NTT-Kalteng Cooperation, Mungkinkah? (DPD Watch — No. 11)

31 Desember 2009

ARTIKEL-11

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

NTT-Kalteng Cooperation, Mungkinkah?

(DPD Watch — No. 11)

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meluncurkan varietas jagung unggulan nasional yang disebut Piet Kuning. Varietas ini merupakan hasil silang dari 323 jenis jagung lokal di NTT selama empat tahun berturut-turut. Jenis jagung tersebut tahan terhadap kekeringan dan bagian kelobot ujungnya tertutup sehingga sulit dimasuki ulat jagung. Satu tangkai batang bisa menghasilkan 2-3 buah yang besar (Kompas, 23 / 12 / 2006).

“Bergurulah dari pengalaman,” begitu ungkapan bijak yang sering kita dengar. Rupanya rangkaian penderitaan yang menghimpit penduduk provinsi yang kini berada pada salah satu urutan  terbawah dalam  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM) itu telah memberikan inspirasi tersendiri untuk melahirkan inovasi, meskipun munculnya inovasi tidak harus selalu mutlak dipicu dari kenestapaan; sebab kalau premis ini benar berarti sama saja kita melegalkan tirani struktural.

Berdasarkan fakta, kebijakan pembangunan selama 50 tahun terakhir berkontribusi besar terhadap proses pemiskinan struktural di NTT.  Selama Orde Baru, kebijakan pembangunan cenderung diseragamkan (untuk tidak menyebut dikendalikan mirip dengan sistem komando) yang membuat masyarakat mengalami degradasi keyakinan akan potensi dirinya (kehilangan kepercayaan diri)  yang  kemudian  bermuara  pada hilangnya kemampuan inovasi lokal.  Dan begitu katup penyumbat terbuka di era reformasi, NTT ternyata mampu memunculkan  inovasi-inovasi brilian, seperti penemuan jagung varietas Piet Kuning (vPK) itu.  Bahkan vPK merupakan varietas unggulan nasional kelima yang telah diluncurkan oleh NTT. Spektakuler, bukan?

Persoalannya sekarang bagaimana memberikan nilai tambah (added  value) pada komoditas tersebut agar bernilai ekonomi tinggi selain dapat menopang terwujudnya  “kedaulatan pangan” lokal (NTT).  Tentu saja, berbicara tentang nilai tambah erat kaitannya dengan muatan sains dan teknologi (science  and  technological  content), terutama teknologi pemroses pascapanen.  Ini juga kelak akan mendorong diversifikasi produk olahan jagung dan juga pembentukan citra produk yang dihasilkan (product  and  brand  image  building).

Karena bagaimanapun budidaya jagung masih terikat oleh siklus musim, maka untuk membudidayakannya secara besar-besaran harus ada perhitungan matang, berapa jumlah jagung yang harus menjadi kebutuhan pangan masyarakat setempat, berapa yang harus dijual ke luar daerah  atau diekspor, dan  berapa  yang dibutuhkan untuk mendukung proses produksi lanjut (pascapanen) yang akan dipasok ke pabrik-pabrik pengolahan (processing  industries).

Belajar dari pengalaman yang dialami sendiri oleh masyarakat NTT — seperti disinggung di atas — maka Pemda dan masyarakat NTT jangan lagi terjebak pada kesalahan yang sama, yakni masuk pada pilihan kebijakan penyeragaman (homogenize  policy), yang dalam hal ini adalah penyeragaman pembubidayaan komoditas jagung.

Pada kesempatan ini  Forum SPTN tidak akan merinci secara akademis — baik dari perspektif sains, teknologi, ekonomi bisnis, dan ekonomi politik — tentang kemungkinan negatif yang akan ditimbulkan dari pilihan  homogenize  policy itu.  Cukup kiranya  Forum SPTN kutibkan satu adagium untuk bahan refleksi: “Don’t  put  all  of  your  eggs  in  one  basket” (jangan   simpan  telur-telur  Anda  dalam satu keranjang).  Dengan begitu — untuk memperkecil kemungkinan timbulnya risiko — bisa saja pembudidayaan jagung NTT juga layak dipertimbangkan untuk dikerjasamakan dengan provinsi (pihak) lain; dan bahkan provinsi (atau investor) yang menjadi mitra NTT bisa didorong untuk membayar pemakaian hak paten varietas-varietas jagung unggulan NTT atau dicarikan format kerjasama lain yang paling tepat dan menguntungkan kedua belah pihak.

Tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan dana-dana bantuan  — untuk pemberdayaan masyarakat — yang masuk ke NTT, yang menurut data selama tahun 2006 saja mencapai Rp 119,81 miliar (Kompas, 26 / 12 / 2006). Masyarakat juga patut mengetahui berapa persenkah dari dana-dana tersebut yang digunakan untuk menanam jagung, dan sejauhmana pemanfaatan varietas-varietas jagung unggul NTT itu dalam memberikan kontribusi mengatasi kemiskinan masyarakat.

***

KEBETULAN  sekali Provinsi Kalimantan Tengah menawarkan lahan seluas 150.000 hektar — kepada para investor — untuk ditanami jagung, ubi kayu, kelapa sawit, dan tebu. Dan menurut Gubernur Kalteng, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi presiden tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan baku nabati sebagai energi alternatif (renewable  energy / RE) — Kompas, 23 / 12 / 2006.

Karena budidaya jagung yang ditawarkan oleh Pemda  Kalteng itu lebih ditujukan  untuk memasok kebutuhan produksi RE, maka  Forum SPTN menyarankan agar Pemda NTT sebaiknya cukup menyewakan pemakaian hak paten varietas jagung unggulan yang peringkat kualitasnya paling rendah dalam deretan lima varietas yang kini dimiliki NTT; atau mencari bentuk-bentuk kerjasama lain yang saling menguntungkan (mutual  benefit).

***

Nah, sekarang bagaimana pandangan anggota DPD-RI asal daerah pemilihan Provinsi NTT dan Provinsi Kalteng setelah melihat realitas potensial seperti itu.  Bisakah mereka mentransformasikan energi potensial yang terkandung di dua daerah itu menjadi energi kinetis pemberdayaan untuk kemudian disintesakan menjadi energi mekanis (pemberdayaan) yang akan bermuara pada terwujudnya energi dinamis masyarakat.  Dan tentu saja masyarakat di dua provinsi tersebut akan memberi acungan jempol bila anggota-anggota DPD yang telah mereka pilih dan amanati berani dan mampu melakukan terobosan spektakuler. Bukankah itu juga merupakan bagian dari strategi penguatan (capacity  building) DPD? [**]

_______________

Artikel  DPD Watch No. 11 dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator  Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus Digital No. 4 / Tahun  Ke-1,  27 Desember 2006.

Iklan

Blok Natuna D-Alpha (DPD Watch — No. 10)

15 Desember 2009

ARTIKEL-10

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Blok Natuna D-Alpha

(DPD Watch — No. 10)


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jum’at 17 November (2006) lalu meninjau lokasi blok migas Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kurang jelas komentar beliau usai peninjauan tersebut. Pada kesempatan terpisah, Wapres M Jusuf Kalla menilai penyusun kontrak bagi hasil blok Natuna D-Alpha keterlaluan karena sangat tidak menguntungkan Indonesia. Bagi hasil tersebut menetapkan 0 persen bagi Indonesia dan 100 persen untuk PT ExxonMobil (AS) yang bertindak sebagai operator (kontraktor).

Untuk itu anggota DPD-RI asal daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau perlu segera merumuskan langkah-langkah strategis guna menyelesaikan ketimpangan ini, dan tidak tepat jika hanya pasrah menunggu pembicaraan kembali pengaturan sharing composition blok migas tersebut sebagai tindak lanjut kunjungan Wapres ke Amerika Serikat September lalu.

Kita juga minta DPD untuk tidak begitu saja memercayakan pemantauan pengaturan kontrak bagi hasil itu kepada DPR-RI, dalam hal ini Komisi VII, meskipun kewenangan konstitusionalnya masih sangat terbatas. Sekadar catatan, Ketua Komisi VII Agusman Effendi yang menyertai kunjungan Wapres ke AS menyatakan secara pribadi mendukung keinginan pemerintah tersebut (Kompas, 18 / 11 / 2006).

Bagi Forum SPTN, pernyataan Ketua Komisi VII ini sangat riskan karena terkesan reaktif dan mengamini saja inisiatif pemerintah. Seharusnya justru DPR lah yang proaktif menyikapi kebijakan timpang seperti itu. Bahkan DPR jauh sebelumnya sudah harus mempersoalkan kenapa sudah 21 tahun sejak mendapatkan kontrak pada tahun 1984, Exxon tidak menunjukkan kemajuan. Dan Wapres M Jusuf Kalla sendiri mengatakan, “Meskipun diperpanjang dua kali, namun Exxon hingga kini belum melakukan apa pun. Dengan perkembangan kebutuhan gas Indonesia, Exxon harusnya mengelola dan mengeksplorasikan. Bukan cuma perjanjian di atas kertas yang selama 20 tahun itu tidak ada apa-apanya.” (Kompas, 3 /11 / 2006).

Memang, investasi di sektor pertambangan (termasuk migas) memerlukan biaya yang cukup tinggi, apalagi sifatnya yang spekulatif, bisa berhasil dan bisa juga gagal. Tapi dengan penyertaan modal Pertamina sebesar 24 persen (ExxonMobil sebesar 76 persen), maka porsi bagi hasil itu sangat di luar kewajaran. Apalagi wilayah kerjanya di perairan Indonesia, Laut China Selatan, sekitar 300 km timur laut Pulau Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pertimbangan sulitnya dikembangkan kondisi cadangan gas Natuna yang mencapai 46 triliun kaki kubik (karena kandungan CO2 dan sulfur yang tinggi) — yang kemudian mengakibatkan dibutuhkannya dana sekitar 40 miliar dollar AS — tidak bisa dijadikan acuan penetapan komposisi bagi hasil. Itu pun kita masih khawatir komposisi saham pemerintah RI (Pertamina) masih terbuka peluang untuk dikurangi karena pada 1 Juni 2006 lalu ExxonMobil — bersama-sama Pertamina — mengirimkan surat kepada Menteri ESDM, di mana di situ disampaikan bahwa mereka sedang dalam pembicaraan serius dengan sejumlah pembeli potensial, termasuk Petronas.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Pertamina dan ExxonMobil bersedia menjual sebagian sahamnya di Natuna kepada Petronas sebagai barter penjualan gas ke perusahaan Malaysia itu (Kompas, 12 / 10 / 2006).

***

DPD perlu mengkritisi ini, dan bisa memanfaatkan hasil-hasil kajian para ahli dalam negeri dengan menyingkirkan kemungkinan keangkuhan keterjebakan pada apa yang serba asing atau Barat (konsultan atau pakar asing).

Terkait dengan itu hal-hal yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh anggota DPD asal pemilihan Provinsi Kepri antara lain: (1) Bagaimana mendorong dan mengkondisikan diskusi publik — tentang porsi bagi hasil dan penyertaan modal, juga berbagai aspek yang relefan dengannya — yang juga menghadirkan para pakar terkait. Dengan kata lain, kontrak bagi hasil dan penyertaan modal itu perlu direvisi, dan jika tidak, anggota DPD asal Provinsi Kepri perlu mempertimbangkan untuk memprakarsai gugatan terhadap Pemerintah RI (Kementerian ESDM), Pertamina, ExxonMobil Indonesia, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), dan Kementerian BUMN. Ini penting karena jika anggota DPD asal Kepri berani berinisiatif melakukan gugatan, jelas akan memberi inspirasi anggota-anggota DPD dari provinsi lainnya untuk melakukan hal serupa terkait dengan eksploitasi pertambangan di daerah-daerah mereka (hampir seluruh Indonesia), sebab sejak merdeka, Pemerintah RI telah memberikan 812 izin eksplorasi pertambangan yang meliputi 75 persen wilayah Indonesia, dan meski — dari semua itu — baru 10 persen yang beroperasi sudah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah; (2) Sejauh mana pelibatan masyarakat Provinsi Kepri dalam penyusunan, perundingan, revisi, dan penentuan komposisi kontrak bagi hasil dan penyertaan modal; (3) Bagaimana mengatur transparansi dan akuntabilitas produksi serta pemasaran, termasuk ketegasan agar pemanfaatan gas dari blok tersebut lebih diprioritaskan untuk keperluan masyarakat dan industri-industri rakyat kita, dan bukan mengutamakan kebutuhan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam dan Bintan karena bisa jadi KEK di dua pulau ini manfaatnya akan lebih banyak dinikmati oleh Singapura sebagai mitra kerja Indonesia; (4) Seberapa besar kontribusi pengusahaan blok migas Natuna terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (masyarakat) dan nasional dibandingkan dengan pengusahaan sektor-sektor produktif lainnya; (5) Seberapa besar pengaruh emisi gas CO2 dan gas-gas berbahaya lainnya terhadap pemanasan lingkungan (“global warming or greenhouse effect) dan perusakan ekosistem laut; (6) Bagaimana memantau kemungkinan didapatkannya produk-produk sampingan (by product) dari eksplorasi migas tersebut; (7) Belajar dari tragedi semburan gas di Porong, Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) dan juga pada bekas-bekas lubang pengeboran lainnya, seperti di Desa Kolam Kanan, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan serta Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, bukankah sudah saatnya dilakukan kajian apakah bumi pertiwi ini masih layak untuk terus dieksploitasi; (8) Bagaimana mengatur tanggung jawab sosial perusahaan operator (corporate social responsibility / CSR) sesuai dengan prinsip-prinsip humanisme dan keadilan universal; (9) Bagaimana mengoptimalkan dan mendiversifikasikan pemanfaatan produk yang dihasilkan dari blok migas Natuna; (10) Bagaimana mengatur keamanan, kenyamanan, dan kesinambungan produksi serta pemberian insentif dalam ukuran-ukuran tertentu bagi perusahaan operator; dan (11) Bagaimana menempatkan hak-hak masyarakat dan kearifan lokal (local genius) dalam kaitannya dengan pengembangan Blok Natuna.

***

KHUSUS untuk butir (1) dan (2) di atas, selain perlunya perbaikan porsi bagi hasil, DPD RI juga layak mempersoalkan porsi penyertaan modal. Dalam hubungan ini Forum SPTN kutibkan pernyataan Kepala BP Migas Kardaya Warnika dalam Harian Kompas, 3 November 2006: “Soal perbaikan porsi bagi hasil itu sudah jelas akan diperbaiki. Ada pun terkait porsi penyertaan modal di blok itu tidak terlalu dipermasalahkan karena toh buktinya dulu waktu porsi antara Pertamina dan Esso (yakni kontraktor blok migas Natuna yang diakuisisi oleh ExxonMobil) 50 : 50, eh sebagian malah dijual oleh Pertamina.”

Anggota DPD asal pemilihan Provinsi Kepri perlu sekali mempertanyakan dan mengusut tuntas motif di balik pernyataan Kardaya tersebut, termasuk argumentasi dasar penentuan komposisi bagi hasil 50 : 50 itu.

Kemudian untuk butir (4) dan (5) perlu diberi penekanan: Sekadar gambaran, hidangan laut (seafood) saat ini sangat digemari masyarakat dunia. Artinya, bila dioptimalkan dan dikelola secara modern, kegiatan perikanan dan kelautan di kawasan perairan Natuna bisa menghasilkan pendapatan miliaran dollar AS per tahun bagi Provinsi Kepri dan RI, dengan nilai lebih antara lain berupa terjaganya ekosistem laut. Belum lagi jika dipertimbangkan bahwa bagi mayoritas penduduk Provinsi Kepri, ikan merupakan sumber protein utama.

Jika kemungkinan pencemaran laut akibat proyek blok migas Natuna tidak diantisipasi dan penangkapan ikan dilakukan secara berlebihan (overfishing), terutama melalui penangkapan liar (illegal fishing), maka dalam beberapa tahun ke depan otak penduduk Provinsi Kepri akan bermasalah karena kekurangan asupan protein. Maka kelak jangan berharap orang-orang dari Provinsi Kepri bisa menjadi tokoh nasional karena akan ber-IQ rendah.

***

MASIH tersisa satu penekanan lagi, yaitu yang terkait dengan butir (7), bukankah kita harus arif untuk belajar dari pertanda alam dan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan sumber-sumber energi terbarukan (renewable energy) yang ramah lingkungan?

Anggota DPD asal pemilihan Provinsi Kepri perlu mendorong penelitian berapa persen per tahun kemungkinan punahnya ikan dan spesies laut di perairan Natuna jika benar-benar Exxon sudah dapat berproduksi dengan baik. Kemudian, berapa biaya teknis dan manajemen ekosistem yang akan dikeluarkan masyarakat (Pemda) Provinsi Kepri untuk memperbaiki kemungkinan kerusakan biodiversitas laut yang ditimbulkan blok migas Natuna itu? Jika memang akan timbul kerusakan biodiversitas laut, seberapa beranikah anggota DPD asal Provinsi Kepri melakukan langkah politik untuk menjebol tembok ego para pengambil keputusan yang ada di Jakarta atau juga melakukan gugatan hukum (clash action) demi kelestarian ekosistem laut di perairan Natuna?

Ceritanya menjadi lain jika kebijakan pengembangan blok migas Natuna itu juga dirancang memiliki target sampingan sebagai proyek kemitraan strategis yang memberikan peluang bagi Amerika Serikat untuk menjadikan perairan Natuna sebagai kawasan penyangga (buffer zone) atau untuk menetralisir (balancing of power) kemungkinan manufer angkatan laut China di laut China Selatan. Bila asumsi ini benar, maka pemenuhan kebutuhan gas nasional yang diharapkan akan diambil dari Blok Natuna, Selat Makassar, dan sumber baru di Cepu Jawa Tengah (Kompas, 25 / 11 / 2006), dapat saja dipandang sebagai agenda komplementer dalam landskap strategi militer Indonesia guna mengantisipasi dinamika regional. [**]

_______________

Artikel DPD Watch No. 10 dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus Digital No. 3 / Tahun Ke-1, 19 Oktober 2006.


Undang-Undang Politik, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan Peran DPD-RI (DPD Watch — No. 9)

15 Desember 2009

ARTIKEL-9

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Undang-Undang Politik, Undang-Undang

Pemerintahan Daerah, dan Peran DPD-RI

(DPD Watch — No. 9)

Sebagaimana kita ketahui paket undang-undang politik meliputi Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah, UU Kepartaian, UU Susduk, dan UU Penyelenggaraan Pemilu. Idealnya, penyempurnaan paket undang-undang tersebut selesai bulan Desember tahun lalu (2006) untuk memberikan kesempatan kepada Komisi Pemilihan Umum mempersiapkan pemilihan umum agar berjalan lancar dan tertib.

Sayangnya, sampai saat ini baru Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang akan segera selesai. Sehingga, kalau target waktu penyelenggaraan pemilihan umum legislatif serta presiden dan wakil presiden masing-masing akan diselenggarakan pada awal April 2009 dan awal Juli 2009, maka mungkin tidak diperlukan UU Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah, UU Kepartaian, dan UU Susduk yang baru.

Dengan demikian, tiga UU ini cukup disempurnakan pasal-pasalnya, terutama yang dianggap penting bagi peningkatan kualitas demokrasi. Itu kalau kita bicara target waktu. Tapi kalau ancaman kedaulatan negara dianggap sebagai sesuatu yang mendesak, bukankah perbaikan atas UU Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) juga seharusnya diprioritaskan dan dimasukkan dalam paket undang-undang politik tersebut? Mengapa? Karena masih ada pihak-pihak yang menganggap semua bahan galian C (seperti pasir dan granit) bebas diekspor meskipun mengancam kelestarian lingkungan dan kedaulatan negara. Padahal kegiatan pengerukan itu telah mengakibatkan beberapa pulau terdepan (jangan dibaca “pulau terluar”) terancam tenggelam, yang tentu saja akan memengaruhi garis batas negara / NKRI.

Dalam UU No 32 itu bukankah eksploitasi kekayaan daerah merupakan salah satu bentuk implementasi dari penegakkan otonomi daerah? Bukankah penyempurnaan undang-undang politik antara lain adalah untuk mewujudkan pemerintahan (termasuk pemerintahan daerah) yang efektif?

***

SEHARUSNYA untuk penguatan perannya, DPD-RI perlu terlebih dahulu membangun peningkatan kredibilitas di mata masyarakat, misalnya saja berinisiatif mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang merevisi UU No 32 itu (kendati kewenangan legislasi DPD-RI masih sangat terbatas). Bukankah undang-undang politik harus merujuk pada strategi kebudayaan nasional yang merupakan perpaduan dari aneka kebudayaan daerah, dan dari sana dapat dijabarkan secara jelas arah reformasi untuk memperkokoh capaian demokrasi? Apa kontribusi pemikiran DPD-RI terhadap undang-undang politik yang berbasis pada strategi kebudayaan nasional itu? Dan bisakah dalam undang-undang politik seperti itu kelak akan terbangun kontrak kebangsaan secara bersama? [**]

_______________

Artikel DPD Watch No. 9 dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus Digital No. 16 / Tahun Ke-1, 21 Maret 2007.


DPD RI dan Politik Talas Jepang (DPD Watch — No. 8)

15 Desember 2009

ARTIKEL-8

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

DPD RI dan Politik Talas Jepang

(DPD Watch — No. 8)

Pada tanggal 21 Februari 2007 malam, Buletin Malam RCTI memberitakan bahwa — baru-baru ini — Jepang mengimpor talas (baca: “talas Jepang”) dari Madiun, Jawa Timur. Disebutkan, di Jepang, jenis ubi yang mengandung zat antioksidan dan bergizi tinggi — yang antara lain bermanfaat sebagai anti penuaan, kanker usus, dan kanker kulit — itu mulai giat dijadikan sebagai makanan pokok selain beras. Dan karena negeri Sakura itu baru mampu memproduksi sekitar 200.000 ton lebih setiap kali panen, dari 300.000 ton yang dibutuhkan, maka untuk kekurangannya masih diimpor dari luar negeri, antara lain dari Madiun.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, ada berita lain, Direktur Pengembangan dan Teknologi Perum Bulog Tito Pranolo mengatakan, impor beras tahap I (dari Vietnam) tahun 2006 / 2007 sebanyak 210.000 ton hingga 20 Februari 2007 ini baru terealisasi 208.772 ton. Sedangkan, impor tahap II pada tahun 2007 sebanyak 500.000 ton hingga 20 Februari 2007 baru masuk 106.000 ton, dan sisanya (394.000 ton) baru akan terpenuhi pada awal April 2007 nanti. “Total beras untuk raskin (beras untuk orang miskin) dan operasi pasar (OP) sampai Februari 2007 sebanyak 360.000 ton, atau sekitar 15 persen dari total konsumsi masyarakat sebulan,” kata Tito (Kompas, 21 / 2 / 2007).

Dengan baru sekitar 15 persen saja yang didistribusikan, rakyat sudah rebutan mengantri beras. Pedihnya lagi di antara mereka ada yang nenek-nenek tua. Kita lantas bertanya, bukankah benar anggapan sebagian kalangan bahwa politik perberasan yang berlangsung selama ini juga besar andilnya dalam menciptakan kultur perberasan yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan, di mana antara lain manusia dibuat saling rebut untuk mempertahankan hidupnya? Bukankah hal demikian mirip seperti yang dikatakan Hobbes bahwa kehidupan manusia modern mirip seperti komunitas binatang dalam hutan karena saling menerkam.

***

BANGSA Jepang bersedia mengkonsumsi talas bukan saja untuk menghilangkan ketergantungan mereka atas impor beras, tapi juga untuk mengangkat moralitas dan peradaban rakyatnya. Tentu mereka tahu betul bahwa memperebutkan makanan yang merupakan kebutuhan dasar itu identik dengan rendahnya peradaban suatu bangsa dan tidak becusnya pemimpin mereka dalam mengelola bangsa. Bersyukur sekali para pemimpinnya cepat tanggap untuk merancang dan menerapkan kebijakan diversifikasi pangan.

Politik perberasan yang berjaya di masa Orde Baru dulu semakin kokoh dengan topangan sentralisme kekuasaan. Maka, melalui rekayasa politik yang canggih — yang antara lain disosialisasikan atau diimplementasikan dengan menumpang program transmigrasi — pengkonsumsian beras dipaksakan secara merata di seluruh pelosok Nusantara. Sosialisasi politik perberasan ini semakin efektif tatkala ditunjang oleh rekayasa pencitraan (virtual reality) bahwa mengkonsumsi beras itu bermartabat dan mendukung program pembangunan. Sebagai akibatnya, aneka pangan lokal menjadi termarjinalkan dan dianggap hina, padahal pangan-pangan lokal itu tidak kalah kandungan gizinya dan telah dikonsumsi secara turun temurun oleh berbagai komunitas daerah.

Para petani aneka tanaman lokal (seperti umbu-umbian) kemudian menjual hasil panen mereka dengan harga murah untuk membeli beras yang lebih mahal dan dicitrakan sebagai makanan orang-orang yang berbudaya. Bukankah ini sejenis imperialisme atas kearifan lokal (local wisdom)?

Rupanya, meskipun kita telah hidup dalam era reformasi, namun perlakuan yang dialami oleh rakyat kita belum tentu bersifat reformatif. Maka, sebagai contoh, jangan heran bila Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Ardiansyah Parman mengungkapkan, sekarang ini ada dua mekanisme OP yang diberlakukan, yaitu langsung ke konsumen dan melalui lini II (pedagang). Pengecer (pedagang) diminta mencantumkan daftar harga beras OP senilai Rp 3.700 per kilogram. Dan ketika ditanya bagaimana kalau pedagang mengganti karung beras OP lalu menjual beras OP dengan harga lebih tinggi, Ardiansyah menjawab, “Itu yang tahu hanya pedagang dan Tuhan” (Kompas, 21 / 2 / 2007).

Pernyataan Ardiansyah itu dikhawatirkan menimbulkan penafsiran seakan-akan negara ini tidak punya sistem, dan bahwa pernyataan demikian mungkin hanya cocok untuk negara yang pedagang-pedagang berasnya terdiri dari para Sufi (spiritualis). Kalau Ardiansyah masih menganggap Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk republik, pasti dia paham betul bahwa hah-hak publik — terutama hak untuk hidup (baca: hak mendapatkan pangan) secara bermartabat harus diutamakan, dan pemerintah harus bertanggung jawab melaksanakan amanat untuk melayani pemenuhan hak-hak tersebut, bukan dengan memercayakan pedagang untuk berkolusi dengan Tuhan.

Lebih tegas lagi, dengan membiarkan para pedagang untuk hanya berurusan dengan Tuhan, bukankah akan menimbulkan kerancuan, seakan-akan negara ini adalah milik para pedagang (dan pemerintah) saja, sehingga mereka cukup berurusan dengan Tuhan? Bukankah Tuhan hanya ridho menerima urusan hamba-Nya yang tidak bertindak semena-mena terhadap sesama manusia? Maka, bukankah konsekuensi lanjut dari pernyataan seperti itu adalah dengan membiarkan rakyat miskin saling rebut — dan saling dorong — untuk mendapatkan raskin yang dijual dengan sistem penjatahan, seperti yang kita saksikan dalam aneka siaran berita di layar-layar kaca (TV)?

Dengan saling rebut seperti itu, apakah kaum miskin dianggap cukup dibiarkan dengan mengandalkan adaptasi biologis atau kekuatan fisiknya (tatkala memperebutkan raskin) untuk mempertahankan hidup mereka? Apa bedanya dengan hewan yang juga mengandalkan adaptasi biologisnya untuk bisa survive? Bukankah itu suatu bentuk lain dari dehumanisasi yang dikemas dalam wujud charity project? Inikah yang disebut penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien?

Mungkin benar pernyataan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi bahwa birokrasi pemerintahan saat ini masih belum banyak berubah sehingga justru membebani pemerintah itu sendiri. Itu terlihat dari belum tercapainya pelayanan publik yang bermutu (Kompas, 21 / 2 / 2007).

***

TAPI, itu kan cerita tentang sepak terjang birokrasi di negeri ini. Dan anak SD pun sudah memahami kualitas mereka. Namun, yang menyedihkan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang tadinya bisa bertindak sebagai pengontrol birokrasi dan pengimbang DPR (checks and balances instrument) belum memperlihatkan kepedulian yang berarti untuk keluar dari jeratan “lingkaran genderuwo (vicious circle) krisis perberasan yang terus meliliti leher rakyat jelata (harap dibedakan dengan “jelalatan”).

Rupanya, DPD masih terus berasik-masyuk dengan tuntutan amandemen ke-5 UUD 1945 untuk meningkatkan levelnya menjadi strong bicameral. Meskipun itu penting, tapi mana yang lebih penting dengan mengatasi kelaparan rakyat (konstituen mereka) yang sudah demikian sekarat?

Sekadar mengecek, dari sekian tebal tumpukan “Laporan Kunjungan Kerja” ke daerah-daerah para anggota DPD itu, adakah yang berbicara tentang “kedaulatan pangan” (harap dibedakan dengan “ketahanan pangan” yang sudah sering kali menjadi bahan laporan para anggota DPD)? Dan kalau ada, bagaimana konsepsi pemahamannya yang bisa membuat rakyat di daerah-daerah tidak terjerat dalam gurita neoliberalisme atau ideologi “totaliterisme pasar”?

Kemudian, sebagai langkah awal untuk keluar dari himpitan politik perberasan selama ini, adakah perjuangan DPD untuk menebarkan benih politik pemberdayaan komunitas-komunitas lokal yang kelak mampu mengembalikan berbagai komoditas pangan khas daerah (bukan “beras”) menjadi pangan pokok dan pelengkap yang pantas diandalkan, sekaligus bisa menjadi sumber penghasilan ekonomi daerah? Atau, kalau itu terlalu rumit untuk dijawab, bisakah anggota DPD sekadar memberi stimulus awal dengan mencontohi “politik pertalasan” bangsa Jepang — seperti dikemukakan di depan — agar hasil kunjungan kerja mereka semakin bermakna?

Jika pertanyaan-pertanyaan demikian bisa dijawab secara memuaskan (dan benar-benar terimplementasi), bukankah kita tinggal tunggu saja perjuangan atas amandemen UUD 1945 (2002) itu akan dikumandangkan secara serentak dari seluruh pelosok Nusantara oleh “koalisi para konstituen”? Dan, jangan lengah, anggota DPD hanyalah perpanjangan tangan dari para konstituen di daerah, sehingga “kelompok penekan” yang sesungguhnya dan nilai juangnya efektif untuk mengamandemen UUD 1945 (2002) hanyalah para konstituen itu. Artinya, kalau anggota DPD tidak pandai-pandai memahami amanat penderitaan, kurasan air mata, dan kepiluan hati rakyat, maka jangan berharap rakyat (baca: koalisi konstituen) akan sudi bertindak sebagai “kekuatan penekan” (cultural and morality pressure group) untuk penguatan DPD. Bahkan, dikhawatirkan, mereka akan berbalik menjadi “kekuatan yang menekan” (bahkan “menghimpit” atau “menghempaskan”) DPD yang mereka telah amanati. [**]

_______________

Artikel DPD Watch No. 8 dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus Digital No. 12 / Tahun Ke-1, 21 Februari 2007.


Inisiatif DPD-RI Dalam Pembuatan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU-KMIP)? (DPD Watch — No. 7)

15 Desember 2009

ARTIKEL-7

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com


Inisiatif DPD-RI Dalam Pembuatan

RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik

(RUU-KMIP)?

(DPD Watch — No. 7)


Di antara kriteria untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah adanya transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan inovasi. Maka, pengesahan Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU-KMIP) menjadi penting karena ia merupakan alat kontrol untuk mewujudkan kriteria-kriteria seperti yang diharapkan oleh sebuah tata pemerintahan yang baik.

Sayangnya, pembahasan RUU-KMIP yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR itu makin memperlihatkan kemunduran, sehingga membuat kita bertanya-tanya, apakah pemerintah khawatir dengan penerapan undang-undang tersebut karena akan mengungkap pola birokrasi di Indonesia yang banyak didominasi budaya lamban, bertele-tele, koruptif, tertutup, dan kurang inovatif.

Sementara itu, mungkinkah ada kebenaran sinyalemen pakar komunikasi UI Effendi Gazali, bahwa DPR seperti bagian dari eksekutif (Kompas, 23 / 12 / 2006), sehingga — sebagai konsekuensinya — RUU-KMIP (yang seharusnya sudah disahkan pada tahun 2005) menjadi terhambat pembahasannya. Seandainya sinyalemen tersebut benar, bukankah wajar bila — untuk sementara — DPR kita tempatkan dalam satu kamar dengan pemerintah. Dan jika kamar itu kita sebut sebagai benda, bukankah di situ berlaku Hukum Newton I, bahwa setiap benda akan cenderung mempertahankan keadaannya semula (keadaan lembamnya) apabila tidak ada gaya yang bekerja padanya (benda itu).

Karenanya, dalam hal ini, bukankah wajar bila berkembang anggapan bahwa pemerintah dan DPR merupakan dua institusi yang menyatu mempertahankan kelembaman dan enggan merubah paradigma penyelenggara negara dari penguasa menjadi pelayan publik?

Kembali pada Hukum Newton I di atas, lalu siapa yang layak memberikan gaya luar untuk menggerakkan benda lembam (pemerintah dan DPR) itu? Tentu saja, selain rakyat, institusi yang lebih dekat dengannya juga pantas untuk mentransformasikan kelembaman tersebut; dan ini tiada lain adalah DPD-RI, apalagi — sejauh ini — DPD belum memiliki rekam jejak (track record) yang buruk.

***

SESUNGGUHNYA, DPD-RI juga sangat berkepentingan dengan terbitnya UU-KMIP itu mengingat penataan daerah — yang terwujud dalam sistem Peraturan Daerah (Perda) — sangat memerlukan transparansi karena hanya dengan itu birokrat lokal bisa dinilai akuntabilitasnya.

Oleh karena itu, bukankah sebaiknya DPD segera berinisiatif membuat RUU-KMIP dan kemudian mensosialisasikannya? Dengan demikian, nantinya, DPR dan pemerintah akan berkaca pada diri sendiri sambil tersipu malu — bak gadis rimba — dan ditonton ramai-ramai oleh seluruh rakyat Indonesia. [**]

_______________

Artikel DPD Watch No. 7 dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus Digital No. 4 / Tahun Ke-1, 27 Desember 2006.


DPD-RI, Politik Perberasan, Kedaulatan Pangan, dan Cargo Cult Mentality (DPD Watch — No. 6)

15 Desember 2009

ARTIKEL-6

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

DPD-RI, Politik Perberasan, Kedaulatan Pangan, dan Cargo Cult Mentality

(DPD Watch — No. 6)


Salah satu efek neoliberalisme — yang antara lain berlindung di balik tameng globalisasi dan pluralisme (harap dibedakan dari pluralitas) — adalah munculnya kebudayaan menunggu bantuan tanpa berusaha (cargo cult mentality / CCM). Pada sebuah perusahaan (besar), misalnya, CCM ini bisa saja sengaja diciptakan dalam sosok corporate social responsibility / CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) untuk menutupi praktik ketimpangan distribusi perolehan perusahaan atau praktik perusakan lingkungan hidup, sekaligus sebagai instrumen peredam gejolak buruh atau komunitas lokal. Forum SPTN juga melihat bahwa CSR berpeluang untuk dimanfaatkan sebagai katup penyumbat (plug valve) banjir aksi buruh sebagai akibat dari disparitas antara “nilai-nilai seragam” (homogeneous corporate culture) — yang dipaksakan secara halus dan rasional oleh perusahaan — dengan “pluralitas kodrati” yang melekat pada diri setiap buruh (dan juga komunitas lokal).

Sementara itu, pada sebuah tatanan sosial atau negara, CCM bisa saja dirancang untuk menarik simpati rakyat, menjaga kestabilan sosial, dan untuk menghindari proses pematangan kondisi obyektif yang merupakan salah satu pemicu gejolak sosial. Maka, mudah ditebak, alih-alih menciptakan pemberdayaan, CCM malah dituding sebagai salah satu bentuk politik pembodohan atau politik peninabobokan rakyat. Dalam kaitan ini, apakah pengucuran “raskin” (beras miskin) dan pembagian kompor gas gratis kepada kelompok masyarakat marjinal dapat dipandang sebagai wujud pelestarian dari CCM itu? Jawabannya silahkan simpan di kantong masing-masing!

***

DI antara tumpukan “Laporan Kunjungan Kerja” (Laporan Kunker) anggota DPD-RI adalah tentang “ketahanan pangan”. Istilah ini terkesan “defensif pasif”, dan ternyata ketahanan yang dimaksud adalah kemampuan untuk menahan serbuan beras impor yang didatangkan oleh Pemerintah Pusat (Bulog) dalam jumlah besar. Jangan heran bila beberapa daerah pernah menolak impor beras itu.

Tapi, jika alasan penolakan impor beras adalah, antara lain, untuk melindungi kepentingan jangka panjang para petani, bukankah produksi beras sangat bergantung pada kualitas dan harga benih padi, kualitas dan harga pupuk, ketersediaan infrastruktur seperti irigasi dan kemudahan akses ke pasar, ketersediaan lahan dan kondisi tanah persawahan, keunggulan sarana-sarana produksi, dukungan manajemen dan teknologi, dan juga dukungan kebijakan politik ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan perberasan (politik perberasan)? Adakah keunggulan Indonesia dalam semua faktor-faktor di atas dibandingkan dengan China, Vietnam, Thailand, dan India yang notabene diproyeksikan sebagai negara-negara sumber impor beras kita?

Dari “Laporan Kunker” tentang ketahanan pangan itu, adakah kontribusi unggul dari para anggota DPD RI, minimal unggul dalam mencarikan jalan keluar (way out) atas semua faktor-faktor yang disebutkan di atas? Bila tidak ada, bukankah sebaiknya DPD mengusung jargon “Kedaulatan Pangan” dan memperjuangkannya secara serius, sehingga bisa memberdayakan masyarakat daerah? Tentu saja jargon “Kedaulatan Pangan” lebih dinamis dari “Ketahanan Pangan”, dan di dalamnya minimal terkandung semangat “defensif aktif” (untuk tidak menyebut “revolusioner” karena — akibat keterbatasan penalaran ilmiah — masih banyak orang yang alergi dengan istilah ini).

Oleh karena itu, tugas selanjutnya para anggota DPD RI adalah mengidentifikasi jenis pangan lokal untuk kemudian diperjuangkan hingga berdaulat sebagai komoditas pangan utama masyarakat lokal. Bukankah sudah cukup banyak ragam sains dan teknologi yang bisa dipakai untuk menciptakan peningkatan kualitas produk-produk pangan lokal?

Bila politik pangan dan kedaulatan pangan itu terkait erat dengan demokrasi dan HAM, seharusnya DPD-RI serius memperjuangkannya agar rakyat berani berinisiatif menentukan sendiri apakah mereka harus terus menerima kebijakan impor beras atau mulai membangun kedaulatan pangan lokal dengan memberikan muatan teknologi modern (modern technological content).

Dalam konteks ini, interdependence theory yang dibangga-banggakan para ekonom berotak neoliberal patut kita bacakan tahlil hingga 7 malam berturut-turut agar arwah teori tersebut tidak bergentayangan mengganggu para anggota DPD RI yang hendak memperjuangkan “Kedaulatan Pangan” (dan juga tidak mengganggu rakyat kita yang masih menahan rasa sakit perut karena keroncongan).

***

DALAM sebuah diskusi — tentang kebijakan perberasan — di salah satu stasiun TV (pekan lalu), seorang ekonom berteori kira-kira seperti ini: Dalam era perdagangan bebas saat ini, perdagangan komoditas lebih efisien bila diserahkan pada mekanisme pasar, dan bahwa kegiatan ekspor-impor itu merupakan keniscayaan. “Apa salahnya kita terus mengimpor beras kalau itu mengandung efisiensi ekonomi?” gugat ekonom itu. Dengan mengutip pendapat Amartya Sen (peraih Nobel bidang ekonomi), ia melanjutkan, Malaysia saja lebih memilih mengimpor kebutuhan pangannya, dan lebih fokus membudidayakan beberapa komoditas unggulan, seperti kelapa sawit.

Terhadap ekonom yang berotak encer seperti air kolak itu, Forum SPTN hanya mau bilang, justru akibat politik perberasan yang diterapkan selama pemerintahan Orde Baru, beras menjelma dengan gentayangan menjadi pangan nasional yang menempatkan pangan lokal dalam posisi inferior. Sosialisasi penanaman beras itu semakin efektif ketika dikaitkan dengan program transmigrasi (dari Pulau Jawa). Itu berarti, jika keran impor dibuka deras, dalam jangka panjang akan melemahkan kekuatan ekonomi petani beras di seluruh Nusantara (termasuk para pengusaha dan pekerja yang terkait dengan sektor usaha perberasan) karena belum ada strategi pembangunan ekonomi nasional yang mampu membuat mereka bisa berkompetisi dalam semua aspek yang terkait dengan produksi beras seperti dikemukakan di depan. Parahnya lagi, hingga kini kita tidak punya strategi alternatif, misalnya strategi “Kedaulatan Pangan”.

Jika alternatifnya pemerintah harus turun tangan dengan melakukan optimalisasi produksi beras nasional (seraya terus memperkecil impor beras), bisakah kita menandingi strategi produksi beras massal yang diterapkan oleh China, Vietnam, Thailand, dan India, yang telah mengakibatkan murahnya harga produk (komoditas) beras mereka? Jika beras mereka dijual dengan harga yang lebih murah, mengapa kita harus ngotot berkutat untuk memproduksi beras? Bukankah rasionalitas ekonomi akan meminggirkan jargon-jargon nasionalisme sempit dan kecintaan semu pada produk-produk atau komoditas dalam negeri?

Dengan hanya beras yang dijadikan sebagai pangan primer (makanan pokok), bukankah akan mudah mendapatkan serangan dari politik dagang China, India, Thailand, dan Vietnam? Dan jika pangan dijadikan sebagai sasaran empuk peluru-peluru politik ekonomi (karena terlalu naif jika dianggap bahwa trading practices pasti steril dari intrik politik), maka bukankah lebih baik sasarannya dipecah dengan mewujudkan sosok-sosok beragam berupa aneka komoditas / produk pangan lokal yang murah, enak, dan bermutu? Dengan demikian, interdependence yang fair baru akan terjadi setelah ada optimalisasi potensi pangan khas masing-masing daerah.

Dengan keragaman pangan lokal (yang berdaulat) itu, bagaimana nalarnya politik perberasan China, India, Thailand, dan Vietnam bisa mengacak-ngacak pasar di berbagai daerah di seluruh Nusantara? Bukankah mereka akan menguras sumber daya yang banyak untuk bisa menjebol tembok kedaulatan pangan yang memagari setiap daerah di seluruh Nusantara?

Bukankah dengan strategi di atas, selain menciptakan “Kedaulatan Pangan”, kita juga bisa mencegah kemungkinan dijadikannya beras sebagai senjata politik (politik-ekonomi), di samping untuk menghindari peluang digunakannya teknologi transgenik atau rekayasa genetika (bioteknologi) — yang terbukti merusak kesehatan — dalam komoditas pangan (yang kita konsumsi), atau bahkan kemungkinan mencegah parktik-praktik bio-terorisme? Seharusnya para ekonom pro-neolib itu juga memikirkan alternatif tentang dampak sampingan yang merugikan rakyat sebagai akibat dari impor komoditas primer (beras), seperti yang terakhir diungkapkan di atas. Bravo buat DPD-RI. [**]

_______________

Artikel DPD Watch No. 6 dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus Digital No. 4 / Tahun Ke-1, 27 Desember 2006.


DPD-RI dan DPD-RI dan Revisi Undang-Undang Kehutanann Revisi Undang-Undang Kehutanan (DPD Watch — No. 5)

15 Desember 2009

ARTIKEL-5

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

DPD-RI dan Revisi Undang-Undang Kehutanan

(DPD Watch — No. 5)

“Panitia Ad Hoc (PAH) II Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (UU Kehutanan) dan sinkronisasi antara UU yang telah direvisi tersebut dengan UU Pertambangan, UU Lingkungan Hidup, UU Pemerintahan Daerah, serta UU lain yang terkait dengan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya manusia,” demikian yang Forum SPTN kutib dari Harian Kompas, 24 November 2006. Lebih lanjut dijelaskan, PAH II menilai UU No. 41 / 1999 sudah tidak representatif lagi karena bukan hanya tidak mengakomodasi hak masyarakat adat atas hutan adat, melainkan juga tidak mencerminkan pluralitas hukum. Menurut Ketua Tim Kerja Revisi UU Kehutanan PAH II, sifat UU ini masih sentralistik dan absolut, seperti UU zaman kolonial.

Terhadap rencana revisi UU No. 41 / 1999 tersebut, Forum SPTN pertama menanggapinya secara epistimologis mengingat proses awal pembentukan suatu rancangan undang-undang (RUU) dimulai dari penyusunan naskah akademis yang di dalamnya harus mengandung landasan filsafat hukum. Perlu ditandaskan bahwa keabsolutan tidak selamanya berkonotasi negatif atau sentralistik, dan oleh karenanya harus dibedakan dari monopolisme atau pendominasian. Tuhan yang salah satu sifat-Nya adalah “Absolut” memberikan kebebasan kepada makhluk-Nya (manusia) untuk menentukan pilihan, kendati pilihan-pilihan tersebut diberi arahan menuju kepada sesuatu yang konstruktif dan produktif.

“……sesungguhnya Kami (Allah SWT) menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal (membangun kerjasama konstruktif) .”

(QS 49 : 13)

Sungguh usahamu sekalian (manusia) sangat beraneka ragam.”

(QS 92 : 4)

Substansi dari ayat-ayat di atas adalah bahwa “ke-Absolut-an” bukanlah lawan dari “kerelatifan”, sebab jika eksistensi sesuatu yang “Absolut” bergantung pada sesuatu yang “relatif” atau ada saling ketergantungan di antara keduanya (reciprocal dependence relation), maka yang “absolut” itu menjadi “relatif”; dan dari perspektif logika yang paling sederhana saja hal itu sangat mustahil, sebab “kerelatifan” identik dengan “ketidakabsolutan” atau “ketidakmutlakan”. Jika “Yang Mutlak” itu adalah sesuatu yang “Ada”, pertanyaannya: Mungkinkah “ketidakadaan” ada bila tidak ada “Ada” yang ada?

Kalau UU Kehutanan yang hendak direvisi itu terkait dengan persoalan absolutisme dan sentralisme, maka pertanyaan mendasar di atas harus bisa dijawab, sebab kita perlu menghindari untuk membuat sesuatu yang sesungguhnya kita tidak pahami. Dikhawatirkan, jika tidak hati-hati, niat baik revisi UU tersebut akan berbalik menjadi “kebohongan publik”.

Lebih lanjut, kendati dua ayat Al-Qur’an di atas mengandung semangat pluralitas dan multikultural, namun untuk ayat QS 49 : 13 paradigmanya terkesan masih bersifat ”top-down”. Karena relasi antara “Khalq” (Sang Pencipta) dan “makhluq” itu bersifat dialogis (dalam bahasa ilmu kimia disebut reversible reaction dan dalam wacana fisika mekanika bisa dipahami dari Hukum Newton III: Aksi = Reaksi), maka harus ada paradigma “bottom-up” sebagai padanannya atau komplemennya (lihat juga QS 36 : 36 yang menekankan tentang paradigma berpikir “the couple existence”). Ini merupakan bagian sangat kecil dan awal dari pemahaman Keadilan Ilahi (al ‘adlul Ilahiy). Pemahaman awal tentang Keadilan Ilahi itu bisa disimak lewat buku al ‘adlul Ilahiy (karya Ayatullah Murtadha Mutahhari) dan Falsafatuna (karya Ayatullah Muhammad Baqir Sadr).

Selanjutnya, mari kita simak ayat berikut:

Bergotong-royonglah kamu sekalian dalam kebaikan ……”

(QS 5 : 2)

Ayat ini memberi peluang lebar kepada komunitas di desa-desa dan pelosok-pelosok untuk memberdayakan diri mereka termasuk merumuskan tata aturan yang mengikat kehidupan mereka berikut relasinya dengan lingkungan yang lebih luas di luar mereka.

Kita tahu bahwa persoalan hutan itu berkaitan erat dengan hak ulayat (hak adat) dan kearifan lokal. Maka sistem atau prinsip pengelolaan dan pelestarian hutan di setiap daerah pasti berbeda-beda. Pertanyaannya, sudah adakah pemetaan hukum-hukum atau norma-norma adat dari berbagai daerah yang berkaitan dengan kehutanan itu? Jika belum ada, pantaskah kita memaksakan pembuatan RUU Kehutanan dengan usungan antara lain untuk memperjuangkan keragaman hak-hak adat lokal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian hutan? Jangan-jangan kita malah terjebak lagi pada paradigma sentralistik yang berciri top-down policy dan meminggirkan pluralitas, padahal itu justru yang hendak kita singkirkan bersama. Maksud Forum SPTN, pemetaan tersebut diperlukan karena dari sana hukum-hukum atau norma-norma adat dan budaya-budaya lokal yang erat kaitannya dengan pelestarian dan pemberdayaan hutan bisa tampak transparan ibarat gaya-gaya tercecer yang kemudian dibuatkan gaya resultannya. Gaya resultan inilah yang nantinya antara lain dijadikan sebagai bahan baku pembentukan payung hukum nasional yang disebut sebagai “Undang-Undang Kehutanan”.

***

SEMENTARA itu, di negeri ini sering kali areal pertambangan didesain menerobos kawasan hutan, baik itu berupa hutan lindung, taman nasional, maupun hutan adat. Demikian pula dengan perluasan perkebunan yang mengorbankan hutan. Maka pernyataan: ……sinkronisasi antara UU Kehutanan yang telah direvisi dengan UU Pertambangan, ……” patut dikoreksi karena mengandung kelemahan logika bahasa yang tentu saja bisa memengaruhi substansi UU yang akan direvisi.

Selain itu, bukankah hutan adat terkait erat dengan sistem “penghayatan kepercayaan” (bukan “agama”) atau “kearifan” komunitas atau suku-suku lokal, yang notabene hak-hak mereka belum terakomodir sepenuhnya dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang baru saja disahkan oleh DPR? Maka, kalau mau kritis dan betul-betul hendak membangun sistem hukum di negeri ini, DPD-RI harus terlebih dahulu membenahi UU Pertambangan (dan juga menyoroti undang-undang lain yang terkait, seperti antara lain UU Adminduk itu, meski sekadar dalam bentuk dissenting opinion) ketimbang UU Kehutanan.

Meminjam alur berfikir filsuf Immanuel Kant, rapat-rapat atau sidang-sidang dalam parlemen di negeri ini (termasuk DPD-RI) jangan terperangkap pada penggunaan rasio yang berlebihan, yang melampaui batas kemungkinannya untuk berpikir logis karena manusia lebih dari sekadar makhluk rasional, di mana selain rasio murni untuk memahami dan rasio praktis untuk menjalankan tindakan, manusia juga memiliki daya perasaan untuk mempertimbangkan tujuan tindakannya.

***

SUNGGUH, banyak sekali persoalan yang terkait dengan UU Pertambangan yang merupakan sepupu dari UU Kehutanan. Tapi sekadar catatan buat DPD-RI, Forum SPTN akan tunjukkan realitas terbatas untuk eksploitasi minyak dan gas di Pulau Jawa saja: (1) 20 Mei 1971, sumur pengeboran minyak Pertamina di Kedokan Bunder Unit III Bongas, Cirebon, meledak dan menyemburkan minyak bercampur lumpur sehingga menggenangi daerah sekitarnya; (2) 1 September 1984, sumur eksplorasi Pertamina di Pasirjadi A, Subang, terbakar akibat kebocoran gas yang keluar dari lubang sumur yang tersambar percikan api; (3) 24 Oktober 1995, kebakaran hebat di kompleks kilang minyak Unit Pengolahan IV, Cilacap. Dalam perisitiwa ini, 590 rumah rusak, 738 sumur air tanah tercemar debu, dan jelaga BBM terbakar; (4) 26 Februari 2002, kebakaran menimpa sumur eksplorasi minyak Randublatung 01, Blora, di mana 1.096 warga terpaksa mengungsi; (5) 16 Maret 2004, sumur pengeboran minyak milik Pertamina di Struktur Pondok Tengah, Desa Bunibakti, Bekasi mengalami kebocoran dan menyemburkan gas. Ratusan warga mengungsi; (6) 15 Februari 2005, enam pekerja Proyek Langit Biru Pertamina Unit Pengolahan VI Balongan, Indramayu menderita luka dan harus dilarikan ke rumah sakit akibat pipa gas nitrogen — yang sedang mereka pasang — meledak; (7) 7 Desember 2005, salah satu sumur minyak tua milik Pertamina Operasi Hulu Jawa Bagian Timur yang terletak di Ledok, Blora terbakar dan meledak; (8) 29 Mei 2006, sumur pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Sidoarjo mengalami kebocoran. Gas dan lumpur panas dari sumur tersebut keluar ke permukaan tanah dengan luas genangan hingga mencapai 195 ha (19 / 8 / 2006). Warga yang mengungsi mencapai 11.603 jiwa, dan banyak merusak infrastruktur dasar serta membuat pincang jalannya perekonomian Jawa Timur (dan Indonesia Timur); dan (9) 29 Juli 2006, sumur Sukowati-5 di Desa Campurejo, Bojonegoro menyemburkan gas ke permukaan. Sedikitnya 2.672 warga di sekitar lokasi mengungsi dari rumah mereka.

***

DARI data-data di atas semakin jelas bahwa seharusnya yang perlu diprioritaskan adalah revisi UU Pertambangan dengan terlebih dahulu mengingatkan pemerintah agar jangan sampai negara bertindak seperti tukang teror yang mengancam kehidupan rakyat. DPD RI juga perlu mengkaji, bukankah sebaiknya eksplorasi dan pemanfaatan energi tidak terbarukan (non renewable energy / NRE) dikurangi secara drastis seraya menggantikannya secara besar-besaran dengan energi terbarukan (renewable energy / RE). Tapi, dalam rangka pemanfaatan RE itu, rakyat tidak boleh dijebak dalam politik mobilisasi dan homogenisasi untuk memilih jenis RE tertentu, misalnya “minyak tanaman jarak pagar” (jatropha curcas) atau gas alam.

Pemakaian energi nuklir pun perlu dikaji oleh DPD-RI, namun harus dikritisi negara mana yang layak dimintai bantuan teknologinya. Misalnya, apakah pantas dipilih negara yang secara tradisional selalu mencampuri urusan dalam negeri RI dan menempatkan kita sebagai ancaman?

Atau, dalam rangka mengoptimalkan kerjasama OPEC dan menghindari bencana serta kerusakan lingkungan, tidakkah sebaiknya Indonesia menjalin kerjasama memperbesar kapasitas dan memperbanyak kilang pengolah minyak (oil refinery) saja ketimbang ngotot membuat sumur-sumur minyak atau gas yang baru? Bukankah sejauh ini kita sudah berhasil menggandeng National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) dan Petroleus de Venezuela (PDVSA) untuk membangun kilang yang minyak mentahnya (crude oil) disuplai oleh kedua perusahaan tersebut? Jelas, di masa datang, Iran akan kelebihan minyak dan gas karena untuk kebutuhan dalam negerinya segera disubstitusi dengan energi nuklir. Bukankah peluang ini layak dimanfaatkan Indonesia?

Kenyataan lain yang patut dipertimbangkan bahwa, sejak merdeka, pemerintah telah memberi 812 izin eksplorasi pertambangan yang meliputi 75 persen wilayah Indonesia. Kendati baru 10 persen beroperasi, bumi Nusantara sudah hancur parah. Bagaimana jika semua izin tersebut direalisir?

Oleh karenanya, bukankah lebih baik pemerintah konsisten saja dengan program revitalisasi pertanian yang pernah dicanangkannya karena sektor ini terkait erat dengan kehidupan rakyat banyak dan tidak mengancam kelestarian lingkungan? Kendati demikian, Forum SPTN berpendapat bahwa sektor pertanian yang dimaksud harus lebih diprioritaskan pada sektor kelautan (maritim). Jadi paradigmanya bukan lagi land-based. Ini penting karena 2/3 dari wilayah RI merupakan perairan dengan garis pantai sepanjang 81.000 km (nomor 2 setelah Kanada), dan di dalamnya terdapat sekitar 17.000 pulau. Tragisnya, pemerintah kurang memerhatikan pulau-pulau terluar (baca: pulau-pulau terdepan), padahal kedudukan pulau bagian dalam dan luar atau pulau besar dan kecil dalam konstelasi geostrategi Indonesia adalah sama.

Seharusnya, pulau-pulau terluar itu juga dimasukkan dalam rencana umum tata ruang nasional dengan memerhatikan kepentingan stakeholders (rakyat, pemerintah, dan para investor).

Strategi penguatan laut / bahari (maritime based) mendesak dilakukan, sehingga devisa negara bukan lagi mengandalkan sektor migas dan pertambangan — termasuk kehutanan — yang selain porsi bagi hasilnya maksimum hanya 30 persen untuk pemerintah, juga banyak merusak lingkungan hidup (itu pun belum ada jaminan transparansi dalam sistem produksi atau pengembangannya).

Pengabaian pemerintah atas pembangunan maritim itu bukan saja terlihat dari kurangnya perhatian atas pemberdayaan pulau-pulau terluar, tapi juga dari alokasi dana APBN bagi pengembangan sektor perikanan, di mana selama tiga tahun terakhir hanya dikucurkan minimal Rp 2 triliun per tahun. Akibatnya, devisa yang disumbangkan kepada negara masih di bawah Rp 1,7 triliun. Bila dilihat dari potensi sebagaimana dipaparkan di atas, bukankah ini suatu tragedi? Apalagi pembangunan maritim bukan sebatas sektor perikanan. [**]

_______________

Artikel DPD Watch No. 5 dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus Digital No. 3 / Tahun Ke-1, 19 Oktober 2006.