Ekonomi Islam (2) – (ISLAM-47)

4 Juni 2011

ISLAM-47

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com (Jurnal ParlemenO)

 

Ekonomi Islam (2)

 

Oleh Sayid Mujtaba Rukni Musawi Lari

(Intelektual Iran)

Dalam suatu tatanan sosial, kemakmuran merupakan salah satu batu landasan di mana kemerdekaan dan kebebasan dibangun. Di situ, kepentingan umum harus menjadi prinsip pengaturan yang dapat menumbuhkembangkan kepemilikan pribadi. Oleh karenanya, Islam menentang konsep atau gagasan penafian kepemilikan pribadi dan peran perusahaan swasta yang diperkenalkan komunisme, di mana ideologi ini (komunisme) memercayakan  pengaturan dan pengelolaan ekonomi kepada negara dengan menghilangkan hak individu serta  nilai intrinsik dalam dirinya sebagai manusia.  Dengan kata lain, manusia  hanya dianggap sebagai alat atau perut bagi negara untuk diisi terus dan kemudian dieksploitasi sebagaimana peternak memperlakukan atau memelihara hewan ternaknya.

Para pengusung komunisme berpendapat bahwa hak milik pribadi bukanlah sesuatu yang alami (kodrati) dalam diri manusia. Dalam kaitan itu tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung kebenaran pemahaman mereka bahwa “komunitas-komunitas” awal manusia primitif menangani atau mengelola segala sesuatunya secara bersama dalam sebuah jalinan kerjasama, cinta, dan persaudaraan. Kelemahan argumen mereka  juga karena adanya anggapan bahwa pada komunitas-komunitas primitif tersebut tidak satupun yang memandang apa yang dimilikinya sebagai milik pribadi.

Menurut mereka, terbangunnya “komunitas” manusia diawali dari kerjasama  individu-invidu komunis dengan segala sesuatunya adalah milik bersama dan menjadi bagian dari masing-masing individu tersebut.  Tidak heran, klaim kepemilikan pribadi atas apa pun hanya dikembangkan beberapa tingkatan saja sehingga mencapai ekses mengerikan seperti yang dapat kita saksikan saat ini (pada era Uni Soviet dan Mao Zedong di China — Penerjemah).

Sayangnya, khayalan atau cita-cita mereka tentang “Zaman Keemasan”  hanyalah ibarat sejalur pipa-mimpi karena fakta menunjukkan bahwa kepemilikan pribadi bukanlah hasil dari perkembangan kecenderungan serakah dalam lingkungan tertentu. Praktik kepemilikan pribadi muncul bersamaan dengan keberadaan manusia di bumi ini; dan itu merupakan pembawaan alami manusia sama dengan pembawaan-pembawaan alami lainnya. Tentu saja hal tersebut sulit dipungkiri.

***

PARA ahli ekonomi modern mengatakan bahwa kodrat universal tentang kepemilikan pribadi  yang ada pada  setiap suku dalam segala zaman di bumi ini hanya dapat dijelaskan bahwa itu adalah insting manusia yang paling mendasar.

Awalnya, manusia ingin menjadi penguasa tunggal atas sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya agar merasa benar-benar bebas dan merdeka. Kemudian, manusia merasa bahwa kehadiran sesuatu itu bergantung pada kerja yang merupakan perpanjangan atau perwujudan dari dirinya sendiri, dan yang membuatnya layak mendapatkan penghormatan sebagaimana yang ia butuhkan untuk kepentingan integritas kepribadiannya.  Kemudian, ia merasakan dorongan untuk menabung atau membangun persiapan dalam rangka memberikan jaminan bagi masa depan sendiri dan keluarganya. Oleh karena itu, ia perlu berhemat dan mengembangkan ekonomi yang membuatnya siap menghadapi datangnya masa yang akan disongsong.

***

KEKAYAAN atau kesejahteraan masyarakat berkembang seiring dengan peningkatan kepemilikan dan produktivitas pribadi.  Untuk menghidupi satu unit sosial atau masyarakat, misalnya, sebuah industri dapat mengambil peran.  Insentif bagi yang bekerja keras terletak pada penghargaan atas kepemilikan pribadi dan kemudahan meningkatkan taraf hidup. Maka, masyarakat harus mengakui hak individu atau hak untuk memiliki sesuatu dari kerja keras seseorang  mengingat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh hasil kerja individu-individu.

Islam, dengan pendekatannya yang praktis dan realistis terhadap manusia sebagai individu, mengakui pentingnya keinginan untuk memiliki sesuatu sebagai faktor kreatif bagi semua kemajuan sosial; dan karena itu ia (Islam) menetapkan aturan untuk mengamankan hak kepemilikan setiap orang sebagai hasil dari jerih payah dan produktivitasnya yang pantas dan halal. Dan ini dapat dijadikan jaminan untuk hak atas kepemilikan pribadi.

Islam menolak anggapan bahwa penindasan, eksploitasi, dan kekerasan adalah sejalan dengan praktik kepemilikan pribadi hanya karena munculnya  kekuatan-kekuatan di parlemen yang dipegang oleh kelas orang-orang kaya (borjuis), seperti yang terjadi di Barat, di mana kekuasaan mereka sebagian besar hanya untuk melindungi kepentingan kelompok.

Karena hukum Islam berasal dari otoritas Allah Swt., maka ia pasti tidak  berpihak.  Atas dasar ini, hukum apa pun yang dibuat dengan mengacu pada otoritas tersebut tidak boleh ditujukan hanya  untuk melindungi kepentingan orang kaya (para investor atau “the rulling elite” — Penerjemah) seraya menistakan orang miskin atau kepentingan publik.

Sejak semula Islam mengakui hak milik pribadi, tetapi selalu ada kondisi-kondisi tertentu di mana kekerasan dan penindasan yang terkait dengan pelanggaran atas hak kepemilikan  (pribadi) itu diselesaikan di luar pengadilan. Islam memandang bahwa salah besar menyita pabrik-pabrik dari tangan orang-orang
yang telah mendirikannya dengan susah payah dan kerja keras, membuka lapangan kerja bagi para buruh,  menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, dan — tentu saja — juga mendatangkan keuntungan atau laba bagi para pendiri dan pemegang sahamnya.

Islam menetapkan bahwa kekerasan yang merampas alat-alat produksi dari tangan buruh mengancam keamanan masyarakat dan mencederai penghormatan atas  hak-hak individu. Tentu saja hal itu juga akan menjatuhkan semangat atau gairah penemuan dan inisiatif, juga produktifitas serta pengembangan perusahaan. Kendati demikian, pemerintah bisa dan perlu mengontrol pengadministrasian industri-industri besar dan juga pendirian pabrik-pabrik sehingga keadilan sosial, kesetaraan dalam keuntungan (laba), kemanfaatan publik, dan ketersediaan keuangan pemerintah dapat dijamin keterlaksanaannya.

Singkatnya, sistem ekonomi Islam memberikan keutamaan bersama, baik untuk individu maupun masyarakat. Sistem ini secara setara menyeimbangkan  kepentingan-kepentingan dan hak-hak dua unsur tersebut dengan memberikan jaminan suatu iklim perekonomian yang bebas; namun bersamaan dengan itu, di samping menjaga kebebasan individu-individu juga kemanfaatan seluruh masyarakat melalui peraturan-peraturan yang rasional dan perlu terutama dalam kaitannya dengan kepemilikan pribadi.

Tuntutan untuk kepemilikan seperti itu diakui sebagai sesuatu yang alamiah (kodrati), sehingga yang hanya dapat membatasinya adalah kepentingan umum dari seluruh masyarakat, yang tentu saja mengandung kemanfaatan terbaik bagi masing-masing individu.

***

ISLAM menganggap naluri untuk memiliki (sesuatu) sebagai insentif  Ilahiah yang ditanamkan oleh Allah Swt. dalam diri setiap manusia untuk memberi inspirasi agar bekerja lebih kompetitif demi perbaikan serta peningkatan taraf kehidupan, di samping juga meningkatkan kegiatan produksi.  Islam juga mengatur sistem pemberian insentif yang akan dapat mencegah (serta mengatasi) kekerasan, penindasan, eksploitasi, dan berbagai ketimpangan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan kebebasan.

Kondisi tersebut akan dapat melindungi kepentingan masyarakat dan mengatur batasan-batasan kebebasan  individu sehingga sama sekali tidak akan ada yang dirugikan atas nama kebebasan (penegakkan demokrasi ekonomi — Penerjemah), karena baik kehidupan komunal (masyarakat) maupun kebebasaan individu harus diberlakukan batas-batasan, khususnya yang terkait dengan perilaku yang dapat memberi jaminan bagi kelangsungan hidup individu maupun masyarakat.  Dengan batasan-batasan itu diharapkan tidak akan ada peluang kejahatan mencari keuntungan, penggelapan, penyalahgunaan jabatan, penimbunan, kekikiran, ketamakan, riba, perampasan secara paksa milik orang lain, dan semua bentuk kriminalitas serta anti-sosial lainnya.[**]

______________________________ ‘

Jakarta, 29 Mei 2011

Diterjemahkan dari  buku “Western Civilisation Through Muslim Eyes”/1977 (Ansariyan Publications, Qum, Iran) oleh  Jurnal Parlemen Online  (Jurnal ParlemenO)

Iklan

Asal-Usil (“Hijab Pakaian Muslimat”) – (ISLAM-46)

4 Juni 2011

ISLAM-46

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com  (Jurnal ParlemenO)

      

Asal-Usil  (“Hijab Pakaian Muslimat”)

Bila kita formulasikan bahwa “hijab” berbanding lurus dengan eksistensi identitas perempuan Islam dan penguatan nilai-nilai Islami, apakah hijab merupakan pembeda (furqan) seperti yang dapat dipahami pada konsep oposisi biner?  Bila benar oposisi biner terbentuk dari tarikan garis demarkasi yang bernama “hijab”, bukankah kehadiran hijab akan menciptakan menguatnya pengkotakan atau pengelompokan (segregation) dalam masyarakat yang justru akan memperlemah nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi alam semesta (rahmatan  lil  ‘âlamin)?  Lagipula, bila rumusan hijab  adalah sama dan sebangun (atau mirip) dengan konsep oposisi biner, bagaimana kita bisa menjawab tudingan bahwa pemaknaan “hijab” dalam tulisan “Hijab Pakaian Muslimat” justru menciptakan pemiskinan atas ajaran Islam, mengingat nilai-nilai Islam yang luas tidak pantas direduksi sekadar menjadi seperti pementasan “wayang” dengan dua aktornya  yang dikendalikan oleh tangan kanan dan tangan kiri  (“binary  opotition” or “two  actors  of  partnership or opposed”) Sang Dalang atau Sutradara; atau juga memosisikan ajaran Islam sekadar pembeda antara “madu” dan “racun”, seperti dalam lirik sebuah lagu yang pernah popular pada tahun 1980-an di negeri ini?

***

DARI perspektif “hidrostatika”, bukankah tekanan atau ketegangan yang muncul dalam masyarakat, misalnya akibat penggunaan pakaian ala Barat yang serba telanjang, bisa diminimalisir melalui sejumlah pendekatan (counterbalance), antara lain dengan  tidak menghalangi perluasan bidang operasi aktifitas (gaya tekan) penggunaan pakaian ala Barat itu tetapi mengatur kestabilan (constant value) kuantitas maupun kualitas tekanan atau tegangannya, dan bukan semata dengan menyodorkan — apalagi mempropagandakan — penerapan atau pemakaian hijab?  Dengan begitu, bukankah akan  lebih menjamin penghargaan atas hak asasi para pemakai pakaian ala Barat itu dibandingkan dengan memberantas  pilihan mereka yang notabene juga dilindungi Al-Qur’an (lihat sejumlah ayat yang berkaitan dengan jaminan kebebasan berkeyakinan)?

***

BILA dikatakan bahwa “hijab” merupakan salah satu jalan yang dapat mengalihkan perhatian masyarakat kepada kreatifitas mental dan moralitas, mengapa dalam realitasnya banyak lelaki dari sejumlah negara tertentu — yang kaum perempuannya mengenakan hijab — sering melakukan wisata seksual [meskipun mungkin diklaim sebagai perbuatan “halal” dari perspektif fiqh (Islamic jurisprudence) yang mereka anut karena perbuatan tersebut diawali dengan adanya syarat-syarat tertentu, misalnya “ijab qabul” dan “pemberian mahar”] ke negara-negara yang perempuannya berpakaian seronok?  Dengan begitu, apakah “hijab” sebagai faktor pengalih perhatian kepada kreatifitas mental dan moralitas dapat dikatakan bersifat spasial dan temporer (bergantung pada dimensi ruang dan waktu), dan oleh karenanya ia juga bersifat  “relatif” dan “parsial”, termasuk dalam penerapan serta kemanfaatannya? Lalu, bila ajaran Islam itu bersifat “mutlak” dan “universal” (rahmatan lil ‘âlamin), mengapa  hijab  sebagai bagian integral dari ajaran Islam — dalam konteks pemahaman seperti tadi — terpaksa harus direlatifkan dan juga diparsialkan?

***

DENGAN seringnya pelanggaran hak asasi manusia terhadap sejumlah tenaga kerja perempuan Indonesia (TKI) di sejumlah negara yang kaum perempuannya mengenakan hijab, apakah tidak cukup  dijadikan sebagai fakta penguat lainnya untuk mempertanyakan atau menggugat kebenaran klaim bahwa  hijab  merupakan faktor pengalih perhatian masyarakat kepada kreatifitas mental dan moralitas?  Kreatifitas mental dan moralitas apa yang membenarkan pelanggaran hak-hak asasi atas sejumlah tenaga kerja perempuan Indonesia di beberapa negara yang perempuannya mengenakan hijab? [**]

_________________________________________   

Jakarta, 2 Juni 2011

“Asal-Usil”  (“Hijab Pakaian Muslimat”) ini dikerjakan oleh La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul), Pemimpin Redaksi Jurnal Parlemen Online (Jurnal ParlemenO) dan Peneliti teknologi/mesin indusri pada Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional (Forum SPTN).

_____________________________________________________________________________           


Hijab Pakaian Muslimat (ISLAM-45)

4 Juni 2011

ISLAM-45

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com (Jurnal ParlemenO)

Hijab Pakaian Muslimat

Kaum perempuan Iran telah menemukan kembali “hijab” yang Islami serta nilai-nilai humanistiknya setelah sekian puluh tahun — secara terpaksa — mentolerir “kebudayaan telanjang ala Barat”.  Rezim boneka Barat, Pahlevi, selama lima puluh tahun masa teror dan penindasan telah memaksa kaum Muslimat Iran untuk meninggalkan hijab dan menyerah kepada kebudayaan telanjang.

Sebagian dari para Ibu masih dapat mengisahkan pengalaman-pengalaman pahit mereka dalam masa kekuasaan Raja Pahlevi Pertama, di mana pasukan-pasukan polisi mencegat kaum perempuan yang sedang berjalan di jalan-jalan raya dengan merobek cadar mereka, sehingga kemudian kaum Muslimat Iran meniru pola atau cara berpakaian perempuan-perempuan Barat.  Pada masa itu betapa kaum perempuan berusaha membatasi diri semaksimal mungkin untuk keluar rumah karena takut.

Akibat dari berbagai tindakan rezim serta bimbingan yang salah, terutama dari kalangan yang mengaku terpelajar dan otaknya telah dicuci dengan nilai-nilai Barat, maka banyak perempuan Iran menanggalkan identitasnya, bukan saja (identitas) sebagai perempuan, melainkan juga sebagai manusia.

Mereka dikondisikan untuk mereduksi perannya sebagai Ibu yang mulia dan terhormat; dan dengan alasan manipulatif demi partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan sosial, mereka kemudian didorong untuk mengembangkan serta menyebarluaskan nilai-nilai Barat yang menjadikan tubuh (tubuh perempuan) sebagai objek perhatian melebihi moral, kreatifitas mental, bahkan keyakinan keagamaan.

Bersyukur, dalam keadaan demikian, kaum Muslimat Iran sadar bahwa mereka hanya dijadikan sebagai boneka, objek pujian atau sanjungan, dan sorotan atas tampilan lahiriah mereka, padahal semua itu sekadar pemenuhan gejolak hawa nafsu kaum hedonis. Apalagi pada pertemuan pertama, hanya tubuh perempuan yang menarik bagi laki-laki.

Kendati begitu, sayang sekali, karena kondisinya sudah direkayasa sedemikian rupa, maka perempuan sampai pada keputusan bahwa mereka harus menyerah kepada “nilai-nilai sosial modern”.  Dalam keadaan demikian berlaku kaidah, makin bertelanjang dan menarik secara lahiriah, maka semakin diterima dan diperhatikan.  Dan bagi mereka (laki-laki hedonis) yang menginginkan perempuan dengan ukuran penilaian seperti itu pasti menetapkan spesifikasi fisik, bukan kepribadian sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat (makhluk sosial).

Pada masa itu kaum Muslimat Iran sungguh terperangkap dalam kesakitan. Mereka kehilangan identitas sebagai perempuan dan juga sebagai bagian penting dari masyarakat manusia.

***

ADA satu pengaruh keterpautan antara hijab dan penguatan nilai-nilai Islami serta tuntutan-tuntutan moralitas dari Revolusi Islam Iran.  Pada masa revolusi, perempuan menemukan kembali identitas atau jatidiri mereka. Paling tidak, “hijab” — sebagai pakaian perempuan Islam — menjadi salah satu jalan yang mengalihkan perhatian masyarakat kepada kreatifitas mental dan moralitas.

Sekarang, pakaian mereka tidak lagi memamerkan lekuk-lekuk tubuh. Dengan kata lain, pandangan syahwati laki-laki yang jahat akan teralihkan kepada kepribadian (perempuan) sebagai manusia.

Saat ini masyarakat Islam Iran sedang menilai peranan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (sosial, politik, kebudayaan, keagamaan, dan sebagainya) dengan juga memberikan penghargaan yang layak atas peran mereka dalam keluarga.

Kaum Muslimat Iran pun sangat puas dengan kondisi sekarang, terutama karena tidak lagi menjadi objek  “tontonan berjalan”, sekaligus terhindar dari keterjebakan dalam strategi rekayasa tenaga pemasar gratis yang dirancang secara licik (bin manipulatif) oleh industri-industri mode pakaian dan pabrik-pabrik berbagai produk kecantikan.

Keadaan itu kemudian, bersama kaum laki-laki, mendorong mereka semakin terlibat aktif mengambil peran dalam berbagai ranah kehidupan di semua level, namun tetap tidak meninggalkan peran utama mereka sebagai seorang Ibu yang sekaligus memuliakannya karena — dengan merujuk pada Hadits Rasulullah Muhammad Saw. — di bawah telapak kakinya lah terletak “surga”.

Di mana pun kiprah mereka, hijab  merefleksikan kekukuhan tekad dan ketinggian kehormatan mereka.[**]

1 Juni, 2011.

Dikutib  dan  diedit  kembali — oleh “Jurnal ParlemenO” — dari Majalah “Yaum Al-Quds”, No. 6 Jumadil Awwal 1403 H.

_______________________________________________________________


Jawaban Pertanyaan Q-1 (Aba Zul / La Ode Zulfikar Toresano): “Sorot Balik Isu Nuklir Iran: Aliansi Geostrategis Iran-Rusia-China dan Kerjasama Indonesia-Iran?”

20 Maret 2011

http://www.jurnalparlemenonline.wordpress.com


Tentu saja motif kepentingan dan potensi ancaman bersama bukan sekadar harus dijadikan premis mayor untuk memudahkan pemahaman dalam menyoroti masalah tersebut, tetapi bahkan ia sudah merupakan realitas obyektif.

Bukankah Imam Ali karamallahuwajhah (seorang kader ideologis tauhidi Baginda Rasulullah Muhammad SAW), dalam kitab Nahjul Balagha, mengatakan: “Teman dari musuh kamu adalah musuh kamu, dan musuh dari musuh kamu adalah teman kamu”?

Terkait dengan desakan anggota tetap DK PBB, seperti disebutkan di atas, pada tanggal 23 Juni 2008 Uni Eropa (UE) pun sepakat memberlakukan sanksi baru, seperti pembekuan aset bank terbesar Iran (Bank Melli), dan pelarangannya untuk beroperasi di wilayah Eropa. Tidak puas dengan umbaran hawa nafsunya itu, negara-negara anggota UE juga semakin mempertontonkan auratnya dengan menambah daftar larangan bepergian untuk 20 tokoh dan 15 organisasi Iran. Lebih gila lagi, semua aset ke-20 orang dan ke-15 organisasi itu juga akan dibekukan. Bukankah ini identik dengan legalisasi perampokan yang ditransformasikan dari bentuk individual ala Robinhood menjadi terinstitusi dalam sebuah format kerjasama internasional?

Bersyukurlah, Indonesia memutuskan abstain dalam menyikapi Resolusi 1803 DK PBB (3 Maret 2008); dan semoga itu bukan sekadar respons atas tekanan-tekanan dari berbagai kalangan di dalam negeri (termasuk sebagian anggota DPR) yang mempersoalkan sikap pemerintah Indonesia karena menyetujui pengesahan Resolusi 1747 DK PBB (2007) yang meminta Iran untuk transparan dan bekerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) terkait dengan pengayaan nuklirnya (nuclear enrichment).

Sesungguhnya, implementasi dari politik luar negeri bebas aktif — yang dianut Indonesia — tidak semata antara lain terpasung pada upaya menambah modal diplomasi guna meningkatkan kinerja politik luar negeri, tetapi yang terpenting bagaimana Indonesia konsisten memperjuangkan tata dunia yang berkeadilan, tertib, dan damai sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Terhadap sanksi yang dikeluarkan Uni Eropa (23 / 6 / 2008) itu, sang waktu akan mencatatnya sebagai bahan olok-olok, sebab sejauh ini tidak satu pun pemimpin politik Iran yang terkena dampak sanksi UE itu (termasuk Resolusi 1747 DK PBB). Menurut saya, di era keterbukaan ini, sanksi-sanksi ala seorang ibu tiri kejam tidak ubahnya seperti mengeluarkan (maaf) kentut yang gas pollutant-nya begitu mudah bersenyawa ditelan udara.

Salah satu dampak dari keterbukaan yang berkorelasi besar terhadap sanksi-sanksi DK PBB tersebut adalah semakin tidak efektifnya pengimplementasiannya. Government Accountibility Office (GAO), sebuah organisasi non partisan AS, pada Selasa 15 Januari 2008 mengungkapkan bahwa, “Ikatan perdagangan global Iran dan peran utamanya sebagai penghasil energi membuat AS sulit mengisolasi Iran”. Kemudian, bukankah — baru-baru ini — sebuah media massa Ibu Kota (Jakarta) juga mengangkat tentang produk-produk elektronik dan teknologi informasi, dari negara-negara Barat, yang bebas diperdagangkan di pasar-pasar Iran? Lalu, mengapa pula semua agenda pemboikotan atas Iran sejak kemenangan Revolusi Islam-nya (1979) tidak satu pun yang berhasil efektif?

***

DARI perspektif Islam diajarkan agar dalam hidup ini yang terpenting adalah menjalankan “fitrah” (QS 30 : 30), dan bahwa siapa pun yang menentangnya pasti akan menemui jalan buntu, bahkan kegilaan (entah jenis gila yang mana dari sekian ratus jenis penyakit gila yang dikenal dalam dunia medis).

***

KEMBALI kepada pertanyaan Anda, dalam ukuran-ukuran tertentu, China dan Rusia memiliki kepentingan yang sama dengan Iran, baik dari perspektif politik-militer (geopolitik) maupun kepentingan ekonomi. Tentu saja Rusia meraup manfaat ekonomi yang sangat signifikan dari transfer teknologi kepada Iran. Suatu hal yang sangat enggan dilakukan oleh Barat karena otak besar dan otak kecilnya sudah terkontaminasi kecurigaan ideologis (atas Iran). Apalagi pasca bubarnya Uni Soviet banyak sekali insinyur di bekas negara beruang merah itu yang menganggur dan kelimpungan mencari pekerjaan untuk menafkahi diri dan keluarga mereka.

Sementara itu, pasca bubarnya Uni Soviet, Rusia juga semakin mencurigai Amerika Serikat karena negeri yang dengan pongah mengklaim diri sebagai polisi dunia ini semakin bernafsu menancapkan cakar (hitam dekil) pengaruhnya ke negara-gara bekas Uni Soviet, terutama yang memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat melimpah, seperti di sekitar Laut Kaspia dan Trans Kaukasus. Mantan Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev — yang juga pencetus glasnost(keterbukaan) dan perestroika (restrukturisasi) serta peraih Hadiah Nobel Perdamaian tahun 1990 — misalnya, dalam televisi CNN, mengungkapkan ketidaksangsiannya bahwa AS mendukung Georgia dalam memprovokasi pertempuran dengan Rusia belum lama ini. Bahkan dalam Harian The Guardian, Rabu 13 Agustus 2008, ia mengatakan AS telah melatih tentara Georgia dan mendukung keinginan Georgia untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Kecurigaan terhadap AS itu semakin menggumpal menyusul pernyataan Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice yang memberi dukungan terhadap pembentukan Komisi NATO-Georgia yang bersifat permanen untuk memperkuat hubungan antara Barat dan Georgia (Kompas, 20 / 8 / 2008).

Lebih dari itu, bukankah di Warsawa, Polandia (salah satu negara di Eropa Timur yang dulu pernah mempraktikkan ideologi sosialis) — pada Rabu 22 Agustus 2008 — AS juga telah memprovokasi Rusia dengan meresmikan kesepakatan sistem pertahanan rudal dengan Polandia. Masuk akal bila Rusia gerah dengan kesepakatan yang ditandatangani Menlu AS Condoleezza Rice dan Menlu Polandia Radek Sikorski itu karena diduga kuat sistem rudal tersebut diarahkan ke Rusia.

Memang, Georgia tidak menghasilkan minyak mentah, tetapi negeri itu menjadi titik strategis pengapalan atau ekspor minyak dan gas (melalui pelabuhan: Supsa, Batumi, dan Poti) dari Azerbaijan ke Eropa. Sebagai akibatnya, pertempuran dan ancaman Rusia untuk memblokade pasokan minyak dari Georgia membuat harga minyak dunia kembali terkatrol mendekati 117 dollar per barrel. Pasar minyak Asia di Singapura pun mengalami kenaikan harga 1 dollar (AS) lebih per barrel.

Presiden Georgia Lado Gurgenidze mengakui pesawat-pesawat tempur Rusia melancarkan serangan di dekat jalur pipa minyak nomor dua terpanjang di dunia (1.768 kilometer) yang membentang dari Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) itu. Beruntung AS dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tidak menurunkan langsung pasukannya untuk membantu Georgia, karena seandainya itu terjadi, bukan tidak mungkin akan terjadi badai api konflik bersenjata yang akan memutuskan jaringan pipa Druzhba — terpanjang nomor satu di dunia (4.000 km) — yang membentang dari Rusia tenggara ke Jerman, Eropa Barat.

Bukan itu saja, meski tidak secara aklamasi, NATO kemudian memperbaiki hubungannya dengan Rusia (Kompas, 5 / 12 / 2008) yang dibekukan akibat serangan Rusia ke Georgia. Ini juga disertai dengan tidak diberikannya kerangka waktu yang jelas kepada Georgia dan Ukraina untuk menjadi anggota NATO. Agaknya, NATO menyadari betapa persekutuan dengan dua negara pecahan Uni Soviet itu berisiko besar dan bereskalase dunia.

Dalam hubungan itu, menyusul kunjungan Presiden Rusia Dmitry Medvenev ke sejumlah negara Amerika Latin — termasuk yang sangat anti AS — belum lama ini, meski tidak secara tegas mengirimkan sinyal kemungkinan dihidupkannya kembali “Perang Dingin” — sebelum bubarnya Uni Soviet — namun langkah pengiriman sebuah skuadron (terdiri dari tiga kapal) penjelajah Rusia bertenaga nuklir, Pyotr Veliky (Peter Agung), untuk latihan perang bersama Angkatan Laut Venezuala (tiba di Venezuela, Selasa pagi, 25 / 11 / 2008) — pastilah menjadi pertimbangan tersendiri bagi NATO untuk kembali merajut hubungan dengan Rusia. Apalagi, pengasingan Rusia dalam pergaulan dunia hanya akan mengentalkan hubungannya dengan Iran (dan juga Suriah), yang justru tidak dikehendaki oleh AS terutama karena akan dapat mengubah secara signifikan peta geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dan bukan tidak mungkin, di masa datang, Iran dan Rusia akan berkolaborasi memanfaatkan kekayaan cadangan minyak dan gas di Laut Kaspia sebagai kekuatan tawar (bargaining power) bersama dalam percaturan politik dunia. Bukankah politic is the art of possible(politik adalah seni meramu kemungkinan)?

Sayang sekali, melunaknya sikap NATO itu kurang sejalan dengan kebijakan AS yang melakukan uji coba senjata pencegat rudal (untuk yang ke-13 kalinya sejak 1999) pada tanggal 5 Desember 2008 (diluncurkan dari pangkalan Angkatan Udara Vandenberg, California, dengan rudal yang menjadi sasaran diluncurkan dari Pulau Kodiak, Alaska), yang sistemnya direncanakan untuk dikerahkan di Eropa Timur. Meski Pentagon beralasan bahwa uji coba itu adalah untuk menangkal senjata Iran dan Korea Utara, namun para analis militer menilai, ia ditujukan untuk menghadang rudal canggih dari Rusia, terutama untuk melindungi negara-negara eks Blok Timur yang kini lebih condong ke Barat.

Sebagaimana diketahui, pada Senin 1 Desember 2008, Rusia mulai memproduksi rudal antarbenua generasi baru, dan sebelumnya melakukan uji coba peluncuran rudal Bulava atau SS-NX-30, yakni rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam dan dapat membawa hulu ledak nuklir dengan jangkauan lebih dari 8000 kilometer. Disebutkan, Bulava — yang panjangnya 12 meter itu — dirancang berdasarkan misil jenis Topol-M yang sedianya selesai diuji coba dua tahun lalu. Kecanggihan dari rudal Bulava tersebut antara lain tercermin dari pernyataan PM Vladimir Putin bahwa ia bisa menembus perisai anti rudal yang akan dibangun Pemerintah AS di Polandia dan Ceska.

Atas dasar lanskap pergelaran senjata rudal dua kekuatan dunia tersebut, bukankah itu dapat dipandang berpotensi untuk dimulainya lagi kebijakan perlombaan senjata (Perang Dingin) seperti yang pernah berlangsung di masa lalu? Apalagi PM Vladimir Putin meresponi kebijakan uji coba senjata pencegat rudal itu dengan menyatakan,”Jika AS tetap bersikeras, upaya pembalasan akan tetap dilakukan. Rusia akan memajang rudal-rudal di Kaliningrad, dekat Polandia.”

Lalu, apa makna penegasan Putin sebelumnya pada hari Kamis, 4 Desember 2008, dalam sesi tanya jawab di televisi dengan rakyat Rusia: “Kami sangat berharap perubahan (atas terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden AS) yang terjadi akan positif dan kami saat ini melihat adanya sinyal positif.”

Penegasan Putin itu semakin hambar dengan adanya pernyataan Dennis McDonough, salah seorang penasehat kebijakan luar negeri presiden terpilih AS, Barack Obama, bahwa Obama tertarik dengan program senjata pencegat rudal tersebut (Kompas, 7 / 12 / 2008).

***

KENDATI demikian, dengan melihat dari kesamaan ancaman bersama, yakni Amerika Serikat, belum lagi jika dianalisis dari perspektif geostrategis, misalnya bantuan kerjasama Rusia untuk memperkuat peran Angkatan Laut Iran yang berpangkalan di Pulau Abu Musa — yang terletak di jalur strategis Selat Hormuz (Teluk Persia), tempat di mana 40 persen minyak dunia dilewatkan — dan juga dengan mempertimbangkan pengaruh Iran atas kelompok-kelompok sosial dan keagamaan di negara-negara Trans Kaukasus (plus Afghanistan), maka jelas Rusia akan selalu membela kepentingan Iran di fora-fora internasional. Lagipula, dalam bawah sadar para perumus kebijakan politik di Teheran dan Moskwa pasti memiliki kesamaan frekuensi dalam memandang kebijakan politik energi Amerika Serikat di masa mendatang.

Dalam kampanyenya yang lalu sebagai calon presiden, Barack Obama antara lain menyatakan tentang pentingnya perubahan signifikan bagi AS untuk beralih ke pemakaian energi alternatif sehingga dapat mengurangi ketergantungan pasokan minyak dari Timur Tengah. Kita berpendapat, tidak mudah untuk mewujudkan itu, karena antara lain biaya awal yang dibutuhkan cukup mahal, apalagi adaptasi penerapannya bersifat trial and error, yang tentu saja akan menimbulkan social and political cost yang cukup tinggi. Di tengah serangkaian rontoknya otoritas-otoritas ekonomi (keuangan) AS yang datang bertubi-tubi akhir-akhir ini, bukankah isapan jempol untuk berbicara tentang investasi besar di bidang pengembangan energi alternatif itu?

Oleh karenanya, pernyataan Obama harus dibaca dari perspektif lain; dan karena pernyataan tersebut muncul dalam atmosfer politik, maka seharusnya kita pun harus menggunakan mikroskop politik agar dapat memantau dengan cermat gerak-gerik mikro-organisme politik yang dikembangbiakkan dalam laboratorium politik global yang diklaim oleh AS sebagai miliknya. Maka, besar kemungkinan, pengalihan ke pemakaian energi alternatif yang dinyatakan Obama tiada lain adalah wilayah alternatif yang berpotensi besar dijadikan sebagai pemasok minyak bagi kebutuhan energi AS di masa mendatang, terutama mengingat jalur Selat Hormuz tak dapat diamankan sepenuhnya oleh Angkatan Laut AS, ditambah lagi dengan realitas obyektif bahwa kawasan Timur Tengah sangat berpotensi sebagai fokus semburan api konflik dunia.

Mudah ditebak, wilayah alternatif yang dimaksud adalah di sekitar Laut (Danau) Kaspia yang deposit minyak dan gasnya cukup melimpah dan konon terbesar di dunia. Sayangnya, bagi AS, untuk menguasai wilayah Laut Kaspia (danau terbesar di dunia) — yang luasnya 424.200 kilometer persegi dan kedalaman rata-rata lebih dari 300 km — itu harus berhadapan dulu dengan Iran dan Rusia (juga Turkmenistan, Azerbaijan, dan Kazakhstan) mengingat negara-negara inilah sebagai pemilik syah Laut Kaspia itu.

Bagaimanapun kebijakan energi (alternatif) AS hanyalah salah satu elemen (meski politik AS sering diidentikkan dengan “politik energi”) dalam konstruksi besar “kebijakan umum” AS; dan tidak ada jaminan pasti bahwa konstruksi besar itu steril dari pengaruh CIA (Dinas Intelejen AS). Ambillah dua contoh besar, betapa Presiden John F Kennedy telah dibohongi oleh CIA dalam penyerbuan Teluk Babi, Kuba (1961) yang membuahkan kekalahan telak bagi AS; atau juga bombardemen pesawat-pesawat tempur AS — dan sekutunya — atas Irak (di era pemerintahan Saddam Husein) setelah Gedung Putih mendapatkan pasokan data fiktif dari intelejen (CIA) bahwa negara 1001 malam itu mengembangkan senjata pemusnah massal.

Pertanyaannya kemudian, bukankah para petinggi militer dalam sistem yang kapitalistik (apalagi neoliberal) acap berkolaborasi dengan jaringan pemilik modal, dan dalam konteks AS, bukankah jaringan itu adalah “lobi-lobi Zionis”? Sampai di sini, slogan “Perubahan” yang dikumandangkan Obama di saat kampanye pencalonannya — sebagai Presiden AS — dulu masih perlu dibuktikan implementasinya.

***

KEMBALI pada pembicaraan semula, karena AS dan beberapa negaracecunguk-nya di Eropa Barat selalu menempatkan Iran sebagai “musuh bebuyutan” (shaft of evil) sembari terus membakar kemenyan “kecurigaan”, dan karena terus meningkatnya libido AS yang hendak melucuti pakaian kebesaran (maaf, bahkan “pakaian dalam”) Rusia, maka “wajar bin wajar” bila Rusia menempatkan Iran sebagai mitra strategis, dan sebaliknya Iran pun berpandangan serupa meski tidak akan pernah mencapai mitra ideologis. Sampai di sini, kalau ada yang tanya, mengapa begitu? Jawabannya, “Iya lah, masak iya-iya dong”.

***

SEMENTARA itu, pesatnya kemajuan China saat ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan peradabannya. Artinya, perkembangan globalisasi yang kini dialami China juga harus dipandang sebagai hadirnya kebudayaan mereka yang berusia ribuan tahun. Bahkan juga tidak berlebihan jika mungkin ada yang berpendapat bahwa hal itu merupakan kebangkitan kembali kejayaan Kaisar Kuning yang antara lain dihormati melalui ekspresi tarian pemujaan di kuburannya yang terletak kira-kira 80 kilometer dari kota Xi’an, ibu kota lama bagi 12 dinasti China.

Tentu saja, kita tidak pungkiri realitas obyektif berbagai ketimpangan sebagai ekses dari globalisasi itu; sebut saja banjir yang melanda beberapa daerah di China akhir-akhir ini, dan juga kesenjangan ekonomi yang semakin menganga di kalangan rakyat China.

***

DI sisi lain, teluk Persia yang semakin memanas dan menjadi titik episentrum perpolitikan dunia sulit dipahami tanpa melacak sejarah peradaban Persia yang begitu perkasa pada masa silam, dan kemudian mengalami dialektika sintesis dengan kebudayaan Islam menjelang keruntuhannya (Persia). Apalagi jika kita kaitkan dengan asumsi-asumsi strategis mengapa Imam Ali as menikahkan puteranya — Al Husein as (yang juga adalah cucu kesayangan Rasulullah Muhammad saw) — dengan Syahbanu, puteri Raja Persia yang kemudian antara lain melahirkan Ali Zainal Abidin as, leluhur para Sayyid di Iran (dan Irak) dan Habib di seantero planet bumi ini.

Adakah keputusan Imam Ali itu memiliki relevansi malakuti (rukhaniah) dengan kesyahidan Imam Husein di Padang Karbala (Irak), mengingat Rasulullah saw — melalui pengamatan bathiniah — telah menyatakan bahwa cucu kesayangan beliau (Al Husein, yang merupakan penghulu para syuhada) akan syahid di Padang Karbala?

Bagi yang memungkiri asumsi-asumsi strategis seperti itu patut menjawab pertanyaan berikut: Seandainya tidak hadir seorang tokoh mulia (Sayyid) Imam Khomeini yang menumbangkan rezim despotik Syah Reza Pahlevi, mungkinkah terjadi konfigurasi perlawanan terhadap neo-imperialisme dan zionisme di kawasan Timur Tengah seperti berlangsung hingga saat ini?

***

JIKA Mao Zedong, pendiri China modern di bawah dogma komunisme dan pencetus Revolusi Kebudayaan (1967), menggambarkan revolusi adalah kebangkitan perlawanan, sebuah tindakan yang penuh kekerasan, di mana kelas masyarakat yang satu menggulingkan yang lain, maka Revolusi Islam di Iran (1979) yang dipimpin Imam Khomeini adalah kebangkitan kaum tertindas (mustadh’afin), sebuah tindakan yang penuh penyadaran akhlaki, di mana kaum penindas (mustakbarin) disadarkan untuk mengembalikan hak-hak mustadh’afin (kaum tertindas).

Sebagian pengamat bisa saja mengatakan, untuk memutar roda industrinya, China membutuhkan minyak mentah murah dari Angola, Kongo, dan Sudan. Tapi dengan mempertimbangkan kelompok-kelompok elite yang diduga mengontrol perdagangan kartel minyak di negara-negara ini, maka pendapat itu sulit dipertanggungjawabkan validitasnya.

Di sisi lain, Iran dikenal sebagai negara yang bebas dari sistem mafia dalam kegiatan ekonominya, termasuk perdagangan minyak mentahnya. Tengoklah dengan kejujuran hati nurani, bagaimana sosok Presiden Ahmadinedjad yang memancarkan aura tawadhu dan ke-zuhud-an dalam memandang dunia dan aneka eksistensi. Dari pancaran atau aura kesederhanaan Sang Presiden (Ahmadinedjad) saja, kelompok-kelompok yang berpotensi melakukan kartel pasti akan berpikir sejuta kali untuk melakukan tindak manipulatif dan tercela. Orang yang berpikiran pas-pasan pun akan mudah memahami bahwa keteladanan Sang Pemimpin akan memiliki efek domino (contingency effect) atas berbagai aspek kehidupan, termasuk perdagangan minyak dan gas. Dalam iklim keteladanan demikian tidak akan ada biaya-biaya siluman, sehingga mustahil terjadi penetapan harga penjualan minyak (dan gas) yang menyengsarakan publik (rakyat).

Di atas telah diutarakan bahwa 40 persen pasokan minyak dunia disalurkan melalui Selat Hormuz yang berada dalam pengaruh Iran. Juga telah dikemukakan tentang potensi besar cadangan migas dunia di Laut Kaspia yang notabene berada dalam wilayah pengaruh Iran dan Rusia. Sementara itu, melalui badan intelejennya, China juga pasti mengetahui bahwa pangkalan Angkatan Laut Iran di Pulau Abu Musa (Selat Hormuz) mendapatkan support fasilitas dan tenaga-tenaga ahli dari Rusia. Atau bisa jadi China juga memasok komponen-komponen tertentu dari kapal perang siluman buatan putera-putera Iran baru-baru ini yang dapat mengamankan selat Hormuz (atau bahkan Laut Kaspia) ibarat mengontrol aquarium ikan hias.

Kemudian, dengan semakin pesatnya industrialisasi di China dewasa ini (yang tentu saja membutuhkan migas sebagai sumber energi penggeraknya), bukankah Selat Hormuz mutlak berfungsi seperti selang infus bagi China? Dan bukankah China pasti tahu bahwa dokter yang memegang otoritas atas selang infus tersebut adalah Iran? Inilah mungkin salah satu faktor yang juga dijadikan bahan pertimbangan oleh China mengapa harus menjadikan Iran sebagai mitra strategis dan membelanya dalam fora-fora internasional.

Sebaliknya, bagi Iran mungkin sederhana saja: China dibutuhkan karena memang Rasulullah Muhammad saw menganjurkan agar menuntut ilmu ke sana (China). Sehingga, tidak perlu dibuat analisis rumit, misalnya dipersepsikan bahwa bagi Iran, kerjasama tersebut lebih mengarah kepada pemanfaatan jaringan Oversea China (yang tersebar di seluruh penjuru dunia), sekaligus sebagai counter balanceatas hegemoni lobi-lobi Zionis internasional.

***

KEMUDIAN, tentang peluang kerjasama Iran-Indonesia dalam riset dan pengembangan nuklir yang difokuskan pada foodenergywaterand health(FEW + H), dan juga mengapa kritik sebagian anggota DPR RI — terkait dengan dukungan Pemerintah RI atas Resolusi 1747 DK PBB — terkesan lebih bernuansa politis reaktif, itu sebaiknya dijawab langsung oleh — berturut-turut — Dubes Republik Islam Iran dan Anggota DPR RI yang Anda mintai komentarnya. [**]


Jawaban Pertanyaan Q-2 (Dra. Hj. Ida. Fauziyah) / Fraksi PKB DPR (2004-2009): “Pemberdayaan Perempuan : Antara Kebijakan Pemerintah dan MDGs”

20 Maret 2011

http://www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Tulisan ini pernah dimuat dalam

http://www.visi-tokoh-peduliperempuan.blogspot.com

(Jumat, 16 Januari 2009)

 

 

Jawaban Pertanyaan 1 :

Menurut saya, kita semua harus mengakui bahwa termarjinalkannya perempaun yang diakibatkan oleh struktur dan kultur yang berlangsung lama itu telah membentuk karakter dan mental perempuan dalam posisi yang tidak setara dengan kaum laki-laki. Karena itu ketika kran kebebasan di era reformasi terbuka, ada semacam “ketidaksiapan” dalam mengisi panggung keterbukaan itu.

Ibaratnya orang lomba lari, posisi start perempuan itu berada pada posisi orang yang belum melakukan pemanasan setelah sekian puluh tahun jarang melakukan latihan olahraga. Jadi begitu peluit tanda mulai berlari dibunyikan, kaum perempuan harus melakukan penyesuaian terlebih dulu dengan pelari laki-laki yang sudah terbiasa dengan olahraga ini.

Terkait dengan kuota 30 persen calon anggota legislative bagi saya itu merupakan hutang peradaban yang harus dibayar. Jadi ini bukan persoalan siap atau tidak siap. Negara, masyarakat memiliki kewajiban mendorong terwujudnya keseimbangan keterwakilan perempuan, terutama pada proses-proses pengambilan keputusan.

Affirmative action sudah dimulai diakomodir ketika perubahan undang-undang politik dari UU No. 31 tahun 2003 menjadi UU No. 2 tahun 2008, dan Perubahan UU No. 12 tahun 2003 menjadi UU N. 10 tahun 2008 dan tersirat harapan bahwa hasil pemilu 2009 akan banyak menghadirkan perempuan di legislative. Tapi kemudian muncul kekhawatiran yang kuat akankah semua harapan itu bisa terwujud ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 214 UU No. tahun 2008 yang berarti bahwa penentuan caleg berdasarkan suara terbanyak.

Rumusan pasal 55 UU No. 10 tahun 2008 yang menempatkan perempuan pada nomor “cantik” karena satu diantara tiga caleg itu harus perempuan, itu menjadi tidak berarti dan berarti pula tidak ada lagi affirmative action buat perempuan. Perempuan harus bersaing keras dengan caleg laki-laki yang pada umumnya lebih siap dibandingkan perempuan.

Jawaban Pertanyaan II :

Menurut saya setidaknya ada dua jalur yang harus sinergis diantara level suprastruktur politik dan level social kemasyarakatan. Pada level supratruktur politik ada banyak pilihan, diantaranya :

  1. Mendesak partai politik dan lembaga-lembaga/ormas lainnya untuk mendukung dan mengakomodir perempuan.
  2. Mensupport perempuan yang telah duduk dalam posisi-posisi startegis pembuat keputusan partai.
  3. Membuat jaringan kerja sama antara kelompok-kelompok perempuan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

  4. Mendesak pemerintah dan lembaga-lembaga formal negara lainnya untuk mendukung angka strategis untuk perempuan

 

Sementara pada level sosial kemasayarakatan point pentingnya diantaranya;

  1. Memberikan nilai/pandangan kepada lingkungan masyarakat dan keluarga sejak dini, tentang pentingnya peran perempuan dalam politik

  2. Mensosialisasikan pentingnya partisipasi politik perempuan dalam pembuatan keputusan politik kepada masyarakat dan keluarga.

  3. desakralisasi budaya panggung politik yang patriarkhis dan mendorong perempuan untuk berani mengisi jabatan-jabatan strategis dalam politik

  4. peningkatan kualitas SDM kaum perempuan melalui pelatihan-pelatihan dan kegiatan pemberdayaan lainnya.

 

 

Jawaban Pertanyaan III :

 

Saya pikir dalam pola hubungan pusat dan daerah terkait program PNPM Mandiri & GPP kuncinya adalah komunikasi dan sosialisasi. Komunikasi dan sosialisasi diperlukan agar daerah merasa ikut memiliki. Meski program ini diinisiasi oleh pemerintah pusat tetap diharapkan pemerintah daerah bisa berkreasi dengan program-program pemberdayaan dan tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik saja sebagaimana laporan kunker komisi II ke Jawa Timur bulan November 2008 kemarin.

 

Jawaban IV :

 

Harus diakui bahwa efek dari krisis keuangan global sedikit banyak akan mempengaruhi pencapaian target MDGs di tahun 2015. Namun bagi saya, sulit dan tidaknya pencapaian target MDGs, khususnya dalam konteks gender empowerment, sangat tergantung pada tekad dan kemauan kita sebagai bagian dari masyarakat yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan proses pemberdayaan kaum perempuan yang sedang berlangsung dengan capaian peningkatan tiap tahunnya, baik dari segi keberhasilan pencapaain legislasi yang pro-perempuan maupun semakin tingginya kesadaran kaum perempuan, saya optimistis bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi perempuan untuk menggapainya.

 

Jawaban V :

 

Terkait UU BHP, saya mengapresiasi atas ketentuan Pasal 46 yang menyebutkan adanya kewajiban bagi BHP untuk menjaring dan mengalokasikan beasiswa bagi WNI yang memiliki potensi akademik dan kurang mampu secara ekonomi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik.

 

Pasal ini merupakan langkah positif dan harus didukung oleh semua pihak sebagai bagian untuk melakukan pemerataan pendidikan. Tentunya ini harus dibarengi ketegasan aparat penegak hukum untuk menindak BHP yang tidak melaksanakan ketentuan ini (Pasal 62).

 

Tentang kekhawatiran komersialisasi dan liberalisasi lembaga pendidikan, khususnya terkait Pasal 42 yang menyebutkan BHP dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio dan mendirikan suatu badan usaha dengan modal paling banyak 25% dari seluruh kekayaan neto BHP, maka saya berpendapat, perlu ada kehati-hatian dalam menjalankannya. Perlu diatur secara cermat, efektif, efisien dan dikelola secara profesional. Jangan sampai hal ini akan menghilangkan fungsi dan tujuan didirikannya BHP. Ini penting, karena kalau gagal dalam melakukan investasi dan usaha, maka yang dirugikan adalah peserta didik. Terlebih dalam UU ini tidak ada sanksi apapun yang mengatur apabila mengalami kerugian.



Pemberdayaan Perempuan: Antara Kebijakan Pemerintah dan MDGs (Q-2)

20 Maret 2011

Q-2 (Wawancara / Tanya-Jawab)

http://www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

 

Tulisan ini pernah dimuat dalam

www.visi-tokoh-peduliperempuan.blogspot.com (DKT-Perempuan 1, Rabu, 31 Desember 2008)

 

Pemberdayaan Perempuan: Antara Kebijakan Pemerintah dan MDGs


Tanya (Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional / Forum SPTN): Diskursus tentang relasi antara syariat dan konstitusi tidak akan redup di negeri ini, dan meski sejatinya “perempuan” mengambil peran penting dalam hubungan keduanya, namun sayang terkesan ia (perempuan) terperangkap dalam paradigma strukturalisme, bahwa perannya yang inferior selama ini lebih disebabkan oleh sistem yang timpang. Anehnya, ketika dibuka keran kuota 30 persen calon anggota legislatif untuk perempuan, perempuan justru tidak siap memenuhi kuota tersebut. Ini belum lagi jika dilakukan gugatan terhadap kualitas mereka. Apa komentar Ibu?

Kembali pada relasi antara syariat dan konstitusi, untuk konteks Indonesia, setidaknya ada tiga pandangan yang sangat kontras: (1) Paradigma fundamentalistik atau skripturalistik, yang meyakini bahwa konstitusi harus berdasarkan Islam, sebagaimana diterapkan Nabi dan para sahabatnya di Madinah, 15 abad lampau; (2) Paradigma sekularistik (mungkin bisa juga disebut “neoliberalistik”), yang menganggap Islam sebagai ajaran yang hanya patut diterapkan dalam ranah privat dan individual dengan argumen bahwa — dalam Al Qur’an dan Hadits — tidak ada perintah eksplisit dan mengikat perihal penegakkan negara Islam; dan (3) Paradigma moderat (the third way paradigm), bahwa Islam harus dipahami (secara substantif) sebagai nilai, kebajikan (virtue), kemaslahatan bersama (al mashlahah al am / common good), dan tatanan moral.

Tanpa bermaksud memarginalkan dua paradigma yang disebutkan pertama, dalam perbincangan kali ini izinkan kami membatasi diri pada paradigma yang ketiga (moderate paradigm), bahwa Indonesia bukanlah negara sekular, tetapi bukan pula negara Islam (harap tak usah dikomparasikan seperti sejenis binatang hermaprodit yang dikenal dalam literatur biologi, di mana jenis kelaminnya tidak jelas, apakah “jantan” atau “betina” alias binatang ambivalen ataumunafiqun). Sebagai konsekuensinya, Pancasila dan UUD 1945 harus dijadikan rujukan dalam praktik bermasyarakat dan bernegara, terutama karena keduanya merupakan hasil komitmen seluruh rakyat Indonesia (common platform / kalimatin sawaa). Itu juga dapat dimaknai bahwa, bagi kalangan (mayoritas) Muslim, Pancasila sejalan dengan tujuan-tujuan utama syariat, yang dikenal dengan maqashid al-syariah.

Dengan pemahaman seperti ini tentu saja ajaran Islam senantiasa mampu memberikan kontribusi yang lentur terhadap pelestarian lingkungan hidup, penegakkan demokrasi, hak asasi manusia, pluralitas, dan seterusnya, bukan saja di tingkat nasional (inward looking), tapi juga dalam tataran global (outward looking).

Dalam hubungan itu memang Indonesia telah meratifikasi “MDGs Declaration” (MDGs / Millenium Development Goals = Sasaran Pembangunan Milenium), yang telah disepakati oleh 189 negara anggota PBB dalam Konferensi Tingkat Tinggi Milenium pada bulan September 2000. Dan kalau kita sepakat bahwa penegakkan demokrasi, pelestarian lingkungan hidup, penguatan pluralitas, peningkatan kesejahteraan perempuan, dan lain-lain, berbanding lurus dengan “Pemberdayaan Perempuan” (Gender Empowerment),bagaimana (menurut Ibu) strategi pelibatan agar kaum perempuan — apalagi yang berada pada level suprastruktur politik — dengan semangat tinggi bahu membahu mewujudkan pengimplementasian MDGs itu. Mengapa? Karena Pemberdayaan Jender merupakan salah satu butir dari delapan target MDGs, bahkan dianggap sebagai “titik berat” (center of gravity) penyelesaian persoalan-persoalan universal. Salah satu contoh, kita berani mengatakan bahwa keberhasilan pengimplementasian “butir pertama” MDGs (yakni “penanggulangan kemiskinan dan kelaparan”) sangat bergantung pada keberhasilan penerapan “butir ketiga” MDGs (yakni “mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan”), karena perempuanlah yang paling bertanggung jawab terhadap pengaturan ekonomi keluarga sebagai unit organisasi masyarakat yang terkecil.

Oleh karena itu, dengan perempuan yang berdaya, maka praktis akan terjadi pendekatan aksi yang sistematis terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang didasarkan atas pemenuhan hak-hak dasar (right based approach), yaitu hak atas: (1) pangan; (2) kesehatan; (3) pendidikan; (4) pekerjaan dan berusaha; (5) perumahan; (6) air bersih dan sanitasi; (7) tanah; (8) sumber daya alam dan lingkungan hidup; (9) rasa aman; dan (10) partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

Disadari, untuk memenuhi kesepuluh hak dasar tersebut, Indonesia tidak saja telah menetapkan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan / RAPK (untuk tahun 2005-2009), bahkan melengkapi pendasaran RAPK itu pada “Aksi Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Jender” (AMK2J), “Aksi Pengelolaan Ekonomi Makro” (APEM), dan “Aksi Pengembangan Kawasan Pendukung Pemenuhan Hak-hak Dasar” (APKP2HD).

Namun, jujur saja, pemenuhan kesepuluh hak dasar itu masih jauh dari harapan. Indikator paling sederhana adalah semakin besarnya informalisasi pasar kerja pada setahun terakhir (Kompas, 13 / 9 / 2008), padahal perlindungan terhadap pekerja sektor informal (yang sebagian besar adalah wirausaha dan buruh tani / nelayan) masih lemah; dan juga tidak maksimalnya manfaat yang didapat dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri Penguatan (sebagai pelengkap dari PNPM Mandiri Inti) akibat kekurangan dana Rp 7 triliun. Kekurangan ini terjadi karena 12 departemen dan 355 kabupaten / kota (dari 470 kabupaten / kota di seluruh Indonesia) belum memberikan dukungan berupa penyediaan dana partisipasi (Kompas, 4 / 11 / 2008). Menurut Ibu, apa kira-kira penyebab utama dari kurangnya dukungan tersebut, dan adakah faktor politis yang bermain di situ terutama terkait dengan Pemilu 2009? Kemudian, jika dari PNPM Mandiri didapatkan hasil yang tidak maksimal, apakah hal yang sama juga bisa akan dialami Program GPP (Gerakan Penanggulangan Pengangguran) — yang dicanangkan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) — mengingat program ini seperti dibiarkan berjalan sendiri tanpa sistem pengawasan yang terintegrasi, dan itu diakui oleh Direktur Pengembangan Kesempatan Kerja Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Bina Penta) Depnakertrans Muller Silalahi. Muller menyatakan,”Begitu dana GPP diserahkan ke Pemda, kami tak bisa lagi mengawasinya karena adanya otonomi daerah”. (Kompas, 13 / 9 / 2008). Bukankah “otonomi daerah” seharusnya menjadi salah satu instrumen pemberdayaan rakyat dan penguat pembangunan nasional?

Ditambah lagi dengan efek penjalaran (contingency effect) krisis ekonomi yang mengguncang Amerika Serikat, baru-baru ini, maka diprediksikan bahwa keberhasilan gender empowerment di Indonesia akan sulit terwujud. Apakah itu juga dapat dimaknai bahwa target pencapaian MDGs pada tahun 2015 akan semakin sulit?

Karenanya agar tidak terlalu muluk (over estimate), bisakah Ibu mengomentari implementasi satu atau beberapa butir saja dari hak-hak dasar di atas. Mungkin sebagai pembanding, kami berikan beberapa ilustrasi: Pertama, sebagian kalangan menilai bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), beberapa saat lalu, berarti telah terjadi marginalisasi UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena UU BHP itu mengandung asas lex specialisyang dapat menjadi acuan bagi semua aktifitas pendidikan. Bukankah ada kaidah hukum yang berlaku universal: “Ius postiriori derogat ius priori” [undang-undang (yang berlaku) belakangan menghapus undang-undang (yang berlaku) lebih dahulu]?

Selain itu, UU BHP dapat pula mengancam upaya pencerdasan kehidupan bangsa karena — bercermin pada perjalanan beberapa Perguruan Tinggi Negeri sebelumnya yang berubah status menjadi PT Badan Hukum Milik Negara / BHMN — substansi atau semangat sistem pendidikan kita seolah terjerumus ke dalam kubangan sistem neoliberalisme (liberalisasi kebijakan pendidikan), di mana “pendidikan” telah dijadikan sebagai komoditas dagang (ekonomi), yang antara lain dapat dilihat dari semakin dominannya bangku universitas diduduki oleh orang kaya dan terbukanya jalan bagi pihak asing untuk memegang saham hingga 49 persen untuk tiap satuan pendidikan tingkat menengah dan universitas (ini sebelumnya telah diperkuat melalui Peraturan Presiden No 76 dan 77 Tahun 2007 tentang kriteria usaha di bidang penanaman modal).

Pertanyaan kami kepada Ibu, bukankah masalah pendidikan merupakan syarat utama (conditio sinequanon) bagi “national survival”, dan kalaupun masih juga ada yang berapologi bahwa UU BHP tetap memerhatikan kepentingan rakyat banyak (yang berekonomi pas-pasan), tidakkah pantas jika dikatakan bahwa UU tersebut kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya (itsmuhuma akbaru min naf’ihima).

Terkait dengan uraian di atas, seandainya ada yang berpendapat bahwa sebelum disahkannya UU BHP, seharusnya Pemerintah digugat karena belum melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN dan APBD 2008, apa komentar Ibu? Dan, menghadapi kasus demikian, bagaimana seharusnya sikap atau kebijakan terbaik Parpol terhadap kadernya yang kebetulan adalah Menteri Pendidikan Nasional? Bukankah publik juga berhak mengetahui sikap Parpol tersebut sebagai salah satu wujud daripublic accountibility yang diembannnya?

Kedua, dengan adanya rencana pembangunan infrastruktur jalan tol trans-Jawa, praktis akan mengakibatkan terjadinya pengkonversian tanah atau lahan-lahan pertanian secara besar-besaran, yang semakin mengancam kelestarian lingkungan hidup (banjir besar) dan berpotensi mengakibatkan terjadinya “krisis pangan nasional” di masa datang.[**]

 


Sorot Balik Isu Nuklir Iran: Aliansi Geostrategis Iran-Rusia-China dan Kerjasama Indonesia-Iran? (Q-1)

20 Maret 2011

Q-1 (Wanancara / Tanya-Jawab)

http://www.jurnalparlemenonline.wordpress.com


Wawancara ini pernah dimuat dalam

www.diskusikliping-iran.blogspot.com pada Desember 2008

 

Sorot Balik Isu Nuklir Iran: Aliansi Geostrategis Iran-Rusia-China  dan Kerjasama Indonesia-Iran?

(Tinjauan Akhir Tahun / 2008)

 

Wawancara dengan Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano),pemateri kajian komparasi ideologi dan strategi politik pada pengkaderan dan pengajian-pengajian Himpunan Mahasiswa Islam / HMI (dan alumninya) di wilayah DKI Jakarta dan tingkat nasional (sejak tahun 1983)

 

Tanya (Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional / Forum SPTN): Meski ada klaim bahwa Amerika Serikat dan empat negara anggota tetap Dewan Kemanan PBB lainnya (Inggris, China, Perancis, dan Rusia), plus Jerman, mendesak DK PBB — yang beranggotakan 15 negara — agar menjatuhkan “sanksi” baru (sanksi keempat) kepada Iran karena tak memenuhi tenggat yang telah ditetapkan untuk menghentikan program pengayaan uraniumnya, namun diperkirakan hanya empat dari enam negara itu yang kembali mendesak Dewan Keamanan PBB (DK PBB) agar menjatuhkan sanksi baru kepada Iran. Dalam hal ini, Rusia dan China kemungkinan menolak desakan itu. Menurut Anda, selama ini apa yang melatari kedua negara tersebut seakan membela kepentingan Iran di fora internasional, meskipun keduanya turut menandatangani pengesahan resolusi-resolusi PBB (DK PBB) terkait dengan sanksi atas Iran (sebagaimana diketahui, meskipun menurut Indonesia, sanksi ketiga DK PBB — yang tertuang dalam Resolusi 1803 tertanggal 3 Maret 2008 — itu didominasi penggambaran sepihak oleh negara-negara yang memojokkan Iran, tetapi Rusia dan China juga mengesahkan resolusi tersebut). Atau, adakah motif kepentingan dan potensi ancaman bersama (Rusia-China di satu pihak, dan Iran di lain pihak) yang dijadikan pijakan kokoh bagi Rusia dan China dalam pengambilan kebijakan tersebut?

Kemudian, jika selama ini, Iran sudah berulang kali menyatakan bahwa pengembangan reaktor nuklirnya ditujukan untuk maksud-maksud damai (kepentingan sipil) — dan bahwa hasil investigasi Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) juga tidak menemukan bukti-bukti pengembangan senjata nuklir di istalasi-instalasi nuklir Iran — mengapa pemerintah Iran tidak langsung saja menjawab tudingan yang terus memojokkan itu melalui aksi konkret dengan melakukan sejumlah kerjasama untuk pengembangan non-militer yang menggunakan teknologi nuklir.

Dengan Indonesia — melalui Badan Tenaga Atom Nasional / BATAN — misalnya, Iran bisa melakukan kerjasama pengembangan tanaman pangan pokok, sumber air bersih, dan kesehatan (untuk mengatasi berbagai kasus penyakit, baik endemik maupun degeneratif) yang semuanya menggunakan ”Teknik Iradiasi Nuklir”. Dalam hubungan ini, sekadar informasi, BATAN telah melakukan sejumlah riset dan pengembangan teknik iradiasi pada tanaman padi, kedelai, dan gandum, sehingga menghasilkan varietas unggul. Dan itu merupakan bagian dari program jangka panjang BATAN selama 20 tahun ke depan sejak tahun 2005. Bukankah gandum juga banyak dibudidayakan para petani Iran?

Hingga tahun 2025, kegiatan penelitian dan pengembangan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) nuklir di Indonesia masih akan terfokus pada foodenergywaterand health (FEW + H). Terkait dengan itu, untuk menjawab tekanan-tekanan internasional dalam proyek nuklir yang dikembangkannya, bukankah sebaiknya Iran lebih memprioritaskan untuk membuktikan diri melalui kerjasama langsung riset dan pengembangan nuklir (yang difokuskan pada FEW + H) dengan Indonesia, misalnya. Dan bukankah keberhasilan kerjasama Iran-Indonesia dalam bidang nuklir itu akan menjadi argumen konkret bahwa pengembangan nuklir Iran lebih diarahkan untuk kepentingan sipil atau peningkatan kesejahteraan manusia.

Bila itu berhasil, apakah bisa otomatis menjadi modal dasar bagi Iran untuk melebarkan kerjasama serupa dengan negara-negara berkembang lainnya, sehingga semua alasan yang dicari-cari untuk memojokkannya — terkait dengan masalah nuklir — dengan sendirinya akan tertepis.

Dalam hubungan itu pula, kita salut terhadap protes tegas beberapa anggota DPR-RI — salah satunya adalah Bung Yuddy Chrisnandi — atas sikap pemerintah Indonesia yang menyetujui pengesahan Resolusi 1747 DK PBB (2007) mengenai sanksi atas Iran terkait dengan proyek pengembangan nuklirnya. Tetapi, ada kesan bahwa para anggota DPR itu lebih didorong oleh motif politik mengingat pengesahan resolusi tersebut juga banyak ditentang oleh masyarakat luas di dalam negeri. Jika para anggota DPR itu benar-benar tulus berpihak pada aspirasi rakyat, maka ketidaksetujuan mereka tidak sekadar dilontarkan melalui protes, tetapi juga menekan pemerintah RI untuk membantu Iran dengan jalan mengarahkan penguatan perealisasian program kegiatan penelitian dan pengembangan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) nuklir BATAN yang telah ditetapkan terfokus pada foodenergywaterand health (FEW + H). Maksud kami, jika pengimplementasian program yang telah dicanangkan itu kurang optimal, maka — bersamaan dengan protes keras mereka atas Resolusi 1747 DK PBB — mengapa para anggota DPR itu tidak menggunakan “Hak Pengawasan” yang dimilikinya untuk mengoptimalkan implementasi program riset dan pengembangan nuklir, khususnya yang dilakukan oleh BATAN. Bukankah mereka bisa mendorong BATAN untuk melakukan kerjasama pengembangan nuklir dengan Iran yang terfokus pada FEW + H, sehingga: (1) kesejahteraan rakyat di dua negara bisa meningkat; dan (2) sekaligus membantu pembuktian bahwa proyek nuklir Iran benar-benar diprogramkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut kami, bila beberapa anggota DPR tersebut mengambil langkah seperti yang kami maksudkan, berarti mereka menempuh langkah progresif dalam mengimplementasikan amanat Pembukaan UUD 1945, yang salah satunya adalah “ikut menjaga ketertiban dunia”. Sehingga anggapan bahwa langkah mereka lebih bersifat reaktif atas sangsi yang dikenakan kepada Iran akan bisa tertepis dengan sendirinya.

Kendati demikian, tindakan mereka patut diacungi jempol, setidaknya bila dibandingkan dengan para anggota DPR yang cuek terhadap masalah tersebut. [**]