Upaya Menghambat Kebebasan Adalah Gerakan Perlawanan kepada Allah

26 Juni 2011

Jurnal Parlemen Online (Jurnal ParlemenO)

www.jurnal-parlemen-online.com

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Upaya Menghambat Kebebasan

Adalah Gerakan Perlawanan kepada Allah

 

Oleh Imam Ali Khamenei

 

      Akhir-akhir ini banyak orang membicarakan “kebebasan”, dengan beragam pendapat. Bagi saya, hal tersebut merupakan sebuah fenomena menggembirakan, dan saya berharap semoga semakin berkembang.

     Kebebasan (azadi) adalah salah satu tema yang banyak terdapat — dan ditekankan — dalam  Al-Qur’an, hadits Rasulullah Muhammad Saww., dan ucapan para Imam yang suci. Tentu saja, dalam hubungan ini, yang saya maksud dengan kebebasan bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Bahkan, saya kira, tidak seorang pun di dunia ini yang mendukung kebebasan tanpa batas. Kebebasan tersebut juga bukanlah kebebasan dalam arti maknawi, karena siapa pun yang memahami seluk-beluk kemaknawian pasti sepakat dengan kebebasan maknawi.

      Oleh karenanya, yang saya maksud dengan kebebasan di sini adalah kebebasan sosial (azadi ijtimai), yang mencakup kebebasan berpikir, berbicara, memilih, dan sebagainya. Kebebasan dalam pengertian ini sangat diagungkan Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam surat Al A’raaf: 157 dinyatakan: “(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.”

      Ayat ini menegaskan bahwa salah satu keistimewaan Rasulullah Muhammad Saww. adalah mengangkat atau melepaskan beban-beban dan belenggu-belenggu (al-isr  wa  al-aghlal) yang memasung atau melilit manusia, yang berupa ikatan-ikatan yang dipaksakan, baik berupa segala bentuk kepercayaan bathil dan khurafat maupun ikatan-ikatan sosial yang menyimpang (yang dipaksakan oleh pihak otoriter).  Sungguh menakjubkan!  Rasulullah Muhammad Saww. datang untuk membebaskan manusia dari belenggu-belenggu yang memasung mereka.

***

      TERKAIT dengan prinsip kebebasan tersebut, George Geordaq, penulis buku terkenal: Shautul-‘adalah, menukil dua pernyataan dari dua tokoh berbeda: Amirul Mukminin ‘Ali Ibn Abi Thalib alaihissalam  dan Umar Ibn Khattab ra.  Suatu hari, tulis Geordaq, beberapa gubernur kepercayaan Umar datang menghadap. Umar berang kepada mereka karena menerima sejumlah laporan perihal perbuatan-perbuatan mereka yang tidak terpuji.  Umar berkata kepada mereka, “Apakah kalian memperbudak manusia, padahal Allah menciptakan mereka dalam keadaan merdeka?

      Sementara itu — masih menurut Geordaq — sebagaimana tertulis dalam kitab Nahjul-balaghah, Imam ‘Ali berkata,”Jangan sekali-kali engkau menjadi budak orang lain karena Allah telah menciptakanmu merdeka.

     Geordaq membuat perbandingan atas dua pernyataan tokoh-tokoh besar tersebut. Ia mengatakan, pernyataan Imam ‘Ali lebih mendalam daripada pernyataan Umar. Pernyataan Umar, menurutnya, ditujukan kepada orang-orang yang tidak memberikan kebebasan kepada orang lain, dan Umar menyuruh mereka agar memberikan kebebasan. Di sini, belum ada jaminan bahwa kebebasan akan berlaku.

     Di sisi lain, pernyataan Imam ‘Ali — tegas Geordaq — justru memberikan jaminan berlakunya kebebasan, sebab Imam menyuruh setiap orang untuk menolak segala tindak perbudakan yang dilakukan oleh orang lain atas dirinya.

     Kendati demikian, kedua tokoh tersebut menegaskan bahwa kebebasan adalah fitrah manusia. Maka, bagi kita, Islam sangat menghargai “kebebasan”; sehingga kita tidak perlu merujuk kepada Barat dalam menerapkan asas (kebebasan) tersebut.

     Sayangnya, ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah menjauhkan Islam dari “kebebasan” yang dimaksud; dan Islam dipersepsikan menolak prinsip kebebasan. Mereka ini merupakan pihak yang selalu menonjol-nonjolkan Barat dalam masalah kebebasan (antara lain dengan ke-gandrung-an mengutip pernyataan-pernyataan para pemikir Barat tentang kebebasan), dan juga pihak yang sering ketakutan atau alergi terhadap istilah “kebebasan” (seakan-akan agama terancam oleh asas atau prinsip kebebasan).

     Agama sama sekali tidak akan terancam oleh asas kebebasan. Bahkan, kebebasan dalam arti (pengertian) yang benar merupakan hadiah terbesar yang diberikan agama kepada umat manusia.  Karena kebebasanlah, pemikiran dapat berkembang; dan segala potensi (isti’adat) dapat diwujudkan serta dikembangkan.

***

      SEBALIKNYA, pengekangan akan menghambat perkembangan manusia, dan bahwa selama ada pengekangan, manusia tidak akan maju, padahal Islam sangat menghendaki kemajuan manusia.

     Manusia laksana tambang-tambang yang perlu digali sehingga dapat menciptakan kemakmuran. Apakah ini dapat diwujudkan tanpa kebebasan?  Apakah hal itu bisa terwujud dengan “larangan” dan “perintah”?  Sama sekali tidak!!!

      Kebebasan dalam Islam jauh lebih tinggi dari kebebasan yang ditawarkan Barat. Dengan konsep liberalismenya, Barat sama sekali tidak mengerti apa itu kebebasan. Paling banter, mereka hanya mengerti bahwa kebebasan adalah hak asasi manusia (HAM). Namun, mengapa manusia harus bebas, apa filosofi kebebasan, dan seterusnya (yang terkait dengan berbagai problematika kebebasan), Barat tidak memahaminya.

     Memang benar ada beragam tafsir tentang kebebasan, dan telah terjadi penyimpangan pengertian kebebasan dari yang dahulu diperjuangkan oleh para pejuang kebebasan, antara lain pada masa renaissance hingga Revolusi Perancis. Tapi, yang mendominasi dunia saat ini adalah kebebasan yang menyimpang itu, terutama kebebasan ala Amerika Serikat. Sebuah kebebasan yang kering dari nilai-nilai.

      Dalam Islam, kebebasan bukan sekadar hak asasi manusia, tapi lebih dari itu, yakni merupakan “fitrah” manusia, sebagaimana yang dapat disimak dari pernyataan Imam ‘Ali yang saya kutib dari tulisan George Geordaq tadi.  Islam mengakui bahwa kebebasan adalah hak asasi manusia, tapi hak fitrawi jauh lebih tinggi dari hak asasi yang mereka maksud.  Oleh karena itu, keliru besar bila kita menganggap bahwa kebebasan merupakan produk dan hadiah dari Barat buat kita. Kebebasan adalah ajaran Islam yang orisinal.

***

      BERIKUT  ini saya kemukakan beberapa perbedaan mendasar antara kebebasan dalam Islam dengan kebebasan ala Barat.

      Pertama, dalam ideologi liberalisme (Barat), kebebasan adalah minus Tuhan dan/atau agama.  Karenanya, ketika berbicara tentang kebebasan, Barat tidak pernah mengenal asas Ketuhanan, apalagi melibatkan nilai-nilai Ketuhanan di dalamnya.

      Sebaliknya, Islam menganggap kebebasan merupakan anugrah Allah Swt. kepada manusia,  dan bahwa kebebasan tidak bisa dilepaskan dari landasan Ketuhanan.  Dengan kata lain, kebebasan merupakan kewajiban agama (taklif  dîni) bagi setiap orang.  Karenanya, upaya apa pun yang menghambat kebebasan adalah gerakan perlawanan kepada Allah Swt.

      Nihilnya asas Ketuhanan dalam liberalisme mengakibatkan perjuangan mereka tentang kebebasan menjadi tidak bermakna, karena tidak ada tujuan jelas (hakiki) di balik perjuangan itu.

Tentu saja ini sangat berbeda dengan Islam. Karena Islam menganggap kebebasan merupakan kewajiban agama, maka perjuangan mewujudkan kebebasan tersebut adalah perjuangan mengimplementasikan perintah Allah Swt.

     Perbedaan lain (kedua) adalah bahwa dalam perspektif liberalisme (Barat), nilai-nilai akhlak bersifat nisbi atau relatif.  Maka, menurut mereka, kebebasan tidak ada batasnya. Bila seseorang menginjak-nginjak nilai-nilai akhlak yang dihormati oleh komunitas atau masyarakat kita, misalnya, maka — berdasarkan pandangan liberalisme — kita tidak berhak marah, karena hal itu merupakan pengamalan hak asasi mereka, terlebih lagi mereka tidak terikat dengan nilai-nilai (akhlak) yang kita anut, dan bahwa karena mereka tidak memercayai nilai-nilai ini. Dengan demikian, kebebasan dalam pandangan liberalisme tidak ada batasnya.

     Sementara itu, Islam sangat menghormati nilai-nilai akhlak.  Dalam Islam terdapat nilai-nilai yang tidak boleh diganggu-gugat, dan itu bersifat permanen.  Manusia harus bergerak dan merujuk pada nilai-nilai ini.  Dengan begitu, dalam Islam, kebebasan harus berjalan dalam bingkai yang telah ditentukan.  Mengenai apa bingkai (frame) tersebut dan bagaimana cara menetapkannya, itu adalah persoalan lain.

     Boleh jadi, oleh pihak-pihak tertentu, akan muncul kekeliruan dalam menetapkan bingkai ini. Namun, itu tidak berarti kita boleh melanggar norma atau nilai-nilai akhlak; sebab jika dengan alasan menegakkan kebebasan kita boleh melakukan pelanggaran, maka berbagai ketimpangan akan menghadang.  Tidak heran, misalnya, Al-Qur’an menempatkan pembunuhan atas seseorang adalah laksana pembantaian terhadap seluruh umat manusia, karena si pelaku telah melanggar kehormatan dan martabat manusia.

Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.”

(Al-Qur’an Surat Al-Maaidah: 32)

     Coba direnungkan, membunuh satu nyawa, sama dengan melakukan pembantaian terhadap seluruh manusia!  Kendati demikian, Islam memberikan pengecualian, bahwa pelaku pembunuhan dan perusakan di muka bumi boleh dihukum mati.  Atas dasar ini, dapat disimpulkan, betapa Islam sangat menghargai norma atau nilai-nilai akhlak.

      Perbedaan ketiga, bahwa memang sesungguhnya Barat juga memberlakukan pembatasan-pembatasan atas kebebasan, tapi hal ini selalu dikaitkan dengan berbagai kepentingan material atau duniawi. Dengan kata lain, selama kebebasan tidak mengusik kepentingan mereka, silahkan saja.  Namun, bila dianggap mengancam kepentingan mereka, maka harus segera dienyahkan dengan cara apa pun.  Sebagai contoh, mendapatkan pengetahuan adalah hak setiap orang (Barat juga mengakui hal ini). Tapi, jika pengetahuan tersebut dipandang membahayakan kepentingan Barat, maka ia tidak boleh ditransfer ke pihak lain. Tidak heran mereka melarang universitas-universitas mereka mengajarkan teknologi tinggi kepada para mahasiswa yang berasal dari (yang disebut) Dunia Ketiga, seperti Iran atau China karena hal itu dianggap berpotensi mengancam hegemoni mereka di dunia.

    Demikian pula dengan yang terjadi di bidang informasi dan berita. Sekarang ini dunia  menuntut kebebasan di bidang informasi, namun Barat memberlakukan penyensoran.  Padahal, mereka banyak berkoar soal kebebasan pers. Ketika Amerika Serikat (AS) menyerang Irak di masa pemerintahan Presiden Bush, justru AS sendiri yang melarang semua media massa untuk meliput dan memberitakan serangan itu secara utuh. Dengan kata lain, peliputan dan pemberitaan hanya diizinkan setelah AS melakukan penyerangan. Alasannya: demi keamanan!

    Dan di masa kekuasaan Presiden Clinton, dengan alasan yang sama pula, AS menghabisi nyawa sekitar delapan puluh orang anggota komunitas yang memiliki kecenderungan keagamaan tertentu, karena dianggap menentang pemerintah AS, padahal mereka bukan kelompok militer, apalagi di antara mereka banyak anak-anak dan perempuan.

    Sayangnya, bagi AS, semua itu tidak penting.  Yang dipandang penting adalah bagaimana menjaga kepentingan material mereka.  Selama kebebasan tidak mengganggu kepentingan material mereka, silahkan saja pihak lain mengekspresikan kebebasannya, asalkan jangan sekali-kali mengusik kepentingan material mereka karena hal itu pasti akan dibasmi.

     Dengan demikian, kebebasan dalam pandangan liberalisme sama sekali menistakan nilai-nilai akhlak. Artinya, kebebasan boleh terus berlangsung meskipun bertentangan dengan norma atau nilai-nilai akhlak.  Karenanya, ketika gerakan homoseksual menyebar di AS, mereka membiarkannya dengan alasan penghormatan hak asasi setiap orang.  Konsekuensi lebih lanjut, kalangan homoseksual itu dengan bangga — tanpa rasa malu — membentuk sejumlah komunitas homo, dengan aktifitas antara lain menyebarkan foto-foto, berdemonstrasi di berbagai jalan raya, bahkan menyerang dengan keras siapa pun yang menentang mereka.

***

      ISLAM menentang keras kebebasan dengan model seperti itu.  Islam sangat menghormati kebebasan, tapi kebebasan yang harus terikat dengan nilai-nilai akhlak, bukan sekadar nilai-nilai material (duniawi).  Dengan begitu, Islam tidak menolak bahwa ada kepentingan-kepentingan materi yang harus dijaga, tapi hal yang sama juga diberlakukan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak.

     Perbedaan keempat  adalah bahwa liberalisme (Barat) menolak kewajiban (taklif) yang disematkan kepada manusia.  Dan ini bukan saja kewajiban-kewajiban agama (taklif  dîni), tapi juga segala bentuk  taklif, termasuk ideologi atau apa saja yang menggunakan idiom “boleh” dan “tidak boleh”.

     Tentu saja hal demikian tidak sejalan dengan Islam.  Islam menganggap bahwa justru taklif-lah  yang merupakan batu pijak atau landasan kebebasan. Bahkan, manusia dapat dengan utuh (hakiki) memenuhi kebebasannya karena memiliki dan menunaikan kewajiban (nya).

     Dalam diri manusia terdapat kecenderungan-kecenderungan yang berbeda. Namun, justru melalui kecenderungan-kecenderungan yang berbeda itulah manusia dituntut untuk mencapai kesempurnaannya, dan bahwa kebebasan adalah jalan untuk mencapai kesempurnaan tersebut.

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia

kecuali untuk mengabdi kepada-Ku.”

(Al-Qur’an surat Adz  Dzaariyaat: 56)

      Pengabdian kepada Allah Swt. merupakan kedudukan (maqam) tertinggi makhluk, dan kebebasan adalah pengantar kepada  maqam  tertinggi itu.  Oleh karenanya, sayang sekali banyak orang yang keliru memahami makna kebebasan, dan kemudian menyerukan orang lain untuk memperjuangkan kebebasan model Barat; padahal kebebasan seperti itu tidak akan melahirkan apa pun selain kehancuran.  Atas dasar itu saya ingatkan: Pertama, pahamilah dengan baik apa hakikat kebebasan. Kita harus bebas dalam memahami makna kebebasan dan tidak terikat dalam indoktrinasi pihak manapun. Artinya, kita jangan mengambil begitu saja faham kebebasan yang dipropagandakan oleh pihak luar.

     Kedua, jangan sekali-kali menyalahgunakan kebebasan untuk kepentingan-kepentingan yang tersembunyi.

***

      AKHIRNYA, sekali lagi, Islam tidak menolak kebebasan; malah ia (kebebasan itu) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam.  Kita harus memanfaatkan secara optimal — dan sebaik mungkin — kebebasan yang dianugrahkan Allah Swt., dan tidak harus mengekangnya.  Namun, di balik kebebasan itu ada rambu-rambu yang patut kita hormati. Rambu-rambu tersebut adalah nilai-nilai Ilahi yang ditetapkan kepada kita dalam Al-Qur’an dan Sunnah.[**]

_________________________________

Dikutib dan diedit dari majalah WARIS, No. 16 / Jumadil Akhir-Syakban 1419 H

oleh  Jurnal Parlemen Online  (Jurnal ParlemenO).

Iklan

Ekonomi Islam (2) – (ISLAM-47)

4 Juni 2011

ISLAM-47

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com (Jurnal ParlemenO)

 

Ekonomi Islam (2)

 

Oleh Sayid Mujtaba Rukni Musawi Lari

(Intelektual Iran)

Dalam suatu tatanan sosial, kemakmuran merupakan salah satu batu landasan di mana kemerdekaan dan kebebasan dibangun. Di situ, kepentingan umum harus menjadi prinsip pengaturan yang dapat menumbuhkembangkan kepemilikan pribadi. Oleh karenanya, Islam menentang konsep atau gagasan penafian kepemilikan pribadi dan peran perusahaan swasta yang diperkenalkan komunisme, di mana ideologi ini (komunisme) memercayakan  pengaturan dan pengelolaan ekonomi kepada negara dengan menghilangkan hak individu serta  nilai intrinsik dalam dirinya sebagai manusia.  Dengan kata lain, manusia  hanya dianggap sebagai alat atau perut bagi negara untuk diisi terus dan kemudian dieksploitasi sebagaimana peternak memperlakukan atau memelihara hewan ternaknya.

Para pengusung komunisme berpendapat bahwa hak milik pribadi bukanlah sesuatu yang alami (kodrati) dalam diri manusia. Dalam kaitan itu tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung kebenaran pemahaman mereka bahwa “komunitas-komunitas” awal manusia primitif menangani atau mengelola segala sesuatunya secara bersama dalam sebuah jalinan kerjasama, cinta, dan persaudaraan. Kelemahan argumen mereka  juga karena adanya anggapan bahwa pada komunitas-komunitas primitif tersebut tidak satupun yang memandang apa yang dimilikinya sebagai milik pribadi.

Menurut mereka, terbangunnya “komunitas” manusia diawali dari kerjasama  individu-invidu komunis dengan segala sesuatunya adalah milik bersama dan menjadi bagian dari masing-masing individu tersebut.  Tidak heran, klaim kepemilikan pribadi atas apa pun hanya dikembangkan beberapa tingkatan saja sehingga mencapai ekses mengerikan seperti yang dapat kita saksikan saat ini (pada era Uni Soviet dan Mao Zedong di China — Penerjemah).

Sayangnya, khayalan atau cita-cita mereka tentang “Zaman Keemasan”  hanyalah ibarat sejalur pipa-mimpi karena fakta menunjukkan bahwa kepemilikan pribadi bukanlah hasil dari perkembangan kecenderungan serakah dalam lingkungan tertentu. Praktik kepemilikan pribadi muncul bersamaan dengan keberadaan manusia di bumi ini; dan itu merupakan pembawaan alami manusia sama dengan pembawaan-pembawaan alami lainnya. Tentu saja hal tersebut sulit dipungkiri.

***

PARA ahli ekonomi modern mengatakan bahwa kodrat universal tentang kepemilikan pribadi  yang ada pada  setiap suku dalam segala zaman di bumi ini hanya dapat dijelaskan bahwa itu adalah insting manusia yang paling mendasar.

Awalnya, manusia ingin menjadi penguasa tunggal atas sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya agar merasa benar-benar bebas dan merdeka. Kemudian, manusia merasa bahwa kehadiran sesuatu itu bergantung pada kerja yang merupakan perpanjangan atau perwujudan dari dirinya sendiri, dan yang membuatnya layak mendapatkan penghormatan sebagaimana yang ia butuhkan untuk kepentingan integritas kepribadiannya.  Kemudian, ia merasakan dorongan untuk menabung atau membangun persiapan dalam rangka memberikan jaminan bagi masa depan sendiri dan keluarganya. Oleh karena itu, ia perlu berhemat dan mengembangkan ekonomi yang membuatnya siap menghadapi datangnya masa yang akan disongsong.

***

KEKAYAAN atau kesejahteraan masyarakat berkembang seiring dengan peningkatan kepemilikan dan produktivitas pribadi.  Untuk menghidupi satu unit sosial atau masyarakat, misalnya, sebuah industri dapat mengambil peran.  Insentif bagi yang bekerja keras terletak pada penghargaan atas kepemilikan pribadi dan kemudahan meningkatkan taraf hidup. Maka, masyarakat harus mengakui hak individu atau hak untuk memiliki sesuatu dari kerja keras seseorang  mengingat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh hasil kerja individu-individu.

Islam, dengan pendekatannya yang praktis dan realistis terhadap manusia sebagai individu, mengakui pentingnya keinginan untuk memiliki sesuatu sebagai faktor kreatif bagi semua kemajuan sosial; dan karena itu ia (Islam) menetapkan aturan untuk mengamankan hak kepemilikan setiap orang sebagai hasil dari jerih payah dan produktivitasnya yang pantas dan halal. Dan ini dapat dijadikan jaminan untuk hak atas kepemilikan pribadi.

Islam menolak anggapan bahwa penindasan, eksploitasi, dan kekerasan adalah sejalan dengan praktik kepemilikan pribadi hanya karena munculnya  kekuatan-kekuatan di parlemen yang dipegang oleh kelas orang-orang kaya (borjuis), seperti yang terjadi di Barat, di mana kekuasaan mereka sebagian besar hanya untuk melindungi kepentingan kelompok.

Karena hukum Islam berasal dari otoritas Allah Swt., maka ia pasti tidak  berpihak.  Atas dasar ini, hukum apa pun yang dibuat dengan mengacu pada otoritas tersebut tidak boleh ditujukan hanya  untuk melindungi kepentingan orang kaya (para investor atau “the rulling elite” — Penerjemah) seraya menistakan orang miskin atau kepentingan publik.

Sejak semula Islam mengakui hak milik pribadi, tetapi selalu ada kondisi-kondisi tertentu di mana kekerasan dan penindasan yang terkait dengan pelanggaran atas hak kepemilikan  (pribadi) itu diselesaikan di luar pengadilan. Islam memandang bahwa salah besar menyita pabrik-pabrik dari tangan orang-orang
yang telah mendirikannya dengan susah payah dan kerja keras, membuka lapangan kerja bagi para buruh,  menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, dan — tentu saja — juga mendatangkan keuntungan atau laba bagi para pendiri dan pemegang sahamnya.

Islam menetapkan bahwa kekerasan yang merampas alat-alat produksi dari tangan buruh mengancam keamanan masyarakat dan mencederai penghormatan atas  hak-hak individu. Tentu saja hal itu juga akan menjatuhkan semangat atau gairah penemuan dan inisiatif, juga produktifitas serta pengembangan perusahaan. Kendati demikian, pemerintah bisa dan perlu mengontrol pengadministrasian industri-industri besar dan juga pendirian pabrik-pabrik sehingga keadilan sosial, kesetaraan dalam keuntungan (laba), kemanfaatan publik, dan ketersediaan keuangan pemerintah dapat dijamin keterlaksanaannya.

Singkatnya, sistem ekonomi Islam memberikan keutamaan bersama, baik untuk individu maupun masyarakat. Sistem ini secara setara menyeimbangkan  kepentingan-kepentingan dan hak-hak dua unsur tersebut dengan memberikan jaminan suatu iklim perekonomian yang bebas; namun bersamaan dengan itu, di samping menjaga kebebasan individu-individu juga kemanfaatan seluruh masyarakat melalui peraturan-peraturan yang rasional dan perlu terutama dalam kaitannya dengan kepemilikan pribadi.

Tuntutan untuk kepemilikan seperti itu diakui sebagai sesuatu yang alamiah (kodrati), sehingga yang hanya dapat membatasinya adalah kepentingan umum dari seluruh masyarakat, yang tentu saja mengandung kemanfaatan terbaik bagi masing-masing individu.

***

ISLAM menganggap naluri untuk memiliki (sesuatu) sebagai insentif  Ilahiah yang ditanamkan oleh Allah Swt. dalam diri setiap manusia untuk memberi inspirasi agar bekerja lebih kompetitif demi perbaikan serta peningkatan taraf kehidupan, di samping juga meningkatkan kegiatan produksi.  Islam juga mengatur sistem pemberian insentif yang akan dapat mencegah (serta mengatasi) kekerasan, penindasan, eksploitasi, dan berbagai ketimpangan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan kebebasan.

Kondisi tersebut akan dapat melindungi kepentingan masyarakat dan mengatur batasan-batasan kebebasan  individu sehingga sama sekali tidak akan ada yang dirugikan atas nama kebebasan (penegakkan demokrasi ekonomi — Penerjemah), karena baik kehidupan komunal (masyarakat) maupun kebebasaan individu harus diberlakukan batas-batasan, khususnya yang terkait dengan perilaku yang dapat memberi jaminan bagi kelangsungan hidup individu maupun masyarakat.  Dengan batasan-batasan itu diharapkan tidak akan ada peluang kejahatan mencari keuntungan, penggelapan, penyalahgunaan jabatan, penimbunan, kekikiran, ketamakan, riba, perampasan secara paksa milik orang lain, dan semua bentuk kriminalitas serta anti-sosial lainnya.[**]

______________________________ ‘

Jakarta, 29 Mei 2011

Diterjemahkan dari  buku “Western Civilisation Through Muslim Eyes”/1977 (Ansariyan Publications, Qum, Iran) oleh  Jurnal Parlemen Online  (Jurnal ParlemenO)


Asal-Usil (“Hijab Pakaian Muslimat”) – (ISLAM-46)

4 Juni 2011

ISLAM-46

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com  (Jurnal ParlemenO)

      

Asal-Usil  (“Hijab Pakaian Muslimat”)

Bila kita formulasikan bahwa “hijab” berbanding lurus dengan eksistensi identitas perempuan Islam dan penguatan nilai-nilai Islami, apakah hijab merupakan pembeda (furqan) seperti yang dapat dipahami pada konsep oposisi biner?  Bila benar oposisi biner terbentuk dari tarikan garis demarkasi yang bernama “hijab”, bukankah kehadiran hijab akan menciptakan menguatnya pengkotakan atau pengelompokan (segregation) dalam masyarakat yang justru akan memperlemah nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi alam semesta (rahmatan  lil  ‘âlamin)?  Lagipula, bila rumusan hijab  adalah sama dan sebangun (atau mirip) dengan konsep oposisi biner, bagaimana kita bisa menjawab tudingan bahwa pemaknaan “hijab” dalam tulisan “Hijab Pakaian Muslimat” justru menciptakan pemiskinan atas ajaran Islam, mengingat nilai-nilai Islam yang luas tidak pantas direduksi sekadar menjadi seperti pementasan “wayang” dengan dua aktornya  yang dikendalikan oleh tangan kanan dan tangan kiri  (“binary  opotition” or “two  actors  of  partnership or opposed”) Sang Dalang atau Sutradara; atau juga memosisikan ajaran Islam sekadar pembeda antara “madu” dan “racun”, seperti dalam lirik sebuah lagu yang pernah popular pada tahun 1980-an di negeri ini?

***

DARI perspektif “hidrostatika”, bukankah tekanan atau ketegangan yang muncul dalam masyarakat, misalnya akibat penggunaan pakaian ala Barat yang serba telanjang, bisa diminimalisir melalui sejumlah pendekatan (counterbalance), antara lain dengan  tidak menghalangi perluasan bidang operasi aktifitas (gaya tekan) penggunaan pakaian ala Barat itu tetapi mengatur kestabilan (constant value) kuantitas maupun kualitas tekanan atau tegangannya, dan bukan semata dengan menyodorkan — apalagi mempropagandakan — penerapan atau pemakaian hijab?  Dengan begitu, bukankah akan  lebih menjamin penghargaan atas hak asasi para pemakai pakaian ala Barat itu dibandingkan dengan memberantas  pilihan mereka yang notabene juga dilindungi Al-Qur’an (lihat sejumlah ayat yang berkaitan dengan jaminan kebebasan berkeyakinan)?

***

BILA dikatakan bahwa “hijab” merupakan salah satu jalan yang dapat mengalihkan perhatian masyarakat kepada kreatifitas mental dan moralitas, mengapa dalam realitasnya banyak lelaki dari sejumlah negara tertentu — yang kaum perempuannya mengenakan hijab — sering melakukan wisata seksual [meskipun mungkin diklaim sebagai perbuatan “halal” dari perspektif fiqh (Islamic jurisprudence) yang mereka anut karena perbuatan tersebut diawali dengan adanya syarat-syarat tertentu, misalnya “ijab qabul” dan “pemberian mahar”] ke negara-negara yang perempuannya berpakaian seronok?  Dengan begitu, apakah “hijab” sebagai faktor pengalih perhatian kepada kreatifitas mental dan moralitas dapat dikatakan bersifat spasial dan temporer (bergantung pada dimensi ruang dan waktu), dan oleh karenanya ia juga bersifat  “relatif” dan “parsial”, termasuk dalam penerapan serta kemanfaatannya? Lalu, bila ajaran Islam itu bersifat “mutlak” dan “universal” (rahmatan lil ‘âlamin), mengapa  hijab  sebagai bagian integral dari ajaran Islam — dalam konteks pemahaman seperti tadi — terpaksa harus direlatifkan dan juga diparsialkan?

***

DENGAN seringnya pelanggaran hak asasi manusia terhadap sejumlah tenaga kerja perempuan Indonesia (TKI) di sejumlah negara yang kaum perempuannya mengenakan hijab, apakah tidak cukup  dijadikan sebagai fakta penguat lainnya untuk mempertanyakan atau menggugat kebenaran klaim bahwa  hijab  merupakan faktor pengalih perhatian masyarakat kepada kreatifitas mental dan moralitas?  Kreatifitas mental dan moralitas apa yang membenarkan pelanggaran hak-hak asasi atas sejumlah tenaga kerja perempuan Indonesia di beberapa negara yang perempuannya mengenakan hijab? [**]

_________________________________________   

Jakarta, 2 Juni 2011

“Asal-Usil”  (“Hijab Pakaian Muslimat”) ini dikerjakan oleh La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul), Pemimpin Redaksi Jurnal Parlemen Online (Jurnal ParlemenO) dan Peneliti teknologi/mesin indusri pada Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional (Forum SPTN).

_____________________________________________________________________________           


Hijab Pakaian Muslimat (ISLAM-45)

4 Juni 2011

ISLAM-45

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com (Jurnal ParlemenO)

Hijab Pakaian Muslimat

Kaum perempuan Iran telah menemukan kembali “hijab” yang Islami serta nilai-nilai humanistiknya setelah sekian puluh tahun — secara terpaksa — mentolerir “kebudayaan telanjang ala Barat”.  Rezim boneka Barat, Pahlevi, selama lima puluh tahun masa teror dan penindasan telah memaksa kaum Muslimat Iran untuk meninggalkan hijab dan menyerah kepada kebudayaan telanjang.

Sebagian dari para Ibu masih dapat mengisahkan pengalaman-pengalaman pahit mereka dalam masa kekuasaan Raja Pahlevi Pertama, di mana pasukan-pasukan polisi mencegat kaum perempuan yang sedang berjalan di jalan-jalan raya dengan merobek cadar mereka, sehingga kemudian kaum Muslimat Iran meniru pola atau cara berpakaian perempuan-perempuan Barat.  Pada masa itu betapa kaum perempuan berusaha membatasi diri semaksimal mungkin untuk keluar rumah karena takut.

Akibat dari berbagai tindakan rezim serta bimbingan yang salah, terutama dari kalangan yang mengaku terpelajar dan otaknya telah dicuci dengan nilai-nilai Barat, maka banyak perempuan Iran menanggalkan identitasnya, bukan saja (identitas) sebagai perempuan, melainkan juga sebagai manusia.

Mereka dikondisikan untuk mereduksi perannya sebagai Ibu yang mulia dan terhormat; dan dengan alasan manipulatif demi partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan sosial, mereka kemudian didorong untuk mengembangkan serta menyebarluaskan nilai-nilai Barat yang menjadikan tubuh (tubuh perempuan) sebagai objek perhatian melebihi moral, kreatifitas mental, bahkan keyakinan keagamaan.

Bersyukur, dalam keadaan demikian, kaum Muslimat Iran sadar bahwa mereka hanya dijadikan sebagai boneka, objek pujian atau sanjungan, dan sorotan atas tampilan lahiriah mereka, padahal semua itu sekadar pemenuhan gejolak hawa nafsu kaum hedonis. Apalagi pada pertemuan pertama, hanya tubuh perempuan yang menarik bagi laki-laki.

Kendati begitu, sayang sekali, karena kondisinya sudah direkayasa sedemikian rupa, maka perempuan sampai pada keputusan bahwa mereka harus menyerah kepada “nilai-nilai sosial modern”.  Dalam keadaan demikian berlaku kaidah, makin bertelanjang dan menarik secara lahiriah, maka semakin diterima dan diperhatikan.  Dan bagi mereka (laki-laki hedonis) yang menginginkan perempuan dengan ukuran penilaian seperti itu pasti menetapkan spesifikasi fisik, bukan kepribadian sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat (makhluk sosial).

Pada masa itu kaum Muslimat Iran sungguh terperangkap dalam kesakitan. Mereka kehilangan identitas sebagai perempuan dan juga sebagai bagian penting dari masyarakat manusia.

***

ADA satu pengaruh keterpautan antara hijab dan penguatan nilai-nilai Islami serta tuntutan-tuntutan moralitas dari Revolusi Islam Iran.  Pada masa revolusi, perempuan menemukan kembali identitas atau jatidiri mereka. Paling tidak, “hijab” — sebagai pakaian perempuan Islam — menjadi salah satu jalan yang mengalihkan perhatian masyarakat kepada kreatifitas mental dan moralitas.

Sekarang, pakaian mereka tidak lagi memamerkan lekuk-lekuk tubuh. Dengan kata lain, pandangan syahwati laki-laki yang jahat akan teralihkan kepada kepribadian (perempuan) sebagai manusia.

Saat ini masyarakat Islam Iran sedang menilai peranan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (sosial, politik, kebudayaan, keagamaan, dan sebagainya) dengan juga memberikan penghargaan yang layak atas peran mereka dalam keluarga.

Kaum Muslimat Iran pun sangat puas dengan kondisi sekarang, terutama karena tidak lagi menjadi objek  “tontonan berjalan”, sekaligus terhindar dari keterjebakan dalam strategi rekayasa tenaga pemasar gratis yang dirancang secara licik (bin manipulatif) oleh industri-industri mode pakaian dan pabrik-pabrik berbagai produk kecantikan.

Keadaan itu kemudian, bersama kaum laki-laki, mendorong mereka semakin terlibat aktif mengambil peran dalam berbagai ranah kehidupan di semua level, namun tetap tidak meninggalkan peran utama mereka sebagai seorang Ibu yang sekaligus memuliakannya karena — dengan merujuk pada Hadits Rasulullah Muhammad Saw. — di bawah telapak kakinya lah terletak “surga”.

Di mana pun kiprah mereka, hijab  merefleksikan kekukuhan tekad dan ketinggian kehormatan mereka.[**]

1 Juni, 2011.

Dikutib  dan  diedit  kembali — oleh “Jurnal ParlemenO” — dari Majalah “Yaum Al-Quds”, No. 6 Jumadil Awwal 1403 H.

_______________________________________________________________


Peran Hegemonik Sains atas Agama (Islam-5)

7 Februari 2010

ISLAM-5

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Artikel ini di-copy dari Harian Kompas, Minggu 28 Juni 2009. Penulis artikel adalah juga volunteer editor pada blog ini.


Asal-Usil (Islam dan Ekonomi — Bagian Pertama) – (ISLAM-44)

24 Januari 2010

ISLAM-44

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

(5 Desember 2009)

Asal-Usil

(Islam   dan   Ekonomi — Bagian Pertama)

 

Catatan Redaksi:

“Asal-Usil” ini pernah dimuat dalam http://forumsptn-indo-technoeconomic.blogspot.com pada tanggal  17 Agustus 2007.

 

 

Jika  teori  evolusinya  Charles  Darwin  kita  cangkokkan   pada  perkembangan  sosial-ekonomi  dunia, untuk  tidak  menyebut  “ideologi  dunia”  [karena  tokoh  mazhab   Frankfurt, Theodore  Adorno  (1903 – 1969), menolak   ideologisasi  filsafat], bukankah   tulisan   di   atas    sudah   tidak   relevan   lagi?   Bukankah   apa   yang   digambarkan   oleh   penulis   (Sayid   Mujtaba)  tentang   kapitalisme, kini   telah   direnovasi   secara   lebih   beradab   menjadi   kapitalisme   lanjut   (late-capitalism)  yang   bekerja   secara   kultural   dan   humanistik  untuk   memenangkan   persetujuan   kelas   pekerja?   Apakah   kita  harus  menutup   mata  dengan  penerapan   the   compassionate   capitalism  (“kapitalisme  yang  penuh  belas  kasih”  atau   “kapitalisme  yang  berperikemanusiaan”), di  mana  para  buruh  dijamin  kesejahteraannya  dan  mendapatkan  asuransi  kerja, atau  bahkan  rakyat  banyak  diberi  peluang  sebesar-besarnya  untuk  membeli  saham-saham  di   berbagai   perusahaan  yang   dijual  pada  bursa  saham?  Juga, apakah pantas kita pungkiri manfaat besar yang diberikan sejumlah perusahaan kapitalis melalui program “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” (Corporate Social Responsibility / CSR)?   Bukankah  prinsip   “ekonomi  pasar” — yang  dianut   oleh  kapitalisme  (neoliberalisme) — inherent   dengan  kehidupan  manusia   itu   sendiri  atas  dasar  pertimbangan  bahwa  (antara  lain)  dalam  pasar  tradisional   atau   pasar   primitif   pun   ada   “kompetisi”   seperti   yang   berlaku   pada   ekonomi   pasar bebas (harap dibedakan dengan  “ekonomi pasar  sosial”)  saat   ini?  Bahwa   ada  ketimpangan   ekonomi   antara  negara-negara   maju   (Amerika   Serikat, Uni  Eropa, dan   Jepang) dan  negara-negara   Dunia  Ketiga, seperti   kita  saksikan   dari  perdebatan  dua   kubu   tersebut   dalam   pertemuan   WTO  (World   Trade   Organization)  di   Cancun  (Meksiko)  pada   pertengahan   September  2003  lalu, bukankah  hal  itu  lebih  bersifat   teknis  sehingga  masih  bisa  dicarikan  titik   temunya? 

     Oleh karena itu, tidakkah   kualitas  keilmiahan   kita  akan  menjadi  merosot   jika   ngotot   mempersamakan   teori   kapitalisme   klasik  (yang  digagas   oleh   Adam   Smith   lewat   bukunya:  The   Wealth   of   Nations — 1776) dengan   prinsip   ekonomi   neoliberalisme   yang   (konon) semakin   humanistik?

***

      KEMUDIAN, tentang  komunisme, kita  sepakat  bahwa  ideologi   itu  sudah   mati.  Bahkan, jauh  sebelum  bubarnya Uni  Sovyet, Imam  Khomeini   telah  menyatakan  kepada  utusan  Presiden  Gorbachev   yang   datang   menemui   beliau, bahwa   komunisme   akan   segera   masuk   museum   sejarah.

     Memang tulisan ini (Islam dan Ekonomi)  dibuat sebelum runtuhnya Uni Sovyet.  Tetapi, yang  mengherankan, dalam mengkritik sosialisme, mengapa hanya gagasan Lenin yang disoroti?  Bukankah Leninisme telah dikritik secara tajam oleh Antonio Gramsci, Andre Gunder Frank, Paul Baran, dan Rosa Luxemburg?  Sebagaimana diketahui, meskipun mereka adalah pemikir-pemikir (pejuang-pejuang) beraliran sosialis, namun sosialisme mereka adalah sosialisme yang humanistik dan tidak bengis.

      Lalu, seandainya penulis (Sayid Mujtaba) mau membuat lagi tulisan tentang sosialisme, bagaimana pula kejujurannya dalam menyikapi gagasan Anthoni Giddens tentang  “Sosialisme Demokrat” (yang diungkapkan dalam bukunya: The Third Way — 1999) yang sangat brilian itu?  Memang betul praktik ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan (humanisme) — dalam pengertian lahir dan batin — telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui masyarakat madani (civil  society)  yang dibentuk oleh beliau.  Tetapi, mengapa masyarakat seperti itu sulit diwujudkan oleh ummat saat ini?  Dalam aspek kesejahteraan saja, negara-negara Muslim jauh tertinggal dari yang non-Muslim, misalnya negara-negara Skandinavia.  Negara-negara ini (Skandinavia) menjadikan  “koperasi”  sebagai pilar utama yang menopang pembangunan ekonominya.

      Sementara itu, negara-negara  Muslim  dengan  bangganya memperkokoh pilar ekonomi konglomerasi — yang dikuasai oleh segelintir orang — untuk mendukung konstruksi ekonomi nasional.  Padahal praktik berkoperasi lebih mendekati pengamalan ayat Al-Qur’an: “Dan tolong-menolonglah (bergotong-royonglah) kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bergotong–royong dalam kejahatan dan permusuhan.” (QS 5 : 2).  Bukankah akumulasi modal pada segelintir orang (konglomerat berkerah biru beserta para konconya yang bercokol di berbagai institusi negara) akan menciptakan permusuhan dan kesenjangan sosial?

      Bisa saja ummat Islam menuding mereka (yang non-Muslim) tidak bertakwa, tetapi mereka bisa membela diri bahwa mereka telah banyak berbuat kebajikan, antara lain melalui karya-karya teknologi dan ilmu pengetahuan yang juga dimanfaatkan oleh ummat Islam.  Lalu, pantaskah karya-karya itu dikatakan sebagai bentuk  “kesalehan sosial”?   Sebaliknya, ummat Islam yang mengklaim diri mempraktikkan  “kesalehan  ritual”, mana wujud  “kesalehan sosial” mereka?

***

      DIHADAPKAN pertanyaan-pertanyaan seperti di atas, ummat Islam bisa saja berapologi dengan menggunakan argumen  (hujjah): “Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apa pun” (QS 24 : 39).  Tetapi, bagaimana kita memaknai ayat ini: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun niscaya dia akan melihat (balasan) nya” (QS 6 : 57)?  Bukankah yang berhak menimbang kebaikan dan keburukan hanyalah Allah SWT (QS 6 : 57)?

      Bisa saja mereka balik menuding ummat Islam dengan mengutib ayat berikut: “Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan” (QS 61 : 3), seraya membela diri:  bukankah kami telah berpartisipasi dalam menunaikan perintah Tuhan untuk memakmurkan bumi ini (QS 11 : 61)?  Lagi pula, kalian ummat Islam, bagaimana mau menegakkan keadilan (QS 16 : 90) — misalnya  “keadilan ekonomi” — jika dalam masyarakat kalian tidak terjadi pertumbuhan ekonomi yang spektakuler?  Apa yang mau dibagi (didistribusikan) — dalam rangka penciptaan struktur ekonomi yang berkeadilan — jika untuk mencicil bunga utang luar negeri saja tidak terpenuhi?  Lebih menyakitkan lagi jika mereka lancang mengutib Hadits Nabi Muhammad SAW:  “Kemiskinan mengakibatkan kekufuran.”  Maka, atas dasar itu, dalam praktiknya mereka justru bergerak semakin dekat ke arah  maqam  ketakwaan, tanpa harus terperangkap dalam kerangkeng pengkultusan simbol-simbol formal keagamaan.

***

     RENTETAN  peluru-peluru pembelaan yang bernada hujatan itu akan semakin mengoyak kalbu jika dimuntahkan lagi satu peluru eksekusi: “Bagaimana kalian (ummat Islam) bisa meraih kebahagiaan di akhirat kelak jika di dunia tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi?”

“Dan barangsiapa di sini (dunia) buta (tidak berilmu),

maka di akhirat nanti buta pula dan lebih sesat lagi jalannya.”

(QS 17 : 72)

***

       AKHIRNYA, dengan pongah mereka bisa saja mengatakan: Sudahlah, daripada saling menyalahkan, lebih bijak jika kita bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan konstruktif yang bersifat  win-win solution  untuk kemaslahatan bersama sesuai dengan pesan Al-Qur’an (QS 5 : 2).      Silahkan ummat Islam mengklaim pemegang otoritas keimanan, tetapi secara jujur merekapun berhak mengklaim kepemilikan saham ilmu pengetahuan, di mana keduanya mulia di mata Allah.

“ …… Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman

di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(QS 58 : 11)

***

      IDEALNYA, kedua sumber daya (keimanan dan penguasaan ilmu pengetahuan) menyatu dalam diri ummat Islam atau — kalau diizinkan — juga non-Islam.  Tetapi, sudahlah, karena realitasnya terdistribusi seperti itu, maka yang diperlukan adalah bagaimana mengsinergikan atau menarik resultan gaya untuk dimanfaatkan sebagai pembentuk  “energi atau usaha bersama”. (Dalam fisika mekanika diketahui bahwa  “energi atau usaha adalah hasil multiplikasi gaya dengan jarak yang ditempuh”).  Bukankah segala sesuatu di alam semesta ini (termasuk keimanan dan ilmu pengetahuan) adalah milik Allah SWT (QS 29 : 20)?  Dan karena pengamalan atas keimanan dan ilmu pengetahuan itu adalah wujud dari kebenaran, maka keduanya pasti bersumber dari Allah SWT.

“Kebenaran itu dari Tuhan, maka janganlah kamu

termasuk orang-orang yang ragu.”

(QS 3 : 60)

      “Kebenaran merupakan ketersingkapan (aletheia  atau  tajalli) Sang ‘Ada’ (baca: Tuhan),” begitu kata Martin Heidegger (filsuf Jerman)

.

***

      KONSEKUENSI lebih lanjut dari wacana yang agak vulgar seperti digelar di atas, bagaimana jika ideologi neoliberalisme atau globalisasi [tanpa harus terjebak pada Amerikanisasi atau kooptasi logika industri yang menjelma menjadi budaya massa dengan bekerja melalui penyeragaman selera dan pelenyapan individualitas atau eksistensi kelompok-kelompok masyarakat (kebudayaan)] dicarikan pembenarannya dalam ayat berikut:

“Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi.”

(QS 24 : 35)

      Bagaimana   jika  “globalisasi”  ditafsirkan  sebagai  salah  satu  bentuk  proyeksi  cahaya  yang  menerpa  layar  lebar   langit  dan  bumi, dan  tugas  manusia  adalah  berakting  sesuai  dengan  tuntutan   Pembuat   grand   scenario  (Pemberi  cahaya)?  Dengan  begitu, manusia  bebas  berimprovisasi   (berakting), tetapi  tidak  mengabaikan  nilai-nilai  keadilan, etika,  dan  humanisme  universal  demi  keteraturan   hidup  mereka.

      Lalu, bagaimana  pula  kita  menanggapi  jika  muncul  usulan  berikut: Neoliberalisme  dan  Sosialisme  (sosialisme  demokrat  atau  sosialisme   relijius)  merupakan  keniscayaan  karena  mereka  bergerak  atau  mengalir  melintasi  alur  sungai  alamiah  yang  bermuara  pada  “globalisasi”(suatu  istilah  yang  dipopulerkan  oleh  Anthony  Giddens).  Bukankah  tugas  kita  tinggal  melarutkan  nilai-nilai  keadilan, etika, dan  humanisme  universal  ke  dalam  (muara)  “globalisasi”  itu?  Bukankah  terbitnya  UU  Antimonopoli dan rencana pembuatan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan patut dipandang  sebagai bagian dari  implementasi  kecenderungan itu?

      Bagaimana  pula  kita  menanggapi  jika  ada  pemaknaan  versi  lain  (lihat  “kalimat  di   dalam   tanda   kurung”)  atas  ayat-ayat  berikut:

 

“Bagi  setiap  golongan  diantara  kamu  telah  Kami  tetapkan

suatu  cara  dan  jalan  hidup  (agama, ideologi, filsafat  dan  kebudayaan)

tertentu.  Sekiranya  Allah  menghendaki, niscaya  kamu  dijadikan-Nya

satu  ummat, tetapi  Allah  hendak  menguji  kamu  terhadap  pemberian-Nya

kepadamu, maka  berlomba-lombalah  berbuat  kebajikan.”

(QS  5 : 48)

“Sesungguhnya usahamu (ideologi, aliran filsafat, dan kebudayaan)

sangat beraneka-ragam.”

(QS 92 : 4)

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

(juga berbagai aliran ideologi,  filsafat, dan kebudayaan) supaya kamu saling

kenal-mengenal  (berinteraksi secara positif, produktif, dan konstruktif dalam bingkai  “globalisasi”).

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling

bertakwa (silahkan simak QS 3 : 13-14) — yakni orang-orang menafkahkan hartanya (bukan dengan memberi pinjaman atas dasar riba dan kebanggaan yang disertai gunjingan), baik di waktu

lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya (tidak menebarkan

teror dan militerisme) dan memaafkan sesamanya (yang tidak destruktif dan melakukan kejahatan struktural seperti Fir’aun).  Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan

(secara proaktif melakukan hal-hal yang konstruktif, bukan pasrah kepada keadaan) —

di antara kamu.”

(QS 49 : 13)

“Berjalanlah  di muka bumi (tebarkanlah  rahmah  secara mengglobal),

maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari

 permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi.”
(QS 29 : 20)

[**]

_______________________

“Asal-Usil” ini dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Umum  Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional  (Forum SPTN).


Islam dan Ekonomi – Bagian Pertama – Oleh Sayid Mujtaba Rukni Musawa Lari (Intelektual Iran) – (ISLAM-43)

24 Januari 2010

ISLAM-43

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

(5 Desember 2009)

 

Islam  dan  Ekonomi

Bagian  Pertama

 

Oleh:  Sayid  Mujtaba  Rukni  Musawa  Lari

(Intelektual  Iran)

 

Catatan Redaksi:

Tulisan ini pernah dimuat dalam www.diskusikliping-iran.blogspot.com (2008) 

 

 

Manusia   senantiasa  bergumul  dengan  aneka  tugas  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  berusaha  menemukan  mata  pencaharian  dari  sana.  Pada  abad-abad  primitif, seperti  dikatakan  oleh  Aristoteles, kehidupan  mengorganisasikan  dirinya  secara  sosial   “untuk  memungkinkannya  bertahan  dan  lestari  dengan  baik”.  Pada  empat  abad  lalu  “ilmu  ekonomi”  dikembangkan  dari  peraturan-peraturan  yang  mengatur  hubungan  manusia  serta  pertukaran  barang  yang  berkembang  melalui  organisasi  sosial  ini.  Ketika  berhadapan  dengan  kemajuan  pesat  teknologi  dan  tingkat  kemakmuran, “ilmu  ekonomi”  tersebut  terpecah  menjadi  dua  kubu  yang  saling  berlawanan.

      Kubu  pertama  “kapitalisme”  atau  “usaha-usaha  bebas”  (free   enterprise) meyakini  bahwa  alam  akan  menempuh  jalur  berdasarkan  prinsip-prinsip  ekonomi, sehingga  pemenuhan  kebutuhan  pribadi  akan  memengaruhi  tercukupkannya  keperluan  pihak  lain, yang  kemudian  dapat  meningkatkan  keuntungan  atau  manfaat  bagi  semua.  Ini  merupakan  doktrin  yang  dianut  oleh  Blok  Barat.

      Kubu  lain, yakni  “komunisme”  (sosialisme), menganut   prinsip  bahwa  alat-alat  produksi  harus  dikontrol  oleh  negara  proletariat sehingga   pendapatan  atau  perolehan   atas  hasil  kerja  harus  dibagi  secara  sama  rata.

      Persaingan  untuk  meraih  pengaruh  di  antara  dua   ideologi   ini  melanda dunia modern (kendati, kini, komunisme telah terbenam dalam liang lahad — Penerjemah) yang mengancam laksana pedang Damocles.

      Kita patut bertanya kepada para pendukung marxisme, apakah   “masyarakat tanpa kelas”  yang  mereka perjuangkan itu dapat terbentuk  dengan ukuran tunggal  di mana alat-alat produksi bisa meningkatkan pendapatan dan melenyapkan kelas orang berpunya sementara dalam realitasnya keragaman kelas-kelas dalam masyarakat senantiasa ada sebagai akibat dari faktor-faktor non-ekonomi? 

      Bila dikatakan bahwa di Republik Sosialis Sovyet (kini telah bubar, Pen) tidak ada kelas borjuis, dengan mudah ditemukan kelas-kelas lainnya yang terbentuk berdasarkan jenis pekerjaan dan lingkungannya; misalnya kelas pekerja pabrik, petani, pramuniaga, dan sebagainya.  Dari situ muncul masalah, apakah seorang dokter — misalnya — harus menerima gaji yang sama besarnya dengan seorang buruh?   Atau, samakah gaji seorang pelaut dengan seorang insinyur?

      Masih banyak lagi perbedaan yang dapat disaksikan dalam realitas konkret, misalnya saja realitas Lenin itu sendiri.  Tentu saja, manusia harus dibedakan dari usia, jenis kelamin, perasaan, kecenderungan, kekuatan fisik, penampilan, kekuatan akal, gagasan, dan pandangannnya.  (Secara sosiologi, semua ini akan memengaruhi stratifikasi sosial — Pen).

      Seorang ahli ekonomi Sovyet menulis (“Economics”, Vol. 2, hal. 216): “Adalah mustahil menerapkan hak yang sama secara absolut (absolute  equality  right).  Bila kita menggaji profesor, peneliti, dan politisi benar-benar sama nilainya dengan pekerja kasar, hasilnya adalah penghapusan berbagai insentif atas segala jenis pekerjaan yang mengandalkan kerja otak.”

 

***

       DI  lain  pihak, kapitalisme  mengklaim  bahwa  hanya  dengan  usaha-usaha  swasta  dan  kepemilikan  pribadi, standar  hidup  layak  bagi  semua  kelas  dapat  ditingkatkan; dan  bahwa  perbedaan  antara  kaya  dan  miskin  akan  dapat  diperkecil.  Berlawanan   dengan  klaim  ini, perlu  dikemukakan  laporan  dari  suatu  penelitian  yang  disusun  oleh  Walter  Reuther, Presiden  Serikat  Pekerja  Mobil  Amerika  Serikat, dalam  kapasitasnya  sebagai  Ketua  “American  Society  to  Combat  Hunger”  (Masyarakat  Amerika  Pemberantas  Kelaparan).  Komite  ini  membenarkan  bahwa  sepuluh  juta  orang  Amerika  menderita  akibat  kurang  makan;  dan  selanjutnya  meminta  Presiden  Amerika  Serikat  (AS)  untuk  mengumumkan  bahwa  negara  dalam  keadaan  bahaya  di  256  kota, yang  terdapat  pada  20  negara  bagian;  dengan   penekanan   bahaya  tersebut  bersifat  darurat  (genting).  Komite  ini  menyebutkan  bahwa  penyebab  kurang  makan  merupakan  rentetan  dari  pengaruh  Perang   Dunia  II  yang  juga  berkaitan  dengan  sejumlah  masalah  ekonomi  dalam  negeri  AS.

      Menyusul  diterbitkannya hasil penelitian itu, Menteri  Pertanian  mengambil  langkah-langkah  ekstrim  untuk  membeli  bahan  pangan  dari  luar  negeri  dan  melakukan  pengumpulan  bahan  makanan  apa  saja  yang  bisa  didapatkan  untuk  mengatasi  ketimpangan  ini.

      Dari  kasus  tersebut, kita  patut  bertanya, seberapa  jauh  suatu  rezim  — apa  pun  klaim   ideologinya — berhasil  menciptakan  pemerataan  kelas-kelas, memperkecil   perbedaan  yang  ada  serta  membangun  masyarakat  yang  adil  dan  sejahtera?

 

***

     BAIK rezim sosialis maupun kapitalis mendasarkan sistemnya pada teori-teori yang mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual.  Tujuan dari setiap sistem tersebut adalah untuk meningkatkan kekayaan atau kemakmuran, tidak lebih dari ini.

 

***

     SEMENTARA itu, filsafat Islam menempatkan semua manusia sesuai dengan fitrahnya.  Ia menata perilaku dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat seraya menetapkan ketentuan-ketentuan kebajikan moral, kesempurnaan spiritual, dan standar hidup yang lebih tinggi.  Ini bukan berarti menyepelekan hal-hal yang bersifat material, tetapi acuan-acuan mental, spiritual, moral, mendahulukan kepentingan orang lain, atau kecintaan terhadap sesama memungkinkan terjaminnya kepentingan semua orang, dan mereka ini kemudian saling memberikan dukungan terhadap kepentingan masing-masing (to  live  each  for  all  and  all  for  each).

      Hukum Barat sangat mendukung hak-hak kepemilikan individu dan memberi preferensi bagi para kapitalis atas kaum pekerja.  Sedangkan hukum Sovyet (Sosialisme — Pen) memangkas semua hak-hak kepemilikan individu dan memberi preferensi bagi seluruh kelompok pekerja.  Kedua sistem tersebut hanya  semata didasarkan pada akal dan pendapat manusia. 

      Berlawanan  dengan  itu, Islam  didasarkan  pada  Wahyu  Ilahi.  Hukumnya  (Islam)  bukanlah  produk  dari  kebijaksanaan  manusia.  Ia  tidak  menempatkan  kelas-kelas  sosial  dalam  posisi  konflik; tetapi  justru  mendorong  setiap  kelompok  untuk  saling  menghargai  keunggulan  masing-masing.  Islam  sangat  menekankan  agar  tidak  satu  pun  kelompok  yang  menguasai    kelompok  lainnya, dan  juga  tidak  membiarkan  ketidakadilan   merajalela.  Seorang   penguasa  hanyalah   sebagai  manusia   biasa  dengan  aneka  kewajiban  khusus  yang  diembannya, dan  dia  harus  tunduk  di   bawah  Hukum  Ilahi, semata-mata  menjalankan  kekuasaan  agar  ketentuan-ketentuan  Allah  SWT  dipraktikkan  dalam  masyarakat.

     Karena  pemerintahan  yang  amanah  menempatkan  Hukum  Allah  di  atas kepentingan apa pun, maka  niscaya  bisa  tercapai  kedamaian   dan   ketenangan.

      Islam  sangat  menentang  doktrin  kapitalisme  bahwa  hak  milik  pribadi  harus  ditempatkan  di  luar  batas-batas   kontrol  negara.  Islam   juga  mengecam  pembiaran  “usaha-usaha  bebas”  (free   enterprise) yang  melancarkan  agresi serta tirani pihak yang kuat atas yang lemah melalui penonjolan hak-hak individu yang merugikan hak-hak masyarakat; dan sebaliknya  memandang  penyucian  harta  sebagai  suatu  perbuatan  mulia  dan  asasi. [**]

_____________________

Tulisan ini diterjemahkan dari buku “Western Civilization Through Muslim Eyes” (1977) oleh Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional  (Forum SPTN ).