Islam dan Bung Karno (Bagian Pertama) (ISLAM-7)

ISLAM-7

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Islam dan Bung Karno

(Bagian Pertama)

Wawancara dengan Aba Zul

(La Ode Zulfikar Toresano),

pemateri kajian komparasi ideologi dan

strategi politik pada pengkaderan dan

pengajian-pengajian

Himpunan Mahasiswa Islam / HMI

(dan alumninya) di wilayah DKI

Jakarta dan tingkat Nasional

(sejak tahun 1983)

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

(Jurnal ParlemenO)

Jakarta, 9-11-2009

Pengantar Redaksi

Bung Karno pernah mengutip pernyataan Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln: “One cannot escape history” (orang tidak dapat menghindari sejarah). Oleh beliau, pernyataan ini dipertegas lebih dinamis, bahwa “bukan saja tidak mungkin orang menghindari sejarah, tetapi bahkan jangan sekali-kali meninggalkannya.” Tanpa harus mengusung formalisme agama, Bung Karno dengan sendirinya menyetujui anjuran Allah SWT: “Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu ….(QS 24 : 34). “L’histoire se repete” (sejarah berulang),” begitu kata orang Perancis.

Bila kita tengok kembali sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, terdapat dua generasi nasionalis. Generasi pertama (pada seperempat pertama abad ke-20) diwakili tokoh-tokoh seperti Tjokroaminoto, Douwes Dekker, Ki Hadjar Dewantara, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan sebagainya. Sedangkan generasi kedua, kita temui para pejuang seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, Mr Mohammad Natsir, KH Wahid Hasjim, Tan Malaka, Haji Agus Salim, dan sebagainya.

Dari sederetan nama-nama tersebut, Bung Karno menempati posisi khas. Kiprahnya bukan saja membangkitkan semangat untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi juga memberi inspirasi bagi pergerakan anti kolonialisme di berbagai belahan dunia. Pidatonya, yang disampaikan di PBB, “To Build the World Anew” (“Membangun Dunia yang Baru”) bergaung di seantero dunia.

Oleh karenanya, Forum SPTN merasa perlu mewacanakan sosok dan kiprah tokoh kharismatik ini. Tentu saja, Forum SPTN tidak bermaksud menempatkan Bung Karno sebagai manusia suci (akhlak), karena kesucian sudah merupakan hak prerogatif pribadi-pribadi tertentu yang dianugrahkan oleh Allah SWT (lihat Al-Qur’an 33 : 33).

Tanya-Jawab

Tanya: Menurut Aba Zul, apa yang dimaksud dengan “soekarnoisme” atau lebih tepatnya “marhaenisme”?


Jawab:
Secara sederhana, “soekarnoisme” terangkum dalam Panca Azimat Revolusi (PAR), yang diambil dari pidato Bung Karno tanggal 17 Agustus 1965. Kelima azimat tersebut terdiri dari: (1) Nasionalisme, Islamisme dan marxisme, yang dituangkan dalam tulisan pada tahun 1926; (2) Pancasila, yang lahir tahun 1945; (3) Manipol / USDEK, yang dicetuskan pada tahun 1959; (4) Trisakti (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan), yang digagas pada tahun 1964; dan (5) Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri), yang dicetuskan tahun 1965.

Bila didalami, PAR berisikan semangat membangun kemerdekaan bangsa, sosialisme, dan perdamaian dunia yang adil dan beradab. Singkatnya, ia mengandung amanat penderitaan rakyat di seluruh dunia. Jadi, sah-sah saja bila ada pendapat bahwa “soekarnoisme” berdimensi dunia. Apalagi bila pendapat ini ditopang pula dengan pidato Bung Karno di PBB: “To Build the World Anew” (“Membangun Dunia yang Baru”).

***

MENURUT Terry Eagleton (The Ideology of the Aesthetic — 1990), strategi penyebaran ideologi terdiri dari rasionalisasi, universalisasi, dan naturalisasi. Dengan universalisasi, nasionalisme Bung Karno memekar menjadi internasionalisme atau perikemanusiaan. Dalam kaitan ini, ia pernah mengutip perkataan Mahatma Gandhi (1869 – 1948): “Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan.

Kiranya akan lebih lengkap seandainya Bung Karno juga menyitir pandangan-pandangan Leo Nikolavitch Tolstoy (1828 – 1910) — seorang filsuf dan sastrawan religius Rusia — karena Gandhi pun sangat terinspirasi oleh pribadi besar itu, terutama lewat tulisan Tolstoy: “The Kingdom of God is Within You” dan “Calender”.

Di antara perkataan Tolstoy adalah: ”Jangan terlibat dalam kekerasan!”; “Kita diciptakan bukan untuk mengalahkan orang lain atau untuk tunduk kepada mereka …… dalam dua keadaan itu, martabat sangat tidak dihargai”; “Tujuan dan hakikat seni adalah sebagai penggerak kebenaran dari ranah akal sehat ke ranah perasaan, dan untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa kebaikan mereka terwujud apabila mereka bersatu, dan membangun kerajaan Tuhan serta kerajaan kasih di mana saja …… hakikat seni adalah untuk menciptakan rasa kesatuan persaudaraan dalam diri kita semua”; atau juga “yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah hal-hal yang umum tentang semua agama — Budha, Islam, Kristen, Yahudi, dan sebagainya”.

Tanya: Apakah dengan universalitas “soekarnoisme” itu lalu ia bisa dipersamakan dengan “leninisme”?

Jawab: Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya terlebih dahulu kami ulas sekilas tentang ideologi “marxisme-leninisme”. Ideologi “marxisme-leninisme” atau lebih dikenal sebagai “komunisme” bertujuan merebut kekuasaan dunia dari tangan kapitalisme (imperialisme) lewat perjuangan “progresif revolusioner”. Dengan revolusi, Lenin menginginkan penghancuran total struktur kepemilikan dalam masyarakat (kapitalis) untuk kemudian dikontrol oleh partai proletariat. Menurut Lenin (1870-1924), revolusi hanya bisa dibangun lewat kesadaran sosialis-revolusioner; dan ini tidak mungkin timbul dengan serta-merta. Kesadaran revolusioner tersebut harus didasarkan pada kesadaran “serikat buruh” (trade unionalist). Dengan kata lain, ia harus merujuk pada pengalaman langsung di lingkungan kerja mereka; dan mereka itu selalu akan menuntut upah lebih tinggi serta perbaikan kondisi-kondisi kerja. Tetapi, bagaimana jika para pemilik modal (kapitalis) mampu memenuhi tuntutan mereka?

Dari sini terlihat bahwa Lenin mengembangkan lebih lanjut doktrin marxisme. Seperti diketahui, Karl Marx (1818-1883) — sebagai pencetus marxisme — berpandangan bahwa kapitalisme, karena dinamikanya sendiri, semakin keropos sehingga akan menciptakan situasi matang bagi terwujudnya revolusi. Lenin kurang sependapat dengan pandangan ini. Menurutnya, revolusi sosialis hanya bisa terwujud bila ada tindakan-tindakan konkret dari kaum proletar. Dus, harus ada kesadaran kaum proletar itu yang dirangsang dari luar, bukan dari dinamikanya sendiri. Maka, di sinilah perlunya partai. Partai harus mengorganisasikan serta memimpin proletariat. Partai harus dimotori oleh sekelompok intelektual revolusioner yang pro “pembebasan” buruh. Para intelektual ini tidak hanya menyadarkan kaum buruh, tapi juga bersama mereka memobilisasi revolusi.

Pada tahun 1894, Lenin meluncurkan buku “What the friend the People are and How They Fight the Social Democrat”. Dalam buku ini ia mengajukan gagasan bahwa kelas buruh dan kaum tani merupakan dua kekuatan besar yang bisa menggulingkan Tsar. Gagasan ini ditindaklanjuti dengan dibentuknya Partai Marxis Rusia, yang programnya adalah “nasionalisasi tanah” (landreform) dan membentuk “diktator proletariat”.

Pada kongres kedua partai (17 Juli 1903), mayoritas peserta menyetujui proposal Lenin. Sejak saat itulah Lenin dan pengikutnya disebut sebagai kaum Bolshevik (kaum Mayoritas). Dan pada Oktober 1917 mereka berhasil melakukan Revolusi Bolshevik.

Lenin berpendapat, politik tangan besi Partai Bolshevik merupakan suatu hal yang lumrah. Semua organisasi harus dikuasai dan dikendalikan oleh partai. Partai harus dipertahankan meski revolusi telah usai; dan struktur kekuasaan tidak boleh beralih ke tangan kaum borjuis. Sehingga, untuk mewujudkan sosialisme sebagai tujuan, partai harus terlebih dahulu memantapkan monopoli kekuasaan atau akumulasi sentral sebagai landasan pertumbuhan.

Ketimpangan ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa partai dikendalikan oleh segelintir elite politik, dan bukan kaum proletar (seperti yang dicita-citakan semula); sehingga yang terjadi bukan lagi “diktator proletariat”, tapi justru “diktator birokrasi oligarkis” yang menindas rakyat pekerja. Rekayasa ideologis model Lenin itu bisa dikatakan agak menyimpang dari marxisme karena Marx lebih menghendaki sasaran sebagai berikut: Tahap pertama, terbentuknya masyarakat sosialis, di mana setiap orang memiliki hak yang sama atas hasil kerja yang sama.

Tahap Kedua, terbentuknya masyarakat komunitas, yakni tatkala perlawanan kaum borjuis (kapitalis) sudah dipadamkan; dan pada kondisi itu tidak ada lagi kelas-kelas sosial.

Memang, Lenin cukup berjasa dalam menggarap lebih lanjut “teori hubungan dialektis” yang pertama dikembangkan oleh Marx. Bila Marx merumuskan konsep perjuangan proletariat yang bersifat umum, maka Lenin sudah berbicara pada tataran strategi dan taktik. Namun, untuk melengkapi tafsir marxisme ada baiknya juga dipelajari pemikiran-pemikiran Andre Gunder Frank, Paul Baran, Rosa Luxemburg, dan Antonio Gramsci (disamping para pengkritiknya dari kalangan intelektual muslim, semisal Dr Ali Syaria’ti dan Ayatullah Mutahhari; juga dari kalangan ekonom dan sosiolog borjuis-neoliberal).

Dua yang disebutkan terakhir, yakni Luxemburg dan Gramsci, justru mentorpedo pemikiran-pemikiran Lenin. Gramsci menentang kekerasan sebagai pembentuk hubungan sosialis baru. Menurutnya, rakyat pekerja harus secara politis dan sosial berkekuasaan besar sebelum mengambil alih kekuasaan. Menurut Gramsci, dalam partai harus dikembangkan praktik-praktik demokratis karena ia (partai) merupakan gambaran masyarakat baru.

Sementara itu, Luxemburg tidak menginginkan intervensi elite politik (kaum intelektual) dalam gerakan buruh. Revolusi harus lahir dari spontanitas kaum buruh. Mereka cukup diberi tahu bagaimana mematangkan kondisi obyektif.

Filsafat pembangunan (ekonomi) Partai Bolshevik tercermin dari upaya Lenin — dan juga Stalin — yang terus menerus mengejar pertumbuhan. Atas dasar itu, upaya penegakan pemerataan dianggap merupakan langkah kaum borjuis.

Model perjuangan Lenin seperti dikemukakan di atas berbeda dengan tujuan perjuangan “soekarnoisme” atau “marhaenisme”, yakni mencapai “suatu masyarakat adil, di mana tidak ada penindasan dan hisapan”. (Brosur yang ditulis oleh Bung Karno: “Mencapai Indonesia Merdeka” / MIM).

Bila Lenin mensyaratkan revolusi proletar sebagai titik awal perjuangannya — yang kemudian dilanjutkan dengan pelestarian kekuasaan partai proletariat yang dikendalikan dengan politik tangan besi segelintir elite partai — maka Bung Karno lebih memfokuskan pada upaya meraih kemerdekaan. Dalam brosur MIM, ia menulis: “Syarat yang pertama ialah, kita harus merdeka”. Kemudian, yang juga diinginkan Bung Karno, untuk mengisi kemerdekaan diperlukan instrumen kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip sosio-demokrasi (gotong royong). Dan, dalam masyarakat seperti itu, yang memegang kekuasaan haruslah kaum Marhaen dan bukan kaum ningrat serta kapitalis. Memang, kaum Marhaen sebagai human agencies dalam struktur produksi pertanian tidak dapat disamakan dengan buruh tani yang hanya memiliki aset tenaga dan skill, atau juga pengusaha pertanian yang hanya menguasai lahan, alat produksi, dan pendanaan; sehingga dari perspektif ini dapat dideskripsikan bahwa masyarakat Marhaen adalah masyarakat tani yang mampu memelihara works dan labor menyatu dengan alat-alat produksi. Dus, mereka menganggap aktivitas bertani sebagai way of life yang mengandung nilai-nilai spiritual, bukan hanya sekadar pemenuhan tuntutan material saja, seperti pada kapitalisme dan marxisme (sosialisme). Dengan kata lain, masyarakat tani (Marhaen) yang digambarkan oleh Bung Karno tidaklah sesempit orientasi perjuangan kaum Zapata di Meksiko, misalnya, yang hanya menuntut reformasi agraria (1920), yang terkenal dengan semboyan mereka “Tierra y Liberta” (tanah untuk kemerdekaan).

Perjuangan marhaenisme tidak pula menghalalkan perjuangan bersenjata seperti yang diperjuangkan kelompok revolusioner Zapatista (1990-an), pimpinan Subcomandante Marcos, di Meksiko; kendati agenda yang diperjuangkan oleh kelompok ini — yakni pemerataan hasil pembangunan, hak asasi dan lingkungan hidup — mungkin layak disandingkan dengan agenda marhaenisme.

Persoalannya sekarang, bila dikatakan “soekarnoisme” atau “marhaenisme” masih tetap aktual, bagaimana strategi resistensinya dalam menghadapi tekanan-tekanan akibat berbagai mekanisme internal (kebijakan negara) dan eksternal (“kapitalisme global” atau “neoliberalisme”)? Kontribusi marhaenisme pun dalam ranah teori-teori pembangunan masih perlu dipertanyakan. Setidaknya, bisakah ia bergaung seperti teori pembangunan yang digagas oleh Amartya Sen (Development as Freedom — 1999), Anthony Giddens (The Third Way — 1999), dan Hernando de Soto (The Mystery of Capital — 2000)?

***

BILA dicermati, dari sekilas paparan di atas dapat disimpulkan bahwa marhaenisme hanya dimaksudkan untuk diterapkan di Indonesia, sedangkan marxisme-leninisme merupakan gerakan ideologi yang dicita-citakan untuk skala dunia. Dan yang terpenting, marhaenisme bukan marxisme, apalagi leninisme (marxisme-leninisme).

Kendati marhaenisme bisa dianggap sebagai penafsiran marxisme untuk diterapkan di Indonesia, namun Bung Karno pernah mengatakan bahwa yang dipakai hanya sebatas “Metoda Analisis Keadaan Kemasyarakatan” yang terkandung dalam marxisme, dan bukan ideologi atau filsafatnya. Sehingga terlalu gegabah untuk mengatakan bahwa Bung Karno adalah penganut marxisme (komunisme), mengingat penafsiran-penafsiran atas marxisme juga diadopsi oleh berbagai kelompok di beberapa tempat, misalnya saja di Inggris dengan Partai Buruhnya yang beraliran sosialis-demokrat (Tony Blair), di Belanda (Wim Kok) dan di Perancis dengan gerakan sosialismenya (Francois Mitterand). Dan patut dicatat, ada yang mengatakan bahwa dalam tataran tertentu gerakan “teologi pembebasan” di Amerika Latin — yang di antaranya dipelopori oleh Gustavo Guiterrez — juga menjadikan marxisme sebagai pisau analisis untuk membedah penyakit kronis dalam tubuh masyarakat.

Bung Karno dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Dalam menjawab pertanyaan kedua, saya patut pula kemukakan bahwa tuntutan PKI (Partai Komunis Indonesia) untuk berperan dalam pemerintahan selalu digagalkan oleh Bung Karno. Demikian pula dengan desakan mereka untuk membentuk Angkatan Kelima, setelah TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi.

Bung Karno juga, secara tegas, menolak tekanan untuk membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dilancarkan oleh ribuan anggota CGMI (Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) — yang konon memiliki relasi dengan PKI — terutama pada suatu pertemuan akbar di Istora Senayan (29 September 1965). Dan jangan lupa, ia pernah mengatakan, peristiwa G30S diakibatkan tiga hal. Pertama, adanya subversi Neo-kolonialisme (Nekolim). Kedua, adanya “orang-orang PKI” yang “keblinger”. Ketiga, adanya oknum-oknum (?) yang tidak benar.

Sayangnya, Bung Karno sering terjebak meminjam jargon-jargon revolusioner sosialisme. Meskipun revolusi yang ia maksudkan sebagai “eine Umgestaltung von Grundaus” (perubahan sampai ke akar-akarnya), tetapi ia berprinsip: “Ik werk niet met bommen en granaten” (saya bekerja tanpa bom dan granat). Bahkan Bung Karno pernah mengatakan bahwa Yesus sebagai seorang yang revolusioner, kendati ia (Yesus) bekerja tanpa kekerasan. Yang menyedihkan justru dengan gagasan revolusioner: Nasionalisme, agama, dan komunisme (Nasakom), Bung Karno secara tragis terperangkap dalam kubangan fitnah. Apalagi, konon diduga, kejatuhannya juga didorong oleh kekuatan Amerika Serikat (CIA). Ini antara lain terungkap dari dokumen intelijen AS yang masuk dalam kategori top secret, yang sudah boleh dibeberkan untuk kalangan umum setelah berumur beberapa puluh tahun.

Perlu ditambahkan, pada awalnya Nasakom disebut “Nasimarx” (Nasionalisme, Islam, dan marxisme), lalu dirubah menjadi “Nasisos” (Nasionalisme, Islam, dan sosialisme). Namun, karena ketidaksenangan Bung Karno terhadap orang-orang PSI (Partai Sosialis Indonesia), maka akronim “sos” (sosialisme) diganti dengan “kom” (komunisme). Sedangkan huruf “i” (Islam) diganti atau dimekarkan menjadi “a” (agama), sehingga terbentuklah sebutan “Nasakom”.

Ada yang mengatakan Bung Karno seorang konseptor, kendati visinya belum dapat dijabarkan dalam bentuk kerangka besar (grand design). Ia pun seorang propagandis yang bisa mematangkan kondisi obyektif untuk terjadinya suatu perubahan. Mungkin kekurangannya, ia bukanlah organisatoris yang ulung. Padahal, untuk menciptakan suatu perubahan yang mendasar, setidaknya dibutuhkan empat elemen utama, yakni konseptor, organisasi, logistik (dana), dan propagandis (ahli propaganda). [**]

_____________________

Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano),

adalah Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional / Forum SPTN

(merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Tulisan ini pernah dimuat dalam http://forumsptn-wacana-bung-karno.blogspot.com

pada tanggal 18 Agustus 2007.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: