Produksi Undang-Undang (KLIPING-KONSTITUSI-UU 3)

KLIPING-KONSTITUSI-UU 3

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

 

Produksi Undang-Undang

 

Kompas, 12-5-2008

Sepuluh tahun reformasi memberikan dua hal kepada kita, yakni meningkatnya produksi undang-undang serta penciptaan lebih dari 30 komisi negara baru.

Perubahan UUD 1945 telah menggeser kekuasaan membuat undang-undang yang sebelumnya ada pada pemerintah kepada kekuasaan legislatif di DPR. Era Reformasi juga ditandai dengan meningkatnya produktivitas pembuatan undang-undang.

Jika pada empat tahun kekuasaan Soeharto (1994-1998) diproduksi 61 undang-undang, pada era BJ Habibie (1998-1999) dibuat 75 undang-undang, pada masa KH Abdurrahman Wahid (1999-2001) 51 undang-undang, era Megawati Soekarnoputri (2001-2004) meningkat menjadi 115 undang-undang, sedangkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004-Mei 2008) sudah dihasilkan 97 undang-undang.

Perubahan UUD 1945 juga menegaskan posisi Indonesia. Konstitusi menyebutkan, ”Negara Indonesia adalah negara hukum.” Teks perubahan UUD 1945 tidak memberikan penjelasan menganai makna Indonesia adalah negara hukum. Sementara dalam penjelasan UUD 1945 yang disusun Supomo disebutkan, negara Indonesia berdasar hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat).

Hukum dan kekuasaan memang mempunyai relasi yang kuat. Thomas Hobbes dalam Leviathan XVIII menulis,” Perjanjian tanpa pedang hanyalah kata-kata kosong.” Pandangan Hobbes yang mewakili pandangan positivisme hukum itu mau mengatakan bahwa hukum memang tidak berarti apa-apa tanpa ada kekuasaan yang menegakkannya.

Cara pandang ini, terlepas dari kritik terhadap aliran positivisme hukum, kita kemukakan untuk mengungkapkan kecenderungan bahwa era Reformasi sebagai pabrik undang-undang. Gandrung membuat hukum juga muncul di daerah, seperti Peraturan Daerah DKI Jakarta mengenai larangan merokok atau perda yang melarang memberikan sedekah kepada pengemis di jalan.

Kita menghargai substansi undang-undang yang memberdayakan masyarakat dan memperkuat demokrasi, dan sebaliknya bukan undang-undang yang memperketat ruang gerak masyarakat dan hanya menambah porsi kekuasaan negara.

Dari sisi praksis, kita mempertanyakan undang-undang atau konstitusi yang kemudian menjadi teks mati, yang tak bisa ditegakkan atau tak bisa dipenuhi. Sekadar menyebut contoh, kita mempertanyakan bagaimana implementasi Pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan, ”Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” di tengah tak terurusnya orang miskin.

Hukum yang tak mampu ditegakkan pada akhirnya hanyalah akan menggerogoti kewibawaan penguasa dan hukum itu sendiri. Hukum sejatinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Aturan hukum tidak akan pernah bisa melayani manusia apabila ia tidak juga bekerja dengan kepedulian dan perasaan terhadap manusia itu sendiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: