Sorot Balik Isu Nuklir Iran: Aliansi Geostrategis Iran-Rusia-China dan Kerjasama Indonesia-Iran? (Q-1)

Q-1 (Wanancara / Tanya-Jawab)

http://www.jurnalparlemenonline.wordpress.com


Wawancara ini pernah dimuat dalam

www.diskusikliping-iran.blogspot.com pada Desember 2008

 

Sorot Balik Isu Nuklir Iran: Aliansi Geostrategis Iran-Rusia-China  dan Kerjasama Indonesia-Iran?

(Tinjauan Akhir Tahun / 2008)

 

Wawancara dengan Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano),pemateri kajian komparasi ideologi dan strategi politik pada pengkaderan dan pengajian-pengajian Himpunan Mahasiswa Islam / HMI (dan alumninya) di wilayah DKI Jakarta dan tingkat nasional (sejak tahun 1983)

 

Tanya (Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional / Forum SPTN): Meski ada klaim bahwa Amerika Serikat dan empat negara anggota tetap Dewan Kemanan PBB lainnya (Inggris, China, Perancis, dan Rusia), plus Jerman, mendesak DK PBB — yang beranggotakan 15 negara — agar menjatuhkan “sanksi” baru (sanksi keempat) kepada Iran karena tak memenuhi tenggat yang telah ditetapkan untuk menghentikan program pengayaan uraniumnya, namun diperkirakan hanya empat dari enam negara itu yang kembali mendesak Dewan Keamanan PBB (DK PBB) agar menjatuhkan sanksi baru kepada Iran. Dalam hal ini, Rusia dan China kemungkinan menolak desakan itu. Menurut Anda, selama ini apa yang melatari kedua negara tersebut seakan membela kepentingan Iran di fora internasional, meskipun keduanya turut menandatangani pengesahan resolusi-resolusi PBB (DK PBB) terkait dengan sanksi atas Iran (sebagaimana diketahui, meskipun menurut Indonesia, sanksi ketiga DK PBB — yang tertuang dalam Resolusi 1803 tertanggal 3 Maret 2008 — itu didominasi penggambaran sepihak oleh negara-negara yang memojokkan Iran, tetapi Rusia dan China juga mengesahkan resolusi tersebut). Atau, adakah motif kepentingan dan potensi ancaman bersama (Rusia-China di satu pihak, dan Iran di lain pihak) yang dijadikan pijakan kokoh bagi Rusia dan China dalam pengambilan kebijakan tersebut?

Kemudian, jika selama ini, Iran sudah berulang kali menyatakan bahwa pengembangan reaktor nuklirnya ditujukan untuk maksud-maksud damai (kepentingan sipil) — dan bahwa hasil investigasi Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) juga tidak menemukan bukti-bukti pengembangan senjata nuklir di istalasi-instalasi nuklir Iran — mengapa pemerintah Iran tidak langsung saja menjawab tudingan yang terus memojokkan itu melalui aksi konkret dengan melakukan sejumlah kerjasama untuk pengembangan non-militer yang menggunakan teknologi nuklir.

Dengan Indonesia — melalui Badan Tenaga Atom Nasional / BATAN — misalnya, Iran bisa melakukan kerjasama pengembangan tanaman pangan pokok, sumber air bersih, dan kesehatan (untuk mengatasi berbagai kasus penyakit, baik endemik maupun degeneratif) yang semuanya menggunakan ”Teknik Iradiasi Nuklir”. Dalam hubungan ini, sekadar informasi, BATAN telah melakukan sejumlah riset dan pengembangan teknik iradiasi pada tanaman padi, kedelai, dan gandum, sehingga menghasilkan varietas unggul. Dan itu merupakan bagian dari program jangka panjang BATAN selama 20 tahun ke depan sejak tahun 2005. Bukankah gandum juga banyak dibudidayakan para petani Iran?

Hingga tahun 2025, kegiatan penelitian dan pengembangan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) nuklir di Indonesia masih akan terfokus pada foodenergywaterand health (FEW + H). Terkait dengan itu, untuk menjawab tekanan-tekanan internasional dalam proyek nuklir yang dikembangkannya, bukankah sebaiknya Iran lebih memprioritaskan untuk membuktikan diri melalui kerjasama langsung riset dan pengembangan nuklir (yang difokuskan pada FEW + H) dengan Indonesia, misalnya. Dan bukankah keberhasilan kerjasama Iran-Indonesia dalam bidang nuklir itu akan menjadi argumen konkret bahwa pengembangan nuklir Iran lebih diarahkan untuk kepentingan sipil atau peningkatan kesejahteraan manusia.

Bila itu berhasil, apakah bisa otomatis menjadi modal dasar bagi Iran untuk melebarkan kerjasama serupa dengan negara-negara berkembang lainnya, sehingga semua alasan yang dicari-cari untuk memojokkannya — terkait dengan masalah nuklir — dengan sendirinya akan tertepis.

Dalam hubungan itu pula, kita salut terhadap protes tegas beberapa anggota DPR-RI — salah satunya adalah Bung Yuddy Chrisnandi — atas sikap pemerintah Indonesia yang menyetujui pengesahan Resolusi 1747 DK PBB (2007) mengenai sanksi atas Iran terkait dengan proyek pengembangan nuklirnya. Tetapi, ada kesan bahwa para anggota DPR itu lebih didorong oleh motif politik mengingat pengesahan resolusi tersebut juga banyak ditentang oleh masyarakat luas di dalam negeri. Jika para anggota DPR itu benar-benar tulus berpihak pada aspirasi rakyat, maka ketidaksetujuan mereka tidak sekadar dilontarkan melalui protes, tetapi juga menekan pemerintah RI untuk membantu Iran dengan jalan mengarahkan penguatan perealisasian program kegiatan penelitian dan pengembangan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) nuklir BATAN yang telah ditetapkan terfokus pada foodenergywaterand health (FEW + H). Maksud kami, jika pengimplementasian program yang telah dicanangkan itu kurang optimal, maka — bersamaan dengan protes keras mereka atas Resolusi 1747 DK PBB — mengapa para anggota DPR itu tidak menggunakan “Hak Pengawasan” yang dimilikinya untuk mengoptimalkan implementasi program riset dan pengembangan nuklir, khususnya yang dilakukan oleh BATAN. Bukankah mereka bisa mendorong BATAN untuk melakukan kerjasama pengembangan nuklir dengan Iran yang terfokus pada FEW + H, sehingga: (1) kesejahteraan rakyat di dua negara bisa meningkat; dan (2) sekaligus membantu pembuktian bahwa proyek nuklir Iran benar-benar diprogramkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut kami, bila beberapa anggota DPR tersebut mengambil langkah seperti yang kami maksudkan, berarti mereka menempuh langkah progresif dalam mengimplementasikan amanat Pembukaan UUD 1945, yang salah satunya adalah “ikut menjaga ketertiban dunia”. Sehingga anggapan bahwa langkah mereka lebih bersifat reaktif atas sangsi yang dikenakan kepada Iran akan bisa tertepis dengan sendirinya.

Kendati demikian, tindakan mereka patut diacungi jempol, setidaknya bila dibandingkan dengan para anggota DPR yang cuek terhadap masalah tersebut. [**]


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: