Amien Rais, PAN, Bank Century, dan ASEAN-China FTA? (Artikel-33)

ARTIKEL-33

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com (Jurnal ParlemenO)

Amien Rais, PAN, Bank Century, dan

ASEAN-China FTA?

Oleh LA ODE ZULFIKAR TORESANO

Orang bijak tidak memberi jawaban yang tepat, melainkan mengajukan pertanyaan yang tepat.

(Claude Levi Strauss — ilmuwan, lahir tahun 1908).

Pada 23 Januari lalu, Kompas menulis, jika sebelumnya delapan fraksi parpol yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Hak Angket Bank Century — selain Fraksi Partai Demokrat (F-PD) — dengan kompak menolak langkah penggelontoran dana talangan (bail out) untuk menyelamatkan Bank Century, maka kini komposisinya berubah. Saat ini, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), dan F-PD bersama-sama mendukung bail out.

Jika benar hal tersebut tidak terkait dengan figur masing-masing partai itu yang saat ini menjadi pejabat pemerintahan, maka khusus untuk anggota Pansus dari PAN kita patut bertanya, apakah sikap mereka itu murni dari dorongan akal sehat dan hati nurani (bukan hati “dzulmani”, yang pekat alias “butek”)? Kalau benar dari dorongan akal sehat dan dari hati nurani mereka, lalu sirnakah peran F-PAN dalam menentukan arah penyikapan politik atas wakil-wakilnya dalam Pansus?

Bila fraksi sangat berperan dalam penentuan figur-figur yang mewakili partai untuk duduk dalam Pansus, bagaimana mungkin F-PAN tidak mewarnai sepak terjang wakil-wakilnya dalam Pansus yang tadi disebutkan mengarah kepada dukungan atas bail out? Bagaimana pula nalarnya sehingga terbangun semacam penyesatan logika (reduction ad absurdum) seakan-akan Dewan Pimpinan Pusat PAN (DPP PAN) kehilangan kontrol atas F-PAN, dan kemudian F-PAN atas wakil-wakilnya di Pansus. Bukankah fraksi adalah perpanjangan tangan dari parpol? Seandainya ada opini bahwa Hatta Rajasa — yang kini adalah Ketua Umum DPP PAN (dan juga sedang menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian ) — memberikan kebebasan penuh kepada para wakil F-PAN dalam Pansus untuk menyikapi kasus bail out, patutkah itu diterima akal sehat?

Tegasnya, pernyataan bahwa sikap para wakil PAN — yang duduk di Pansus — yang mendukung bail out tidak terkait dengan figur atau tokoh PAN yang saat ini menjadi pejabat pemerintah, patut dipertanyakan secara kritis.

Dalam konteks itu, bagaimana posisi dan pengaruh Dradjad H Wibowo — yang juga saat ini adalah Wakil Ketua DPP PAN — yang menolak bail out (sebagaimana tercermin dari argumentasinya sebagai saksi ahli di hadapan Pansus beberapa saat lalu)?

Lalu, bagaimana pula peran Amien Rais — sebagai Ketua Majelis Pertimbangan — di tengah kedua pimpinan PAN yang berpengaruh itu (Hatta dan Dradjad)? Apakah benar Amien bisa berlaku adil dan mengambil posisi di tengah dari dua tokoh tersebut? Atau, adakah basis validitas argumentasi bahwa sikap kritis yang dijajakan oleh Dradjad — di tataran menengah ke bawah (grass root level) — tidak terlepas dari strategi PAN untuk mengimbangi pencitraan berorientasi ke pusat kekuasaan (centripetal force) yang dipajang secara luxurious oleh Hatta Rajasa untuk konsumsi kalangan elite?

Sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP PAN yang kharismatik dan berpengaruh, pastilah Amien Rais berperan bak konduktor orkestra yang pemain-pemain utamanya adalah Hatta dan Dradjad. Paling tidak, masyarakat ingin tahu, bagaimana sikap konkret dan nasehat Amien terhadap para kader PAN, terutama yang ada dalam Pansus tentang Bank Century.

Ini penting karena jangan sampai timbul dugaan di kalangan masyarakat luas bahwa sikap para anggota Pansus dari PAN — yang kini dikesankan mendukung bail out — adalah juga merupakan refleksi dari sikap Amien Rais. Jika benar secara tersirat (tidak langsung) Amien Rais mendukung kebijakan bail out atas Bank Century, yang sangat menghebohkan dan membuat sebel rakyat Indonesia yang berpikiran waras, pastilah ia memiliki alasan kuat, terutama dari segi manfaat dan mudharatnya, baik yang bersifat jangka pendek (short term) maupun jangka panjang (long term); atau lebih keren-nya lagi: yang berdimensi ideologis, strategis (major and minor strategies), maupun taktis.

Tapi, numpang nanya, saat ini, masih adakah parpol yang layak mengklaim diri menganut dan memperjuangkan “ideologi” di tengah ketidakjelasan identitas (baca: “jenis kelamin”) mereka dan keterjebakan pada pragmatisme (untuk tidak menyebut “oportunisme”)? Atau, kalau juga masih ada yang nekat menepuk dada untuk tetap setia berideologi ria, cobalah jawab, bagaimana sih pemahaman sampean (Anda) tentang ideologi menurut Bung Karno, Tan Malaka, Ernesto (Che) Guevara, Antonio Gramsci, Hassan Al Bana, Ali Syariati, Imam Khomeini, dan bahkan juga Imam Ali karamallahu wajhah?

Peran Ideologi

Bagi yang menyangkali peran ideologi dalam tata kemasyarakatan dan kenegaraan (nir-ideologi), karena terkontaminasi (sadar atau tidak sadar) oleh gagasan profesionalisme semu seperti yang dijajakan oleh Hannah Arendt dan Daniel Bell, misalnya, kita bisa saling asah otak (ghazwul fiqri) dalam kesempatan khusus. Tapi, sekadar pemanasan (warming up), kita mau tanya: bukankah cara berpikir konsepsional (konstruktif), struktural (institusional atau organisasional), dan progresif merupakan ciri utama seorang ideolog atau tokoh yang dalam dirinya terpatri nilai-nilai ideologi tertentu yang membuatnya ia tidak hanya sekadar tokoh (pemimpin) yang vokal dan kritis karena tokoh yang hanya sekadar kritis atau “asal bunyi” — seperti yang acap dipertontonkan oleh sebagian kalangan “profesional semu” — sangat berpotensi besar menunggangi peluang-peluang yang tersedia [pasar politik dagang sapi (political black market)], namun tidak memiliki kapasitas mengarahkan dan mengendalikan situasi atau berbagai sumber daya (resources).

Bagaimana mungkin para profesional seperti itu mengingkari eksistensi dan peran “ideologi”, sementara mereka sendiri — sadar atau tidak sadar — hidup dalam sebuah sistem politik dan ekonomi tertentu, yakni “demokrasi dan neoliberalisme” atau “demokrasi dan sosialisme demokrat (atau sosialisme humanis)” yang mutlak berpijak pada filsafat tertentu. Bukankah kata Fichte, filsuf Jerman: “Was fur eine Philosophie man wahle hangt davon ab, was fur ein Mensch man ist “ [Jenis filsafat yang dipilih oleh seseorang akan menentukan jenis manusianya (ideologi yang dipilih)]? Dan tidakkah hampir semua orang terpelajar memahami betul bahwa politik dan ekonomi merupakan dua instrumen utama sebuah “ideologi”?

Artinya, bila partai-partai politik yang ada sekarang — termasuk PAN — tidak mampu menunjukkan secara jelas dan tegas tafsir atau konsepsi politik serta ekonomi berbasis konstitusi dengan mengemban amanat penderitaan rakyat, maka jangan salahkan bila kemudian rakyat akan menuding bahwa partai-partai politik berpotensi besar terjebak dalam “oportunisme” dan menjadi perpanjangan tangan ideologi-ideologi global, terutama “neoliberalisme”. Dalam konteks ini, kita yakin betul keabsahan pernyataan Terry Eagleton (The Ideology of the Aesthetic — 1990) bahwa strategi penyebaran ideologi — khususnya neoliberalisme — terdiri dari rasionalisasi, universalisasi, dan naturalisasi. Inilah yang membuat Dunia Ketiga tertipu dan terlilit dalam jaring-jaring ideologi global.

Oleh karena itu, tudingan bahwa kesalahan ideologi adalah karena menempatkan identitas sebagai sesuatu yang tetap (konstan) dapat dianggap keliru atas dasar argumen bahwa — dalam ukuran-ukuran tertentu — suatu ideologi [apalagi neoliberalisme yang didukung infrastruktur, modal, dan pemikir yang dibayar (thinker for rent)] pastilah akan menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman dan situasi di mana dia beroperasi (dimensi ruang). Virus dan bakteri saja bisa beradaptasi, koq!

Kalangan nir-ideologi juga menyatakan: tak ada identitas (termasuk identitas ideologi), yang ada hanya “interaksi”. Mereka lalu mengajukan pertanyaan provokatif: dalam interaksi, di manakah atom? Dalam interaksi, bagaimana kita bisa percaya kepada yang “asli”, mengingat ciri abadi hidup adalah berubah? Bukankah dalam interaksi atom-atom yang kemudian ada adalah “senyawa” atau “molekul”?

Terhadap beberapa pertanyaan seperti di atas kita perlu balik bertanya, mampukah kita menalari bahwa interaksi dapat diidentikkan dengan “aksi-reaksi”? Bukankah dalam perspektif ilmu kimia, aksi-reaksi bisa dipersamakan dengan aksi dapat balik (reversible), di mana — misalnya —unsur hidrogen (H2) dan khlor (Cl) bisa melakukan “aksi bersama” membentuk senyawa asam khlorida (HCl), namun kemudian berbalik atau mengurai kembali menjadi seperti semula dengan kecepatan yang sama dalam rangka membentuk “kesetimbangan”? Jika keaslian atau identitas unsur khlor dan unsur atau molekul hidrogen sirna (secara substansial) ketika menjadi senyawa HCl, bagaimana mungkin wujud atau identitas keduanya bisa kita saksikan lagi setelah terjadi “reaksi balik”? Bukankah aksi-reaksi yang berlangsung terus-menerus itu merupakan proses perubahan (relative change) yang berlangsung kontinyu?

Sampai di sini, sebutan apa lagi yang dapat kita sematkan kepada para penjaja gagasan nir-ideologi itu selain “keterbatasan cara pandang” (“kenaifan berpikir”). Tapi, bisa jadi, kampanye penanggalan jubah atau tameng ideologi (ideologi bangsa) merupakan salah satu strategi untuk memudahkan penetrasi peluru-peluru ideologi (neoliberalisme) yang ditembakkan menembus tubuh rakyat kita (termasuk rakyat di negara-negara Dunia Ketiga). Jadi, sesungguhnya, para neoliberalis — dan para pendukungnya — menginginkan agar kita tidak memiliki senjata apa pun untuk memudahkan mereka melumpuhkan kita dengan senjata yang mereka miliki.

Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA)

Bila Dradjad H Wibowo (Wakil Ketua DPP PAN) tulus menolak bail out atas Bank Century, mengapa tidak sekalian saja mengumumkan bahwa kebijakan tersebut merupakan salah satu akibat dari pilihan kebijakan Pemerintah Indonesia yang menatap rabun agenda globalisasi (suatu istilah yang dipopulerkan oleh Anthony Giddens, mantan mentor PM Inggris, Tony Blair) yang terkooptasi logika industri dan logika pasar bebas (harap dibedakan dari “pasar sosial”) atau totaliterisme pasar yang menjelma menjadi budaya massa dengan bekerja melalui penyeragaman selera dan pengikisan (pelenyapan) individualitas atau eksistensi (identitas) kelompok-kelompok masyarakat (terutama masyarakat lokal dan masyarakat adat) dan juga “ideologi nasional”.

Dalam alur berpikir serupa, sama halnya dengan kasus Bank Century, bukankah hadirnya monster ACFTA juga merupakan kooptasi dari ideologi pasar bebas neoliberalisme (ultra kapitalisme), sehingga — bersama-sama Amien Rais dan Hatta — Dradjad pun perlu terus mengecamnya, apalagi selama ini Amien sangat vokal menentang hegemoni investasi asing di Indonesia.

Bagaimanapun, rakyat Indonesia patut terus mewaspadai bahwa penetapan ACFTA bisa saja merupakan strategi China untuk membalans kepentingan Amerika Serikat (Panglima Neoliberalisme) di kawasan Asia Tenggara. Dan kalau asumsi kita sesuai dengan skenario demikian, betapa malangnya rakyat di kawasan ASEAN. Tidak sadarkah kita bahwa yang akan terparah menderita adalah rakyat Indonesia karena paling besar disedot potensi alamnya dan dijadikan sebagai pasar potensial bagi produk-produk China, di samping tidak adanya perencanaan ideologis (grand strategy) untuk membendung dampak buruk pasar bebas.

Kalau China berani menempatkan pengadopsian sistem ekonomi pasar bebas di bawah kontrol ideologi (sistem politik original) nasionalnya, mengapa pemerintah Indonesia harus merasa rendah diri (inferiority complex) untuk melakukan hal yang sama? Bukankah pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa “…tidak bisa secara sepihak memutuskan perjanjian kerjasama (ACFTA). Jika hal itu dilakukan, Indonesia akan berhadapan dengan sembilan negara anggota ASEAN lainnya dan China” (Kompas, 26 / 1 / 2010) dapat dibaca sebagai salah satu wujud dari inferiority complex itu? Apa rakyat sudi tertular virus inferiority complex?

Dari perspektif rasionalitas, memang Indonesia akan kewalahan bila mendapatkan balasan sangsi dari China dan negara-negara sesama ASEAN kalau memutuskan ACFTA yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 itu. Karenanya, siapa suruh terburu-buru menjalin kesepakatan perjanjian “kerja rodi” (bukan “kerjasama”, sebab posisi dan kapasitas Indonesia sangat jauh di bawah China, bahkan sesama negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia). Bukankah Amerika Serikat saja sangat kewalahan menghadapi serbuan produk-produk dari China? Dan, dalam konteks ini pula, bukankah ratifikasi Konstitusi ASEAN — yang sangat ngotot diperjuangkan oleh Singapura (yang sumber daya alamnya sangat miskin sehingga numpang hidup memanfaatkan kekayaan Indonesia) — beberapa saat lalu layak dibaca sebagai jalan rintisan bagi penguatan ACFTA itu, dan bahwa yang paling diuntungkan di situ adalah China dan Singapura karena memiliki sumber daya manusia dan teknologi lebih maju.

Khusus untuk Konstitusi ASEAN, silahkan dikaji bobot atau persentase kemanfaatannya dari sudut pandang obyektif masing-masing negara anggota ASEAN.

***

. Ichsanuudin Noorsy dan Hendri Saparini, dua saksi ahli yang dipanggil oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Hak Angket Bank Century, mengungkapkan bahwa penetapan kebijakan bail out atas Bank Century itu tidak bisa dilepaskan dari “nilai” yang dianut oleh Pengambil Kebijakan (Pemerintah). Dan dengan mengacu pada paparan di atas, “nilai” itu adalah “ideologi”.

Tentu, perjuangan Ichsanuddin dan Hendri tidak akan seefektif Dradjat karena saat ini ia — bersama-sama Hatta — mengendalikan tombol “On-Off” panel politik (parpol) yang kini merupakan salah satu elemen penting dari konstruksi mesin koalisi dalam pemerintahan Presiden SBY. Ditambah lagi adanya realitas bahwa Dradjad sangat dekat dengan Amien Rais, maka kalau Ichsanuddin dan Hendri baru berani menggugat tentang “nilai”, seharusnya Dradjat sudah lebih dulu melontarkan gugatan atas marginalisasi peran ideologi nasional dalam praktik berbangsa dan bernegara, termasuk dalam kebijakan bail out Bank Century; dan untuk itu, bersama-sama Hatta dan Amien, Dradjad harus memulainya dengan perjuangan menemukan kejelasan ideologi partai (PAN), sebab PAN bukanlah sejenis makhluk hermaphrodite (berjenis kelamin “misterius”: jantan tidak, betina pun tidak).

Kalau ketiganya (dan juga PAN) mengabaikan ini, maka akan terus terperangkap meresponi agenda-agenda neoliberalisme. Bukankah bangsa ini harus menghindari perilaku bak topeng monyet yang menari genit di bawah genderang yang ditabuh oleh para demagog neoliberalis berikut para komprador-nya?

PAN tidak perlu khawatir dengan tudingan kaum nir-ideologi bahwa berpikir atau bertindak secara ideologis adalah ketertenggelaman dalam idealisasi diri (nilai atau norma) yang menolak realitas baru (a-realistis). Sebab, sesungguhnya, dari segi genealogy pertarungan kepentingan, kaum nir-ideologilah yang a-realistis karena di balik pragmatisme atau “profesionalisme semu” yang mereka promosikan terkandung watak “keserakahan” dan “kolonialisme” (kini menjadi “neokolonialisme atau “neoliberalisme”), yang kerap berlindung di balik “jargon peningkatan kesejahteraan” dan “topeng humanisme” (pseudo-humanism). [**]

_____________________________________

LA ODE ZULFIKAR TORESANO

Pengelola www.jurnalparlemenonline.wordpress.com (Jurnal ParlemenO)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: