Prof Sri Soemantri: UUD 1945 Memang Belum Sempurna (KLIPING-KONSTITUSI-UU 2)

KLIPING-KONSTITUSI-UU 2

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

 

 

Prof Sri Soemantri:

UUD 1945 Memang Belum Sempurna

 

Jakarta, Kompas, 20-10-1998

Ahli hukum tata negara Prof Dr Sri Soemantri SH mengakui, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memang belum sempurna, sebab pada prinsipnya sebuah UUD harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pengakuan itu disampaikannya hari Senin (19/10) pada dialog mahasiswa bertema persatuan dan kesatuan bangsa di Cibubur, Jakarta Timur, saat menanggapi pernyataan mahasiswa bahwa UUD 1945 belum final dan masih harus dievaluasi lagi,

Mahasiswa dari Univerisitas Haluoleo, Kendari, sebelumnya mempertanyakan keadaan negara Indonesia di mana hukum yang diberlakukan sekarang justru menimbulkan ketidakadilan. ”masih adakah hukum yang bisa menjadi perekat kita?” tanyanya. Ia lantas menawarkan agar masyarakat melihat kembali UUD 1945 yang dinilainya belum final. A Roni dari Universitas Mataram, bahkan kalau perlu UUD 1945 ditinjau lagi.

Menurut Sri Soemantri, ada hal yang patut dipahami yakni proses pembuatan UUD 1945 itu sendiri. ”UUD itu dibuat hanya dalam tempo 45 hari, dan dalam bulan Puasa, sehingga bisa dipahami kalau belum sempurna,” katanya. Ia menambahkan, UUD itu dibuat pada suatu waktu tertentu. Walau untuk jangka panjang pun, tetap belum sempurna. Siapa yang bisa mengubah, jawabannya adalah MPR,” ujar Sri Soemantri.

 

Konfigurasi politik

 

Di bagian lain diskusi, mahasiswa banyak mempersoalkan pelaksanaan hukum di Indonesia yang jauh menunjukkan keadilan seperti yang dicita-citakan. Menanggapi pernyataan peserta dialog, Sri Soemantri mengakui, selama Orde Baru dan Orde Lama karakter produk hukum yang dihasilkan justru menindas. ”Itu akibat dari dianutnya sistem konfigurasi sistem otoriter dan totaliter,” tuturnya.

Jika keadaan ingin berubah, dalam arti produk hukum benar-benar bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, menurut mahaguru di Universitas Padjadjaran bandung itu, maka konfigurasi politik yang harus diubah dulu, yakni dari otoriter ke demokrasi. Dengan demikian akan dihasilkan produk hukum berkarakter responsif, (wis/tri)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: