Pemerintah tak mau ambil resiko kesalahan Depdagri cari model otonomi (KLIPING-OTDAPEMDA 1)

KLIPING-OTDAPEMDA 1

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

 

Pemerintah tak mau ambil resiko kesalahan

Depdagri cari model otonomi

 

LAMPUNG, Harian Terbit, 31-12-1994

Depdagri terus melakukan observasi dan penelitian untuk mencari model terbaik pelaksanaan titik berat otonomi di Dati II melalui daerah percontohan di seluruh Indonesia, kata Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD), Drs Sumitro Maskun.

“Penyelenggaraan otonomi pemerintahan yang diarahkan ke Dati II sebenarnya sudah jalan, tinggal lagi memantapkannya berdasarkan model terbaik yang telah teruji itu,” kata Dirjen PUOD dalam pertemuan dengan jajaran Pemda TK II Lampung Tengah, di Metro, Kamis.

Pemerintah, kata dia, tak mau ambil risiko melakukan kesalahan dalam pelaksanaan otonomi Dati II yang dapat berakibat buruk bagi perkembangan daerah bersangkutan. Menurut dia, Kabupaten Lampung Tengah bersama 25 daerah lain di Indonesia yang jadi percontohan pelaksanaan otonomi Dati II itu, diberi keleluasaan dan wewenang lebih besar bagi mekanisme pelaksanaan pemerintahan dan pengambilan keputusannya.

“Dari 26 kabupaten di seluruh Indonesia, akan dicari model terbaik yang nantinya menjadi pegangan dalam pelaksanaan otonomi Dati II setidaknya untuk sepuluh hingga 20 tahun mendatang,” katanya. Dia mengakui, di beberapa daerah percontohan, termasuk di Lampung Tengah, masih ada kecenderungan besarnya ketergantungan pada Pemerintah Pusat atau Pemda Tk I.

Padahal daerah-daerah itu sudah diberi kepercayaan agar bisa mandiri untuk berkembang dan meningkatkan pertumbuhannya tanpa banyak tergantung pada keputusan Pusat, kata Sumitro.

Secara tegas, Dirjen PUOD menyatakan Kabupaten Lampung Tengah akan menjadi salah satu “pilot proyek” pelaksanaan Otonomi Dati II. “keberhasilan Lampung Tengah akan menentukan baik buruknya pelaksanaan otonomi Dati II yang lain,” katanya yang menambahkan pencanangan pemantapan otonomi Dati II secara serentak itu direncanakan Mei 1995.

Pemerintahan yang paling dekat dan bisa melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat adalah Dati II sehingga perlu memiliki kewenangan, kekuasaan, dan otorita lebih besar untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri, kata dia pula.

“Jadi, gagal tidaknya tugas pelayanan pemerintah banyak tergantung pada berhasil tidaknya pelaksanaan tugas di Dati II,” katanya yang mengakui dari seluruh percontohan otonomi baru Lampung Tengah yang dikunjungi.

 

Terlalu bergantung

 

Sumitro Maskun yang didampingi Wagub Lampung, Drs Man Hasan, Pelaksana tugas Bupati Lampung Tengah, Arni Thamrin, SH, dan Ketua DPRD setempat Syamsu marwan, juga mengungkapkan, sampai saat ini masih banyak daerah yang terlalu bergantung pada kebijakan dari Pusat.

Ia mencontohkan dalam pungutan pajak dan iuran daerah, daerah-daerah itu sering hanya menunggu kebijakan dari Pusat. Padahal setiap daerah bisa menetapkan pungutan pajak atau iuran daerah sendiri-sendiri dengan menetapkannya melalui Perda dan meminta izin ke Pusat, kata Sumitro.

Akibatnya, seringkali pemerintah pusat menerapkan kebijakan deregulasi berupa pencabutan atau pelarangan atas kewenangan daerah untuk memungut iuran itu, katanya pula.

“Masih banyak daerah yang seperti itu”, kata dia yang menyarankan semestinya setiap daerah merancang dan memutuskan sendiri bentuk maupun jumlah pungutan pajak atau iuran yang diperlukan. Ia juga mengakui masih ada daerah yang mengatur wewenang dan tugas pemerintahan masing-masing yang cenderung irasional, tergantung kemauan sendiri dari para pelaksananya.

“Bahkan masih ada wujud loyalitas yang dipaksakan agar bisa diatur dengan uang,” kata dia tanpa merinci lebih jauh lagi. Menurut Dirjen, kontrol dalam pemerintahan sangat perlu, tapi harus diterapkan secara fleksibel untuk menghindari keterpaksaan dan hasil yang justru tidak seperti diharapkan.

Pelaksana tugas Bupati Lampung Tengah yang juga Sekwilda setempat, Ami Thamrin, SH kepada Dirjen PUOD melaporkan kesiapan jajarannya melaksanakan otonomi Dati II dan telah mempersiapkan beberapa kantor departemen dan cabang dinas yang dijadikan dinas Tk. II.

Dalam kunjungan di Lampung, Dirjen PUOD Sumitro Maskun disertai Direktur Pemerintahan Daerah Drs Imam Syahroni, Direktur Keuangan Progo Nurjaman, Asisten Menpan Drs Gustav dan Tim observasi otonomi Dati II dari kantor Menpan, Depdagri, dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), Jakarta.

Dirjen selain bertatap muka dengan jajaran Pemda Lampung Tengah juga memberi pengarahan di jajaran Pemda Tk. I Lampung.(ant)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: