Parpol Ingin Leluasa Masuk ke Lembaga DPD Usulan Mencurigakan, Tak Sejalan Semangat UUD 1945 (KLIPING-DPD 1)

KLIPING-DPD 1

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Parpol  Ingin  Leluasa Masuk ke

Lembaga DPD

Usulan Mencurigakan, Tak Sejalan Semangat UUD 1945

JAKARTA, Kompas, 28-12-2007

Partai politik enggan memberi ruang kepada calon perseorangan.  Akan tetapi, di sisi lain, mereka terus meluaskan dominasinya. Pada Pemilu 2009 nanti, mereka ingin masuk lebih leluasa ke wilayah Dewan Perwakilan Daerah yang oleh undang-undang ditegaskan pesertanya adalah calon perseorangan.

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu, fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan adanya perubahan peraturan.  Dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, calon anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya empat tahun sebelum pencalonan.

Dalam UU Pemilu yang akan datang, aturan itu akan diubah.  Anggota parpol diperbolehkan dan pengurus parpol bisa langsung mencalonkan diri sebagai DPD dengan cukup mengundurkan diri saat mendaftar, tidak perlu jeda empat tahun.

Ketua Pansus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan dari Fraksi Partai Golkar, Kamis (27/12) membenarkan adanya perkembangan pembahasan tersebut.  Menurut dia, hal ini pun tidak bertentangan dengan semangat yang berkembang dalam Perubahan UUD 1945.

”Hal ini didasarkan pada pertimbangan perlu diperkuat optimasi pelaksanaan fungsi DPD dan menghilangkan partai-nonpartai,” ucapnya.

Namun anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Ali Masykur Musa, berpendapat lain.  ”Kalau mau jujur ya bertentangan,” ucapnya.  Menurut Ali, semangat  yang berkembang dalam Perubahan UUD 1945, ada pemisahan antara pemilu DPR dan DPD.  Peserta pemilu DPR adalah partai politik, sedangkan peserta pemilu DPD adalah perseorangan.

Ditanyaapakah usulan ini dibuat karena ada kepentingan terselubung sejumlah anggota DPR untukmasuk DPD karena sudah tiga kali menjabat atau dipinggirkan pengurus partai, Ali tersenyum.  ”Memang anggota DPR yang guyon pernah mengatakan, dengan aturan ini bisa dong ke DPD,” katanya.

Perkuat  DPD

Secara terpisah, Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita mengatakan, kewenangan DPD yang sangat terbatas membuat anggotanya tidak mampu menjadi penyambung lidah rakyat maupun wilayah yang diwakilinya. ”Karena itu, DPD harus diberi wewenang seperti layaknya lembaga legislatif,” kata Ginanjar Kartasasmita.

Selama ini DPD tidak pernah memiliki kewenangan sehingga pososinya berada antara ada dan tiada.  ”DPD harus diberi wewenang seperti lembaga legislatif sesuai dengan sistem bikameral yang benar,” katanya.

Sementara Wakil Ketua DPD Irman Gusman menyambut baik usulan DPR untuk membolehkan anggota parpol dan pengurus parpol bisa langsung mencalonkan diri sebagai anggota DPD.  Menurut dia, di negara yang demokrasinya sudah maju memang membuka ruang kepada siapa pun untuk menjadi wakil rakyat, baik di DPR maupun DPD.

Atas dasar itu, apabila DPR hendak membuka ruang parpol yang lebih luas untuk masuk DPD, hendaknya DPR juga membuka peluang masuknya calon perseorangan di DPR. ”Ini baru  fair,” ujar Irman. (A09/SUT)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: