Arab Saudi dan Pemikiran Islam Moderat? (ISLAM-33)

ISLAM-33

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

(5 Desember 2009)

 Arab Saudi dan Pemikiran Islam Moderat?

Oleh LA  ODE ZULFIKAR TORESANO

 (Tulisan ini pernah dimuat dalam  http://forumsptn-politico-questionnaire.blogspot.com  dalam rangka menyongsong peresmian Forum SPTN  pada tanggal  17 Agustus 2007)

 

 

Jika dipetakan, perkembangan pemikiran Islam (Islamic mapping of  thought) yang kita saksikan hingga saat ini terbagi dalam tiga kategori besar: (1)  Skripturalis (tekstualis); (2) Liberalis; dan (3) Ahlul Bait.

     Kemudian dari perspektif teologis juga dikenal tiga kelompok besar: (a) Jabariah (determinisme total dan determinisme moderat); (b) Qadaraih [Mu’tazilah radikal dan Mu’tazilah moderat  (Neo-Mu’tazilah)]; dan (c) Mazhab Ahlul Bait (QS 33 : 33).

     Kelompok skripturalis atau konservatif cenderung melakukan pembacaan agama hanya berdasarkan teks, literalisme atau skripturalisme (yang menutup kreativitas tafsir), sehingga seringkali menghasilkan pertentangan  ayat-ayat  Al-Qur’an,  padahal  seluruh  ayat  di dalam Al- Qur’an itu merupakan satu kesatuan utuh. Kelompok ini sangat mengekang diri dengan cara berfikir yang yuridis formal (fiqh  oriented);  dan ada kecenderungan kuat pada mereka untuk selalu menganggap diri paling benar, sementara orang-orang yang berada di luar kelompok mereka selalu saja salah.  Bahkan yang ultra skripturalis berani menyesatkan orang yang berada di luar kelompok mereka. Imam Ali karamallahu  wajhah — yang sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammad saw — pernah dikafirkan oleh kelompok ini (Khawarij) hanya karena beliau menerima arbitrasi (tahkim) dari Muawiyah.

     Tentu saja, dalam rentang sejarah perkembangannya (seperti yang  kita  saksikan  kini),  doktrin  kelompok  tersebut sudah mengalami sejumlah modifikasi, meski dari substansi ajarannya tetap saja sama (sami  mawon).

     Pada sisi lain, kelompok liberalis (neo-mu’tazilah atau tafwidh) sangat mengagungkan penggunaan akal secara eksesif tanpa memberlakukan persyaratan yang ketat.  Terdapat kesan kuat kelompok ini terperangkap dalam jeruji pemikiran reaktif, dan itu juga yang bisa diungkap melalui sejarah (tidak akan diuraikan pada kesempatan ini).

     Aliran tafwidh  berpendapat bahwa manusia memperoleh limpahan kekuasaan dari Allah SWT. Dengan kata lain, Allah tidak berurusan dengan hamba-Nya dan tidak ikut campur dalam perbuatan yang dilakukannya. Menurut mereka, teori kausal (sistem sebab-akibat) harus diingkari, dan bahwa hukum kausal hanya berlaku di dunia materi yang terbentuk dari atom-atom atau sub-atomic (atau juga sel-sel), bukannya di dunia spiritual atau dunia internal atom-atom itu sendiri.

     Secara tersirat, klaim humanistik kalangan tafwidh (neo-mu’tazilah atau liberalis atau rasionalis) bahwa tindakan mereka didasarkan pada rasionalitas, tanggung jawab, dan kesadaran diri masih bisa diperdebatkan. Jika yang dimaksud rasional adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan, bukankah topeng monyet (maaf) juga rasional? Dengan profesional ia (topeng monyet) mendemonstrasikan aneka keterampilan yang belum tentu bisa dilakukan oleh seorang manusia. Atau juga, bukankah di Amerika Serikat (1998) ada gorila — bernama Koko — yang bisa mengobrol dan menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia lewat internet?  Pada saat yang sama, bagaimana kita bisa menjelaskan perilaku “tidak rasional” sekelompok orang (yang disebut sebagai kalangan profesional) yang menciptakan kredit macet (non performing loan) atau warga yang memilih lurah karena ikatan emosional, bukan karena visi dan programnya?

     Kemudian, bila argumen “tanggung jawab” yang mereka banggakan, bagaimana dengan anjing pelacak yang dengan disiplin tinggi mencari barang-barang terlarang  di suatu bandara, kemudian melapor kepada tuannya?  Bandingkan dengan tidak adanya tanggung jawab penegakkan hukum atas berbagai pelanggaran dalam masyarakat atau dalam praktik berbangsa dan bernegara?

     Argumen “kesadaran” pun patut dipertanyakan.  Bila kesadaran diri adalah kemampuan untuk mempersepsi eksistensi dirinya, lalu bagaimana kita menjelaskan lengan-lengan (binatang) gurita yang masing-masing mampu bergerak dengan inisiatif sendiri, karena dikontrol oleh sebuah elaborasi dari sistem saraf yang berisi sekitar 50 juta neuron dengan diorganisir oleh simpul saraf?  Bandingkan dengan kesadaran semu (pseudo  consciousness) masyarakat dunia saat ini yang terbius oleh aneka propaganda dan tebar pesona (image building  atau  impression  management) kapitalisme mutakhir atau neoliberalisme (totaliterisme pasar)?

 

***

     SEMENTARA itu, mazhab Ahlul Bait, kendati sangat memuliakan peran akal, namun secara disiplin menaati syarat-syarat  penggunaannya (akal)  dalam melihat atau menyelesaikan suatu persoalan.

     Terhadap kelompok rasionalis atau liberalis (neo-mu’tazilah), mazhab Ahlul Bait antara lain melontarkan kritik bahwa kebimbangan kalangan tersebut dalam hal berlakunya hukum kausal secara umum adalah disebabkan dugaan bahwa hukum tersebut bersifat eksperimental. Sehingga, ketika eksperimen-eksperimen ilmiah yang dilakukan oleh seseorang (atau institusi apa pun) mengalami kegagalan dalam menyingkap relasi antara hukum sebab-akibat dan terwujudnya akibat tertentu setelah adanya sebab tertentu, mereka lantas menyimpulkan hal tersebut berada di luar sistem sebab-akibat.  Maka, jangan heran bila kemudian muncul ijtihad-ijtihad (lontaran-lontaran pemikiran) aneh, liar, dan serampangan dalam menyoroti suatu masalah. Ini terutama dapat dilihat pada isu-isu seperti  pluralisme (harap dibedakan dengan “pluralitas” yang justru kita harus perjuangkan bersama), kebebasan individualitas perempuan, dan seterusnya. (Ini kelak bisa kita bahas dalam kesempatan lain).

 

***

     MOGA-moga saja pengklasifikasian tersebut tidak terjebak pada kerancuan kategoris.

 

***

     PADA tanggal 7 Maret 2007 lalu, Kompas  memberitakan bahwa Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi berkomitmen menggalang kerjasama pengembangan dan penyebaran pendidikan serta pemikiran Islam yang moderat. Demikian disampaikan Menteri Urusan Islam, Wakaf, Dakwah, dan Penyuluhan Kerajaan Arab Saudi Sheikh Saleh bin Abdul Azis Al-Sheikh.

     Kita jadi bingung, Pemerintah Saudi yang menganut mazhab Wahabi itu dulu kan getol  sekali menyalahkan pihak lain yang tidak sepaham dengan mereka. Misalnya, mereka menganggap bid’ah  orang-orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW atau — hingga kini — selalu menghardik jamaah haji yang berziarah di makam Rasulullah SAW (dengan tradisi tertentu yang sering dilakukan mazhab Ahlu Sunnah wah Jamaah) atas dasar alasan untuk menjaga kemurnian  tawhid  para jamaah haji itu.

     Lalu, pendidikan atau pemikiran Islam moderat seperti apa yang mereka akan kerjasamakan dengan kita?  Bukankah sikap yang merasa benar sendiri itu memiliki implikasi terhadap berbagai aspek kehidupan lainnya, dan juga berpotensi menjadi benih subur bagi eksklusifitas dan radikalisme?

          Maka, adalah berita  surprise  bila Saudi Arabia berinisiatif menyatakan diri ingin menyebarkan pemikiran Islam yang moderat.  Namun, apakah pemikiran seperti itu merupakan  hasil dari pembudidayaan pemikiran yang tidak memarjinalkan tradisi filsafat (Islam)?  Jika tradisi filsafat diberi ruang artikulatif, kita ingin tahu, kira-kira filsuf-filsuf Muslim siapa saja yang mereka akan perkenalkan dan kemudian bisa dijadikan sebagai pemerkaya olah pikir yang berorientasi kemoderatan itu?  Dengan kemoderatan yang akan dikembangkan  itu, apakah Saudi berani memulai dari dirinya sendiri, misalkan membiarkan mazhab-mazhab  Islam lain untuk mengekspresikan praktik peribadatan mereka — misalnya  dalam  hal berziarah — tatkala menunaikan ibadah haji?  Sehingga, dengan demikian, tanpa melalui penandatanganan  memorandum  of  understanding (MOU) atau  letter  of  commitment (MOC) pun, Saudi dapat kita nilai  sudah memulai membangun kerjasama pengembangan Islam yang moderat.   

      Kita yang tradisional ini masih banyak yang belum memahami cara-cara kerjasama modern seperti itu.  Bahkan, kita masih lebih suka mengandalkan  “cap  jempol” ketimbang menggunakan  “tanda tangan” tatkala mengesahkan kesepakatan, seperti MOU atau MOC itu.  Maklumlah di atas jidat kita yang bermazhab  Ahlu Sunnah wal Jamaah ini sering ditempeli dengan  stiker Islam kampungan atau sarungan oleh kelompok yang mengklaim diri sebagai Islam modernis. Tak ayal lagi, stigmatisasi itulah yang selama ini telah menciptakan ketegangan fundamental di antara ummat Islam di Tanah Air terutama yang berada di tataran akar rumput (grass  root  level). Kita lalu teringat pada satu diktum: “Munculnya ketegangan fundamental pasti dipicu oleh radikalitas sekecil apa pun dan dalam sosok apa pun”.

      Kemudian, bagaimana argumentasi religio-psiko-sosialnya bahwa pendidikan dan pemikiran Islam moderat yang akan dikerjasamakan kelak bisa mulus menghasilkan relasi sosial konstruktif dalam tatanan ummat Islam Indonesia yang memiliki struktur mikro yang khas?  Selain itu, apakah relasi sosial tersebut  pasti terhindar dari penataan yang mengacu pada kinerja sistem pasar yang didukung antropologi  homooeconominus? Dan, apakah betul — melalui kekhasan  “relasi pemikiran dengan obyek pemikiran“ kemoderatan dalam proses hermeneutika ilmu-ilmu sosial — pengandaian keterwujudan kemoderatan itu akhirnya tercipta menjadi kenyataan?  Bukankah  dunia  pemikiran saat ini menderita sempoyongan akibat dilanda krisis multidimensi, apalagi ketiadaan basis tradisi filsafat dalam masyarakat kita? Bukankahkah masih segar dalam ingatan kolektif kita — yang menganut mazhab Ahlu Sunnah Waljamaah ini — bahwa dulu, di bumi Nusantara ini, Wahabisme (yang justru memusuhi tradisi filsafat)  pernah menabur benih-benih ketegangan yang tidak bersahabat dengan tradisi Islam lokal? Maka, jadilah ziarah kubur dipersoalkan, tahlil-an dianggap  bid’ah, beduk masjid dituding sesat, qunut di-cibir-in, dan seterusnya.

 

***

     SUNGGUH, kita bukanlah sekumpulan orang yang gemar memendam dendam. Namun, kita tidak pula sedang mengidap “amnesia sejarah” atau mengkultuskan pendapat Mircea Eliade: “Sejarah sejati mencapai puncak dalam penghapusannya.” Sebaliknya, kita juga menolak pemberhalaan sejarah atau membiarkan diri kita untuk diteror oleh sejarah, karena kita juga adalah bagian dari sumber sekaligus pelaku sejarah. Kita juga tak sedang terperangkap dalam jeruji nihilisme sehingga memampukan kita untuk menjelaskan beragam ketimpangan sejarah, meski untuk sekadar menjadi referensi.

    Bagaimanapun, ketimpangan-ketimpangan itu tidak menyergap kita dari dunia gaib dan ia tidaklah bermain dalam ruang vakum.  Dan kita tidak mau mengalami kegagalan untuk terus bercumbu dengan keserampangan  dalam memahami detail-detail sejarah yang otentik  karena dari pemahaman otentik itulah — antara lain — kita akan menemukan esensi kedirian kita.

     Oleh karena itu, bukankah peristiwa-peristiwa yang pernah ditebarkan oleh Wahabisme di bumi Nusantara ini dapat saja dipandang sebagai fantasi kesalehan yang keterlaluan dan lancang, karena — sesungguhnya — ia  tidak lebih dari pelarian khayali dari kemalasan atau resesi berfikir?

     Kita memang tidak sudi membiarkan agama kita  diperkenalkan  sekadar kumpulan ajaran halal dan haram, surga dan neraka, atau liberal dan non-liberal,  apalagi kemudian dimanipulir dengan aneka lebel: “kemoderatan”, “keliberalan”, atau  “kesyariatan”.  Jangan-jangan pemerkenalan agama seperti itulah yang telah membuat sebagian orang beranggapan bahwa untuk menjadi manusia bermoral tidak perlu dengan beragama, seperti yang diyakini oleh Ludwig Feurbach (Eropa).

     Bukankah urgensi pemberlakuan nilai-nilai moral (akhlak)  seharusnya menjadi  “panggilan halus” dan tidak sebagai tuntutan menakutkan atau teror pemikiran yang berlindung di balik propaganda kebebasan berpikir atau puritanisme beragama?

 

***

     GUGATAN seperti di atas bisa saja dipandang sebagai refleksi dari kegelisahan kita; dan itu tetap saja penting karena bisa dijadikan sebagai secercah medium untuk memahami persoalan masyarakat modern dan pascamodern (postmodern). Kita memang harus tetap mempertahankan kesetiaan nalar terhadap pengalaman sejarah yang memeluk mesra beban-beban masyarakat, terutama kaum tertindas (mustadh’afin — lihat Al Qur’an 28 : 5) di negeri tercinta ini. Dan kita bukan sekadar berpikir, tapi juga berkontemplasi dalam dunia kontemporer, historis, dan meta-historis  karena — bagi kita — perjalanan paling jauh (meski tidak harus selalu  terikat oleh dimensi ruang dan waktu) adalah perjalanan bersama rukh atau dalam rukh kita dengan ditemani oleh logika, imajinasi, dan praktik-praktik ritual kita. 

     Dalam kondisi seperti itu memori kestagnasian atau ke-jumud-an terus meronta untuk melancarkan aksi-aksi dialog dengan zaman guna membangun peradaban.

 

***

 

     TERKAIT dengan topik pembicaraan kita, patut diajukan pertanyaan: Apakah moderatisme yang ditawarkan adalah sekadar pinjaman dari  modernitas Barat?  Kalau betul, bukankah modernitas Barat (rasionalitas pasca Pencerahan) telah terbukti mengalami alienasi, dan oleh Max Weber disebut telah kehilangan daya tariknya (the  course  of  Occidental  disenchantment)?  Dan jika moderatisme yang dimaksud mengandung  hidden  agenda  untuk memuluskan sepak terjang ideologi pasar bebas (neoliberalisme atau totaliterisme pasar) atau memuaskan libido ultra konservatisme yang disponsori oleh Amerika Serikat (di mana — pasca perang dingin — mengusung isu pembasmian terorisme yang dituduhkan kepada kelompok-kelompok Muslim), seharusnya kita disadarkan oleh kritik  Justus Moser dan M de Bonald bahwa keresahan sipil telah menyertai proses-proses modern seperti industrialisasi, komersialisasi, dan spesialisasi.  Dan bahkan Gothe (sastrawan Jerman) — penyokong utama individualisme borjuis — juga telah merasakan betapa proses-proses modern berbahaya bagi perkembangan manusia.

     Dalam konteks kekinian, sungguh modernitas itu telah melahirkan sejumlah problematika — antara lain yang bersifat lintas budaya — yang tidak hanya berasal dari pertanyaan-pertanyaan perenial yang diturunkan dari kebutuhan dan dilema yang bersifat ahistoris dan transenden, melainkan juga muncul dari proses neokolonialisme (termasuk neokolonialisme dalam sosok institusi atau pemikiran / doktrin mazhab agama) dan imperatif-imperatif yang diakibatkan oleh tekanan globalisasi bahwa paradigma-paradigma Barat (yang begitu rajin dipasarkan oleh para makelar atau calo mereka di Timur dan Dunia Islam) akan terus membentuk sensibilitas kritis masyarakat atau komunitas asli (lokal) dan non-Barat.

     Semoga saja moderatisme yang ditawarkan itu tidak identik dengan (atau bukan perpanjangan tangan) rasionalitas modern seperti yang digambarkan di atas  karena rasionalitas demikian harus dipahami sebagai kondisi skizofrenia — yakni suatu penyakit jiwa di mana kemanusiaan dihempaskan — akibat pudarnya otoritas transenden yang hakiki (fundamental non-fundamentalis) bersamaan dengan bangkitnya rasionalitas modern.

     Sorotan atas topik ini kita akhiri dengan mengajukan pertanyaan: Sebenarnya yang modern itu siapa  sih, ente (you) atau ane (I)?  Jangan-jangan, dari perspektif pemikiran strategis, justru ente (Barat)  yang kolot alias bolot!!! [**]

_________________

La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul) adalah Koordinator Umum  “Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional”  (Forum SPTN).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: