KIPP: Pemilu 2004 Mengkhawatirkan (KLIPING-KPU-PEMPIL 2)

KLIPING-KPU-PEMPIL 2

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

KIPP: Pemilu 2004 Mengkhawatirkan

JAKARTA, Kompas, 26-12-2002

Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) memandang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 mendatang mengkhawatirkan bahkan terancam.  Kesimpulan ini diambil karena molornya persiapan penyelenggaraan pemilu 2004 baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun DPR.

Demikian dikatakan Koordinator Pelaksana KIPP Ray Rangkuti saat membacakan catatan akhir tahun KIPP tentang persiapan penyelenggaraan pemilu 2004, Selasa (24/12).

Dikatakan Ray, setidaknya KIPP mencatat 20 hal yang membuat pemilu 2004 terancam, antara lain macet dan molornya pembahasan RUU Parpol dan Pemilu dalam panitia khusus DPR, disamping lambannya pemerintah  dalam menyerahkan draf RUU Susunan dan Kedudukan serta RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.  Padahal, menurut Ray pemilu tinggal satu setengah tahun lagi sedangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan RUU tersebut mempengaruhi mekanisme pelaksanaan pemilu secara umum.

KIPP juga melihat masih berjaraknya hubungan antara masyarakat dengan legislatif. Beberapa isu yang berkembang di masyarakat belum sepenuhnya bergema di lingkungan legislatif.  Ray mengatakan KIPP mencatat isu-isu tersebut adalah pemberian insentif 30 persen bagi keterwakilan perempuan dalam partai dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberi rangsangan bagi perempuan dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan publik, pentingnya mendorong partai politik (parpol) lokal yang ditetapkan melalui sisten dan undang-undang pemilu, pentingnya audit terhadap keuangan parpol agar lebih transparan dan akuntabel dan dilakukan oleh lembaga atau perusahaan auditor yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan kurangnya perhatian khusus kepada penyandang cacat dalam bentuk kemudahan fasilitas penggunaan hak pilihnya baik di tempat pemungutan suara (TPS) maupun di luar TPS.

Partai politik

Berkaca pada pemilu 1999, KIPP beranggapan tampaknya ada keinginan untuk mendisain sistem pemilu yang hanya diikuti beberapa parpol. Ini terlihat dari persyaratan yang termaktub dalam undang-undang tentang partai politik (UU Parpol).  Berdasarkan evaluasi KIPP, persyaratan pendirian partai terhalangi oleh syarat yang bersifat teknis.

Menurut Ray, ketentuan pembentukan partai itu mengaburkan batasan antara pendirian partai dengan keikutsertaan dalam pemilu.  ”padahal, pendirian partai bukan secara otomatis berorientasi untuk mengikuti pemilu. Sebab, fungsi parpol tidak hanya mengikuti pemilu, masih ada fungsi lain yang lebih penting, seperti artikulasi dan agregasi aspirasi, proses regulasi kepemimpinan politik nasional, dan pendidikan politikbagi rakyat,” ujar Ray.

Catatan LIPI

Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam refleksi akhir tahunnya, menilai tahun 2002 diwarnai kesuraman pelbagai aspek kehidupan di Indonesia.  Tanpa  ada perbaikan yang berarti pada aspek hukum dan keamanan, tahun 2003 akan sama suramnya dengan tahun 2002.

Padahal, tahun 2004 Indonesia melaksanakan Pemilu yang diharapkan bisa membawa Indonesia ke arah demokrasi dan kehidupan yang lebih baik.  Karenanya, waktu setahun ke depan harus digunakan sebaik-baiknya untuk membenahi tata kehidupan masyarakat terutama di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Demikian Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI) Dr Dewi Fortuna Anwar MA APU menggarisbawahi refleksi akhir tahun 2002 yang dipaparkan para kepala pusat penelitian di bawah kedeputian IPSK-LIPI, Selasa (24/12).

Menurut Dewi, meski tahun 2002 terdapat sejumlah titik terang, seperti kesepakatan damai Aceh serta selesainya perubahan UUD 1945, namun di bidang politik masyarakat Indonesia banyak menuai rasa kecewa.  Misalnya, ngototnya anggota DPR untuk mengadakan pemilu dengan sistem proporsional tertutup.  Ada kekhawatiran konsolidasi demokrasi akan terhambat.

Tahun 2003 akan disominasi isu politik. Suhu politik akan meningkat. Dikhawatirkan rasa kebersamaan untuk mengatasi pelbagai masalah mendasar akan berkurang.  Yang menonjol kompetisi politik.  Berdasarkan pengalaman masa lalu, perdebatan antar elite politik di Indonesia bukan pada isu substansial atau masalah yang harus diselesaikan, melainkan isu personal atau primordial. Kalau ini meningkat, masalah keamanan termasuk isu Islam fundamentalisme dan terorismebisa kembali mencuat.

Kinerja anggota DPR

Kepala Pusat Penelitian Politik IPSK-LIPI Dr Ikrar Nusa Bhakti mengungkapkan, secara umum kinerja poltik DPR dan partai-partai di lembaga legislatif pada tahun 2002 lebih buruk dibanding tahun 2001.  Para poltisi cenderung mewakili diri sendiri dan partainya ketimbang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta mendorong percepatan agenda reformasi dan demokratisasi.  Contoh gamblang, para poltisi justru mempertahankan Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan daripada berupaya menegakkan pemerintahan bersih dan bebas korupsi.

”Tanpa tekanan dan desakan publik yang signifikan bagi kelanjutan agenda reformasi maka Pemilu 2004 akan menjadi ajang pelestarian  status  quo kekuasaan belaka ketimbang sebagai momentum bagi konsolidasi demokrasi dan pemulihan berbagai krisis yang dialami,” ujar Ikrar.

Untuk membangun Indonesia lebih demokratis, pertanggungjawaban (accountability) dan partisipasi (participation) politik harus menjadi pusat perhatian pembenahan sistem pemilihan presiden secara langsung merupakan solusi yang tidak bisa ditawar lagi.  Selain mengajar rakyat untuk berpolitik secara rasioanal juga menjawab masalah pertanggungjawaban eksekutif kepada masyarakat serta mendukung pola  checks  and  balances.

Teror dan keamanan

Masalah keamanan di Indonesia tahun 2002 diwarnai oleh serangkaian teror, khususnya teror bom yang berpuncak pada tragedi Bali, 12 Oktober 2002.

Pola teror, demikain Ikrar, menunjukkan adanya pertautan pelbagai kepentingan. Mulai dari politik, keyakinan, hingga ekonomi, dengan skala pelaku mulai lokal hingga jaringan internasional, termasuk peralatan yang digunakan.

Dari kecenderungan tahun 2002, dipastikan masalah keamanan 2003 tetap diwarnai teror bom. Berbeda dengan negara lain, di mana makin berat mendapat tekanan publik, teror makin meningkat, di Indonesia makin berat tekanan publik, terorisme makin tiarap.  Karenanya, kontrol publik membantu untuk menurunkan terorisme.

Namun, terorisme tidak akan lenyap hanya dengan membasmi jaringan atau fenomena kejahatannya. Sumber utama tindakan harus diatasi, yaitu ketidakadilan di bidang politik, hukum, ekonomi, dan keyakinan keagamaan.(Bo2/ATK)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: