Amien Rais, PAN, Bank Century, dan ASEAN-China FTA? (Artikel-33)

7 Februari 2010

ARTIKEL-33

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com (Jurnal ParlemenO)

Amien Rais, PAN, Bank Century, dan

ASEAN-China FTA?

Oleh LA ODE ZULFIKAR TORESANO

Orang bijak tidak memberi jawaban yang tepat, melainkan mengajukan pertanyaan yang tepat.

(Claude Levi Strauss — ilmuwan, lahir tahun 1908).

Pada 23 Januari lalu, Kompas menulis, jika sebelumnya delapan fraksi parpol yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Hak Angket Bank Century — selain Fraksi Partai Demokrat (F-PD) — dengan kompak menolak langkah penggelontoran dana talangan (bail out) untuk menyelamatkan Bank Century, maka kini komposisinya berubah. Saat ini, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), dan F-PD bersama-sama mendukung bail out.

Jika benar hal tersebut tidak terkait dengan figur masing-masing partai itu yang saat ini menjadi pejabat pemerintahan, maka khusus untuk anggota Pansus dari PAN kita patut bertanya, apakah sikap mereka itu murni dari dorongan akal sehat dan hati nurani (bukan hati “dzulmani”, yang pekat alias “butek”)? Kalau benar dari dorongan akal sehat dan dari hati nurani mereka, lalu sirnakah peran F-PAN dalam menentukan arah penyikapan politik atas wakil-wakilnya dalam Pansus?

Bila fraksi sangat berperan dalam penentuan figur-figur yang mewakili partai untuk duduk dalam Pansus, bagaimana mungkin F-PAN tidak mewarnai sepak terjang wakil-wakilnya dalam Pansus yang tadi disebutkan mengarah kepada dukungan atas bail out? Bagaimana pula nalarnya sehingga terbangun semacam penyesatan logika (reduction ad absurdum) seakan-akan Dewan Pimpinan Pusat PAN (DPP PAN) kehilangan kontrol atas F-PAN, dan kemudian F-PAN atas wakil-wakilnya di Pansus. Bukankah fraksi adalah perpanjangan tangan dari parpol? Seandainya ada opini bahwa Hatta Rajasa — yang kini adalah Ketua Umum DPP PAN (dan juga sedang menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian ) — memberikan kebebasan penuh kepada para wakil F-PAN dalam Pansus untuk menyikapi kasus bail out, patutkah itu diterima akal sehat?

Tegasnya, pernyataan bahwa sikap para wakil PAN — yang duduk di Pansus — yang mendukung bail out tidak terkait dengan figur atau tokoh PAN yang saat ini menjadi pejabat pemerintah, patut dipertanyakan secara kritis.

Dalam konteks itu, bagaimana posisi dan pengaruh Dradjad H Wibowo — yang juga saat ini adalah Wakil Ketua DPP PAN — yang menolak bail out (sebagaimana tercermin dari argumentasinya sebagai saksi ahli di hadapan Pansus beberapa saat lalu)?

Lalu, bagaimana pula peran Amien Rais — sebagai Ketua Majelis Pertimbangan — di tengah kedua pimpinan PAN yang berpengaruh itu (Hatta dan Dradjad)? Apakah benar Amien bisa berlaku adil dan mengambil posisi di tengah dari dua tokoh tersebut? Atau, adakah basis validitas argumentasi bahwa sikap kritis yang dijajakan oleh Dradjad — di tataran menengah ke bawah (grass root level) — tidak terlepas dari strategi PAN untuk mengimbangi pencitraan berorientasi ke pusat kekuasaan (centripetal force) yang dipajang secara luxurious oleh Hatta Rajasa untuk konsumsi kalangan elite?

Sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP PAN yang kharismatik dan berpengaruh, pastilah Amien Rais berperan bak konduktor orkestra yang pemain-pemain utamanya adalah Hatta dan Dradjad. Paling tidak, masyarakat ingin tahu, bagaimana sikap konkret dan nasehat Amien terhadap para kader PAN, terutama yang ada dalam Pansus tentang Bank Century.

Ini penting karena jangan sampai timbul dugaan di kalangan masyarakat luas bahwa sikap para anggota Pansus dari PAN — yang kini dikesankan mendukung bail out — adalah juga merupakan refleksi dari sikap Amien Rais. Jika benar secara tersirat (tidak langsung) Amien Rais mendukung kebijakan bail out atas Bank Century, yang sangat menghebohkan dan membuat sebel rakyat Indonesia yang berpikiran waras, pastilah ia memiliki alasan kuat, terutama dari segi manfaat dan mudharatnya, baik yang bersifat jangka pendek (short term) maupun jangka panjang (long term); atau lebih keren-nya lagi: yang berdimensi ideologis, strategis (major and minor strategies), maupun taktis.

Tapi, numpang nanya, saat ini, masih adakah parpol yang layak mengklaim diri menganut dan memperjuangkan “ideologi” di tengah ketidakjelasan identitas (baca: “jenis kelamin”) mereka dan keterjebakan pada pragmatisme (untuk tidak menyebut “oportunisme”)? Atau, kalau juga masih ada yang nekat menepuk dada untuk tetap setia berideologi ria, cobalah jawab, bagaimana sih pemahaman sampean (Anda) tentang ideologi menurut Bung Karno, Tan Malaka, Ernesto (Che) Guevara, Antonio Gramsci, Hassan Al Bana, Ali Syariati, Imam Khomeini, dan bahkan juga Imam Ali karamallahu wajhah?

Peran Ideologi

Bagi yang menyangkali peran ideologi dalam tata kemasyarakatan dan kenegaraan (nir-ideologi), karena terkontaminasi (sadar atau tidak sadar) oleh gagasan profesionalisme semu seperti yang dijajakan oleh Hannah Arendt dan Daniel Bell, misalnya, kita bisa saling asah otak (ghazwul fiqri) dalam kesempatan khusus. Tapi, sekadar pemanasan (warming up), kita mau tanya: bukankah cara berpikir konsepsional (konstruktif), struktural (institusional atau organisasional), dan progresif merupakan ciri utama seorang ideolog atau tokoh yang dalam dirinya terpatri nilai-nilai ideologi tertentu yang membuatnya ia tidak hanya sekadar tokoh (pemimpin) yang vokal dan kritis karena tokoh yang hanya sekadar kritis atau “asal bunyi” — seperti yang acap dipertontonkan oleh sebagian kalangan “profesional semu” — sangat berpotensi besar menunggangi peluang-peluang yang tersedia [pasar politik dagang sapi (political black market)], namun tidak memiliki kapasitas mengarahkan dan mengendalikan situasi atau berbagai sumber daya (resources).

Bagaimana mungkin para profesional seperti itu mengingkari eksistensi dan peran “ideologi”, sementara mereka sendiri — sadar atau tidak sadar — hidup dalam sebuah sistem politik dan ekonomi tertentu, yakni “demokrasi dan neoliberalisme” atau “demokrasi dan sosialisme demokrat (atau sosialisme humanis)” yang mutlak berpijak pada filsafat tertentu. Bukankah kata Fichte, filsuf Jerman: “Was fur eine Philosophie man wahle hangt davon ab, was fur ein Mensch man ist “ [Jenis filsafat yang dipilih oleh seseorang akan menentukan jenis manusianya (ideologi yang dipilih)]? Dan tidakkah hampir semua orang terpelajar memahami betul bahwa politik dan ekonomi merupakan dua instrumen utama sebuah “ideologi”?

Artinya, bila partai-partai politik yang ada sekarang — termasuk PAN — tidak mampu menunjukkan secara jelas dan tegas tafsir atau konsepsi politik serta ekonomi berbasis konstitusi dengan mengemban amanat penderitaan rakyat, maka jangan salahkan bila kemudian rakyat akan menuding bahwa partai-partai politik berpotensi besar terjebak dalam “oportunisme” dan menjadi perpanjangan tangan ideologi-ideologi global, terutama “neoliberalisme”. Dalam konteks ini, kita yakin betul keabsahan pernyataan Terry Eagleton (The Ideology of the Aesthetic — 1990) bahwa strategi penyebaran ideologi — khususnya neoliberalisme — terdiri dari rasionalisasi, universalisasi, dan naturalisasi. Inilah yang membuat Dunia Ketiga tertipu dan terlilit dalam jaring-jaring ideologi global.

Oleh karena itu, tudingan bahwa kesalahan ideologi adalah karena menempatkan identitas sebagai sesuatu yang tetap (konstan) dapat dianggap keliru atas dasar argumen bahwa — dalam ukuran-ukuran tertentu — suatu ideologi [apalagi neoliberalisme yang didukung infrastruktur, modal, dan pemikir yang dibayar (thinker for rent)] pastilah akan menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman dan situasi di mana dia beroperasi (dimensi ruang). Virus dan bakteri saja bisa beradaptasi, koq!

Kalangan nir-ideologi juga menyatakan: tak ada identitas (termasuk identitas ideologi), yang ada hanya “interaksi”. Mereka lalu mengajukan pertanyaan provokatif: dalam interaksi, di manakah atom? Dalam interaksi, bagaimana kita bisa percaya kepada yang “asli”, mengingat ciri abadi hidup adalah berubah? Bukankah dalam interaksi atom-atom yang kemudian ada adalah “senyawa” atau “molekul”?

Terhadap beberapa pertanyaan seperti di atas kita perlu balik bertanya, mampukah kita menalari bahwa interaksi dapat diidentikkan dengan “aksi-reaksi”? Bukankah dalam perspektif ilmu kimia, aksi-reaksi bisa dipersamakan dengan aksi dapat balik (reversible), di mana — misalnya —unsur hidrogen (H2) dan khlor (Cl) bisa melakukan “aksi bersama” membentuk senyawa asam khlorida (HCl), namun kemudian berbalik atau mengurai kembali menjadi seperti semula dengan kecepatan yang sama dalam rangka membentuk “kesetimbangan”? Jika keaslian atau identitas unsur khlor dan unsur atau molekul hidrogen sirna (secara substansial) ketika menjadi senyawa HCl, bagaimana mungkin wujud atau identitas keduanya bisa kita saksikan lagi setelah terjadi “reaksi balik”? Bukankah aksi-reaksi yang berlangsung terus-menerus itu merupakan proses perubahan (relative change) yang berlangsung kontinyu?

Sampai di sini, sebutan apa lagi yang dapat kita sematkan kepada para penjaja gagasan nir-ideologi itu selain “keterbatasan cara pandang” (“kenaifan berpikir”). Tapi, bisa jadi, kampanye penanggalan jubah atau tameng ideologi (ideologi bangsa) merupakan salah satu strategi untuk memudahkan penetrasi peluru-peluru ideologi (neoliberalisme) yang ditembakkan menembus tubuh rakyat kita (termasuk rakyat di negara-negara Dunia Ketiga). Jadi, sesungguhnya, para neoliberalis — dan para pendukungnya — menginginkan agar kita tidak memiliki senjata apa pun untuk memudahkan mereka melumpuhkan kita dengan senjata yang mereka miliki.

Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA)

Bila Dradjad H Wibowo (Wakil Ketua DPP PAN) tulus menolak bail out atas Bank Century, mengapa tidak sekalian saja mengumumkan bahwa kebijakan tersebut merupakan salah satu akibat dari pilihan kebijakan Pemerintah Indonesia yang menatap rabun agenda globalisasi (suatu istilah yang dipopulerkan oleh Anthony Giddens, mantan mentor PM Inggris, Tony Blair) yang terkooptasi logika industri dan logika pasar bebas (harap dibedakan dari “pasar sosial”) atau totaliterisme pasar yang menjelma menjadi budaya massa dengan bekerja melalui penyeragaman selera dan pengikisan (pelenyapan) individualitas atau eksistensi (identitas) kelompok-kelompok masyarakat (terutama masyarakat lokal dan masyarakat adat) dan juga “ideologi nasional”.

Dalam alur berpikir serupa, sama halnya dengan kasus Bank Century, bukankah hadirnya monster ACFTA juga merupakan kooptasi dari ideologi pasar bebas neoliberalisme (ultra kapitalisme), sehingga — bersama-sama Amien Rais dan Hatta — Dradjad pun perlu terus mengecamnya, apalagi selama ini Amien sangat vokal menentang hegemoni investasi asing di Indonesia.

Bagaimanapun, rakyat Indonesia patut terus mewaspadai bahwa penetapan ACFTA bisa saja merupakan strategi China untuk membalans kepentingan Amerika Serikat (Panglima Neoliberalisme) di kawasan Asia Tenggara. Dan kalau asumsi kita sesuai dengan skenario demikian, betapa malangnya rakyat di kawasan ASEAN. Tidak sadarkah kita bahwa yang akan terparah menderita adalah rakyat Indonesia karena paling besar disedot potensi alamnya dan dijadikan sebagai pasar potensial bagi produk-produk China, di samping tidak adanya perencanaan ideologis (grand strategy) untuk membendung dampak buruk pasar bebas.

Kalau China berani menempatkan pengadopsian sistem ekonomi pasar bebas di bawah kontrol ideologi (sistem politik original) nasionalnya, mengapa pemerintah Indonesia harus merasa rendah diri (inferiority complex) untuk melakukan hal yang sama? Bukankah pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa “…tidak bisa secara sepihak memutuskan perjanjian kerjasama (ACFTA). Jika hal itu dilakukan, Indonesia akan berhadapan dengan sembilan negara anggota ASEAN lainnya dan China” (Kompas, 26 / 1 / 2010) dapat dibaca sebagai salah satu wujud dari inferiority complex itu? Apa rakyat sudi tertular virus inferiority complex?

Dari perspektif rasionalitas, memang Indonesia akan kewalahan bila mendapatkan balasan sangsi dari China dan negara-negara sesama ASEAN kalau memutuskan ACFTA yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 itu. Karenanya, siapa suruh terburu-buru menjalin kesepakatan perjanjian “kerja rodi” (bukan “kerjasama”, sebab posisi dan kapasitas Indonesia sangat jauh di bawah China, bahkan sesama negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia). Bukankah Amerika Serikat saja sangat kewalahan menghadapi serbuan produk-produk dari China? Dan, dalam konteks ini pula, bukankah ratifikasi Konstitusi ASEAN — yang sangat ngotot diperjuangkan oleh Singapura (yang sumber daya alamnya sangat miskin sehingga numpang hidup memanfaatkan kekayaan Indonesia) — beberapa saat lalu layak dibaca sebagai jalan rintisan bagi penguatan ACFTA itu, dan bahwa yang paling diuntungkan di situ adalah China dan Singapura karena memiliki sumber daya manusia dan teknologi lebih maju.

Khusus untuk Konstitusi ASEAN, silahkan dikaji bobot atau persentase kemanfaatannya dari sudut pandang obyektif masing-masing negara anggota ASEAN.

***

. Ichsanuudin Noorsy dan Hendri Saparini, dua saksi ahli yang dipanggil oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Hak Angket Bank Century, mengungkapkan bahwa penetapan kebijakan bail out atas Bank Century itu tidak bisa dilepaskan dari “nilai” yang dianut oleh Pengambil Kebijakan (Pemerintah). Dan dengan mengacu pada paparan di atas, “nilai” itu adalah “ideologi”.

Tentu, perjuangan Ichsanuddin dan Hendri tidak akan seefektif Dradjat karena saat ini ia — bersama-sama Hatta — mengendalikan tombol “On-Off” panel politik (parpol) yang kini merupakan salah satu elemen penting dari konstruksi mesin koalisi dalam pemerintahan Presiden SBY. Ditambah lagi adanya realitas bahwa Dradjad sangat dekat dengan Amien Rais, maka kalau Ichsanuddin dan Hendri baru berani menggugat tentang “nilai”, seharusnya Dradjat sudah lebih dulu melontarkan gugatan atas marginalisasi peran ideologi nasional dalam praktik berbangsa dan bernegara, termasuk dalam kebijakan bail out Bank Century; dan untuk itu, bersama-sama Hatta dan Amien, Dradjad harus memulainya dengan perjuangan menemukan kejelasan ideologi partai (PAN), sebab PAN bukanlah sejenis makhluk hermaphrodite (berjenis kelamin “misterius”: jantan tidak, betina pun tidak).

Kalau ketiganya (dan juga PAN) mengabaikan ini, maka akan terus terperangkap meresponi agenda-agenda neoliberalisme. Bukankah bangsa ini harus menghindari perilaku bak topeng monyet yang menari genit di bawah genderang yang ditabuh oleh para demagog neoliberalis berikut para komprador-nya?

PAN tidak perlu khawatir dengan tudingan kaum nir-ideologi bahwa berpikir atau bertindak secara ideologis adalah ketertenggelaman dalam idealisasi diri (nilai atau norma) yang menolak realitas baru (a-realistis). Sebab, sesungguhnya, dari segi genealogy pertarungan kepentingan, kaum nir-ideologilah yang a-realistis karena di balik pragmatisme atau “profesionalisme semu” yang mereka promosikan terkandung watak “keserakahan” dan “kolonialisme” (kini menjadi “neokolonialisme atau “neoliberalisme”), yang kerap berlindung di balik “jargon peningkatan kesejahteraan” dan “topeng humanisme” (pseudo-humanism). [**]

_____________________________________

LA ODE ZULFIKAR TORESANO

Pengelola www.jurnalparlemenonline.wordpress.com (Jurnal ParlemenO)


Forum SPTN dan Forum Bunda Citra Berencana Membangun Jaringan Laboratorium Bahasa Inggris dan Bahasa Arab di Seluruh Nusantara (PROMOSI-1)

7 Februari 2010

PROMOSI-1

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

(11 Desember 2009)

 

Sumber Copy:

Koran “Suara Pendidikan”, Edisi 79, 26 Oktober-8 November 2009.

 

Forum SPTN dan

Forum Bunda Citra Berencana

Membangun Jaringan Laboratorium

Bahasa Inggris dan Bahasa Arab di

Seluruh Nusantara

 

Setelah berhasil membangun laboratorium bahasa Inggris Sekolah Dasar Negeri Rawamangun 11, Jakarta Timur, Ibu Citrawati Trisaparini (Bunda Citra) — Ketua Komite SDN Rawamangun 11 — kemudian selaku pribadi membuat kesepakatan bersama dengan programmer atau perencana teknis laboratorium termaksud, La Ode Husein Z T [mahasiswa Fakultas MIPA, Jurusan Fisika Instrumentasi Industri Universitas Indonesia, yang juga adalah putera kedua beliau (Bunda Citra)], untuk mendirikan jaringan “Laboratorium Bahasa Inggris dan Bahasa Arab” dalam rangka mempercepat pencerdasan kehidupan bangsa karena bahasa merupakan salah satu entry gate terpenting memasuki gudang ilmu pengetahuan (dan teknologi).

Bahkan, dalam tahap pengembangan nanti (insya Allah), bahasa-bahasa lainnya pun dapat pula dimasukkan dalam kurikulum, sebutlah misalnya bahasa Mandarin, Korea, Rusia, Perancis, dan Belanda. Menurut rencana, laboratorium-laboratorium bahasa — yang dikoordinasikan oleh Forum Bunda Citra dan Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional / Forum SPTN, di mana pada forum yang disebutkan terakhir Bunda Citra juga menjabat sebagai Koordinator Administrasi dan Data) — tersebut akan dirancang dalam bentuk mobile (laboratorium di dalam mobil yang bisa beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya) sehingga akan menghemat pembiayaan untuk pengadaan fasilitas dan tenaga pengajarnya. Dengan kata lain, nantinya, biaya yang dibutuhkan akan lebih teralokasi pada operasionalisasinya (itu pun tidak terlalu besar). Dan untuk ini Forum Bunda Citra dan Forum SPTN mengajak Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota di seluruh Indonesia untuk bekerjasama (bermitra). Bagi yang berminat, silahkan menghubungi (pada tahap awal dapat melalui e-mail) Forum SPTN.


KOALISI PILPRES Koalisi Besar Sepakat di Parlemen, Capres Belum (KLIPING-KOALISI 4)

7 Februari 2010

KLIPING-KOALISI 4

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

 

KOALISI PILPRES

Koalisi Besar Sepakat di Parlemen,

Capres Belum

 

JAKARTA, Kompas, 1-5-2009

Koalisi besar yang ingin dibangun lima partai politik mencapai kata sepakat untuk menjalin koalisi di parlemen. Sedangkan mengenai siapa yang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, belum tercapai kata sepakat meskipun pertemuan telah berkali-kali dilakukan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sampai Kamis (30/4), soal calon presiden masih terpolarisasi. Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, dan Prabowo Subianto, ketiganya masih bersikukuh menjadi calon presiden.

Jusuf Kalla kemungkinan kuat akan menggandeng Wiranto. Megawati menghendaki menggandeng Prabowo sebagai calon wapres. Namun, Prabowo pun ingin maju menjadi presiden. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat wapres untuk Prabowo.

Kalau ini yang terjadi, tak banyak pilihan yang bisa dilakukan Megawati selain menggandeng Partai persatuan Pembangunan. Koalisi besar ini kemungkinan akan ”bersatu” kembali di putaran kedua untuk mendukung salah satu pasangan calon yang berhasil maju ke putaran kedua.

 

JK-Megawati

 

Ketua Umum DPP Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla, Kamis malam, mendadak menemui Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. Pertemuan dilakukan di rumah Puan Maharani di kawasan Menteng, Jakarta.

Kalla meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Diponegoro dengan menggunakan mobil pribadi dan tanpa pengawalan. Kalla ditemani Sekretaris Jenderal Soemarsono dan Ketua DPP Syamsul Muarif. Megawati didampingi Taufik Kiemas dan Premono Anung.

Kepada pers, Kalla mengatakan, koalisi besar lima partai politik yang terdiri dari Partai Golkar, PDI-P, PPP, partai Gerindra, dan Partai Hanura akan bertemu membahas rencana koalisi yang akan dibangun untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan efektif serta koalisi parlemen yang solid. PAN direncanakan akan ikut, tetapi kepastiannya belum diperoleh.

Apabila pertemuan berjalan lancar, koalisi besar itu akan langsung dideklarasikan. Pertemuan itu akan dihadiri petinggi lima parpol. Mengenai pertemuannya dengan Megawati, Kalla mengatakan, ”Hasilnya positif.”

 

Megawati-Suryadharma

 

Megawati kemarin juga menerima Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Suryadharma menegaskan, PPP dan PDI-P telah bersepakat untuk bersama-sama di DPR. Koalisi besar tidak stagnan. Kami terus berproses. Siapa nanti nomor satu, siapa nomor dua, akan dibicarakan pada tahapan berikutnya,” ucapnya.

PPP, menurut dia, tidak dalam posisi menawarkan capres atau cawapres. PPP berharap nantinya ada pihak yang berbesar jiwa, berlapang dada. Namun, pandangan yang berkembang di PPP saat ini lebih cenderung mendukung Prabowo sebagai capres.

Megawati sendiri mengaku merasa nyaman berkoalisi dengan PPP karena chemistry-nya cocok. Dari pertemuan itu belum dicapai kata sepakat soal capres dan cawapres. Megawati juga bertemu dengan Wiranto, Kamis pagi. Keduanya menegaskan kesepakatan untuk bekerja sama di parlemen.

Menurut Wiranto, ada kesepakatan membangun koalisi dan membagi kekuatan menjadi dua. Ada kekuatan pemerintah dan ada kekuatan penyeimbang agar kekuatan pemerintah tidak dominan dan ada kekuatan lain yang bisa melakukan koreksi dan kontrol.

Ketika ditanya mengenai duet dengan Jusuf Kalla, Wiranto membenarkan bahwa wacana itu ada. ”Hanura dan Golkar sudah membangun suatu kesepakatan menuju ke arah sana. Kita tunggu saja hasilnya. Ini proses, satu pasang bagus, dua pasang bagus, yang penting ada komitmen, tidak usah dipaksakan,” paparnya.

 

Pilpres terancam

 

Pengamat hukum, Irman Putra Sidin, Kamis, mengatakan, koalisi besar yang coba dibangun oleh sejumlah partai dikhawatirkan mentok. Apabila hal itu terjadi, tahapan pemilu presiden akan terganggu. ”Mereka lalu akan meminta supaya masa pendaftaran bakal capres dan wapres diundur,” ujarnya.

Menurut Irman, calon yang muncul dalam bursa capres sebenarnya menyadari bahwa sulit untuk mengalahkan Susilo Bambang Yudhoyono. Meski demikian, mereka tidak bersedia melepaskan posisi capres itu kepada orang lain.

Dosen ilmu politik Universitas Airlangga Surabaya, Daniel Sparinga, dalam diskusi yang digelar oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Rabu, mengatakan, dibutuhkan sikap kenegarawanan dari para elite agar koalisi yang hendak dibangun tidak menemukan jalan buntu.

Menurut dia, yang memaksa memasang banderol presiden sebaiknya dipotong karena posisipartai mereka memang tidak cukup dalam koalisi. Gonjang-ganjing koalisi saat ini pun lebih disebabkan ego para elite. (SUT/JOS/ANA/HAR)


PARTAI POLITIK PDI-P Tetap Ajak Golkar Berkoalisi (KLIPING-KOALISI 3)

7 Februari 2010

KLIPING-KOALISI 3

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

 

PARTAI POLITIK

PDI-P Tetap Ajak Golkar Berkoalisi

 

JAKARTA, Kompas, 21-10-2008

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P tetap menginginkan untuk berkoalisi dengan Partai Golkar serta Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, terutama dalam pemilihan presiden / wakil presiden tahun 2009. PDI-P menginginkan terbentuknya koalisi permanen pula sampai setidaknya 10 tahun sehingga kondisi politik stabil dan memberikan kesempatan ekonomi untuk tumbuh.

Demikian dikatakan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P Taufik Kiemas di Bandung, Jawa Barat, Minggu (19/10). ”Itu juga keinginan yang diungkapkan berbagai kalangan masyarakat yang saya temui,” katanya.

Taufik menuturkan, jika PDI-P berkoalisi dengan Partai Golkar atau PKS, bisa dipastikan pemilu presiden hanya berlangsung satu putaran. Jika mesti memilih, Partai Golkar tetap yang utama untuk berkoalisi dengan PDI-P.

Taufik juga mengakui, ada sejumlah pengurus partai lain yang mendatang PDI-P untuk mengajak berkoalisi. Namun, ia tak bersedia menyebutkan partai yang datang itu. Yang jelas, PDI-P tetap menempatkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden dan menargetkan meraih 30 persen suara pada Pemilu 2009.

Di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menyatakan, PKS masih terbuka untuk berkoalisi dengan partai politik mana pun pada Pemilu 2009. PKS juga tengah menjajaki partai yang memiliki platform sama dengan PKS.

”Koalisi akan kami tentukan setelah pemilu legislatif selesai,” kata Anis. Saat ini, selain memfokuskan pada persiapan pemilihan anggota DPR dan DPRD pada April 2009, PKS juga masih mempelajari dan menelaah partai lain yang berkemungkinan akan diajak berkoalisi.

Anis mengakui, jika pada pemilu legislatif nanti meraih 20 persen suara, PKS akan memajukan kadernya sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Di Jakarta, Wakil Sekjen Partai Golkar Rully Chairul Azwar menegaskan, rakyat berhak mendapatkan calon presiden / wapres yang terbaik dari partai mana pun. (ELD / MAM / DEE) 


Dalam Menjajaki Koalisi, Semua Tokoh Ingin jadi Calon Presiden (KLIPING-KOALISI 2)

7 Februari 2010

KLIPING-KOALISI 2

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

 

Dalam Menjajaki Koalisi,

Semua Tokoh

Ingin jadi Calon Presiden

 

JAKARTA, Kompas, 8-4-2004

Manuver tokoh dan partai politik untuk saling menjajaki koalisi dalam pemilihan presiden makin marak. Hebatnya, sejauh ini belumada satu pihak pun yang ingin berkoalisi dengan memosisikan diri sebagai orang kedua atau wakil presiden. Semuanya menempatkan dirinya sebagai calon presiden dan menganggap mitra koalisinya sebagai calon wakil presiden.

Susilo Bambang Yudhoyono, calon presiden dari Partai Demorat, menyatakan walaupun kemungkinan koalisi partai politik (parpol) bisa berubah setiap saat, pihaknya menempatkan Megawati Soekarnoputri. Akbar Tandjung, dan Amien Rais sebagai pesaing dalam pemilihan presiden mendatang.

Yudhoyono bahkan menyatakan, meskipun tidak memandang ketiga tokoh itu sebagai musuh, sulit bagi dirinya untuk berkoalisi dengan salah satu dari mereka. Pernyataan itu dikemukakan Yudhoyono berulang-ulang sesaat setelah pemilihan umum (pemilu) legislatif 5 April 2004 di Bogor dan hari Selasa lalu setelah mengetahui bahwa perolehan suara sementara Partai Demokrat tergolong cukup tinggi.

Dengan Megawati, Yudhoyono melihat ada masalah politik belakangan ini. ”Tidak ada permusuhan di antara kami. Tetapi saya sulit membayangkan Megawati, Taufik Kiemas, dan orang-orang di lingkaran dalamnya berkoalisi dengan saya. Megawati, Akbar Tandjung, maupun Amien Rais tidak saya pandang sebagai musuh. Mereka adalah pesaing saya secara sehat dalam demokrasi,” katanya.

Yudhoyono mengaku tidak akan mampu berjalan sendiri bersama Partai Demokrat untuk pencalonan presiden. Itu sebabnya dia melakukan komunikasi politik lebih intens untuk berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan komunikasi informal dengan tokoh Partai Golkar.

 

Gus Dur pun mau presiden

 

Namun, rapat pimpinan terbatas Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Selasa malam memutuskan, jika harus berkoalisi, PKB masih memproyeksikan Yudhoyono sebagai calon wakil presiden mendampingi KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sesuai dengan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB Mei 2003.

Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Moh Mahfud MD kemarin menjelaskan, dalam rapat yang dipimpin Ketua Dewan Syuro DPP PKB KH Abdurrahman Wahid itu dibahas soal hasil pemilu apa strategi PKB ke depan.

”Tadi malam kami belum bicara orang. Jadi kalau ditanya soal Yudhoyono tadi malam, tidak ada keputusan. Sikap kami masih mengacu pada mukernas lalu bahwa dia adalah calon wapres,” tuturnya.

Secara pribadi, Mahfud berpendapat, Yudhoyono adalah simbol baru kaum nasionalis. Namun, munculnya fenomena Partai Demoktrat hanyalah gejala psikologis, bukan riil politik. ”Jadi agak berat bagi dia untuk maju sebagai capres tanpa kompromi besar-besaran. Kami mau lihat kompromi apa yang ditawarkan Yudhoyono,” katanya.

Tentang peluang Yudhoyono menjadi calon presiden (capres) dari PKB, Mahfud mengatakan, ”Kalau Gus Dur berubah lalu tidak mau, kami harus mengubah posisi. Tetapi kemungkinan itu kecil.”

 

Amien Rais juga capres

 

Dari pihak Amien Rais, sejauh ini juga belum ada pergeseran target untuk menjadi capres. ”Pak Amien dalam tiap negosiasi dengan parpol lain tidak pernah membicarakan kemungkinan sebagai calon wapres,” ujar Ketua Amien Rais for President, Bambang Sudibyo, ketika dihubungi Rabu.

Sebelum pemilu 5 April, Amien Rais sudah berkali-kali dengan Yudhoyono. Namun, setelah pemilu memang belum ada lagi pertemuan. Pertemuan Amien dan Yudhoyono memang baru untuk menskor dan kemungkinan membentuk paket capres dan calon wakil presiden (cawapres). ”Dan Pak Amien selalu dalam posisi calon presiden,” ujar Bambang.

 

Presiden pemenang pemilu

 

Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung menegaskan, bagi Partai Golkar konsep koalisi ditentukan oleh sejauh mana partai politik (parpol) lain menanggapi opsi-opsi yang ditawarkan Golkar. Memang dengan melonjaknya perolehan suara Partai Demokrat, Akbar pun tertarik untuk menggandeng Yudhoyono. ”Koalisi Partai Golkar dengan Partai Demokrat sangat terbuka,” katanya, kemarin.

Namun Akbar juga menyatakan, jika Partai Golkar memenangi pemilu legislatif, Partai Golkar juga akan memperjuangkan kursi presiden. ”Kalau kami menjadi pemenang, tentu kami memiliki kepercayaan diri meraih kedudukan presiden,” ucapnya.

 

Hamzah tetap maju

 

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hamzah Haz juga akan tetap maju sebagai capres mendatang. Majunya Hamzah dan pasangannya bisa dilakukan jika hasil perolehan suara PPP cukup. Jika tidak memenuhi syarat, PPP akan melakukan koalisi agar punya dukungan cukup untuk tetap maju sebaga capres. ”Jika Hamzah tidak maju, kami dihardik pemilih PPP. Konstituen PPP akan marah dan merasa dibohongi,” ujar Wakil Ketua Umum DPP PPP Alimarwan Hanan.

 

Tunggu majelis syuro

 

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengemukakan, pihaknya secara informal sudah menjalin komunikasi politik dengan berbagai parpol. Namun, komunikasi politik dilakukan bukan dalam arti untuk membicarakan power sharing atau sekadar berbicara soal kekuasaan, melainkan pembicaraan untuk menjajaki komitmen memperkuat komitmen untuk pembaruan.

Hidayat juga mengemukakan, PKS masih menunggu hasil final pemungutan suara pemilu legislatif. Jika perolehan suara mencapai 20 persen, PKS akan mencalonkan kader PKS sendiri sebagai presiden. ”Siapa yang akan dicalonkan, tergantung hasil musyawarah Majelis Syuro PKS,” katanya.

Jika perolehan suara PKS tidak mencapai 20 persen, PKS akan berkoalisi dengan partai-partai lain yang memenuhi kriteria, yaitu reformis, demokratis, Islami.

 

Mega masih berpeluang

 

Ketua Dewan Pendiri Center for Electoral Reform (Cetro) Todung Mulya Lubis menyatakan meskipun ada kecenderungan penurunan suara secara nasional, Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri masih mempunyai peluang untuk memenangi pemilihan presiden 5 Juli 2004.

”Namun, Megawati atau tim suksesnya harus secara cerdas memilih siapa yang akan mendampinginya sebagai calon wakil presiden,” ujarnya, Rabu. Lubis mengakui, jika suara PDI-P menurun, itu harus dibaca sebagai menurunnya kepercayaan terhadap PDI-P. Namun, kecenderungan perilaku pemilih Indonesia menarik.

Ada kecenderungan memilih Partai Demokrat bukan karena calon anggota legislatif (caleg) dan program partai itu yang memikat rakyat, tetapi semata-mata karena sosok Yudhoyono. Hal yang sama terjadi pada PDI-P dan Megawati. ”Bisa saja masyarakat protes terhadap PDI-P tetapi tetap akan memberikan suaranya ke Megawati. Namun, saat ini masih terlalu dini untuk bicara koalisi,” kata Lubis.

 

Koalisi PDI-P-Golkar

 

Menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Riswandha Imawan, konstelasi politik yang akan terjadi pascapemilu legislatif ditentukan oleh keseriusan PDI-P dan partai Golkar melakukan koalisi. ”Jika Golkar bersedia memasangkan Jusuf Kalla dengan Megawati, peluang keduanya memenangi pemilu presiden sangat besar,” ujarnya, Selasa malam.

Sejauh ini belum jelas seperti apa keseriusan PDI-P bergabung dengan Golkar. Di satu sisi Megawati menyatakan tak mau menanggung beban Golkar, tetapi Taufik Kiemas, suami Megawati, mengatakan mau bergabung dengan Golkar. Di sisi lain, Akbar pun tidak akan begitu saja menyerahkan mahkota kepada Jusuf Kalla.

Pasangan yang dapat mengimbangi Megawati-Jusuf, menurut Riswandha, adalah Amien-Yudhoyono. Namun syaratnya, Yudhoyono harus didikung oleh PKB. Masalahnya, Gus Dur sendiri selain ingin menjadi presiden juga belum tentu bisa berbaikan dengan Amien Rais.

Persoalan lain adalah perolehan suara Partai Demokrat. ”Seandanya Partai Demokrat memiliki suara lebih besar dari Partai Amanat Nasional, apakah mungkin Amien Rais bersedia menjadi wapres buat Yudhoyono?” katanya.

Peluang pasangan Megawati-Hasyim Muzadi juga dinilai tidak terlalu ideal. Pasangan itu akan memicu Gus Dur dengan PKB-nya untuk mengusung Yudhoyono. ”kalau Gus Dur memajukan Yudhoyono berarti sudah mendapat 20 persen. Belum lagi dari swing voters. Ini bisa berbahaya,” ucapnya. (SUT/INU/BUR/MAM/BDM) 


Arbi: Koalisi dengan Golkar, PAN rugi (KLIPING-KOALISI 1)

7 Februari 2010

KLIPING-KOALISI 1

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

 

Arbi: Koalisi dengan Golkar, PAN rugi

 

JAKARTA, Harian Terbit, 30-11-1998

Pengamat poltik dari UI Arbi Sanit berpendapat, sebaiknya Partai Amanat Nasional (PAN) tidak berkoalisi dengan Golkar, karena partai itu penuh dengan ‘dosa-dosa’ masa lalu. “PAN akan rugi jika berkoalisi dengan Golkar. Sedangkan bagi Golkar jelas menguntungkan,” katanya. Sementara itu pengamat poltik dari LIPI Dr Indria Samego mengatakan, keinginan PAN hendak berkoalisi dengan Golkar bisa menciptakan kesejukan politik. Namun koalisi itu bisa terjadi, apabila Golkar memperbaiki diri dan penampilannya. Ia harus meninggalkan masa lalunya.

Kedua pakar politik itu dihubungi Terbit Minggu [29/11] menanggapi pernyataan Ketua Umum PAN Dr Amien Rais yang menyebutkan partainya siap berkoalisi dengan Golkar. “Kalau Golkar bisa segera tobat atas kesalahan masa lalu, kami siap berkoalisi,” ujar Amien usai acara pendeklarasian DPW PAN Sumbar di Padang, Minggu.

Menurutnya, Koalisi dengan Golkar tidak terlepas dari upaya memenuhi tuntunan agama Islam bahwa suatu pihak [dalam hal ini PAN] tidak boleh alergi terhadap kelompok yang telah bertobat. Dikatakan, bekerjasama dengan pihak lain merupakan amanah, namun khusus bagi Golongan Karya, kerjasama baru dapat dilaksanakan setelah Golongan Karya bertobat dan berwatak reformis.

Amien Rais menambahkan pihaknya juga siap berkoalisi dengan PDI Perjuangan pimpinan Megawati, namun Amien Rais tidak memberikan jawaban yang jelas ketika ditanyakan keseriusannya berkoalisi dengan Megawati, termasuk siap menerima hasil negosiasi poltik yang mengharuskan Megawati sebagai presiden di Indonesia.

Arbi Sanit mengatakan, sebaiknya PAN berkoalisi dengan partai lain seperti PDI Megawati, PKB, Bulan Bintang, dan partai baru lainnya. “Kalau berkoalisi dengan Golkar, saya khawatir kader PAN akan kabur semua ke partai lain. Namun menurut Arbi, PAN dan Golkar bisa berkoalisi, asal Golkar bisa reformis dan ‘membersihkan’ orang-orang Soeharto yang ada di sana.” (kah/art/ant)


OTONOMI DAERAH Jangan Wacanakan Kegagalan Semata (KLIPING-OTDAPEMDA 3)

7 Februari 2010

KLIPING-OTDAPEMDA 3

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

 

OTONOMI DAERAH

Jangan Wacanakan

Kegagalan Semata

 

JAKARTA, Kompas, 26-5-2009

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tak bisa semata-mata mengedepankan wacana kegagalannya. Evaluasi menyeluruh terhadap otonomi daerah juga bakal menunjuk pada kesalahan pusat.

Anggota Komisi II DPR, Saifullah Ma’shum (Fraksi Kebangkitan Bangsa, Jawa Timur V), di Jakarta, Senin (25/5), menekankan, pusat jangan hanya mengeluhkan dan menggerutu soal perkembangan otonomi daerah yang kurang berhasil. Ketidakberhasilan otonomi daerah disebabkan banyak faktor, termasuk yang paling dominan justru berada di pusat. Kelemahan pusat itu berupa ketiadaan sistem yang kuat untuk mendorong berkembangnya otonomi daerah, seperti regulasi yang kurang menguntungkan dan lemahnya mekanisme kontrol pusat terhadap daerah.

Secara terpisah, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syarif Hidayat, sependapat bahwa pembicaraan otonomi daerah tak melulu mengedepankan kegagalannya. Jika itu yang terus dikembangkan, imajinasi soal desentralisasi bisa menyurut dan kian menebalkan keinginan sebagian pihak untuk melakukan sentralisasi kekuasaan kembali.

”Skenario pesimisti itu dapat membawa ke sentralisasi lagi,” ujar Syarif. Syarif menyebutkan, mesti ada kategorisasi yang jernih mengenai persoalan yang muncul di daerah. Memang ada persoalan yang muncul sebagai dampak langsung otonomi daerah. Namun, yang justru banyak dan mencuat, persoalan di daerah akibat perubahan peta politik lokal, semisal konflik pemilihan kepada daerah. ”Keduanya bersinggungan, tetapi mesti ada kategorisasi yang jelas,” kata dia.

Saifullah menyebutkan, masih kental ambivalensi sikap pusat terhadap pengembangan otonomi daerah. Misalnya, struktur anggaran masih cenderung lebih besar di pusat. Juga masih ditanganinya sejumlah program teknis-operasional oleh pemerintah pusat.

Saifullah mencontohkan, hampir 70 persen jalan negara di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, yang merupakan hasil pemekaran tahun 2003, rusak berat. Menurut kepala daerah setempat, usul perbaikan jalan disampaikan berkali-kali kepada pemerintah pusat, tetapi tetap saja belum ada realisasinya.

Namun, ia juga tak menampik jika ada problem otonomi daerah yang berasal dari daerah. (DIK)