepala daerah termaksud.

Dengan demikian solusi atas kebuntuan tersebut bukan sekadar menempuh langkah lanjut, seperti mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih kasus termaksud bila dalam 60 hari tidak ada izin dari presiden, atau mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 36 Ayat 1 UU No 32/2004 itu sebagai penguat Rancangan Undang-Undang Antikorupsi (RUU Antikorupsi).

Intinya, dalam proses berbangsa dan bernegara kita butuh adanya keseimbangan institusi-institusi negara dalam rangka saling mengawasi secara seimbang (check and balances) demi terciptanya demokrasi yang sehat dan beradab, penegakkan hukum (law enforcement), serta penguatan hak-hak asasi manusia dan keadilan.  Dan itu hanya bisa terwujud jika diatur secara tegas dalam konstitusi (UUD 1945).  Soalnya, hingga saat ini pemberian izin tertulis (dari presiden) tersebut sering mengalami hambatan, sehingga juga mempersulit pemberantasan korupsi di daerah, padahal hingga April 2011, setidaknya ada 155 kepala daerah yang sedang tersangkut masalah hukum (Kompas, 7/4/2011), dan bahwa berdasarkan catatan Kejagung sejak tahun 2005 hingga April 2011, 61 kepala daerah tidak dapat diperiksa sebagai tersangka atau saksi kasus korupsi karena belum mendapatkan izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Kompas, 8/4/2011).  Bukankah berdiri tegaknya bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), salah satunya, adalah berkat topangan dari pilar-pilar kekuatan daerah?  Masalahnya, bagaimana pilar-pilar itu menjadi kuat bila para kepala daerahnya terlibat dalam pelanggaran hukum (korupsi)?

Sekaitan dengan hambatan pemberian izin tertulis dari presiden, seperti disebutkan di atas, apakah hambatan tersebut merupakan masalah di birokrasi atau di kejaksaan?  Entahlah.  Yang jelas, Kejagung berpendapat bahwa izin dari presiden harus diperoleh sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan (Kompas, 8/4/2011).

***

DALAM dialog petang pada suatu hari di minggu kedua April 2011 — yang ditayangkan Metro TV — Dr Hermawan Sulistyo (peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI) bertanya kepada Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi PDI-P (di DPR), “Siapa yang mengawasi anggota DPR?”  Tjahjo kemudian menjawab: “dirinya sendiri” (mungkin maksudnya adalah anggota DPR itu sendiri yang berhak mengawasi diri sendiri).  Bukankah ini mengindikasikan rendahnya pemahaman akuntabilitas terhadap rakyat?   Dalam dialog itu Hermawan juga menggugat kekurangpekaan para anggota DPR atas protes masyarakat terkait dengan rencana pembangunan gedung DPR yang sangat mewah itu. Namun, segera saja Ignatius Mulyono, anggota DPR dari Partai Demokrat, menyergap: “Masyarakat (rakyat) yang mana?”, yang kemudian ditimpali oleh Hermawan, “Anda tidak pernah menyimak pemberitaan di media massa, ya!”   Atas timpalan ini, Mulyono menjawab, yang sering  ngomong  di media massa itu, kan “pengamat”.

Kepada Mulyono, saya hanya mau mengatakan, masyarakat kelas bawah — korban  rekayasa sistem kapitalisme atau neoliberalisme — sudah lama lelah dengan nasib mereka yang  apes  terus dan bosan menantikan realisasi janji-janji politik yang pernah diumbarkan dengan mulut berbusa-busa saat musim kampanye pemilu dulu, dan kini mereka terpojok ibarat penderita tuna wicara.  Dalam kondisi seperti itu, salahkah para pengamat atau intelektual [rausyanfiqratau (calon) ulil albab (meminjam terminologi Al-Qur’an)] membantu menyuarakan aspirasi kaum tertindas atau kaum Marhaen (mustadh’afin — Al Qur’an 28:5), misalnya lewat media massa?  Bukankah dalam karut marut seperti sekarang, para pengamat yang menyuarakan aspirasi kalangan — yang terkondisikan oleh sistem politik untuk terpaksa menjadi — tuna wicara (rakyat) lebih mulia daripada para tuna rungu (the rulling elite) yang enggan mendengarkan pekikan amanat penderitaan rakyat?

***

AGAKNYA, urgensi amandemen kelima UUD 1945 didasari alasan yang cukup banyak dan bisa dipertanggungjawabkan ke-shahih-annya, di antaranya bukan saja untuk keperluan penguatan kewenangan (terutama kewenangan legislasi) Dewan Perwakilan Daerah/DPD dalam rangka mewujudkan konsep dua kamar yang kuat (strong bicameralism) dalam sistem parlemen kita — yakni DPR dan DPD — dan pemayungan atau pemijakan legislation reform berupa penghapusan hak presiden dalam memberi tanda tangan atau persetujuan atas permohonan izin pemeriksaan hukum terhadap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pelanggaran hukum, seperti disebutkan tadi, tetapi juga untuk (pemayungan dan pemijakan) pembuatan aturan, mekanisme, atau sistem agar rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat menegakkan haknya untuk menarik dukungan atas anggota-anggota DPR — juga DPD dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) — yang dinilai menghianati amanah yang telah diberikan, tanpa harus menunggu pemilu (Pemilihan Umum) berikutnya. Pasalnya, kalau kita sebagai penumpang angkutan umum, misalnya, yang memercayakan keselamatan hidup kita untuk diantarkan ke stasiun perhentian tertentu, lantas di sepanjang perjalanan sang sopir bertindak ugal-ugalan, apakah logis kita harus membiarkan nasib kita ditentukan oleh perilaku sang sopir yang mengobral janji bahwa pasti ia akan bertanggungjawab menjamin keselamatan penumpang hingga sampai di tempat tujuan, dan bahwa penumpang dilarang memprotes perilaku ugal-ugalan si sopir selama dalam perjalanan?

Memang, ketentuan perundang-undangan yang ada tidak mengatur hak masyarakat pemilih untuk melakukan  recall  (penghentian) dan impeach(pemecatan) terhadap anggota DPR. Undang-undang hanya memberikan hak recall  kepada parpol.  Masalahnya, apakah masyarakat ikhlas diambil semua haknya sebagai pemilih (dan pemegang kedaulatan) oleh parpol?  Dari perspektif  fiqh (Islamic jurisprudence), misalnya, bagaimana hukumnya bila hak politik masyarakat diambil sepenuhnya oleh parpol tanpa keikhlasan masyarakat itu sendiri?  Dalam konteks ini, tidakkah sebaiknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang hal itu?

Seharusnya, sebagai pemegang kedaulatan, masyarakat tidak boleh dibatasi hak pilihnya dan juga hak-hak lainnya yang terkait dengan itu. Memang, Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 menjamin hak masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, tapi mengapa undang-undang masih mendiskriminasi masyarakat dari hegemoni parpol?  Maka, dalam produk amandemen kelima UUD 1945 nanti harus diatur secara tegas pemijakan dan pemayungan semua aspek dari hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam sistem Demokrasi Pancasila, sekaligus menutup ruang gerak politik pembodohan dan pembohongan  bahwa, antara lain, kesewenang-wenangan anggota DPR hanya bisa dikoreksi melalui mekanisme pemilu berikutnya. Tanpa kebebasan memantau dan mengoreksi sepak terjang para anggota DPR (DPD dan DPRD), apa bedanya para anggota DPR itu dengan sang sopir ugal-ugalan seperti disebutkan tadi?

***

TERKAIT dengan amandemen kelima UUD 1945, khususnya tentang pasal yang mengatur  recall  dan/atau impeach oleh masyarakat terhadap wakil mereka (DPR, DPD, dan DPRD) yang berkinerja buruk, saya ringkaskan beberapa fakta berikut (yang dirujuk dari tulisan Feri Amsari: “Legislator Benalu dan Pemecatannya”, Kompas, 27/4/2011) sebagai pembanding dan bahan pertimbangan.  Pertama, di India dan Uganda, pemecatan (recall) wakil rakyat dapat dilakukan masyarakat.

Kedua, di Amerika Serikat (AS), terutama di Negara Bagian Oregon, setiap pejabat negara — eksekutif, legislatif, dan yudikatif — dapat diberhentikan melalui  impeachment  di pengadilan.

Ketiga, di Jepang, dengan mengumpulkan pernyataan sikap (petisi) sebanyak sepuluh persen suara rakyat, di daerah pemilihan tertentu, seorang anggota parlemen dapat dipecat.

***

BERDASARKAN prinsip dan etika demokrasi, seharusnya kehendak dan hak memecat wakil rakyat datang dari rakyat itu sendiri.  Lalu, apakah bukan suatu kelancangan bila parpol menetapkan sendiri kewenangan recall  padahal rakyatlah yang memilih wakilnya secara langsung?

Oleh karena itu, dari tiga model atau mekanisme pemecatan wakil rakyat yang dikemukakan di atas, mungkin dapat dipilih pola paduan, misalnya Jepang dan AS, di mana setelah terpenuhinya syarat (persentase) pengumpulan petisi di daerah pemilihan tertentu, para pengumpul petisi kemudian dapat mengajukan perkara impeachment ke pengadilan.

Sampai di sini, apakah akan timbul ketidakstabilan di parlemen bila terjadiimpeachment?   Sama sekali tidak!  Karena pemecatan dilakukan melalui pengadilan dan atas inisiatif masyarakat pemilih. Dengan kata lain, kegaduhan hanya akan terjadi bila wakil rakyat yang di-impeach  itu memang bermental perusuh, dan kepadanya biar penegak ketertiban yang mendisiplikannya.

Kita yakin, bila aturan  recall dan/atau impeach  seperti dimaksudkan di atas bisa diakomodir pada pasal tertentu dalam UUD 1945 yang akan diamandemen nanti (amandemen kelima), maka nasib rakyat tidak akan lagi dipermainkan oleh sekelompok  petualang politik atau politisi pragmatis yang duduk di parlemen.[**]

Jakarta, 29 Mei 2011.

__________________________

La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul) adalah Pemimpin Redaksi Jurnal Parlemen Online (Jurnal ParlemenO) dan Peneliti teknologi/mesin indusri pada Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional (Forum SPTN).

Iklan

Amien Rais, PAN, Bank Century, dan ASEAN-China FTA? (Artikel-33)

7 Februari 2010

ARTIKEL-33

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com (Jurnal ParlemenO)

Amien Rais, PAN, Bank Century, dan

ASEAN-China FTA?

Oleh LA ODE ZULFIKAR TORESANO

Orang bijak tidak memberi jawaban yang tepat, melainkan mengajukan pertanyaan yang tepat.

(Claude Levi Strauss — ilmuwan, lahir tahun 1908).

Pada 23 Januari lalu, Kompas menulis, jika sebelumnya delapan fraksi parpol yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Hak Angket Bank Century — selain Fraksi Partai Demokrat (F-PD) — dengan kompak menolak langkah penggelontoran dana talangan (bail out) untuk menyelamatkan Bank Century, maka kini komposisinya berubah. Saat ini, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), dan F-PD bersama-sama mendukung bail out.

Jika benar hal tersebut tidak terkait dengan figur masing-masing partai itu yang saat ini menjadi pejabat pemerintahan, maka khusus untuk anggota Pansus dari PAN kita patut bertanya, apakah sikap mereka itu murni dari dorongan akal sehat dan hati nurani (bukan hati “dzulmani”, yang pekat alias “butek”)? Kalau benar dari dorongan akal sehat dan dari hati nurani mereka, lalu sirnakah peran F-PAN dalam menentukan arah penyikapan politik atas wakil-wakilnya dalam Pansus?

Bila fraksi sangat berperan dalam penentuan figur-figur yang mewakili partai untuk duduk dalam Pansus, bagaimana mungkin F-PAN tidak mewarnai sepak terjang wakil-wakilnya dalam Pansus yang tadi disebutkan mengarah kepada dukungan atas bail out? Bagaimana pula nalarnya sehingga terbangun semacam penyesatan logika (reduction ad absurdum) seakan-akan Dewan Pimpinan Pusat PAN (DPP PAN) kehilangan kontrol atas F-PAN, dan kemudian F-PAN atas wakil-wakilnya di Pansus. Bukankah fraksi adalah perpanjangan tangan dari parpol? Seandainya ada opini bahwa Hatta Rajasa — yang kini adalah Ketua Umum DPP PAN (dan juga sedang menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian ) — memberikan kebebasan penuh kepada para wakil F-PAN dalam Pansus untuk menyikapi kasus bail out, patutkah itu diterima akal sehat?

Tegasnya, pernyataan bahwa sikap para wakil PAN — yang duduk di Pansus — yang mendukung bail out tidak terkait dengan figur atau tokoh PAN yang saat ini menjadi pejabat pemerintah, patut dipertanyakan secara kritis.

Dalam konteks itu, bagaimana posisi dan pengaruh Dradjad H Wibowo — yang juga saat ini adalah Wakil Ketua DPP PAN — yang menolak bail out (sebagaimana tercermin dari argumentasinya sebagai saksi ahli di hadapan Pansus beberapa saat lalu)?

Lalu, bagaimana pula peran Amien Rais — sebagai Ketua Majelis Pertimbangan — di tengah kedua pimpinan PAN yang berpengaruh itu (Hatta dan Dradjad)? Apakah benar Amien bisa berlaku adil dan mengambil posisi di tengah dari dua tokoh tersebut? Atau, adakah basis validitas argumentasi bahwa sikap kritis yang dijajakan oleh Dradjad — di tataran menengah ke bawah (grass root level) — tidak terlepas dari strategi PAN untuk mengimbangi pencitraan berorientasi ke pusat kekuasaan (centripetal force) yang dipajang secara luxurious oleh Hatta Rajasa untuk konsumsi kalangan elite?

Sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP PAN yang kharismatik dan berpengaruh, pastilah Amien Rais berperan bak konduktor orkestra yang pemain-pemain utamanya adalah Hatta dan Dradjad. Paling tidak, masyarakat ingin tahu, bagaimana sikap konkret dan nasehat Amien terhadap para kader PAN, terutama yang ada dalam Pansus tentang Bank Century.

Ini penting karena jangan sampai timbul dugaan di kalangan masyarakat luas bahwa sikap para anggota Pansus dari PAN — yang kini dikesankan mendukung bail out — adalah juga merupakan refleksi dari sikap Amien Rais. Jika benar secara tersirat (tidak langsung) Amien Rais mendukung kebijakan bail out atas Bank Century, yang sangat menghebohkan dan membuat sebel rakyat Indonesia yang berpikiran waras, pastilah ia memiliki alasan kuat, terutama dari segi manfaat dan mudharatnya, baik yang bersifat jangka pendek (short term) maupun jangka panjang (long term); atau lebih keren-nya lagi: yang berdimensi ideologis, strategis (major and minor strategies), maupun taktis.

Tapi, numpang nanya, saat ini, masih adakah parpol yang layak mengklaim diri menganut dan memperjuangkan “ideologi” di tengah ketidakjelasan identitas (baca: “jenis kelamin”) mereka dan keterjebakan pada pragmatisme (untuk tidak menyebut “oportunisme”)? Atau, kalau juga masih ada yang nekat menepuk dada untuk tetap setia berideologi ria, cobalah jawab, bagaimana sih pemahaman sampean (Anda) tentang ideologi menurut Bung Karno, Tan Malaka, Ernesto (Che) Guevara, Antonio Gramsci, Hassan Al Bana, Ali Syariati, Imam Khomeini, dan bahkan juga Imam Ali karamallahu wajhah?

Peran Ideologi

Bagi yang menyangkali peran ideologi dalam tata kemasyarakatan dan kenegaraan (nir-ideologi), karena terkontaminasi (sadar atau tidak sadar) oleh gagasan profesionalisme semu seperti yang dijajakan oleh Hannah Arendt dan Daniel Bell, misalnya, kita bisa saling asah otak (ghazwul fiqri) dalam kesempatan khusus. Tapi, sekadar pemanasan (warming up), kita mau tanya: bukankah cara berpikir konsepsional (konstruktif), struktural (institusional atau organisasional), dan progresif merupakan ciri utama seorang ideolog atau tokoh yang dalam dirinya terpatri nilai-nilai ideologi tertentu yang membuatnya ia tidak hanya sekadar tokoh (pemimpin) yang vokal dan kritis karena tokoh yang hanya sekadar kritis atau “asal bunyi” — seperti yang acap dipertontonkan oleh sebagian kalangan “profesional semu” — sangat berpotensi besar menunggangi peluang-peluang yang tersedia [pasar politik dagang sapi (political black market)], namun tidak memiliki kapasitas mengarahkan dan mengendalikan situasi atau berbagai sumber daya (resources).

Bagaimana mungkin para profesional seperti itu mengingkari eksistensi dan peran “ideologi”, sementara mereka sendiri — sadar atau tidak sadar — hidup dalam sebuah sistem politik dan ekonomi tertentu, yakni “demokrasi dan neoliberalisme” atau “demokrasi dan sosialisme demokrat (atau sosialisme humanis)” yang mutlak berpijak pada filsafat tertentu. Bukankah kata Fichte, filsuf Jerman: “Was fur eine Philosophie man wahle hangt davon ab, was fur ein Mensch man ist “ [Jenis filsafat yang dipilih oleh seseorang akan menentukan jenis manusianya (ideologi yang dipilih)]? Dan tidakkah hampir semua orang terpelajar memahami betul bahwa politik dan ekonomi merupakan dua instrumen utama sebuah “ideologi”?

Artinya, bila partai-partai politik yang ada sekarang — termasuk PAN — tidak mampu menunjukkan secara jelas dan tegas tafsir atau konsepsi politik serta ekonomi berbasis konstitusi dengan mengemban amanat penderitaan rakyat, maka jangan salahkan bila kemudian rakyat akan menuding bahwa partai-partai politik berpotensi besar terjebak dalam “oportunisme” dan menjadi perpanjangan tangan ideologi-ideologi global, terutama “neoliberalisme”. Dalam konteks ini, kita yakin betul keabsahan pernyataan Terry Eagleton (The Ideology of the Aesthetic — 1990) bahwa strategi penyebaran ideologi — khususnya neoliberalisme — terdiri dari rasionalisasi, universalisasi, dan naturalisasi. Inilah yang membuat Dunia Ketiga tertipu dan terlilit dalam jaring-jaring ideologi global.

Oleh karena itu, tudingan bahwa kesalahan ideologi adalah karena menempatkan identitas sebagai sesuatu yang tetap (konstan) dapat dianggap keliru atas dasar argumen bahwa — dalam ukuran-ukuran tertentu — suatu ideologi [apalagi neoliberalisme yang didukung infrastruktur, modal, dan pemikir yang dibayar (thinker for rent)] pastilah akan menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman dan situasi di mana dia beroperasi (dimensi ruang). Virus dan bakteri saja bisa beradaptasi, koq!

Kalangan nir-ideologi juga menyatakan: tak ada identitas (termasuk identitas ideologi), yang ada hanya “interaksi”. Mereka lalu mengajukan pertanyaan provokatif: dalam interaksi, di manakah atom? Dalam interaksi, bagaimana kita bisa percaya kepada yang “asli”, mengingat ciri abadi hidup adalah berubah? Bukankah dalam interaksi atom-atom yang kemudian ada adalah “senyawa” atau “molekul”?

Terhadap beberapa pertanyaan seperti di atas kita perlu balik bertanya, mampukah kita menalari bahwa interaksi dapat diidentikkan dengan “aksi-reaksi”? Bukankah dalam perspektif ilmu kimia, aksi-reaksi bisa dipersamakan dengan aksi dapat balik (reversible), di mana — misalnya —unsur hidrogen (H2) dan khlor (Cl) bisa melakukan “aksi bersama” membentuk senyawa asam khlorida (HCl), namun kemudian berbalik atau mengurai kembali menjadi seperti semula dengan kecepatan yang sama dalam rangka membentuk “kesetimbangan”? Jika keaslian atau identitas unsur khlor dan unsur atau molekul hidrogen sirna (secara substansial) ketika menjadi senyawa HCl, bagaimana mungkin wujud atau identitas keduanya bisa kita saksikan lagi setelah terjadi “reaksi balik”? Bukankah aksi-reaksi yang berlangsung terus-menerus itu merupakan proses perubahan (relative change) yang berlangsung kontinyu?

Sampai di sini, sebutan apa lagi yang dapat kita sematkan kepada para penjaja gagasan nir-ideologi itu selain “keterbatasan cara pandang” (“kenaifan berpikir”). Tapi, bisa jadi, kampanye penanggalan jubah atau tameng ideologi (ideologi bangsa) merupakan salah satu strategi untuk memudahkan penetrasi peluru-peluru ideologi (neoliberalisme) yang ditembakkan menembus tubuh rakyat kita (termasuk rakyat di negara-negara Dunia Ketiga). Jadi, sesungguhnya, para neoliberalis — dan para pendukungnya — menginginkan agar kita tidak memiliki senjata apa pun untuk memudahkan mereka melumpuhkan kita dengan senjata yang mereka miliki.

Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA)

Bila Dradjad H Wibowo (Wakil Ketua DPP PAN) tulus menolak bail out atas Bank Century, mengapa tidak sekalian saja mengumumkan bahwa kebijakan tersebut merupakan salah satu akibat dari pilihan kebijakan Pemerintah Indonesia yang menatap rabun agenda globalisasi (suatu istilah yang dipopulerkan oleh Anthony Giddens, mantan mentor PM Inggris, Tony Blair) yang terkooptasi logika industri dan logika pasar bebas (harap dibedakan dari “pasar sosial”) atau totaliterisme pasar yang menjelma menjadi budaya massa dengan bekerja melalui penyeragaman selera dan pengikisan (pelenyapan) individualitas atau eksistensi (identitas) kelompok-kelompok masyarakat (terutama masyarakat lokal dan masyarakat adat) dan juga “ideologi nasional”.

Dalam alur berpikir serupa, sama halnya dengan kasus Bank Century, bukankah hadirnya monster ACFTA juga merupakan kooptasi dari ideologi pasar bebas neoliberalisme (ultra kapitalisme), sehingga — bersama-sama Amien Rais dan Hatta — Dradjad pun perlu terus mengecamnya, apalagi selama ini Amien sangat vokal menentang hegemoni investasi asing di Indonesia.

Bagaimanapun, rakyat Indonesia patut terus mewaspadai bahwa penetapan ACFTA bisa saja merupakan strategi China untuk membalans kepentingan Amerika Serikat (Panglima Neoliberalisme) di kawasan Asia Tenggara. Dan kalau asumsi kita sesuai dengan skenario demikian, betapa malangnya rakyat di kawasan ASEAN. Tidak sadarkah kita bahwa yang akan terparah menderita adalah rakyat Indonesia karena paling besar disedot potensi alamnya dan dijadikan sebagai pasar potensial bagi produk-produk China, di samping tidak adanya perencanaan ideologis (grand strategy) untuk membendung dampak buruk pasar bebas.

Kalau China berani menempatkan pengadopsian sistem ekonomi pasar bebas di bawah kontrol ideologi (sistem politik original) nasionalnya, mengapa pemerintah Indonesia harus merasa rendah diri (inferiority complex) untuk melakukan hal yang sama? Bukankah pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa “…tidak bisa secara sepihak memutuskan perjanjian kerjasama (ACFTA). Jika hal itu dilakukan, Indonesia akan berhadapan dengan sembilan negara anggota ASEAN lainnya dan China” (Kompas, 26 / 1 / 2010) dapat dibaca sebagai salah satu wujud dari inferiority complex itu? Apa rakyat sudi tertular virus inferiority complex?

Dari perspektif rasionalitas, memang Indonesia akan kewalahan bila mendapatkan balasan sangsi dari China dan negara-negara sesama ASEAN kalau memutuskan ACFTA yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 itu. Karenanya, siapa suruh terburu-buru menjalin kesepakatan perjanjian “kerja rodi” (bukan “kerjasama”, sebab posisi dan kapasitas Indonesia sangat jauh di bawah China, bahkan sesama negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia). Bukankah Amerika Serikat saja sangat kewalahan menghadapi serbuan produk-produk dari China? Dan, dalam konteks ini pula, bukankah ratifikasi Konstitusi ASEAN — yang sangat ngotot diperjuangkan oleh Singapura (yang sumber daya alamnya sangat miskin sehingga numpang hidup memanfaatkan kekayaan Indonesia) — beberapa saat lalu layak dibaca sebagai jalan rintisan bagi penguatan ACFTA itu, dan bahwa yang paling diuntungkan di situ adalah China dan Singapura karena memiliki sumber daya manusia dan teknologi lebih maju.

Khusus untuk Konstitusi ASEAN, silahkan dikaji bobot atau persentase kemanfaatannya dari sudut pandang obyektif masing-masing negara anggota ASEAN.

***

. Ichsanuudin Noorsy dan Hendri Saparini, dua saksi ahli yang dipanggil oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Hak Angket Bank Century, mengungkapkan bahwa penetapan kebijakan bail out atas Bank Century itu tidak bisa dilepaskan dari “nilai” yang dianut oleh Pengambil Kebijakan (Pemerintah). Dan dengan mengacu pada paparan di atas, “nilai” itu adalah “ideologi”.

Tentu, perjuangan Ichsanuddin dan Hendri tidak akan seefektif Dradjat karena saat ini ia — bersama-sama Hatta — mengendalikan tombol “On-Off” panel politik (parpol) yang kini merupakan salah satu elemen penting dari konstruksi mesin koalisi dalam pemerintahan Presiden SBY. Ditambah lagi adanya realitas bahwa Dradjad sangat dekat dengan Amien Rais, maka kalau Ichsanuddin dan Hendri baru berani menggugat tentang “nilai”, seharusnya Dradjat sudah lebih dulu melontarkan gugatan atas marginalisasi peran ideologi nasional dalam praktik berbangsa dan bernegara, termasuk dalam kebijakan bail out Bank Century; dan untuk itu, bersama-sama Hatta dan Amien, Dradjad harus memulainya dengan perjuangan menemukan kejelasan ideologi partai (PAN), sebab PAN bukanlah sejenis makhluk hermaphrodite (berjenis kelamin “misterius”: jantan tidak, betina pun tidak).

Kalau ketiganya (dan juga PAN) mengabaikan ini, maka akan terus terperangkap meresponi agenda-agenda neoliberalisme. Bukankah bangsa ini harus menghindari perilaku bak topeng monyet yang menari genit di bawah genderang yang ditabuh oleh para demagog neoliberalis berikut para komprador-nya?

PAN tidak perlu khawatir dengan tudingan kaum nir-ideologi bahwa berpikir atau bertindak secara ideologis adalah ketertenggelaman dalam idealisasi diri (nilai atau norma) yang menolak realitas baru (a-realistis). Sebab, sesungguhnya, dari segi genealogy pertarungan kepentingan, kaum nir-ideologilah yang a-realistis karena di balik pragmatisme atau “profesionalisme semu” yang mereka promosikan terkandung watak “keserakahan” dan “kolonialisme” (kini menjadi “neokolonialisme atau “neoliberalisme”), yang kerap berlindung di balik “jargon peningkatan kesejahteraan” dan “topeng humanisme” (pseudo-humanism). [**]

_____________________________________

LA ODE ZULFIKAR TORESANO

Pengelola www.jurnalparlemenonline.wordpress.com (Jurnal ParlemenO)


Farhan Hamid Menyulut Konflik di DPD dan MPR? (DPD Watch — No. 18)

7 Februari 2010

ARTIKEL-32

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

 

Farhan Hamid Menyulut Konflik di

DPD dan MPR?

(DPD Watch — No. 18)

 

Oleh WA ODE ZAINAB ZILULLAH TORESANO

 

Agaknya, temperatur konflik antara (sebagian anggota) Dewan Perwakilan Daerah versus Ahmad Farhan Hamid (AFH) — anggota DPD asal Provinsi Nanggro Aceh Darussalam — bakal menurun setelah Badan Kehormatan (BK) DPD meminta agar perseteruan tersebut diselesaikan di tingkat pimpinan (Kompas, 8/10/2009). Sebelum itu, sebagian anggota DPD merencanakan untuk mengusulkan digelarnya rapat paripurna luar biasa membahas kasus terpilihnya AFH sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 2009-2014 mewakili DPD, pada Sabtu malam lalu (3/10/2009), padahal nama AFH tidak termasuk dalam delapan nama anggota DPD yang diusulkan (oleh Kelompok DPD yang ada di MPR) untuk menjadi pimpinan MPR.

Selain itu, ancaman pemboikotan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, pada 20 Oktober, oleh para anggota DPD tersebut — karena penetapan pimpinan MPR itu dinilai cacat hukum (Kompas, 7/10/2009) — juga besar kemungkinan tidak akan menjadi kenyataan setelah adanya himbauan dari Ketua BK DPD Ferry Tinggogoy agar mereka tetap menghadiri rapat paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Memang, himbauan ini cukup bijak mengingat ketidakhadiran dalam rapat paripurna termaksud terkesan reaktif dan emosional, selain kurang produktif bagi image building dan perjuangan DPD ke depan.

Namun, permintaan BK agar perseteruan diselesaikan di tingkat pimpinan, bagaimana mungkin bisa terjadi bila dalam menghadapi kasus itu terkesan ada perbedaan sikap antara Ketua DPD (Irman Gusman) dan Wakil Ketuanya (La Ode Ida), seperti akan dikemukakan di belakang.

Oleh karena itu, permintaan lainnya dari BK agar pimpinan DPD berkonsultasi dengan pimpinan MPR, lebih sulit lagi diterima akal sehat mengingat ada informasi bahwa paket AFH sebagai Wakil Ketua MPR diusulkan oleh partai politik di DPR. Bukankah ini sebuah intrik politik yang melecehkan tata tertib pemilihan pimpinan MPR? Seharusnya, fraksi-fraksi parpol yang ada di MPR tidak perlu lagi diajari perihal etika kesantunan hubungan antarlembaga politik. Dan mereka pasti tahu adanya ketentuan bahwa bagi yang sudah maju menjadi pimpinan DPD tidak boleh lagi mencalonkan diri sebagai pimpinan MPR, sementara — meski gagal — AFH sudah pernah dicalonkan menjadi pimpinan DPD.

Himbauan Ferry agar kasus AFH versus sebagian anggota DPD jangan sampai diadukan ke BK karena badan ini fungsinya semacam pengadilan, di mana keputusan yang dihasilkannya hanya bersifat hitam-putih, agaknya juga berlebihan. Sesuai dengan namanya, bukankah melalui BK juga terbuka peluang bagi AFH untuk membela diri memulihkan kehormatannya kalau memang sebagian anggota DPD memandang tuduhan pelanggaran yang mereka lontarkan adalah benar?

 

***

SEBAGAIMANA diketahui, mayoritas anggota DPD menilai AFH — yang di masa lalu pernah menjadi anggota DPR dari Partai Amanat Nasional — telah melanggar etika kelembagaan sehingga mereka bersepakat mengadukan kasus tersebut ke BK DPD. Tadinya, dugaan kita, rapat paripurna luar biasa termaksud akan diselenggarakan di internal DPD, bukan bergeser ke domain MPR, apalagi bila agendanya adalah memilih kembali pimpinan baru MPR.

Dugaan demikian masuk akal (beda dengan ”wajar”) karena pemilihan pimpinan MPR diusulkan dalam satu paket (yang terdiri atas unsur DPR dan DPD) oleh fraksi-fraksi dan kelompok yang ada di MPR. Sehingga, meskipun kelompok DPD tidak mengajukan AFH dalam paket tersebut, tetapi karena ada delapan fraksi yang mengusulkan dia, terkecuali Fraksi PKS, maka upaya untuk mengajukan rapat paripurna luar biasa untuk memilih pimpinan baru MPR merupakan sebuah ilusi nihil. Apalagi, proses terpilihnya AFH dianggap — oleh fraksi-fraksi di MPR — sudah sesuai dengan tata tertib pemilihan pimpinan.

Pertanyaannya, apakah tata tertib terkait dengan pemilihan AFH sebagai Wakil Ketua MPR juga disetujui oleh Kelompok DPD yang ada di MPR? Atau adakah benang merah antara sikap sebagian atau seluruh anggota Kelompok DPD itu dengan pernyataan Ketua DPD Irman Gusman bahwa tidak akan melakukan langkah apa pun terkait dengan terpilihnya AFH sebagai Wakil Ketua MPR, sebelum pelantikan Presiden-Wakil Presiden (Kompas, 6/10/2009).

Bukankah pernyataan Irman itu menyiratkan persetujuannya atas proses pemilihan AFH sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD? Apa yang melatari Irman sehingga lebih memilih mengeluarkan pernyataan politik berfrekuensi AM ketimbang FM seperti yang dipilih Wakil Ketua DPD La Ode Ida, dan kawan-kawan, yang antara lain dapat dinilai dari pernyataannya (La Ode),”Dia (AFH) tiba-tiba saja muncul dalam pencalonan, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari kami” (Kompas, 6/10/2009). Atau, mungkinkah Irman memiliki hidden political agenda tertentu yang nanti akan dibuka dan diperjuangkan melalui kendaraan DPD usai pelantikan Presiden-Wakil Presiden? Yang jelas, apa pun yang terkait dengan pertarungan itu tidak berlangsung dalam ruang vakum (vacum chamber), sehingga pasti memiliki muatan political calculation, baik itu yang bersumber dari dalam sang aktor (secara individu, kelompok ataupun institusional) maupun yang datang dari arah luar. Artinya, La Ode Ida — dan kawan-kawan — harus pandai membaca arah dan besaran  (nilai) centrifugal political force dan centripetal political force agar tidak terjebak dalam political trapping strategy yang antara lain akan membuat mereka sejak awal ”termarjinalisasi” dari dinamika politik nasional (political mainstream).

 

***

SELANJUTNYA, absahkah bila kemudian muncul penilaian bahwa kasus tersebut merupakan indikasi awal — dalam masa tugas DPD 2009-2014 — keterpecahan anggota DPD (untuk tidak menyebut adanya  rivalitas pressure groups) ketika tampil di atas pentas politik nasional yang seluruh skenario pementasannya berada di bawah kendali partai-partai politik besar. Bila penilaian ini benar, tentu saja akan merugikan perjuangan DPD baik di tataran nasional maupun internalnya sendiri. Sebagaimana diketahui, untuk tingkat nasional, agenda utama DPD ke depan masih akan berkisar pada memperjuangkan amandemen kelima UUD 1945 agar fungsi dan kewenangannya bisa setara dengan DPR dalam bingkai sistem parlemen dua kamar, bicameralism, yang saling mengontrol melalui mekanisme check and balances.

 

Demokrasi Prosedural Versus Demokrasi Substantif

 

Jika hanya disorot dari dinamika politik dalam MPR, secara prosedural terpilihnya AFH sebagai Wakil Ketua MPR sudah absah. Ketua MPR Taufik Kiemas pun mengaku tidak melihat ada persoalan terkait pelantikan AFH sebagai Wakil Ketua MPR. Menurutnya, proses pemilihannya sudah sesuai aturan. Daftar hadir sidang MPR itu juga ada. Mereka yang hadir di sidang semuanya adalah anggota MPR dan tidak bisa dipisahkan antara anggota DPR dan DPD. ”Jadi, kuorumnya bukan kuorum DPD atau DPR lagi, tapi kuorumnya MPR,” ujar Taufik (Kompas, 6/10/2009).

 

***

MANTAN Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif pernah menyatakan, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi rabun ayam. Saya menginternalisasikan pernyataan tersebut bahwa bukan saja bangsa ini sudah terjebak pada pengkultusan ”prosedur” seraya menistakan apa pun yang bernilai ”substansial”, tetapi bahkan berani lancang mengklaim bahwa ”lompatan katak” sebagai sebuah ”prosedur”. Bukankah seekor katak sudah terbiasa mengabaikan pijakannya yang memampukan ia melakukan lompatan? Padahal, bisakah ia melakukan lompatan tanpa pijakan (tumpuan) dan dorongan naluriah? Begitu bangga dengan kenaifannya, ia pun tidak ”menyadari” bahwa ia berasal dari telur yang merupakan buah dari coitus induk jantan dan induk betinanya. Kalau saja tuan-tuan wakil rakyat di MPR berpendapat sama dengan kita bahwa dorongan naluriah-lah yang mengakibatkan terjadinya coitus dan juga memampukan katak melompat — dan bahwa dorongan naluriah hanyalah secuil dari sesuatu yang bernilai ”substansial” — pasti mereka tidak akan mengabaikan esensi dari keberadaan Kelompok DPD yang ada dalam MPR karena kelompok ini eksis di sana setelah melakukan lompatan dari institusi asalnya, yakni DPD. Bagaimana mungkin ”eksistensi” MPR bisa ”kokoh” tanpa adanya keyakinan dan penghormatan atas ”kekokohan eksistensi” unsur-unsur pembentuknya, yang dalam hal ini adalah DPR dan DPD?

Dalam perspektif ilmu kimia, rabun ayam yang dimaksud Syafii Maarif adalah keterbatasan daya pengamatan hanya pada hasil reaksi kimia satu arah yang membentuk ”senyawa” (”senyawa kimia”); dan ketika si penderita rabun ayam yang bertingkah sebagai ahli laboratorium itu (laboran) diperintahkan untuk menguraikan lagi ”persenyawaan” tersebut untuk kembali menjadi unsur-unsur pembentuknya seperti semula, ia malah kelabakan seraya berargumen, ”ini sudah prosedur standar karena reaksi kimianya berlangsung satu arah (irreversible reaction)”. Padahal, pelajar SLTA yang baru belajar ilmu kimia pun pasti mengetahui, ”kesetimbangan kimia” hanya bisa terjadi bila berlangsung reaksi dua arah (reversible reaction) dengan kecepatan yang sama (setara).

Dalam konteks pembicaraan kita, proses atau aturan politik — kalau kita konsisten dengan peristilahan Taufik Kiemas — dalam bingkai pemilihan pimpinan MPR (dan juga proses dan dinamika selanjutnya) hanya layak dianggap berlangsung ”berkesetimbangan” atau ”berkeadilan” bila terdapat political reversible reaction dalam tabung percobaan-percobaan kimia politik berbangsa dan bernegara. Tetapi agar percobaan-percobaan — ke arah pematangan dan penyempurnaan — itu lebih terarah dan terukur dan tidak bersifat spekulatif (trial and error), kita butuh pijakan bersama yang kokoh. Di sinilah urgensi amandemen kelima UUD 1945.

Oleh karena itu, keliru sekali bila ada anggapan bahwa dalam hal pemilihan pimpinan MPR, kuorumnya bukan kuorum DPD atau DPR, tapi kuorumnya MPR. (Ini belum lagi jika kita lihat dari ketentuan-ketentuan lainnya terkait dengan pengusulan calon pimpinan dari masing-masing unsur pembentuk keanggotaan MPR). Pemikiran seperti ini hanya melihat hasil reaksi akhir satu arah. Dan karena keanggotaan MPR terbentuk dari hasil persenyawaan unsur DPR dan DPR, maka nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing unsur bisa saja diabaikan oleh mereka. Mungkin inilah yang disebut mazhab parsialitas atau mazhab akhiriah (hanya melihat hasil akhir) karena (kenggotaan) MPR merupakan “hasil akhir” persenyawaan satu arah antara DPR dan DPD.

Dalam hubungan ini, teman saya bertanya,”bukankah mazhab akhiriah itu mendapatkan pengabsahan berdasarkan dalil naqli (dalil agama): walal akhiratu khairu laka minal ula (dan yang akhir itu lebih baik dari yang awal)”, sehingga ketika fraksi-fraksi parpol (DPR) dan Kelompok DPD melebur dalam MPR, maka kuorum yang absah hanya kuorum MPR. Terhadap teman saya itu, saya menjawab, inti dari ajaran agama adalah menegakkan “keadilan” atau “kesetimbangan” (QS 16 : 90), tidak perduli ditegakkan untuk diri sendiri, kelompok, mazhab, agama, lembaga politik, partai politik, satu fraksi dari sebuah atau beberapa parpol, dan seterusnya. Ini jugalah esensi dari penegakkan Sila Ketuhanan YME dan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Pancasila. Maka, jangan sampai semangat kelompok, suku, parpol, fraksi politik, institusi politik, dan seterusnya, terus dipupuk secara fanatik (eksklusif) sehingga menjadi berhala baru dengan berlindung di balik kedok pelaksanaan “prosedur”. [**]

__________________________________________

WA ODE ZAINAB ZILULLAH TORESANO Mahasiswi ICAS-London, Cabang Jakarta dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).


Farhan Hamid Menyulut Konflik di DPD dan MPR? (DPD Watch — No. 18)

1 Januari 2010

ARTIKEL-32

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Farhan Hamid Menyulut Konflik di

DPD dan MPR?

(DPD  Watch — No. 18)

Oleh WA  ODE  ZAINAB  ZILULLAH  TORESANO

Agaknya, temperatur konflik antara (sebagian anggota) Dewan Perwakilan Daerah  versus Ahmad Farhan Hamid (AFH) — anggota DPD asal Provinsi Nanggro Aceh Darussalam — bakal menurun setelah Badan Kehormatan (BK) DPD meminta agar perseteruan tersebut diselesaikan di tingkat pimpinan (Kompas, 8/10/2009). Sebelum itu, sebagian anggota DPD merencanakan untuk mengusulkan digelarnya rapat paripurna luar biasa membahas kasus terpilihnya AFH sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 2009-2014 mewakili DPD, pada Sabtu malam lalu (3/10/2009), padahal nama AFH tidak termasuk dalam delapan nama anggota DPD yang diusulkan (oleh Kelompok DPD yang ada di MPR) untuk menjadi pimpinan MPR.

Selain itu, ancaman  pemboikotan  pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, pada 20 Oktober, oleh para anggota DPD tersebut — karena penetapan pimpinan MPR itu dinilai cacat hukum (Kompas, 7/10/2009) — juga besar kemungkinan tidak akan menjadi kenyataan setelah adanya himbauan dari Ketua BK DPD Ferry Tinggogoy agar mereka tetap menghadiri rapat paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.  Memang, himbauan ini cukup bijak mengingat ketidakhadiran dalam rapat paripurna termaksud terkesan reaktif dan emosional, selain kurang produktif bagi image building dan perjuangan DPD ke depan.

Namun, permintaan BK agar perseteruan diselesaikan di tingkat pimpinan, bagaimana mungkin bisa terjadi bila dalam menghadapi kasus itu terkesan ada perbedaan sikap antara Ketua DPD (Irman Gusman) dan Wakil Ketuanya (La Ode Ida), seperti akan dikemukakan di belakang.

Oleh karena itu, permintaan lainnya dari BK agar pimpinan DPD berkonsultasi dengan pimpinan MPR, lebih sulit lagi diterima akal sehat mengingat ada informasi bahwa paket AFH sebagai Wakil Ketua MPR diusulkan oleh partai politik di DPR. Bukankah ini sebuah intrik politik yang melecehkan tata tertib pemilihan pimpinan MPR?  Seharusnya, fraksi-fraksi parpol yang ada di MPR tidak perlu lagi diajari perihal etika kesantunan hubungan antarlembaga politik. Dan mereka pasti tahu adanya ketentuan bahwa bagi yang sudah maju menjadi pimpinan DPD tidak boleh lagi mencalonkan diri sebagai pimpinan MPR, sementara — meski gagal — AFH sudah pernah dicalonkan menjadi pimpinan DPD.

Himbauan Ferry agar kasus AFH versus sebagian anggota DPD jangan sampai diadukan ke BK karena badan ini fungsinya semacam pengadilan, di mana keputusan yang dihasilkannya hanya bersifat hitam-putih, agaknya juga berlebihan.  Sesuai dengan namanya, bukankah melalui BK juga terbuka peluang bagi AFH untuk membela diri memulihkan kehormatannya kalau memang  sebagian anggota DPD memandang tuduhan pelanggaran yang mereka lontarkan adalah benar?

***

SEBAGAIMANA diketahui, mayoritas anggota DPD menilai AFH — yang di masa lalu pernah menjadi anggota DPR dari Partai Amanat Nasional — telah melanggar etika kelembagaan sehingga mereka bersepakat mengadukan kasus tersebut ke BK DPD. Tadinya, dugaan kita, rapat paripurna luar biasa termaksud akan diselenggarakan di internal DPD, bukan bergeser ke domain MPR, apalagi bila agendanya adalah memilih kembali pimpinan baru MPR.

Dugaan demikian masuk akal (beda dengan ”wajar”) karena pemilihan pimpinan MPR diusulkan dalam satu paket (yang terdiri atas unsur DPR dan DPD) oleh fraksi-fraksi dan kelompok yang ada di MPR. Sehingga, meskipun kelompok DPD tidak mengajukan AFH dalam paket tersebut, tetapi karena ada delapan fraksi yang mengusulkan dia, terkecuali Fraksi PKS, maka upaya untuk mengajukan rapat paripurna luar biasa untuk memilih pimpinan baru MPR merupakan sebuah ilusi nihil. Apalagi,  proses terpilihnya AFH dianggap — oleh fraksi-fraksi di MPR — sudah sesuai dengan tata tertib pemilihan pimpinan.

Pertanyaannya, apakah tata tertib terkait dengan pemilihan AFH sebagai Wakil Ketua MPR juga disetujui oleh Kelompok DPD yang ada di MPR?  Atau adakah benang merah antara sikap sebagian atau seluruh anggota Kelompok DPD itu dengan pernyataan Ketua DPD Irman Gusman bahwa tidak akan melakukan langkah apa pun terkait dengan terpilihnya AFH sebagai Wakil Ketua MPR, sebelum pelantikan Presiden-Wakil Presiden (Kompas, 6/10/2009).

Bukankah pernyataan Irman itu menyiratkan persetujuannya atas proses pemilihan AFH sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD?  Apa yang melatari Irman sehingga lebih memilih mengeluarkan pernyataan politik berfrekuensi AM ketimbang FM seperti yang dipilih Wakil Ketua DPD La Ode Ida, dan kawan-kawan, yang antara lain dapat dinilai dari pernyataannya (La Ode),”Dia (AFH) tiba-tiba saja muncul dalam pencalonan, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari kami” (Kompas, 6/10/2009). Atau, mungkinkah Irman memiliki  hidden political agenda tertentu yang nanti akan dibuka dan diperjuangkan melalui kendaraan DPD usai pelantikan Presiden-Wakil Presiden?  Yang jelas, apa pun yang terkait dengan pertarungan itu tidak berlangsung dalam ruang vakum (vacum  chamber), sehingga pasti memiliki  muatan political  calculation,  baik itu yang bersumber dari dalam sang aktor (secara individu, kelompok ataupun institusional) maupun yang datang dari arah luar.  Artinya, La Ode Ida — dan kawan-kawan — harus pandai membaca arah dan besaran (nilai) centrifugal  political  force dan centripetal political  force agar tidak terjebak dalam political  trapping strategy yang antara lain akan membuat mereka sejak awal  ”termarjinalisasi” dari dinamika politik nasional (political  mainstream).

***

SELANJUTNYA, absahkah bila kemudian muncul penilaian bahwa kasus tersebut merupakan indikasi awal — dalam masa tugas DPD 2009-2014 — keterpecahan anggota DPD (untuk tidak menyebut adanya rivalitas pressure  groups) ketika tampil di atas pentas politik nasional yang seluruh skenario pementasannya berada di bawah kendali partai-partai politik besar. Bila penilaian ini benar, tentu saja akan merugikan perjuangan DPD baik di tataran nasional maupun internalnya sendiri.  Sebagaimana diketahui, untuk tingkat nasional, agenda utama DPD ke depan masih akan berkisar pada memperjuangkan amandemen kelima UUD 1945 agar fungsi dan kewenangannya bisa setara dengan DPR dalam bingkai sistem parlemen dua kamar, bicameralism, yang saling mengontrol melalui mekanisme check and balances.

Demokrasi Prosedural Versus Demokrasi Substantif

Jika hanya disorot dari dinamika politik dalam MPR, secara prosedural terpilihnya AFH sebagai Wakil Ketua MPR sudah absah.  Ketua MPR Taufik Kiemas pun mengaku tidak melihat ada persoalan terkait pelantikan AFH sebagai Wakil Ketua MPR. Menurutnya, proses pemilihannya sudah sesuai aturan. Daftar hadir sidang MPR itu juga ada. Mereka yang hadir di sidang semuanya adalah anggota MPR dan tidak bisa dipisahkan antara anggota DPR dan DPD. ”Jadi, kuorumnya bukan kuorum DPD atau DPR lagi, tapi kuorumnya MPR,” ujar Taufik (Kompas, 6/10/2009).

***

MANTAN Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif pernah menyatakan, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi rabun ayam. Saya menginternalisasikan pernyataan tersebut bahwa bukan saja bangsa ini sudah terjebak pada pengkultusan ”prosedur” seraya menistakan apa pun yang bernilai ”substansial”, tetapi bahkan berani lancang mengklaim bahwa ”lompatan katak” sebagai sebuah ”prosedur”. Bukankah seekor katak sudah terbiasa mengabaikan pijakannya yang memampukan ia melakukan lompatan?  Padahal, bisakah ia melakukan lompatan tanpa pijakan (tumpuan) dan dorongan naluriah?  Begitu bangga dengan kenaifannya, ia pun tidak ”menyadari” bahwa ia berasal dari telur yang merupakan buah dari coitus induk jantan dan induk betinanya. Kalau saja tuan-tuan wakil rakyat di MPR berpendapat sama dengan kita bahwa dorongan naluriah-lah yang mengakibatkan terjadinya coitus dan juga memampukan katak melompat — dan bahwa dorongan naluriah  hanyalah secuil dari sesuatu yang bernilai ”substansial” — pasti mereka tidak akan mengabaikan esensi dari keberadaan Kelompok DPD yang ada dalam MPR karena kelompok ini eksis di sana setelah melakukan lompatan dari institusi asalnya, yakni DPD.  Bagaimana mungkin ”eksistensi” MPR bisa ”kokoh” tanpa adanya keyakinan dan penghormatan atas ”kekokohan eksistensi” unsur-unsur pembentuknya, yang dalam hal ini adalah DPR dan DPD?

Dalam perspektif ilmu kimia, rabun ayam yang dimaksud Syafii Maarif adalah keterbatasan daya pengamatan hanya pada hasil reaksi kimia satu arah yang membentuk  ”senyawa” (”senyawa kimia”);  dan ketika si penderita rabun ayam yang bertingkah sebagai ahli laboratorium itu (laboran) diperintahkan untuk menguraikan lagi ”persenyawaan” tersebut untuk kembali menjadi unsur-unsur pembentuknya seperti semula, ia malah kelabakan seraya berargumen, ”ini sudah prosedur standar karena reaksi kimianya berlangsung satu arah (irreversible  reaction)”.  Padahal, pelajar SLTA yang baru belajar ilmu kimia pun pasti mengetahui, ”kesetimbangan kimia” hanya bisa terjadi bila berlangsung reaksi dua arah (reversible  reaction) dengan kecepatan yang sama (setara).

Dalam konteks pembicaraan kita, proses atau aturan politik — kalau kita konsisten dengan peristilahan Taufik Kiemas — dalam bingkai pemilihan pimpinan MPR (dan juga proses dan dinamika selanjutnya) hanya layak dianggap berlangsung ”berkesetimbangan” atau ”berkeadilan”  bila  terdapat political  reversible  reaction dalam tabung percobaan-percobaan kimia politik berbangsa dan bernegara.  Tetapi agar percobaan-percobaan — ke arah pematangan dan penyempurnaan — itu lebih terarah dan terukur dan tidak bersifat spekulatif (trial  and  error), kita butuh pijakan bersama yang kokoh. Di sinilah urgensi amandemen kelima UUD 1945.

Oleh karena itu, keliru sekali bila ada anggapan bahwa dalam hal pemilihan pimpinan MPR, kuorumnya bukan kuorum DPD atau DPR, tapi kuorumnya MPR. (Ini belum lagi jika kita lihat dari ketentuan-ketentuan lainnya terkait dengan pengusulan calon pimpinan dari masing-masing unsur pembentuk keanggotaan MPR).  Pemikiran seperti ini hanya melihat hasil reaksi akhir satu arah. Dan karena keanggotaan MPR terbentuk dari hasil persenyawaan unsur DPR dan DPR, maka nilai-nilai  yang dianut oleh masing-masing unsur bisa saja diabaikan oleh mereka.  Mungkin inilah yang disebut mazhab parsialitas atau mazhab akhiriah (hanya melihat hasil akhir) karena (kenggotaan) MPR merupakan “hasil akhir” persenyawaan satu arah antara DPR dan DPD.

Dalam hubungan ini, teman saya bertanya,”bukankah mazhab  akhiriah itu mendapatkan pengabsahan berdasarkan dalil naqli (dalil agama): walal  akhiratu  khairu  laka  minal  ula (dan yang akhir itu lebih baik dari yang awal)”, sehingga ketika fraksi-fraksi parpol (DPR) dan Kelompok DPD melebur dalam MPR, maka kuorum yang absah hanya kuorum MPR.   Terhadap teman saya itu, saya  menjawab, inti dari ajaran agama adalah menegakkan “keadilan” atau “kesetimbangan” (QS 16 : 90), tidak perduli ditegakkan untuk diri sendiri, kelompok, mazhab, agama, lembaga politik, partai politik, satu fraksi dari sebuah atau beberapa parpol, dan seterusnya.  Ini jugalah esensi dari penegakkan Sila Ketuhanan YME dan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Pancasila.  Maka, jangan sampai semangat kelompok, suku, parpol, fraksi politik, institusi politik, dan seterusnya, terus dipupuk secara fanatik (eksklusif) sehingga menjadi berhala baru dengan berlindung di balik kedok pelaksanaan “prosedur”. [**]

__________________________________________

WA ODE  ZAINAB  ZILULLAH  TORESANO

Mahasiswi ICAS-London, Cabang Jakarta

dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam / HMI (juga sebagai pada “Jurnal Parlemen Online”) .


Memaknai Pidato Politik Megawati Soekarno Putri

1 Januari 2010

 ARTIKEL-31

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

(10 Desember 2009)

 

_______________________________

Artikel-31 ini di-copy dari Buletin Masyarakat Indonesia Baru (MIB),

Agustus 1999. Sekarang, penulis adalah Koordinator Umum

Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional (Forum SPTN).


“Currently Political Event” Poros Tengah, Poros Islam ?

1 Januari 2010

ARTIKEL-30

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

(10 Desember 2009)

 

 

 

_____________________________________

Artikel-30 ini pernah dimuat dalam

Harian “DUTA MASYARAKAT BARU”; Senin, 6 Maret 2000. 

Sekarang, penulis adalah Koordinator Umum

Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional (Forum SPTN).


Otonomi Daerah dan Pilkada di Sulawesi Selatan

1 Januari 2010

ARTIKEL-29

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Otonomi Daerah dan Pilkada di

Sulawesi Selatan

Menanggapi kekisruhan atau sengketa hasil Pilkada Sulawesi Selatan menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) untuk melaksanakan pemilihan ulang kepala daerah (gubernur) di Kabupaten Bantaeng, Bone, Gowa, dan Tana Toraja, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mulyana W Kusumah mengungkapkan dibutuhkan eksaminasi publik  untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang muncul atas putusan MA itu (Kompas, 24 / 12 / 2007).

Kita mau tanya, mengapa nanti pada tahap eksaminasi, publik baru dilibatkan?  Jika pengambilan keputusan didasarkan pada peraturan atau perundang-undangan, bukankah sudah jamak di negeri ini bahwa minim sekali publik dilibatkan dalam penyusunan suatu rancangan undang-undang (RUU), mulai dari penilaian urgen tidaknya sebuah RUU diajukan, proses penyusunan atau sekadar pemantauan (penilaian) naskah akademis hingga uji sahih dan pengesahan atau penetapannya.

Masyarakat umum pun kurang mengetahui di mana naskah sebuah RUU bisa diakses dengan mudah sehingga hak mereka untuk urun rembug atau terlibat aktif dalam penyusunan sebuah RUU tidak terkebiri.  Bukankah semua model distortif seperti itu merupakan derivatif dari paradigma politik elitis yang sering kali dikemas dengan berbagai topeng yuridis formal legalistik prosedural?

***

SULIT  dipungkiri, intervensi Mahkamah Agung (MA) atas hasil Pilkada Sulsel merupakan salah satu proyeksi tegas dari sistem birokrasi politik sentralistik yang titik episentrumnya berada di Jakarta.  Sayangnya, hingga kini, belum ada visi jelas tentang reformasi birokrasi kita, padahal di situlah letak utama kekusutan aneka persoalan yang menyergap bangsa ini, seperti antara lain diperlihatkan dalam kekisruhan hasil Pilkada  Sulsel itu.  Kalaupun ada reformasi birokrasi, itu baru sebatas dipahami sekadar “menaikkan gaji” para birokrat dengan alasan agar tidak tergiur melakukan perbuatan koruptif.

***

SEORANG politisi propemerintah berujar, putusan MA terkait dengan hasil pilkada Sulsel murni persoalan yuridis (hukum), dan jangan dikait-kaitkan dengan domain politik.  Agaknya politisi yang mulia ini sedang memainkan kartu  decoupling  strategy. Tetapi, bagaimana mungkin kartu seperti itu efektif bila publik menilai dalam pemilihan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) — Antasari Azhar — saja kental sekali aroma politiknya.

Bukankah dalam dunia yang canggih atau akal-akalan seperti saat ini parsialitas merupakan barang rongsokan yang patut ditumpuk dalam keranjang sampah pemikiran?  Tetapi, dengan konsisten berpijak pada prinsip keseimbangan (the  couple  existence), kita pun layak menggarisbawahi bahwa penggunaan prosedur hukum semata dalam menyoroti sebuah masalah rawan terjebak pada ketidakadilan.  Dalam penyelesaian kasus lumpur panas Lapindo, misalnya, masalah dianggap selesai secara hukum ketika tanah warga yang terendam lumpur dibeli oleh Lapindo.  Padahal, ada kerugian sosiologis, kultural, psikologis, dan batiniah yang tidak terbayar dalam proses (atau akad) jual beli tanah itu.

***

SULSEL memang ibarat magnet yang memiliki daya tarik khas, bukan saja karena kekayaan alam dan kulturalnya yang besar, tetapi juga karena Selat Makassar — bersama-sama Selat Malaka dan Selat Lombok — merupakan jalur laut (sea line) yang sudah diratifikasi dalam Konvensi Hukum Laut Internasional.  Dan jangan lupa, dua daerah yang masuk dalam tujuh daerah yang tergabung dalam Zona Ekonomi Khusus (ZEK) — yang disepakati oleh Pemerintah RI dan Singapura beberapa saat lalu — terletak di Selat Makassar, yaitu Pare-Pare dan Kalimantan Timur (Samarinda).

Dalam hubungan itu, menarik kita simak pendapat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  (PB NU) KH Hasyim Muzadi dalam seminar “Tahun 2008 Tanpa Kekerasan, Bersama Dalam Damai”, bahwa salah satu cara untuk mengatasi konflik adalah dengan memahami penyebabnya, yaitu kondisi global, nasional, dan kesadaran berbangsa yang terus menurun (Kompas, 4 / 1 / 2007). Hasyim mencontohkan, kondisi global terutama dipicu oleh invasi Amerika Serikat di Irak, di mana peristiwa itu membuat terorisme menyebar ke mana-mana.

Namun, bagi kita, terkait dengan konflik pasca pilkada di Sulsel, patut dipertanyakan adakah itu memiliki hubungan dengan implementasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Penanaman Modal (UU PM)  kontoversial yang disetujui DPR pada 29 Maret 2007 lalu?   Bukan apa-apa, berdasarkan kajian komprehensif, UU PM itu diduga kuat merupakan instrumen peretas jalan bagi penguatan kesepakatan Agreement on TRIMs (Agreement on Trade  Related  Investment  Measures), yang juga menyatu dengan GATT (General Agreement on Tariff and Trade) dan WTO (World  Trade Organization).  Sekadar tahu saja, banyak pemikir internasional berpendapat bahwa Agreement on TRIMs merupakan instrumen politik ekonomi neoliberalisme yang dimandori oleh Amerika Serikat.  Dunia memang semakin sempit.  Tapi tugas kita semua untuk tidak terjebak seperti katak dalam tempurung atau ikan dalam aquarium.

Dalam sebuah pilkada bisa saja muncul katak-katak yang saling adu kuat melompat meski tanpa sadar kepalanya terbentur dinding bagian dalam tempurung.  Yang memprihatinkan lagi, keadaan demikian semakin diperburuk oleh sejumlah pemodal dalam pilkada, seperti yang dikhawatirkan oleh Hasyim Muzadi. [**]

_______________

Artikel  ini dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator  Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam http://forumsptn-politico-questionnaire.blogspot.com pada 6 Januari 2008.