Ekonomi Islam (2) – (ISLAM-47)

ISLAM-47

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com (Jurnal ParlemenO)

 

Ekonomi Islam (2)

 

Oleh Sayid Mujtaba Rukni Musawi Lari

(Intelektual Iran)

Dalam suatu tatanan sosial, kemakmuran merupakan salah satu batu landasan di mana kemerdekaan dan kebebasan dibangun. Di situ, kepentingan umum harus menjadi prinsip pengaturan yang dapat menumbuhkembangkan kepemilikan pribadi. Oleh karenanya, Islam menentang konsep atau gagasan penafian kepemilikan pribadi dan peran perusahaan swasta yang diperkenalkan komunisme, di mana ideologi ini (komunisme) memercayakan  pengaturan dan pengelolaan ekonomi kepada negara dengan menghilangkan hak individu serta  nilai intrinsik dalam dirinya sebagai manusia.  Dengan kata lain, manusia  hanya dianggap sebagai alat atau perut bagi negara untuk diisi terus dan kemudian dieksploitasi sebagaimana peternak memperlakukan atau memelihara hewan ternaknya.

Para pengusung komunisme berpendapat bahwa hak milik pribadi bukanlah sesuatu yang alami (kodrati) dalam diri manusia. Dalam kaitan itu tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung kebenaran pemahaman mereka bahwa “komunitas-komunitas” awal manusia primitif menangani atau mengelola segala sesuatunya secara bersama dalam sebuah jalinan kerjasama, cinta, dan persaudaraan. Kelemahan argumen mereka  juga karena adanya anggapan bahwa pada komunitas-komunitas primitif tersebut tidak satupun yang memandang apa yang dimilikinya sebagai milik pribadi.

Menurut mereka, terbangunnya “komunitas” manusia diawali dari kerjasama  individu-invidu komunis dengan segala sesuatunya adalah milik bersama dan menjadi bagian dari masing-masing individu tersebut.  Tidak heran, klaim kepemilikan pribadi atas apa pun hanya dikembangkan beberapa tingkatan saja sehingga mencapai ekses mengerikan seperti yang dapat kita saksikan saat ini (pada era Uni Soviet dan Mao Zedong di China — Penerjemah).

Sayangnya, khayalan atau cita-cita mereka tentang “Zaman Keemasan”  hanyalah ibarat sejalur pipa-mimpi karena fakta menunjukkan bahwa kepemilikan pribadi bukanlah hasil dari perkembangan kecenderungan serakah dalam lingkungan tertentu. Praktik kepemilikan pribadi muncul bersamaan dengan keberadaan manusia di bumi ini; dan itu merupakan pembawaan alami manusia sama dengan pembawaan-pembawaan alami lainnya. Tentu saja hal tersebut sulit dipungkiri.

***

PARA ahli ekonomi modern mengatakan bahwa kodrat universal tentang kepemilikan pribadi  yang ada pada  setiap suku dalam segala zaman di bumi ini hanya dapat dijelaskan bahwa itu adalah insting manusia yang paling mendasar.

Awalnya, manusia ingin menjadi penguasa tunggal atas sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya agar merasa benar-benar bebas dan merdeka. Kemudian, manusia merasa bahwa kehadiran sesuatu itu bergantung pada kerja yang merupakan perpanjangan atau perwujudan dari dirinya sendiri, dan yang membuatnya layak mendapatkan penghormatan sebagaimana yang ia butuhkan untuk kepentingan integritas kepribadiannya.  Kemudian, ia merasakan dorongan untuk menabung atau membangun persiapan dalam rangka memberikan jaminan bagi masa depan sendiri dan keluarganya. Oleh karena itu, ia perlu berhemat dan mengembangkan ekonomi yang membuatnya siap menghadapi datangnya masa yang akan disongsong.

***

KEKAYAAN atau kesejahteraan masyarakat berkembang seiring dengan peningkatan kepemilikan dan produktivitas pribadi.  Untuk menghidupi satu unit sosial atau masyarakat, misalnya, sebuah industri dapat mengambil peran.  Insentif bagi yang bekerja keras terletak pada penghargaan atas kepemilikan pribadi dan kemudahan meningkatkan taraf hidup. Maka, masyarakat harus mengakui hak individu atau hak untuk memiliki sesuatu dari kerja keras seseorang  mengingat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh hasil kerja individu-individu.

Islam, dengan pendekatannya yang praktis dan realistis terhadap manusia sebagai individu, mengakui pentingnya keinginan untuk memiliki sesuatu sebagai faktor kreatif bagi semua kemajuan sosial; dan karena itu ia (Islam) menetapkan aturan untuk mengamankan hak kepemilikan setiap orang sebagai hasil dari jerih payah dan produktivitasnya yang pantas dan halal. Dan ini dapat dijadikan jaminan untuk hak atas kepemilikan pribadi.

Islam menolak anggapan bahwa penindasan, eksploitasi, dan kekerasan adalah sejalan dengan praktik kepemilikan pribadi hanya karena munculnya  kekuatan-kekuatan di parlemen yang dipegang oleh kelas orang-orang kaya (borjuis), seperti yang terjadi di Barat, di mana kekuasaan mereka sebagian besar hanya untuk melindungi kepentingan kelompok.

Karena hukum Islam berasal dari otoritas Allah Swt., maka ia pasti tidak  berpihak.  Atas dasar ini, hukum apa pun yang dibuat dengan mengacu pada otoritas tersebut tidak boleh ditujukan hanya  untuk melindungi kepentingan orang kaya (para investor atau “the rulling elite” — Penerjemah) seraya menistakan orang miskin atau kepentingan publik.

Sejak semula Islam mengakui hak milik pribadi, tetapi selalu ada kondisi-kondisi tertentu di mana kekerasan dan penindasan yang terkait dengan pelanggaran atas hak kepemilikan  (pribadi) itu diselesaikan di luar pengadilan. Islam memandang bahwa salah besar menyita pabrik-pabrik dari tangan orang-orang
yang telah mendirikannya dengan susah payah dan kerja keras, membuka lapangan kerja bagi para buruh,  menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, dan — tentu saja — juga mendatangkan keuntungan atau laba bagi para pendiri dan pemegang sahamnya.

Islam menetapkan bahwa kekerasan yang merampas alat-alat produksi dari tangan buruh mengancam keamanan masyarakat dan mencederai penghormatan atas  hak-hak individu. Tentu saja hal itu juga akan menjatuhkan semangat atau gairah penemuan dan inisiatif, juga produktifitas serta pengembangan perusahaan. Kendati demikian, pemerintah bisa dan perlu mengontrol pengadministrasian industri-industri besar dan juga pendirian pabrik-pabrik sehingga keadilan sosial, kesetaraan dalam keuntungan (laba), kemanfaatan publik, dan ketersediaan keuangan pemerintah dapat dijamin keterlaksanaannya.

Singkatnya, sistem ekonomi Islam memberikan keutamaan bersama, baik untuk individu maupun masyarakat. Sistem ini secara setara menyeimbangkan  kepentingan-kepentingan dan hak-hak dua unsur tersebut dengan memberikan jaminan suatu iklim perekonomian yang bebas; namun bersamaan dengan itu, di samping menjaga kebebasan individu-individu juga kemanfaatan seluruh masyarakat melalui peraturan-peraturan yang rasional dan perlu terutama dalam kaitannya dengan kepemilikan pribadi.

Tuntutan untuk kepemilikan seperti itu diakui sebagai sesuatu yang alamiah (kodrati), sehingga yang hanya dapat membatasinya adalah kepentingan umum dari seluruh masyarakat, yang tentu saja mengandung kemanfaatan terbaik bagi masing-masing individu.

***

ISLAM menganggap naluri untuk memiliki (sesuatu) sebagai insentif  Ilahiah yang ditanamkan oleh Allah Swt. dalam diri setiap manusia untuk memberi inspirasi agar bekerja lebih kompetitif demi perbaikan serta peningkatan taraf kehidupan, di samping juga meningkatkan kegiatan produksi.  Islam juga mengatur sistem pemberian insentif yang akan dapat mencegah (serta mengatasi) kekerasan, penindasan, eksploitasi, dan berbagai ketimpangan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan kebebasan.

Kondisi tersebut akan dapat melindungi kepentingan masyarakat dan mengatur batasan-batasan kebebasan  individu sehingga sama sekali tidak akan ada yang dirugikan atas nama kebebasan (penegakkan demokrasi ekonomi — Penerjemah), karena baik kehidupan komunal (masyarakat) maupun kebebasaan individu harus diberlakukan batas-batasan, khususnya yang terkait dengan perilaku yang dapat memberi jaminan bagi kelangsungan hidup individu maupun masyarakat.  Dengan batasan-batasan itu diharapkan tidak akan ada peluang kejahatan mencari keuntungan, penggelapan, penyalahgunaan jabatan, penimbunan, kekikiran, ketamakan, riba, perampasan secara paksa milik orang lain, dan semua bentuk kriminalitas serta anti-sosial lainnya.[**]

______________________________ ‘

Jakarta, 29 Mei 2011

Diterjemahkan dari  buku “Western Civilisation Through Muslim Eyes”/1977 (Ansariyan Publications, Qum, Iran) oleh  Jurnal Parlemen Online  (Jurnal ParlemenO)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: