Pemberdayaan Perempuan: Antara Kebijakan Pemerintah dan MDGs (Q-2)

Q-2 (Wawancara / Tanya-Jawab)

http://www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

 

Tulisan ini pernah dimuat dalam

www.visi-tokoh-peduliperempuan.blogspot.com (DKT-Perempuan 1, Rabu, 31 Desember 2008)

 

Pemberdayaan Perempuan: Antara Kebijakan Pemerintah dan MDGs


Tanya (Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional / Forum SPTN): Diskursus tentang relasi antara syariat dan konstitusi tidak akan redup di negeri ini, dan meski sejatinya “perempuan” mengambil peran penting dalam hubungan keduanya, namun sayang terkesan ia (perempuan) terperangkap dalam paradigma strukturalisme, bahwa perannya yang inferior selama ini lebih disebabkan oleh sistem yang timpang. Anehnya, ketika dibuka keran kuota 30 persen calon anggota legislatif untuk perempuan, perempuan justru tidak siap memenuhi kuota tersebut. Ini belum lagi jika dilakukan gugatan terhadap kualitas mereka. Apa komentar Ibu?

Kembali pada relasi antara syariat dan konstitusi, untuk konteks Indonesia, setidaknya ada tiga pandangan yang sangat kontras: (1) Paradigma fundamentalistik atau skripturalistik, yang meyakini bahwa konstitusi harus berdasarkan Islam, sebagaimana diterapkan Nabi dan para sahabatnya di Madinah, 15 abad lampau; (2) Paradigma sekularistik (mungkin bisa juga disebut “neoliberalistik”), yang menganggap Islam sebagai ajaran yang hanya patut diterapkan dalam ranah privat dan individual dengan argumen bahwa — dalam Al Qur’an dan Hadits — tidak ada perintah eksplisit dan mengikat perihal penegakkan negara Islam; dan (3) Paradigma moderat (the third way paradigm), bahwa Islam harus dipahami (secara substantif) sebagai nilai, kebajikan (virtue), kemaslahatan bersama (al mashlahah al am / common good), dan tatanan moral.

Tanpa bermaksud memarginalkan dua paradigma yang disebutkan pertama, dalam perbincangan kali ini izinkan kami membatasi diri pada paradigma yang ketiga (moderate paradigm), bahwa Indonesia bukanlah negara sekular, tetapi bukan pula negara Islam (harap tak usah dikomparasikan seperti sejenis binatang hermaprodit yang dikenal dalam literatur biologi, di mana jenis kelaminnya tidak jelas, apakah “jantan” atau “betina” alias binatang ambivalen ataumunafiqun). Sebagai konsekuensinya, Pancasila dan UUD 1945 harus dijadikan rujukan dalam praktik bermasyarakat dan bernegara, terutama karena keduanya merupakan hasil komitmen seluruh rakyat Indonesia (common platform / kalimatin sawaa). Itu juga dapat dimaknai bahwa, bagi kalangan (mayoritas) Muslim, Pancasila sejalan dengan tujuan-tujuan utama syariat, yang dikenal dengan maqashid al-syariah.

Dengan pemahaman seperti ini tentu saja ajaran Islam senantiasa mampu memberikan kontribusi yang lentur terhadap pelestarian lingkungan hidup, penegakkan demokrasi, hak asasi manusia, pluralitas, dan seterusnya, bukan saja di tingkat nasional (inward looking), tapi juga dalam tataran global (outward looking).

Dalam hubungan itu memang Indonesia telah meratifikasi “MDGs Declaration” (MDGs / Millenium Development Goals = Sasaran Pembangunan Milenium), yang telah disepakati oleh 189 negara anggota PBB dalam Konferensi Tingkat Tinggi Milenium pada bulan September 2000. Dan kalau kita sepakat bahwa penegakkan demokrasi, pelestarian lingkungan hidup, penguatan pluralitas, peningkatan kesejahteraan perempuan, dan lain-lain, berbanding lurus dengan “Pemberdayaan Perempuan” (Gender Empowerment),bagaimana (menurut Ibu) strategi pelibatan agar kaum perempuan — apalagi yang berada pada level suprastruktur politik — dengan semangat tinggi bahu membahu mewujudkan pengimplementasian MDGs itu. Mengapa? Karena Pemberdayaan Jender merupakan salah satu butir dari delapan target MDGs, bahkan dianggap sebagai “titik berat” (center of gravity) penyelesaian persoalan-persoalan universal. Salah satu contoh, kita berani mengatakan bahwa keberhasilan pengimplementasian “butir pertama” MDGs (yakni “penanggulangan kemiskinan dan kelaparan”) sangat bergantung pada keberhasilan penerapan “butir ketiga” MDGs (yakni “mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan”), karena perempuanlah yang paling bertanggung jawab terhadap pengaturan ekonomi keluarga sebagai unit organisasi masyarakat yang terkecil.

Oleh karena itu, dengan perempuan yang berdaya, maka praktis akan terjadi pendekatan aksi yang sistematis terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang didasarkan atas pemenuhan hak-hak dasar (right based approach), yaitu hak atas: (1) pangan; (2) kesehatan; (3) pendidikan; (4) pekerjaan dan berusaha; (5) perumahan; (6) air bersih dan sanitasi; (7) tanah; (8) sumber daya alam dan lingkungan hidup; (9) rasa aman; dan (10) partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

Disadari, untuk memenuhi kesepuluh hak dasar tersebut, Indonesia tidak saja telah menetapkan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan / RAPK (untuk tahun 2005-2009), bahkan melengkapi pendasaran RAPK itu pada “Aksi Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Jender” (AMK2J), “Aksi Pengelolaan Ekonomi Makro” (APEM), dan “Aksi Pengembangan Kawasan Pendukung Pemenuhan Hak-hak Dasar” (APKP2HD).

Namun, jujur saja, pemenuhan kesepuluh hak dasar itu masih jauh dari harapan. Indikator paling sederhana adalah semakin besarnya informalisasi pasar kerja pada setahun terakhir (Kompas, 13 / 9 / 2008), padahal perlindungan terhadap pekerja sektor informal (yang sebagian besar adalah wirausaha dan buruh tani / nelayan) masih lemah; dan juga tidak maksimalnya manfaat yang didapat dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri Penguatan (sebagai pelengkap dari PNPM Mandiri Inti) akibat kekurangan dana Rp 7 triliun. Kekurangan ini terjadi karena 12 departemen dan 355 kabupaten / kota (dari 470 kabupaten / kota di seluruh Indonesia) belum memberikan dukungan berupa penyediaan dana partisipasi (Kompas, 4 / 11 / 2008). Menurut Ibu, apa kira-kira penyebab utama dari kurangnya dukungan tersebut, dan adakah faktor politis yang bermain di situ terutama terkait dengan Pemilu 2009? Kemudian, jika dari PNPM Mandiri didapatkan hasil yang tidak maksimal, apakah hal yang sama juga bisa akan dialami Program GPP (Gerakan Penanggulangan Pengangguran) — yang dicanangkan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) — mengingat program ini seperti dibiarkan berjalan sendiri tanpa sistem pengawasan yang terintegrasi, dan itu diakui oleh Direktur Pengembangan Kesempatan Kerja Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Bina Penta) Depnakertrans Muller Silalahi. Muller menyatakan,”Begitu dana GPP diserahkan ke Pemda, kami tak bisa lagi mengawasinya karena adanya otonomi daerah”. (Kompas, 13 / 9 / 2008). Bukankah “otonomi daerah” seharusnya menjadi salah satu instrumen pemberdayaan rakyat dan penguat pembangunan nasional?

Ditambah lagi dengan efek penjalaran (contingency effect) krisis ekonomi yang mengguncang Amerika Serikat, baru-baru ini, maka diprediksikan bahwa keberhasilan gender empowerment di Indonesia akan sulit terwujud. Apakah itu juga dapat dimaknai bahwa target pencapaian MDGs pada tahun 2015 akan semakin sulit?

Karenanya agar tidak terlalu muluk (over estimate), bisakah Ibu mengomentari implementasi satu atau beberapa butir saja dari hak-hak dasar di atas. Mungkin sebagai pembanding, kami berikan beberapa ilustrasi: Pertama, sebagian kalangan menilai bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), beberapa saat lalu, berarti telah terjadi marginalisasi UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena UU BHP itu mengandung asas lex specialisyang dapat menjadi acuan bagi semua aktifitas pendidikan. Bukankah ada kaidah hukum yang berlaku universal: “Ius postiriori derogat ius priori” [undang-undang (yang berlaku) belakangan menghapus undang-undang (yang berlaku) lebih dahulu]?

Selain itu, UU BHP dapat pula mengancam upaya pencerdasan kehidupan bangsa karena — bercermin pada perjalanan beberapa Perguruan Tinggi Negeri sebelumnya yang berubah status menjadi PT Badan Hukum Milik Negara / BHMN — substansi atau semangat sistem pendidikan kita seolah terjerumus ke dalam kubangan sistem neoliberalisme (liberalisasi kebijakan pendidikan), di mana “pendidikan” telah dijadikan sebagai komoditas dagang (ekonomi), yang antara lain dapat dilihat dari semakin dominannya bangku universitas diduduki oleh orang kaya dan terbukanya jalan bagi pihak asing untuk memegang saham hingga 49 persen untuk tiap satuan pendidikan tingkat menengah dan universitas (ini sebelumnya telah diperkuat melalui Peraturan Presiden No 76 dan 77 Tahun 2007 tentang kriteria usaha di bidang penanaman modal).

Pertanyaan kami kepada Ibu, bukankah masalah pendidikan merupakan syarat utama (conditio sinequanon) bagi “national survival”, dan kalaupun masih juga ada yang berapologi bahwa UU BHP tetap memerhatikan kepentingan rakyat banyak (yang berekonomi pas-pasan), tidakkah pantas jika dikatakan bahwa UU tersebut kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya (itsmuhuma akbaru min naf’ihima).

Terkait dengan uraian di atas, seandainya ada yang berpendapat bahwa sebelum disahkannya UU BHP, seharusnya Pemerintah digugat karena belum melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN dan APBD 2008, apa komentar Ibu? Dan, menghadapi kasus demikian, bagaimana seharusnya sikap atau kebijakan terbaik Parpol terhadap kadernya yang kebetulan adalah Menteri Pendidikan Nasional? Bukankah publik juga berhak mengetahui sikap Parpol tersebut sebagai salah satu wujud daripublic accountibility yang diembannnya?

Kedua, dengan adanya rencana pembangunan infrastruktur jalan tol trans-Jawa, praktis akan mengakibatkan terjadinya pengkonversian tanah atau lahan-lahan pertanian secara besar-besaran, yang semakin mengancam kelestarian lingkungan hidup (banjir besar) dan berpotensi mengakibatkan terjadinya “krisis pangan nasional” di masa datang.[**]

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: