ISLAM LIBERAL? (Liberalisme Ataukah Liberasi Berfikir?) — Seri 1 — Mengkritisi Pemikiran Ulil Abshar Abdalla (ISLAM-1)

ISLAM-1

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

ISLAM   LIBERAL?

(Liberalisme  Ataukah

Liberasi   Berfikir?)

— Seri  1 —

Mengkritisi  Pemikiran

Ulil  Abshar  Abdalla

Oleh:  La  Ode  Zulfikar  Toresano

Catatan Redaksi:

Tulisan ini pernah dimuat dalam

Jurnal Islam Liberal? No. 1 (Juni 2004).

Pengantar

Dalam  The   Advanced   Learner’s  Dictionary   of   Current   English,  kata  “liberal”    diartikan  antara   lain: (1)  giving   or   given   freely;  (2) open   mindeda   broad   mind — free   from   prejudice; (3)  (of   educationdirected   chiefly   towards   the   broadening   of   mind, not   specially   to   professional   or   technical   needs.

Arti  yang  ke-(1), bila  dikaitkan  dengan  kata  “Islam”  maka  pemaknaannya  mungkin  bisa  dimekarkan  hingga  ke  aspek-aspek  esoterik;  karenanya   “kebebasan”  yang  dimaksud   bisa  saja  bergerak  melalui  lintasan  seperti  yang  dilukiskan  oleh  filsuf  Soren   Kierkegaard  (1813 – 1855)  sebagai   the   journey   from   aesthetic   stage (bisa  dibaca:  dunia  realitas)  into   spiritual   stage;  atau  “kebebasan”   itu  dapat  pula  menstimulasi  pemekaran  “ruang  spiritual”  (spiritual   space)  dalam  diri  setiap  manusia, seperti  yang  dimaksudkan  Theodore  Rotzack.  Lagipula, bila  kita  konsisten  dengan  arti  ke-(3), maka  seharusnya  kebebasan  berfikir  yang  dimaksud  tidak  saja  dilepaskan  dari  aneka  batasan  profesional  atau  teknis  tertentu, tapi  juga  dari  kungkungan  dunia  material.  Bukankah  ilmu  matematika  pun  yang  menjunjung  tinggi  rasionalitas  (akal)  memperkenalkan   “bilangan  imajiner”  (bilangan   ghaib)  atau   “integral  tak  terhingga”?  Tentu  saja  spiritualitas  di  sini  adalah  yang  menjunjung  tinggi  berbagai  upaya  yang  dapat  membudidayakan  (atau  membudikreatifkan;  bukan  sekadar  membudisubstantifkan, seperti  dalam  wacana  fifsafat  yang  dikembangkan  oleh  Descartes)  potensi  “akal”, seperti  ditegaskan  dalam  Islam: “Agama  adalah  akal”  (ad-dînu   al-‘aql). “Jadilah  seorang  cendekiawan, atau  penuntut  ilmu, atau  pendengar  ilmu  yang  baik, atau  pencipta  ilmu, dan  jangan  menjadi  yang   kelima (orang  bodoh) karena  jika  demikian  engkau  akan  celaka.”  (Hadits  Rasulullah  Muhammad   SAW).

Oleh  karenanya, “akal” merupakan  perangkat  untuk  mengetahui  kebenaran  dan  kepalsuan  suatu  informasi  atau  ilmu.  Sehingga  dengan  mengenal  kebenaran, seseorang  bisa  mengejar  dan  mengamalkannya.  Hal  yang  sama, dengan  mengetahui  kepalsuan  atau  kebatilan, seseorang  dapat  menghindar  dan  menolaknya.  Atas  dasar  itu, dari  perspektif  Islam, bila   “argumen  Allah  terhadap  hamba-Nya  adalah  Nabi”, maka  “argumen  antara  hamba  dengan  Allah  adalah  akal”,  begitu  kata  Imam  Ja’far  As-Shadiq  AS  (guru  Imam  Malik  dan  Imam  Abu  Hanifa).

Oleh  karena  itu, dalam  hubungannya  dengan  pengfungsian  akal, bagi  yang  belum  mengenal  agama (baca: Islam) pun  tetap  dimintai  pertanggungjawaban   di  akhirat   kelak.  Namun demikian, keliru sekali bila dikatakan Allah SWT tidak mampu mengadili manusia tanpa sarana akal (akal manusia), sebab tidak logis bila dikatakan, misalnya, bahwa tungku peleburan baja tidak bisa (baca: tidak mampu) berfungsi sebagai korek api untuk menyalakan rokok di mulut seseorang secara langsung.  Yang logis adalah orang itulah yang tidak akan mampu secara langsung menghadapi tingginya temperatur tungku (furnace).  Sebab, kalau dia nekad, bukannya kenikmatan merokok yang akan didapatkannya, malah ia akan melumer seperti baja cair (melting  steel) atau juga menjadi debu.

Sampai  di  sini  timbul  pertanyaan: “Adakah  batasan  pemberdayaan  akal  itu?”  Sebagian  kelompok  di  kalangan  ummat  Islam  berpendapat  bahwa  kendati  agama  memberi  kebebasan  kepada  akal, namun  ada  yang  dilarang  untuk  dipikirkan, misalnya  tentang   ruh.

Dan  mereka  bertanya  kepadamu  tentang  ruh.

Katakanlah:  ‘Ruh  itu  termasuk  urusan  Tuhan-ku,

dan  tidaklah  kamu  diberi  pengetahuan, melainkan  sedikit’.”

(QS  17:  85)

Kelompok  ini  kemudian  memperkuat  argumennya  dengan  menggunakan  hadits  Rasulullah  Muhammad   saw: “Kalau  kalian  mendengar  gonggong  anjing, atau  suara  keledai, maka  mohonlah  perlindungan  Allah  SWT karena  mereka  melihat  apa  yang  tidak  kalian  lihat.” (HR  Abu  Dawud).  Artinya, ada  sesuatu  di  mana  binatang  bisa  tahu, sedangkan  manusia  tidak.    Oleh  kalangan   tertentu, pendapat   seperti    itu  ditolak, setidaknya  berdasarkan  argumen: (a) Manusia  diciptakan  oleh  Allah  SWT  sebagai  makhluk  paling  mulia.  Sehingga  bila  ia  mampu memberdayakan  potensinya  mencapai  posisi  yang  terpuji   (maqamammahmuda), mustahil    kemampuannya  lebih  rendah  dari  binatang;  (b) Dari  ayat  (QS  17:  85)  di  atas, timbul   pertanyaan:  Apakah  kata  “sedikit”  pada  ayat  ini  bisa  diukur  secara  matematis?  Bila  jawabannya  “ya” (“bisa”), berarti   kekuasaan   Allah  SWT  itu  terbatas.  Dan  ini  tidak  logis.  Lagi  pula, ayat  lain  menyatakan  bahwa: “ …… telah   Kami (Allah  SWT) berikan  kepadanya  rahmat  dari  sisi  Kami, dan  yang  telah  Kami  ajarkan  kepadanya  ilmu  dari  sisi  Kami (ilmu   ladunni)” — (QS  18 : 65).

Pertanyaan   selanjutnya, bila  Allah  menganugrahkan  ilmu  tentang  ruh  pada  pribadi-pribadi tertentu — terutama  seperti  dimaksudkan  dalam  QS  33 : 33 — pantaskan  itu  dipungkiri?

Kelompok  yang  disebutkan  terakhir  di  atas  menganggap  ayat  QS  17 : 85  itu  harus  dipahami:  Allah  menjawab  bahwa  ruh  itu  adalah  “urusan  Tuhan”, sedangkan  “urusan   Tuhan”   tersebut  dijelaskan  pada  ayat  lain: “Sesungguhnya, urusan  Tuhan (amruhu) apabila  Dia  menghendaki   sesuatu   hanyalah   berkata  kepadanya: ‘Jadilah!’, maka   terjadilah   ia.”  (QS  36 :  82).

Istilah  “kun   fayakun”  itu   mengindikasikan   kejadian   tanpa   proses  (gerak  atau   gaya), atau kejadian   serta  merta.  Dengan  kata  lain, kejadian  ini  tidak  terikat    oleh    dimensi    ruang    dan  waktu.

***

DARI  segi  pemahaman  sains  materialistik, gaya  bisa  dipahami  dari Hukum Newton  II, yakni hasil  multiplikasi  “massa” dan  “percepatan”;  sementara  “percepatan”  adalah  “kecepatan”  dibagi  “waktu”  atau  disebut juga sebagai  kecepatan   yang    berlaku   pada   suatu   massa   dalam   kurun  waktu   tertentu.

Kendati demikian,  dari perspektif    filsafat   (Mulla    Shadra)  kita  kenal  istilah  gerak  substansial  (al-harakah    al-jauwhariyyah)   dan    gerak    aksiden, yang    memiliki    empat    kategori:  kuantitas  (kamm), kualitas  (kayf), posisi  (wadh’), dan  tempat  (‘ayan).

Wolfgang Pauli — pemenang Nobel Fisika (1945) — menganggap bahwa partikel  sub-atomic netron (neutrino) tidak bermassa, kendati saat ini muncul bukti (1998 — di laboratorium Super-Kamiokande Jepang) bahwa ia memiliki massa yang sangat kecil, sekitar sepermiliar dari massa proton.  Meski bermassa, eksistensi netron ini sangat misterius karena 18 persen dari  “materi gelap”  tersusun oleh neutrino.  Sementara  “materi gelap”  itu tidak bisa diamati (ghaib) dengan menggunakan teleskop atau peralatan lain.

Untuk menyegarkan pemahaman tentang  “materi gelap”  tersebut, mari kita ingat kembali teori  “Lubang Hitam”  (Black  Hole  Theory) yang terkenal dengan  “radiasi benda hitam”-nya. (Informasi terbaru tentang  “Black  Hole” diumumkan oleh NASA pada 19 November 2002.  Dalam laporannya, NASA juga menyatakan bahwa  “Black  Hole” tersusun oleh neutrino).  Dalam fisika, benda hitam tidak harus selalu berarti ia merupakan benda berwarna hitam, tetapi bisa juga penyerap energi sempurna dan pemancar energi sempurna.  Benda demikian sepenuhnya menyerap semua panjang gelombang cahaya yang jatuh di atasnya.  Lalu, kalau dipanaskan, ia memancarkan atau meradiasikan seluruh gelombang cahaya yang pernah diserapnya.  Karena benda-benda berwarna hitam yang kita kenal berperilaku seperti itu, maka mereka disebut  “benda hitam”.

Dari eksplorasi alam semesta telah diidentifikasi bahwa salah satu dari tujuh  “lubang hitam” yang diketahui, bobotnya mencapai 6,1 kali bobot matahari.  Kendati demikian, para astronom masih saja mengatakan bahwa  “Black Hole” merupakan fenomena yang sulit  dilihat karena materi yang jatuh padanya berubah menjadi berkas cahaya, yang kemudian tidak dapat lolos sebab ditarik kembali olehnya (lubang hitam itu).  Atas dasar ini, ahli fisika Stephen Hawking mengatakan, upaya menemukan lubang hitam sama dengan mencari kucing hitam di dalam ruang tanpa cahaya.  Untuk itu, para astronom menggunakan cara dengan mengukur efeknya terhadap bintang terdekat.  Obyek misterius yang dikitari bintang itulah yang disebut  “lubang hitam”.  Dalam kaitan ini, para astronom dapat melihat piringan akresi yang terbentuk oleh materi dan energi yang ditarik ke dalam  “lubang hitam”  itu.

Begitu misteriusnya  “lubang hitam”  tersebut sehingga Hawking  pun (1973) hanya mampu berasumsi dengan menggunakan pendekatan  “asas ketidakpastian”  (Theory  of  Uncertainty) yang ada dalam mekanika kuantum, bahwa  “lubang hitam” yang berputar itu haruslah menciptakan dan memancarkan partikel (cahaya).

Pertanyaannya, mengapa Hawking yang  “berpikir sangat liberal”  itu mentok pada batasan ketidakpastian?  Lalu kepadanya mungkin perlu pula ditanyakan, apa yang menyebabkan terjadinya perputaran awal dari  “lubang hitam”  tersebut?  Atau, berapa besar kecepatan putar  “Black Hole” (yang tersusun dari neutrino) itu?

Yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa  “partikel elementer”  (makhluq) yang lebih kecil dari proton dan netron, yang juga disebut  quark, dan  semula  hanya  dianggap merupakan khayalan matematik — oleh Murray Gell Mann dan George Zweg (1964) — karena tidak pernah ada dalam keadaan bebas, sudah bisa teridentifikasi di laboratorium.

Hingga kini telah dikenal enam jenis  quark (yang bermuatan +2 / 3 dan -1 / 3 muatan proton): up, down, strange (quark aneh), charm (ditemukan pada tahun 1974), bottom / beauty (terdeteksi pada tahun 1977), dan top / truth (ditemukan pada tahun 1995).

Bersama-sama dengan  lepton dan partikel interaksi  (gauge-boson), keenam jenis  quark tersebut menyusun jagat raya beserta isinya.  Anehnya lagi, quark hanya dapat hidup di dalam partikel-partikel  sub-atomic seperti proton dan netron.  Dan bahwa gaya kuat yang mengikat  quark di dalam partikel tersebut makin meningkat bila hendak dikeluarkan.

Sementara itu, Michel Talbot, dengan menggunakan pendekatan fisika kuantum (Max Planck) — yakni ilmu fisika yang mempelajari paket-paket energi khas (terdiri dari foton dan elektron yang saling berinteraksi), yang disebut kuantum, yang memancarkan dan menyerap cahaya dan bentuk radiasi elektro magnetik — memaparkan tentang adanya partikel-partikel yang mampu bergerak melebihi kecepatan cahaya.

Harga  kecepatan partikel-partikel ini bila dimasukkan  dalam  rumus  “dilatasi waktu”  (pembengkakan   waktu) akan  didapatkan  hasil  akhir  “waktu  tak  terhingga”  (waktu   ghaib).

Dengan  memasukkan  semua  harga-harga  di  atas  ke  dalam  formula Hukum  Newton  II, akan   didapatkan  harga  “gerak   tak  terhingga”  (atau  “gerak   ghaib”).

***

BILA  kejadian  yang  terikat  oleh  hukum  proses  bisa  masuk  dalam  kategori    tak    terhingga (ghaib), lalu  bagaimana  dengan  kejadian  tanpa  proses  (kun   fayakun)?  Maka, ruh  adalah  wujud  non-materi.  Sedangkan  tempat  ruh   adalah   badan   manusia.  Tetapi, karena   ruh  yang  non-materi  itu  tidak  terikat  oleh  dimensi  ruang  dan  waktu, maka  keberadaannya  (ruh)  di  dalam  badan  tidak  bisa  diartikan  menempati  ruang.  Dan  bahwa  ruh  yang  ada  di dalam  badan  tersebut  memiliki  tingkatan-tingkatan  yang  tidak  akan  dibahas  di  sini.

Akal  adalah  salah  satu  kekuatan  ruh  manusia  dalam  wujud  non-materi, sama  dengan    kekuatan-kekuatan   lainnya  seperti  cinta, benci, marah, dan   lain-lain.  Sedangkan   otak, bersama-sama dengan  mata, hidung, kuping, dan  sebagainya, merupakan  sarana   (berwujud)  materi    bagi    akal untuk  mendapatkan  ilmu  dan  informasi.  Jadi,  otak  bukanlah   pemilik   ilmu, tetapi    merupakan pangkalan  ilmu  dan  informasi;  kendati  ia  bukan  pangkalan    akhir.   Dengan kata lain, pemilik ilmu bukan otak.  (Kajian saintifik tentang  “otak”  ini, insya  Allah akan dibahas pada kesempatan lain).

***

SESUNGGUHNYA, liberalisme berfikir berawal menjelang dijadikannya Adam AS sebagai   seorang  khalifah  di  muka  bumi.  Ketika   itu   Allah  SWT   berfirman, “Sesungguhnya   Aku   hendak  menjadikan  seorang   khalifah  di  muka   bumi”.  Lalu  mereka (para  Malaikat)  berkata: “Mengapa  Engkau  hendak  menjadikan (khalifah)  di  bumi  itu  orang  yang  membuat  kerusakan……, padahal   kami   senantiasa  bertasbih     dengan   memuji   Engkau   dan   mensucikan     Engkau?”  (QS  2 : 30).

Ada  yang  menafsirkan, sikap  kritis  para  malaikat  tersebut  justru  merupakan  refleksi  dari  sikap  monoteistik   mereka, bahwa  kehadiran  manusia  hanya  akan   mengganggu  ke-khusu’-an  praktik  peribadatan  mereka  kepada  Allah  SWT.

Sikap  konsistensi  monoteistik  mereka  itu  dibuktikan  dengan  tetap  patuhnya   kepada   Allah, yakni   tatkala  kemudian  mereka  sujud  kepada  Adam AS   atas  perintah  Allah SWT.  Bahwa  ada    sebagian  yang  melakukan  desersi  (iblis), itu  anggap  saja  sebagai  pengecualian   (lihat  QS  2 : 34) atau  risiko  profesi.

Dua ayat Al-Qur’an tersebut (QS 2 : 30 dan 2 : 34) mengajarkan bahwa perbedaan pendapat bukan hanya harus dihargai, tetapi bahkan harus diciptakan dan dikritisi.  Untuk itu pulalah mengapa  Allah mendorong manusia mengoptimalkan pemberdayaan akalnya (Al-Qur’an), yang tentu saja harus diawali dari sikap penasaran dan bertanya.  Tanpa sikap penasaran dan bertanya, mustahil terjadi pemberdayaan akal.  Bahkan yang timbul justru  “memperdayakan”  akal  atau  “akal-akalan”.  Inilah penyakit patologis yang diidap oleh syaitan yang notabene ada juga yang berasal dari golongan manusia, selain dari gerombolan jin (QS 6 : 112).

Tetapi, sikap  penasaran  yang  tidak  didukung  dengan  keluasan  wawasan    akan    menjadikan seseorang   laksana  katak  di  bawah  tempurung  atau  semut-semut  pencari  Tuhan   seperti    yang dikisahkan  oleh  Imam  Muhammad  Baqir (as) berikut  ini:

Semut  A:  Eh, menurutmu, Tuhan  itu  seperti  apa?   Mirip  kita  kali  ya?

Semut  B:  Tuhan?   Huss, jangan  sembarangan, Tuhan  sama  sekali  tidak  mirip  kita.  Kita  hanya mempunyai  sebuah  sengat, sedangkan  Tuhan  mempunyai  dua  buah.

***

SIKAP   syur sendiri  (gede rasa / GR), shok berijtihad  seperti   semut-semut    tersebut   sangat menghawatirkan  Imam  Ja’far  As-Shadiq  AS.

Pada  masa  Imam  Ja’far  AS, terdapat  tiga  aliran  pemikiran  (teologi), yakni:

1. Determinisme /Jabariyah (determinisme  total  dan  determinisme  moderat).

2. Tafwid /Qadariyah [kelompok  rasionalis / Mu’tazilah  radikal  dan  Mu’tazilah   (neo Mu’tazi-lah) moderat].

3. Yang  mempertemukan   Qadariyah dan  Jabariyah (mazhab  Ahlul  Bait — lihat  QS  33 : 33).

***

DALAM  hubungannya  dengan liberalisme berfikir, kami hanya  akan  paparkan  aliran Tafwidh. Itu   pun   hanya  sedikit  saja.  Aliran   ini  (Tafwidh)  berpendapat   bahwa    manusia    memperoleh limpahan  kekuasaan  dari  Allah  SWT.   Dengan  kata  lain, Allah  tidak  berurusan  dengan   hamba-Nya  dan  tidak  ikut  campur  dalam  perbuatan  yang  dilakukannya.  Allah  tidak  berkuasa  mencegah  manusia  melakukan  sesuatu  dan  bahwa  kehidupan  manusia  tidak  tunduk   pada   kehendak  Ilahi  yang  mengatur.  Di  sini  berlaku  penafian  totalitas  kehendak  Ilahi   dan    kemampuan-Nya  yang  meliputi  seluruh  kejadian  alam, serta  penyangkalan  terhadap   ilmu   Allah    (baca:  hukum  Allah)  sebagai  awal  dari  sistem  alam  secara  umum.

Dalam  babakan  selanjutnya, muncul  kelompok   Neo-Mu’tazilah  yang    berpendapat   bahwa   hukum  Allah  SWT  (termasuk  yang  dikatakan  Rasul-Nya)  tidak  diperlukan  lagi  untuk  mengatur  kehidupan  ini.  Berdasarkan  teori  mereka, teori  kausal  atau  sistem  sebab  akibat  harus  diingkari, dan  sebagai  gantinya, menerima  faktor  “kebetulan”  sebagai  tafsiran  adanya  segala  sesuatu.  Dan  bahwa  hukum  kausal  hanya  berlaku  di  dunia   materi  yang  terbentuk    dari  atom-atom  (atau  juga  sel-sel), bukannya  di  dunia  spiritual  atau  dunia  internal  atom-atom  itu  sendiri  (sub-atomic).

Terhadap  pandangan  tersebut, mazhab  Ahlul  Bait antara  lain  melontarkan  kritik  sebagai  berikut:  Seandainya  manusia  diberi  akal  memilih  sebebas-bebasnya  karena  telah  dilimpahi  kekuasaan  dari  Allah  SWT, dan  bahwa  Allah  tidak  memiliki  kepedulian  lagi  atas  manusia, niscaya  wajib  bagi  Allah  meridhoi  apa  yang  mereka  pilih  (tentukan), dan  mereka  berhak  mendapatkan  pahala  dari-Nya, dan  tidak  wajib  adanya  siksaan  atas  kejahatan  mereka.  Maka  barangsiapa  beranggapan  bahwa  Allah  SWT  melimpahkan  hak  sepenuhnya  kepada  hamba-Nya  berkenaan  dengan  perintah  dan  larangan-Nya  (yakni  boleh  taat, tetapi  juga  boleh  ingkar), maka  berarti  dia  telah  menisbatkan  kelemahan  dan  ketidakmampuan  (al-‘ajz)  kepada-Nya, dan  mewajibkan  atas  diri-Nya  menerima  setiap  amal  perbuatan  manusia.  Itu  juga  berarti  ia  telah  membatalkan  perintah  dan  larangan  Allah, janji  dan  ancaman-Nya, dengan  dasar  bahwa  Allah  telah  melimpahkan  hak  kepada  manusia  untuk  memilih, sebab  orang  yang  diberi  hak  itu  tentu  akan  bertindak  (berbuat)  sesuai  dengan  kehendaknya.

Dalam kaitan itu, patut direnungkan (bukan menghakimi, karena menghakimi keyakinan atau keimanan seseorang adalah hak Allah SWT) ayat Al-Qur’an sebagai berikut:  “Apakah  kamu  beriman  kepada  sebagian  Al-Kitab (Al-Qur’an)  dan  ingkar  terhadap  sebagian  yang  lain? …… Allah  tidak  lengah  dari  apa  yang  kamu  perbuat.”  (QS  2 : 85).

Dengan  mengkritik  aliran  Tafwidh, mazhab  Ahlul  Bait tidak  lantas  terjerumus  pada  ekstrim  yang  lain, yakni  “Jabariyah”, yang  beranggapan  bahwa  manusia  terpaksa  dalam  mengerjakan  perbuatannya.  Dan  bahwa  perbuatan  baik  dan  buruk  yang  dilakukannya  merupakan  perbuatan  Allah  yang  berlaku  dalam  dirinya.  Padahal  jelas  sekali  Al-Qur’an  menyatakan:  “Sesungguhnya  Allah  tidak  berbuat  zalim  kepada  manusia  sedikitpun, akan  tetapi  manusia  itulah  yang  berbuat  zalim  kepada  diri  mereka  sendiri”  (QS  10 : 44).  “Telah  nampak   kerusakan   di   darat   dan   di  laut  disebabkan   karena  perbuatan   tangan  manusia, supaya  Allah  merasakan  kepada  mereka   sebahagian  dari   (akibat)   perbuatan  mereka, agar  mereka   kembali  ke  jalan  yang  benar”  (QS  30 : 41).

Mazhab   Ahlul  Bait berpendapat  bahwa  Allah  SWT  menciptakan  makhluk  dengan  kekuasaan-Nya, dan  memberi  kemampuan  untuk  berikhtiar  (beribadah).  Kemudian,  Dia  memerintahkan  dan  melarang  mereka  menurut   apa  yang  dikehendaki-Nya.  Dan  memberi  ganjaran  atas  tindakan  manusia  dengan  berdasarkan  kemampuan  yang  telah  diberikan-Nya  kepada  mereka karena  Dia  sangat  Adil  dan  Bijaksana.

Selanjutnya — masih  menurut  mazhab  Ahlul  Bait — ilmu  atau  hukum  Allah  bisa  mengalami  perubahan  dan  pembatalan  (atas  izin-Nya).

Allah  menghapus  apa  saja  yang  dikehendaki-Nya  dan

menetapkan (apa  yang  Dia  kehendaki), dan  disisi-Nyalah

terdapat Ummul  Kitab.”

(QS  13 : 39)

Inilah  yang  disebut  bada’ (kemunculan  sesuatu  yang  sebelumnya  belum  muncul).  Dalam  Al-Qur’an  banyak  sekali  contoh-contoh   bada’, antara  lain  terselamatkannya  Nabi  Ibrahim  AS  dari  panggangan  api.

***

KEBIMBANGAN  kalangan Mu’tazilah (atau juga Neo-Mu’tazilah) dalam  hal  berlakunya   hukum   kausal  secara  umum  adalah  disebabkan  dugaan  bahwa  hukum  tersebut  bersifat  eksperimental.  Sehingga, ketika  eksperimen-eksperimen  ilmiah  yang  dilakukan  oleh  seseorang  (atau  institusi  apa  pun)  mengalami  kegagalan  dalam  menyingkap  relasi  antara  hukum  sebab-akibat  dan  terwujudnya  akibat  tertentu  setelah  adanya  sebab  tertentu, mereka  lantas  menyimpulkan  hal  tersebut  berada  di  luar  sistem  sebab-akibat.  Maka, jangan  heran  bila  kemudian  muncul  ijtihad-ijtihad  aneh  yang  menyoroti  berbagai  teks   Al-Qur’an, misalnya  tentang  hukum  keadilan  Tuhan, mengenakan  jilbab, hukum  nikah   beda  agama, dan  sebagainya.

Secara  esensial, hipotesis  tentang  munculnya  semua  kaidah  dan  hukum  ilmiah  pada  diri  manusia  serta  kesempurnaan  pemikirannya — yang didasarkan  pada  perasaan  dan eksperimen — merupakan  penyebab  utama  kekacauan pemikiran  Barat, yang  juga  memengaruhi  supporter-nya  di  Timur.

Secara tersirat, klaim humanistik kalangan  Mu’tazilah  bahwa  tindakan  mereka  didasarkan  pada  rasionalitas, tanggungjawab, dan  kesadaran  diri, masih  bisa  diperdebatkan.  Jika  yang  dimaksud  dengan  rasional  adalah  kemampuan  untuk  memecahkan  persoalan, bukankah  topeng  monyet  yang  bernama  “Sarimin”  juga  rasional?  Dengan  profesional  ia (Sarimin)  mendemonstrasikan  aneka  ketrampilan  yang  belum  tentu  bisa  dilakukan  oleh  seorang  manusia.  Atau  juga, bukankah  di  Amerika  Serikat (1998) ada  gorila  — bernama  Koko — yang  bisa  mengobrol  dan  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  manusia  lewat  Internet?

Pada  saat  yang  sama, bagaimana  kita  dapat  menjelaskan  perilaku  “tidak  rasional”  dari  sekelompok  orang  (yang  disebut   sebagai  kalangan  profesional)  yang  menciptakan  kredit  macet  (non   performing   loan),  atau  warga  yang  memilih  lurah  karena  ikatan  emosional, bukan  karena  visi  dan  programnya?

Kemudian, bila  argumen   “tanggung  jawab”  yang  mereka  banggakan, bagaimana  dengan  anjing  pelacak  yang  dengan  disiplin  tinggi  mencari  barang-barang  terlarang  di  suatu  bandara, kemudian  melapor  kepada  tuannya?  Bandingkan  dengan  tidak  adanya  tanggung jawab  penegakan  hukum  atas  berbagai  pelanggaran  dalam  suatu  masyarakat atau kehidupan berbangsa dan bernegara?

Argumen  “kesadaran”  pun  patut  dipertanyakan.  Bila  kesadaran  diri  adalah  kemampuan  untuk  mempersepsi  eksistensi  dirinya, lalu  bagaimana  kita  menjelaskan  lengan-lengan  (binatang)  gurita  yang  masing-masing  mampu  bergerak  dengan  inisiatif  sendiri  karena  dikontrol  oleh  sebuah  elaborasi  dari  sistem  saraf  yang  berisi  sekitar  50  juta  neuron  dengan  diorganisir  oleh  simpul  saraf?  Bandingkan  dengan  kesadaran  semu  (pseudo   consciousness)  masyarakat  dunia  saat  ini  yang  terbius  oleh  aneka  propaganda  kapitalisme  mutakhir   atau  neoliberalisme? (Silahkan  baca  isu-isu  tentang  postmodernisme  dengan  tokohnya  seperti  Jean  Beaudrillard   dan   Jacques  Derrida).

Banyak  dalil-dalil  saintifik  yang  bisa  disajikan  dalam  bentuk  rumus-rumus  untuk  dibenturkan   dengan  argumen-argumen  kelompok  rasionalis  (Mu’tazilah)  itu.  Sayang  sekali, belum  bisa  dipaparkan  pada  kesempatan   ini.

***

AYATULLAH Mutahhari menunjukkan bahwa pada diri manusia ada sifat kehewanan dan kemanusiaannya.  Karakteristik khas dari kemanusiaannya ialah  “iman”  dan  “ilmu”.  Oleh karenanya perbedaan mendasar antara manusia dan makhluk-makhluk lainnya terletak pada iman dan ilmu.

Berkaitan  dengan  ini, Islam  memandang  bahwa  akal  sebagai  ciptaan  Allah  yang  pertama, seperti  halnya   nur   Muhammad. Inilah  yang  dimaksud   dengan  asas   the   couple   existence yang  berlaku  untuk  semua  ciptaan-Nya  (QS  36 : 36).

Sampai  di  sini  dapat  dikatakan  bahwa dalam  pendakiannya  menuju  puncak  kesempurnaan, manusia  mutlak  membutuhkan  peran  iman  dan  ilmu  atau  peran  Nabi  dan  akal.  Tanpa  akal  (ilmu)  yang  difungsikan  secara  benar, mustahil  bisa  ditangkap  pesan-pesan  Nabi  (iman).  Kalaupun  dapat  ditangkap, ia   ibarat   gelombang  radio  berfrekuensi   kacau.

Sehingga keduanya — akal (ilmu) dan Nabi (iman) — merupakan mediator bagi perambatan gelombang cahaya Ilahiah (QS 24 : 35) yang dapat menerangi atau mencerahkan kegelapan tak bertepi.

Karena iman (melalui peran Nabi) dan ilmu (akal) merupakan karakteristik kemanusiaan, maka pemisahan keduanya akan merendahkan martabat manusia.  Iman tanpa ilmu mengakibatkan kebodohan, fanatisme, dan keterbelakangan.  Ilmu tanpa iman bisa digunakan untuk memuaskan hawa nafsu liar.  Islam adalah satu-satunya agama yang memadukan iman (peran Nabi atau wahyu Allah SWT) dan ilmu (akal).  Sayangnya, persepsi tentang nilai-nilai akal dan iman mayoritas ummat Islam masih jauh dari yang dinyatakan oleh Imam Ali KW (karamallahu wajhah) dalam  Nahjul  Balagha.

***

KELOMPOK   Tafwidh yang  disebutkan  di  depan  sangat   getol menafsirkan  ayat-ayat  Al-Qur’an.  Begitu   getol-nya  sehingga — oleh  kalangan  tertentu — aktifitas  berijtihad   mereka   dianggap  mirip  penyakit   ngompol (inkontinesia   urin).  Dalam  wacana   kedokteran, apabila   seseorang   mengalami  kerusakan  klep   splinter, maka  ia  akan  menderita    ngompol yang  tidak  terkendali.  Maka  hasil  ijtihadnya  bukan  lagi  memberi  kesejukan, malah  menyebarkan  bau  sangit (pesing). Apalagi  jika  si  penderita   doyan makan   jengkol.

Maka,  sah-sah  saja   bila  timbul  resistensi  atas  ijtihad-ijtihad  yang  dianggap  serampangan  itu.  Tetapi, reaksi  yang   berlebihan — seperti   mengkafirkan   atau  menghukum  mati  pencetus  gagasan  itu — adalah  suatu  kenaifan  dan  justru  kontra  produktif  bagi  perkembangan  Islam, khususnya  pembudidayaan  pemikirannya.  Seharusnya, serangan  yang  berupa  peluru-peluru  atau  rudal-rudal  pemikiran  harus  dijawab  dengan  serangan-serangan  pemikiran  pula.  Ini  baru  adil.  Bukankah  Al-Qur’an  menganjurkan   untuk  tidak  berlebih-lebihan  dalam  berbagai  hal?  Lagi  pula, dari  gesekan-gesekan  pemikiran  tersebut  akan  timbul  panas  yang — kalau  kita  cerdas — bisa  ditangkap  energinya  untuk  kemudian  dikonversikan  menjadi  energi  pencerahan  pemikiran  (dialektik   der   aufklarung).  Atau  dari  perspektif  lain, bukankah  dari  gaya-gaya  pemikiran  yang  tercecer  itu  bisa  dibentuk  menjadi  satu  resultan  gaya  pemikiran  baru  yang  nilainya  lebih  besar  dari  gaya-gaya  semula?  Bukankah  Neils  Bohr, dengan  menggunakan  terma  Fisika  Quantum, telah  memperkenalkan  adagium: “Contraria   Sum   Complementer” (diantara  berbagai  pertentangan  ada  hal  yang  bersifat  saling  melengkapi)?

Bumi ini memang hanya bisa diwarisi oleh orang-orang cerdas!  Bukankah begitu pesan yang ditangkap dari Al-Qur’an?

***

BILA Islam diibaratkan sebagai suatu konstruksi mesin, tentu ia harus dimodifikasi terus seiring dengan bertambahnya usia mesin dan juga kondisi tempat di mana mesin itu digunakan; sebab, bila tidak, efisiensinya akan menurun bahkan bisa menjadi besi rongsokan.  Tentu saja struktur dasar dan prinsip kerja dasar dari mesin tersebut tidak perlu dirubah. (Mengapa prinsip kerja dasar dan struktur dasarnya tidak perlu dirubah?  Untuk menjawabnya perlu penjabaran khusus dari perspektif logika dan filsafat penciptaan).  Demikian pula  “buku panduan”-nya  (manual-nya).  Untuk manual-nya  cukup diberi penafsiran atau penjabaran-penjabaran baru agar lebih kontekstual, tetapi tetap mengacu pada prinsip dasarnya.

Persoalannya  adalah  siapa  yang  berhak  dan  pantas  memberikan  penafsiran  atau  penjabaran-penjabaran  baru  tersebut?  Apa  persyaratan  orang  seperti  itu?  (Dalam  bahasa  agama  disebut  “mujtahid”).  Apa  risikonya  bila  setiap  orang  bebas  mengklaim  bahwa  ia  berhak  dan  kapabel  untuk  memberi  ulasan  atau  penjabaran  atas   manual tersebut?  Bila  ada  penjabaran  yang  sama  sekali  mengabaikan  manual-nya, atau  dengan  kata  lain  hendak  dibuat   manual baru, apa   jaminannya  bahwa   manual baru  tersebut  tidak  akan  merusak  sistem  (mekanisme)  kerja  mesin?  Bukankah  upaya  membuat   manual baru  berarti  menjebak  semua  orang   (yang   berkepentingan  dengan  mesin  tersebut)  dalam  tempurung  spekulatif  yang  mendorong  mereka  untuk  bertindak  atas  dasar  prinsip   trial    and   error dan  meraba-raba  untuk  menemukan  pola  (seeking   a   pattern)  baru?   Bukankah  mesin  Islam  itu  sudah  memiliki  pola (manual)  dasar, sehingga  upaya  untuk  menggantikannya  merupakan  pemborosan  sumber  daya?  Bagaimana  jika  risiko  yang  timbul  membahayakan  jiwa  banyak  orang?  (atau  dalam  bahasa  teologi:  merusak  aqidah);  bukankah  hal  demikian  identik  dengan  jahiliyah  atau  imperialisme  pemikiran  yang  berlindung  dibalik  rasionalitas, kebebasan  berpikir,  dan  modernitas?

Seharusnya  ummat  Islam  mau  belajar  dari  kegagalan  sistem  lain  yang  menerapkan  metode  trial   and   error dalam  upaya  menemukan  format  tatanan  kehidupan  yang  paling  tepat.  Mari  kita  ambil   sistem  ekonomi  sebagai  contoh, karena  sistem  ekonomi — yang   di dalamnya   tercakup  sistem  perbankan — merupakan  urat  nadi  kehidupan  masyarakat.

Sistem  sosialisme  yang  menganut  prinsip  ekonomi  terpusat  sudah  terbukti  hancur  berkeping-keping.  Strategi  pembangunan  ekonomi  yang   dikembangkan  oleh  Stalin   (Uni  Soviet)   sangat  bertumpu  pada  pengembangan  industri  berat  yang  hanya  dikendalikan  oleh  segelintir  elite  politik  yang  duduk  di  partai  (diktatur   birokrasi   oligarkis).  Akibatnya  tercipta  kesenjangan  ekonomi  yang  sangat  lebar   antara  elite  politik  dan  kaum  proletariat.  Demikian  pula   yang  terjadi  di  RRC (China), di  mana  Mao  Zedong  (1893 – 1976) melalui  revolusi    kebudayaan   atau  kebijakan   “Lompatan  Raksasa  ke  Depan”  (1956) — yang  terkenal  dengan  strategi  swadaya  melalui  pengembangan  industri  ringan  dan  pertanian — telah  menciptakan  korban  jutaan  orang.

Kini, baik  RRC  maupun  semua  negara  pecahan  Uni  Soviet  menerapkan  sistem  ekonomi  kapitalisme  yang  bertumpu  pada  prinsip   “mekanisme  pasar bebas” (harap dibedakan dari “pasar sosial”).  Suatu  kebijakan  yang  sangat  absurd karena   “keluar  dari  kandang  macan, masuk  ke  dalam  mulut  harimau”.

Di  lain  pihak,  sistem  ekonomi  kapitalisme  yang  juga  terjebak  dalam  lingkaran  syaitan   “trial   and   error”  sama  memperlihatkan  ketidakmampuannya  dalam  menciptakan  tatanan  ekonomi  dunia  yang  sehat  dan  seimbang.  Seperti  diketahui, sejak  kelahirannya, kapitalisme  sangat  membanggakan   “mekanisme  pasar”, seperti  diajarkan  oleh  Adam  Smith.  Dalam  bukunya, The   Wealth  of   Nations (1776), Adam  Smith  (seorang  Skotlandia)  menyatakan  antara  lain, bahwa  secara  kodrati  setiap  manusia  akan  senantiasa   memiliki  dorongan   untuk   meningkatkan   kehidupannya   agar   lebih  baik  “bagi   dirinya   sendiri”.  Semakin   besar  mendapatkan  kebebasan, semakin  cepat  ia  menemukan  kebahagiaan itu. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memberi peluang bagi warganya untuk melakukan hal-hal yang baik  “bagi dirinya sendiri”.

Prinsip di atas kemudian mendasari falsafah individualisme yang selanjutnya dijadikan  acuan  prinsip  demokrasi, hak  asasi  manusia  (HAM), dan  ekonomi  pasar. Yang  mengejutkan, pada  tataran  implementasi, teori  tersebut  justru  menciptakan  tatanan  yang  dekaden.

Dalam  dekade  1930-an, ekonomi   pasar  dilanda  depresi  karena  ketidakmampuan — untuk  secara  konstan — menggapai   full   employment (kesempatan  kerja  penuh)  dan  kemakmuran  masyarakat  luas.  Kondisi  ini  mengilhami  John   Maynard  Keynes  (1883 – 1946) untuk  melahirkan  konsep  yang  menekankan  pentingnya  peran  pemerintah  melalui  kebijakan  fiskal  dan  moneter.  Sama  dengan  konsep  sebelumnya, konsep  Keynes  pun   sangat  didewakan   sebagai  penggerak  tatanan   ekonomi  kapitalisme.  Salah  satu  kecongkakan  Keynes  adalah  ketika  ia  mengatakan  bahwa  investasi  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pengusaha-pengusaha  besar  yang  memperoleh  kredit  investasi   dari  bank  formal  (atau  juga  dari  penanaman  modal  asing   — Penulis).  Dengan  kata  lain, ia  mereduksi  atau  memarjinalkan   peran  rakyat  kecil  yang  justru  sangat  dihargai  dalam  konsep  Islam   (QS  28: 5).

Keynes  dan  pendukungnya — para  ekonom  neoklasik — tidak  pernah  berpikir  bahwa  “ekonomi  rakyat”  (baca: “ekonomi  ummat  Islam”)  dapat  secara  riil  merupakan  kekuatan  investasi  yang  meski  nilainya  kecil-kecil   dari  dana  sendiri  (tabungan  di  bawah  bantal  atau  tikar), tetapi  bila  dijumlahkan  bisa  menjadi  besar  sekali.

Karena  dari   sono-nya  sudah  bertentangan   dengan    fitrah   kemanusiaan  (QS 30 : 30), akhirnya   teori  ekonomi   ala   Keynes  dimasukkan  dalam  kamar  mayat  ekonomi  untuk  diotopsi, dan  kini   masyarakat  kapitalis  kembali  lagi  menganut  “pasar  bebas”  (neoliberalisme)  yang    memanipulasi    institusi-institusi   ekonomi    internasional, seperti  WTO  (World   Trade   Organization), IMF  (International   Monetary   Fund), Bank  Dunia, GATT  (General   Agreement   on   Tariffs   and  Trades)  sebagai  alat  ekploitasi.  IMF, misalnya;  kehadirannya  di  negara-negara  Dunia  Ketiga   bukannya  bertindak  sebagai  dokter  ekonomi  yang  mampu  menolong  pasien   yang    sedang  sekarat, ehh …… justru  malah   bertindak  seperti  dukun  cabul.  Tiga  resep  utama  yang  ditawarkannya:  privatisasi, deregulasi, dan  liberalisasi, tidak  lebih  ibarat  candu   yang    melumpuhkan  logika  waras.

***

BAGI  ummat  Islam, daripada  membuang  energi  mencari  model  pembangunan   ekonomi, mengapa  tidak  mem-by  pass saja  untuk  menerapkan  konsep  ekonomi Islam  yang  acuan  dasarnya  banyak  ditemui  dalam  ayat-ayat  Al-Qur’an  dan  Hadits  Nabi  Muhammad  SAW?   Yang  perlu  dimusyawarahkan   atau  diijtihadkan  adalah  persoalan-persoalan  teknis, bukan  pada  kerangka  dasarnya.  Tetapi  yang  terlibat  dalam  proses  ijtihad  itu  cukup  yang  ahli  di  bidang  ini  saja;  artinya, juragan  kodok  (misalnya)  tidak  perlu  dilibatkan.  Ia  cukup  diberi  tugas  untuk  memberi  masukan-masukan  kepada  para  ulama  agar  tidak  membingungkan   ummat  tatkala  membuat   “fatwa  kodok”.

***

BERDASARKAN  pemikiran  Qur’ani, pribadi-pribadi  yang  berhak  menjabarkan  pemaknaan  manual mesin  Islam  itu  (Al-Qur’an)  sudah  ditunjuk  oleh  Pembuatnya (Pembuat manual tersebut  juga  adalah  Pembuat mesin  Islam, yakni  Allah  SWT).

Tidak  menyentuhnya [memahami  Al-Qur’an  secara  utuh

(dzahir   wal   bathin) — Penuliskecuali  orang-

orang  yang  disucikan.”

(QS  56 : 79)

Pertanyaannya, siapa-siapa  saja  yang  disucikan  oleh  Allah  itu?  Apakah  setiap  orang  memiliki  peluang  dan  kapasitas  yang  sama  untuk  memberdayakan  dirinya  secara  optimal  sehingga  bisa  mencapai   maqam suci  seperti  dimaksudkan  dalam  ayat  tersebut?

Lalu, mengapa  pula  Allah  SWT  dengan  menggunakan  hak  prerogatif-Nya  (dengan  paradigma  “top-down    policy”) menunjuk  langsung  Rasulullah  Muhammad  SAW  beserta  “inner   circle”-nya (Ahlul  Bait-nya) sebagai   pribadi-pribadi  yang  disucikan?  (lihat  QS  33 : 33).

Bila, untuk  kepentingangan  da’wah, pribadi-pribadi  suci   tersebut    (QS  33 : 33)   memperbanyak  atau  mereproduksi  mesin  Islam  itu   dalam  bentuk  miniatur — tetapi  tidak  merubah  prinsip  dasarnya — berhakkah  mereka  menunjuk  orang-orang  tertentu  (apalagi  secara  lintas  generasi)  untuk  membuat  penafsiran-penafsiran  atau  penjabaran-penjabaran  baru  atas   manual termaksud?  Bila  mesin-mesin  miniatur  ini  dititipkan  atau  diberikan  kepada  setiap  orang  (ummat), berhakkah  orang-orang  tersebut  melakukan  aneka  modifikasi  mesin  sesuai  dengan  tuntutan  lingkungan  dan  perkembangan   zaman?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu perlu dibahas lebih lanjut. [Dalam hubungan ini, pada kesempatan lain juga perlu kami publikasikanakan terjemahan tulisan Ayatullah Mutahhari, “Ijtihad  in  the  Imamiyyah  Tradition”, yang kami ambil dari  Jurnal  Al-Tawhid Vol. IV, No. 1].

***

IMAM  Ja’far  sering  menasehati  orang-orang  yang  berpaham  “Tafwidh”  tersebut.  Tentu  saja  Imam  tidak  bermaksud  membungkam  semangat  ijtihad  mereka.  Yang  beliau  maksudkan  adalah  agar  masing-masing  pihak  harus  membawa  beban  sesuai  dengan  kemampuannya  (QS  17 : 84).  Yang   jawara atau  Hansip  kelas  kampung  jangan   sok mengeluarkan  pendapat  seperti  layaknya   Panglima  Angkatan  Bersenjata.  Yang  profesinya  sebagai  makelar tanah  jangan  berlagak  seperti   Bill  Gates  yang  CEO-nya  Microsoft  Ltd  itu.  Singkatnya, masing-masing  pihak — apalagi  yang  bernama  kekuatan  politik atau intelektual — harus  tahu  diri  dan  punya  rasa  malu.  Jangan  sampai  Hadits  Rasulullah  SAW: “Malu  adalah  sebagian  dari  iman”  dibuatkan  ijtihad  barunya  menjadi: “Malu-maluin adalah  sebagian  dari  iman”.  “Serahkanlah  persoalan  kepada  ahlinya”, begitu  sabda  Rasulullah   Muhammad  SAW.  Bukankah inti  keteraturan hidup bermasyarakat itu adalah  “tahu diri” (bukan “tahu  sumedang”)?

***

ISLAM  bisa  diibaratkan  sebagai  mesin   universal  yang   manual-nya    adalah   Al-Qur’an.   Sementara,  Al-Qur’an  berisikan  ayat-ayat: (a)  Muhkam (memiliki  makna  yang  jelas  dan  tegas); (b) Mutasyabih [terselubungi  maknanya  sehingga  tidak  dapat  atau  sangat  sulit  diketahui   secara  pasti  (terkecuali   oleh  orang-orang  tertentu); (c) Nasikh [sesuatu  (ketentuan)  yang  me-nasakh-kan  (menghapus  atau  menggantikan)  ketentuan  sebelumnya];  dan  (d) Mansukh (sesuatu  yang  di-nasakh-kan).

Pertanyaannya, apakah setiap orang memiliki kapasitas dan kepantasan (atau keadaban) untuk menafsirkan ayat-ayat  “mutasyabih” itu?

Jika  Al-Qur’an  diturunkan  untuk  menjadi  petunjuk  bagi manusia, tentu  ia  bisa  dipahami  secara  utuh.  Sebab, bila  tidak, eksistensinya  menjadi  sia-sia.  Menurut  mazhab  Ahlul  Bait, Imam  Ali   lah  yang  secara  sempurna  diajari  oleh  Rasulullah  Muhammad  SAW.  “Tidak  satu  pun   yang  tidak  diajarkan  Rasulullah  SAW  kepadaku”, begitu  kata  Imam  Ali  KW.   Ini  diperkuat  oleh  sabda  Rasulullah  Muhammad  SAW: “Aku  adalah  gudang  ilmu, hendaklah  lewat  melalui  pintu (Ali).” (Al-Mustadrak  oleh  Al-Hakim, jilid  III, hal. 126;  Jami’  As-Shagir  oleh  Suyuti, jilid  I, hal. 93, terbitan  Yamaniyyah;  dan  sebagainya).

Tentang   keluasan   ilmu  Imam   Ali  itu, Siti  Aisyah  (ra)  mengatakan: “Adapun  dia  itu (Ali) adalah  orang  yang  paling  mengetahui  tentang  Sunnah.”  Riwayat  ini  di-takhrij oleh  Abu  ‘Umar  (dikutib  oleh  At-Thabari  dalam  buku  Dzakha’irul   ‘uqba  fi   Manaqib  Dzawil   Qurba, hal. 78, terbitan  1967  M).  Dan  Khalifah  Umar  bin  Khattab (ra)  pun  sering  meminta  bantuan  kepadanya  (Ali)  untuk  menyelesaikan  berbagai  persoalan, antara  lain  untuk  menjawab  pertanyaan  seorang  Pastor  Kristen, yang  bertanya: “Dimanakah  letaknya  neraka?”, setelah  mengajukan  pertanyaan  pertama  (kepada  Khalifah): “Apakah  Anda  pernah  membaca  di  dalam  Al-Qur’an   ada   disebutkan   bahwa   surga   yang  luasnya  meliputi   langit   dan   bumi?”   Untuk  menjawabnya, Imam  Ali   mengajukan  pertanyaan  balik, ”Tahukah   Tuan (pastor)  di  manakah   siang   berada   ketika   malam   tiba?   Atau   di   manakah    malam   bersembunyi   ketika    siang    datang?”   Sang   pastor   sangat  kagum  atas  tamsil   yang  diajukan  Imam  Ali  itu.  Namun  ia  masih  saja  mengajukan  pertanyaan   berikutnya: “Tahukah   Anda  tentang  tanah   yang   ada   di   muka  bumi  ini   yang  cuma   sekali   saja   disinari   matahari   sepanjang   masa  dunia  terentang?”  “Itu  adalah  dasar  Laut  Merah   yang  terbelah  oleh  tongkat   Nabi  Musa (as).  Hanya  sekali  itu  saja  tersentuh  sinar   matahari,” jawab  Imam Ali.  Sang  pastor   pun  semakin   takjub.

Dari  sudut  pandang  Ahlul  Bait, bila   realitasnya   demikian, maka — berdasarkan  etika  Islam — seharusnya  segala  persoalan  (urgen)  ummat  yang  timbul  sepeninggal  Rasulullah  SAW  layak  ditanyakan  kepada  Imam  Ali.

Maka  bertanyalah  kepada  ulama”.

(Al-Qur’an)

***

DENGAN  segala  keterbatasan, kita  bisa  membuat  beberapa  kriteria  keulamaan  yang  mungkin  cocok  dengan  yang  digariskan  oleh  Imam  Ali  KW:

1.   Faqahah, yakni  mujtahid  mutlak  yang  memiliki  kapasitas  untuk    menetapkan    kesimpulan tentang   hukum-hukum  syara’  dari  sumber-sumbernya.

2.   ‘Adalah, yakni  mujtahid  yang  memiliki  komitmen  serta  tanggung jawab menjalankan  syari’at Islam  dan  pribadinya  bersih, saleh,  dan  taqwa.

3.   Kifaah, yakni  mujtahid  yang  memiliki  kecerdasan  serta  pengetahuan  yang luas [ilmu  dzahir dan  ilmu   bathin (QS  27 : 40)] sehingga  mampu  memenej   dan   menggerakkan    kehidupan ummat.  Dalam  kaitan  ini, ia — antara  lain — harus  mampu   mengemas    peristiwa-peristiwa yang  terjadi  di  masa   lalu  dan  di  masa  hidupnya  dalam  suatu  kemasan   untuk    dipersembahkan  demi  pemberdayaan  ummat  seraya  memiliki  daya  tanggap  atas   peristiwa-peristiwa yang  akan  terjadi  di  masa  datang  (secara  dzahir   wal   bathin).

***

TIGA  kriteria  di  atas  harus  menyatu  dalam  diri  seorang  ulama  (mujtahid).  Ini    sejalan   dengan  syarat-syarat — atau  kewajiban —  Wali  Allah (maaf:  bukan  Wali  Murid, Wali  Nikah, apalagi  Wali  Kota) yang  ditunjukkan  oleh  Ayatullah  Mutahhari:

1.  Seorang  Wali mengingatkan  manusia  akan  musuh-musuhnya   serta   menanamkan    semangat perjuangan  untuk  menentang  para  penindas  (mustakbarin).

2.   Seorang  Wali menanamkan  cinta  terhadap  keindahan  Ilahiah  (Divine   beauty).

3.   Seorang  Wali menanamkan  kebencian  terhadap  kemaksiatan  dan  dosa.

4.  Seorang   Wali menunjukkan  asal  mula  perintah, petunjuk  dan  hukum  yang  harus  dipatuhi.

5.  Seorang  Wali membimbing  manusia  untuk  melindungi   serta   memelihara   benteng   ideologi  di  atas  (butir  1  s.d. 4)  apa  pun   risikonya.

6.  Seorang  Wali mengajarkan  manusia  untuk  menegakkan  dan    melindungi    syari’ah    setelah  memerangi   serta  menaklukkan  nafsu-nafsunya  yang  rendah.

7.  Seorang  Wali menanamkan  hasrat  untuk   taqarrub kepada  Allah  (proximity   to   Allah), berkhidmat  kepada  manusia, dan  menebarkan  kasih  sayang   kepada   semua   makhluk   (ciptaan) Allah.

[Lihat  buku  Ayatullah  Mutahhari: “Master   and   Mastership”, hal. 69  dan  70, Second  Edition  (1982), yang  diterbitkan  oleh  Foreign   Department  of  Bethat  Foundation, Iran].

***

DENGAN memahami konsepsi  mi’raj  rukhaniyah atau  teori  tanazzulat-e-sittah Ibnu ‘Arabi (sayang sekali tak bisa dibahas di sini) dapat disimpulkan bahwa kriteria-kriteria di atas bisa saja dicapai oleh manusia.  Sehingga, tudingan-tudingan bahwa pribadi Rasulullah [yang menurut Al-Qur’an bervisi luas (jauh ke depan dan mampu mengkontekstualisasikan berbagai peristiwa atau rekaman sejarah), berakhlak mulia (QS 68 : 4), dan disucikan Allah (ma’sum) — QS 33 : 33] banyak kelemahan dan kekurangan patut kita perdebatkan pada ruang dan kesempatan khusus.  Tentu saja harus didasari oleh argumentasi ilmiah dan rasional (bukan emosional), juga dengan menggunakan berbagai disiplin keilmuan.

Sampai  di  sini  timbul  pertanyaan, bila  kita  sepakat  bahwa  Rasulullah  SAW  itu  adalah  panutan, tidakkah  Imam  Ali  mewajibkan  dirinya  untuk  mencontohi  betapa  gigihnya  Rasulullah  mengajarkan  aneka  ilmu  kepadanya?  Kalau  itu  dijadikan  contoh, pastilah  beliau  (Imam  Ali) akan  memilih  pribadi  tertentu  untuk   diajari  ilmu-ilmu  khusus  sebagai bekal  membimbing  manusia, yang  tidak  bijak  bila  diajarkan  kepada  kalangan  umum.

Demikian  seterusnya;  dan  hal  itu  berlangsung  dari  generasi  ke  generasi  hingga  Islam  mampu  berjaya  dan  memberikan  pencerahan  universal  (QS  9 : 33).  Jadi, Islam  sebagai  agama  universal  (al-din   al-jami’)  menganggap  bahwa  manusia  adalah  ummat  yang  satu  (QS  2 : 213)  dan  bahwa  kemana  pun  kita  menghadap  di  situ  Wajah  Allah  SWT  (QS  2 : 152;  55 : 17;  70 : 40).  Atas  dasar  ini  mungkin  lebih  tepat  jika  makna  “Islam”  dikembalikan  dalam  arti  generiknya   sebagai  “kepasrahan  total  (kepada  Allah  SWT)”, sehingga  ayat: “Pada  hari  ini  telah  Ku-sempurnakan   untuk   kamu, dan  telah  Ku-cukupkan  kepadamu  nikmat-Ku, dan  telah  Ku-ridhai  Islam  itu  jadi  agama   bagimu”  (QS  5 : 3)  dapat  dimaknai  lebih  lanjut  seperti  ini: “Agama  yang  mengajarkan  kepasrahan  total  kepada  Allah  SWT  itulah  yang  layak  sebagai  rahmat  bagi  alam  semesta.”  Kemudian, ayat: “Sesungguhnya  agama (yang  diridhai) di  sisi  Allah   adalah  Islam”  (QS  3 : 19), mungkin  bisa  dibaca: “Agama  yang  diterima  di  sisi  Allah  adalah  agama  yang  mendinamiskan  manusia  untuk  pasrah  secara  total  kepada  Allah  SWT.

Dengan demikian, karena agama-agama monoteis (samawi) berasal dari  “Sumber”  yang sama, yakni Allah SWT, maka kewajiban esensial para penganutnya adalah berlomba-lomba melakukan aktifitas konstruktif (QS 2 : 148; 5 : 48; dan 23 : 16) yang dilandasi saling pengertian dan kesepakatan bersama (common  platform atau  kalimat  sawa’) — QS 3 : 64 — karena hanya Tuhan lah yang berhak menentukan benar-salahnya segala perbuatan (QS 42 : 15).

***

DENGAN   semangat  universalitasnya, Islam  tidak  hanya  harus  membangun  relasi  dalam  lingkaran  agama-agama   samawi saja, tapi  juga  di  luar  itu.  Agama  menganjurkan: “Ambillah  hikmah  dari  manapun”  (Hadits).  “Tuntutlah  ilmu  meskipun  ke  Negeri  Cina”  (Hadits).  Yang  juga  menarik  buat  saya  (setelah  membaca  buku  “Islamic  Revolution  and  Revolutionary  Islam”)  bahwa  ternyata  Al-Qur’an  menganjurkan  untuk  menghargai  penyembah  bintang  (QS  2 : 62);  dan  bahwa  Iran  yang  dituding  sebagai  fundamentalis  Islam  pendukung  terorisme  internasional — oleh Amerika Serikat dan konco-konconya — justru  sangat  menghormati  eksistensi  kelompok  kepercayaan  Zarathustra, dan  itu  dinyatakan  dalam  Konstitusi  Negara  (Pasal  13).

Jadi, universalitas  Islam  jauh  lebih  luhur  dari  konsep  demokrasi  yang  oleh  Rene  Guenon  dikritik  sebagai  membelenggu  hak-hak  rakyat  dalam  borgol   “kedaulatan  kuantita”  (suara   mayoritas).  Bagaimanapun, demokrasi  tidak  akan  dapat  berkembang  dalam  ruang  vakum.  Ia  harus  melintasi  sejarah, pengalaman  sosial-budaya,  dan  politik  suatu  masyarakat.  Ia  tidak  dapat  dipaksakan  dari  luar  atau  melalui  agen-agennya  yang  bercokol  (embedded) dalam  tubuh  suatu  masyarakat.

Lagi  pula, istilah  “al-ma’ruf”  berarti  nilai-nilai  kebaikan  yang  ada  dalam  adat  istiadat  suatu  masyarakat, namun  tetap  sejalan  dengan  nilai-nilai  “al-khair”, yakni  nilai-nilai  kebaikan  yang  bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  Sunnah.  Islam  pun  datang  bukan   untuk  menghancurkan  semua  tradisi  yang  ada, tetapi  hanyalah  sebagai  penyempurna.

Sesungguhnya amar   ma’ruf   dan nahiy   munkar   itu  dua

mahluk  di  antara   mahluk-mahluk   Allah.  Barang  siapa

membantunya, niscaya  Allah  akan  membantunya, dan  barang

siapa   yang  meninggalkannya, Allah  akan  meninggalkannya  pula.”

(Imam  Ja’far  As-Shadiq   AS)

***

TENTU saja, model analisis seperti di atas akan melahirkan perdebatan.  Tapi, bila diresponi secara positif dan rasional (bukan emosional), perdebatan itu bisa merupakan dialektika konstruktif yang mencerahkan  (dialektik  der  aufklarung).  Ketika Abu Hanifah bertanya kepada gurunya (Imam Muhammad Al-Baqir): “Apakah Allah itu menghendaki adanya kemaksiatan?”, sang guru malah balik bertanya, “Apakah Dia (Allah SWT) dimaksiati secara paksa?” [Juga lihat kembali paparan saya sebelumnya tentang pertanyaan balik (argumen) Imam Ali ketika ditanya oleh seorang Pastor Kristen: “Dimanakah letak neraka?”].  Tidak ada keterangan bagaimana respon Abu Hanifah (yang dalam mazhab Sunni dikenal sebagai Imam Hanbali) selanjutnya.  Tapi bila itu diresponi, pasti melahirkan perspektif baru.  Inilah yang saya maksud dengan  “dialektika pencerahan”.

Dengan perspektif yang dimekarkan, bila ada gas hidrogen  (H2), mengapa tidak dibenturkan (dicampurkan atau direaksikan) dengan gas khlor (Cl) agar membentuk senyawa  “asam khlorida” (HCl)?  Jadi bukan seperti dialektika pertarungan kelas model sosialisme yang destruktif.  Jangan pula ini dituduh sebagai meminjam pisau analisis marxisme, seperti yang dipraktikkan gerakan teologi pembebasan di Amerika Latin.  Dialektika pencerahan merupakan sunnatullah yang berlaku universal.

***

BAGI  yang  sinis, mekanisme   top   down   policy — seperti  dicontohkan  pada  perlakuan  khusus  Rasulullah  Muhammad  SAW  terhadap  Imam  Ali  KW — bisa  disebut  sebagai  “mekanisme  (ilmu)  ketok  tular”.  Tapi, kalangan  Ahlul  Bait bisa  menunjukkan  bahwa  Allah  pun  menggunakan  mekanisme  yang  sama  tatkala  menentukan  imam-imam  (pemimpin-pemimpin)  ummat  manusia  dari  keturunan  Nabi Ibrahim   (QS  2 : 124;  lihat  juga  5 : 12).  Dan  bahwa   yang   dimaksud  dengan  keturunan  Rasulullah  Muhammad  SAW  yang  mewarisi  tugas  Imamah hanya  dikhususkan  dari   jalur  pasangan  Imam  Ali  dan  Saydah  Fathimah  (dan  telah  ditentukan  oleh  Rasulullah  SAW), sebab  ayat  ini  (QS  2 : 124) mengecualikan   keturunan   yang   dzalim (la   yanalu   ahdizzalimin);  sedangkan  para  Imam  yang  mereka  maksudkan,  disucikan  oleh  Allah  SWT, yang  dapat  dilihat   dalam  Al-Qur’an (QS  33 : 33) dan  juga  banyak  Hadits  Nabi.  Dan  ini  tidak  perlu  dipertentangkan  dengan  ayat: “Dan  urusan  mereka  diselesaikan  melalui  musyawarah”  (QS  42 : 38), sebab  masing-masing  ayat  tersebut  memiliki  fungsi-fungsi    penempatan  tertentu  yang  bisa  dibahas  secara  tersendiri.

Dapat  dipastikan, klaim  kepemimpinan  model   Ahlul  Bait tersebut  dianggap  tidak  modern, bercorak  dinasti  (geneology), otoriter,  dan   totaliter.  Tentu  saja, protes  ini  tidak  bisa  dikatakan  sebagai  bentuk  pengulangan   sejarah  (Lhistoire   se   repete)  seperti  dilakonkan  oleh    sekelompok  malaikat   yang  memprotes  Tuhan  karena  enggan  menerima  penciptaan  Adam (QS  2 : 30  dan  QS  2 : 34).

***

KEMBALI  kepada  pembahasan diseputar aliran  Tafwidh (pelimpahan kekuasaan  Allah  kepada  manusia). Sebenarnya, argumen  mereka  lebih  memperkokoh  argumen  kalangan  Ahlul  Bait. Ketika  ditanya  tentang   Tafwidh,  Imam  Ali  Ridho AS  menjawab: “Sesungguhnya  Allah Tabaraka  wa   Ta’ala   melimpahkan  kepada  Nabi-Nya  urusan  agama-Nya.  Firmannya: ‘Apa  yang   diberikan  Rasul  kepadamu, maka  terimalah  dia.  Dan  apa  yang  dilarangnya  bagimu  maka  tinggalkanlah (QS  59 : 7).”   Jadi  pelimpahan  kekuasaan  Allah  tidak  sembarang   hantam   kromo, misalnya  seperti  membagi-bagi  sembako (sembilan  kebutuhan  pokok), atau  semua  orang  bebas  merampas  sembako  di  gudang  dengan  alasan  menuntut  hak  dan  kebebasan.

Merujuk  pada  ayat  ini  (QS  59 : 7), kalangan  mazhab   Ahlul  Bait akan  semakin  membela  logika  “ketok  tular”  seperti  dimaksudkan  oleh QS  2 : 124  dan  juga  hadits  Rasulullah  SAW — yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari — tentang  pengangkatan  12  Imam  yang  melanjutkan  misi  kerasulan  Muhammad  SAW. (Lihat  kitab  Alu’lu   Wal   Marjan, jilid  II, hal. 706).

Kemudian, kalau  para   Ustadz amatiran  saja  ada  yang  bisa  mendapatkan  ilmu  dari  Allah  (ilmu   ladunni,  QS  18 : 65), apalagi  para  Imam  yang  12   orang  itu?

Bagaimanapun, kalangan   Ahlul  Bait tidak  bisa  menerima  jika  ilmu-ilmu  khusus  (al  Wilayah)  diberikan  seperti  barang  obralan  atau  menebarkan  uang   saweran untuk  diperebutkan.     

Namun, pertanyaan klasik yang kembali muncul, mengapa Islam mengalami kemunduran?  Bisakah  diraih suatu keadaan seperti yang dimaksudkan oleh QS 9 : 33 itu?  Untuk menjawabnya diperlukan pembahasan tersendiri.  Tapi, pada dasarnya, syarat utama untuk menapaki jalan menuju keadaan itu adalah bahwa tradisi Islam harus dikembalikan pada posisi asalnya yakni menjamin dan mendorong kebebasan berfikir dan berekspresi.

“Barangsiapa yang telah tenggelam  dalam lautan (ilmu) ma’rifah,

dia tidak akan mengharapkan tepinya.”

(Imam Ja’far As-Shadiq AS)

***

SIAPAPUN  bebas  mencontoh   tradisi  keilmuan  kalangan   Tafwidh atau  juga  neo-Mu’tazilah  untuk  dapat  berenang  sebebas-bebasnya  dalam  lautan  intelektual  atau  makrifat.  Wong tak  bertepi   ini   koq!  Tetapi  harus  ada  kelompok  lain  yang  juga  terus   mensosialisasikan  bagaimana  mengenali    sosok  ulama  yang  mendekati   kriteria-kriteria  seperti  disebutkan  di  depan.

***

DI  Nusantara, pada  masa  awal  perkembangan  Islam  dapat  ditemui  tokoh-tokoh  seperti  Hamzah  Fansuri    dan  Siti  Jenar, yang  memperjuangkan  kebebasan  berfikir  dan  berekspresi, kendati  mereka  ini  bukanlah  penganut  Mu’tazilah  (mereka  lebih  condong  kepada  paham Wahdat  al-Wujud, suatu  aliran   tasawuf yang  merupakan  lawan  dari  paham  Isnainiyat   al-Wujud).  Kemudian, pada  rentang  yang  cukup  jauh  (dekade  1970-an)  muncullah  tokoh-tokoh  seperti  Ahmad  Wahib  dan  Cak  Nur  (Dr  Nurcholish  Madjid), lalu  akhir-akhir  ini  disusul  oleh  Ulil  Abshar-Abdalla  yang  ditopang  oleh  Jaringan  Islam  Liberal  (JIL).

Bila  Cak  Nur  menyulut   kontroversi  lewat  dua  tesisnya  yakni   Islam  Yes, Partai  Islam  No dan   Tidak  Ada  Negara  Islam, maka  Ulil   membuat  gerah  para   penentangnya    lewat    tulisannya antara lain: Menyegarkan  Kembali  Pemahaman  Islam”  (Kompas, 18  November  2002).

Sayangnya, ide-ide  pembaruan  yang  mereka  lontarkan  lebih  diresponi  secara  emosional  ketimbang  rasional.  Karena  ide-ide  seperti  itu  diperlukan  sebagai  vitamin   pemikiran   (food   of  thought), maka Forum SPTN merasa  perlu   menyediakan  suatu  ruang atau mimbar  khusus   untuk  memperdebatkan  tema-tema  di  seputar  pembaruan  pemikiran  Islam.

Sebagai  langkah  awal, akan  diangkat  tulisan  Ulil  Abshar: “Menyegarkan  Kembali  Pemahaman  Islam”  dan  “Islam  Mardova”  (Republika, 12  Mei  2002), kemudian  disusul  (insya  Allah)  tulisan-tulisan  Cak  Nur, Prof  Arkoun  (Perancis), Dr  Hassan  Hanafi  (Mesir), Dr  Ali  Syaria’ti  (Iran), Prof   Hossein  Nasr  (Amerika), dan  seterusnya.

***

Forum SPTN akan  mencoba  melakukan  kritik  argumentatif  alinea   demi    alinea  (bahkan  kata  demi  kata)  atas  masing-masing  tulisan  tokoh-tokoh  tersebut, dan  sangat  diharapkan  timbul  tanggapan  dari  tokoh  yang  bersangkutan (khusus yang  tinggal  di  Indonesia).  Tanggapan  tokoh  yang  kami  maksud  akan  dimuat  dalam  situs blog (Web-Blog) ini.

Tanggapan   pertama Forum SPTN

(La  Ode  Zulfikar   Toresano) atas

tulisan  Ulil  Abshar: Menyegarkan Kembali

Pemahaman Islam(Kompas, 18  November  2002 — lihat  “Lampiran”)

Ada pendapat  bahwa   untuk  merekonstruksi  atau  menyegarkan  pemikiran   chaos yang  terlanjur  mapan  diperlukan  suatu  kerangka  epistemologis  [bukan  hanya   sekadar   aksiologis   (kemanfaatan  praktis)]  berikut  metodologinya  dan  kemudian  dilakukan  filterisasi  agar  tidak  menyimpang  dari  sasaran  yang  hendak  dicapai.  Jika  persyaratan  ini  tidak  dipenuhi  maka  bisa  disebut  tak  punya  nilai  ilmiah  dan  hanya  pantas  dikategorikan  sebagai  retorika  yang  tidak  jarang  bernuansa  provokatif.

Prof   Arkoun  (Perancis),  misalnya, menetapkan  analisis  historis  sebagai  salah  satu   karakteristik  metoda  ilmiahnya.  Berbeda  dengan  intelektual  lain, logika  Arkoun  menempatkan  kitab  suci  di  dalam  sejarah, bukan  di  atas  sejarah. (Kami  akan  mendebat  metoda  analisis  historis  ini  pada  kesempatan  lain — insya  Allah).  Metoda   ini  juga  disetujui  oleh  Ulil. Persoalannya  adalah  bagaimana  mempertahankan  sikap  ilmiah, yang  salah  satunya  adalah  kejujuran  atau  konsistensi  berfikir  dan  bertindak.  Perilaku  plin-plan seperti  yang  diidap  oleh  mayoritas  politisi  tak  perlu  dicontohi  oleh  para  (calon)  intelektual.  Sebab, “yang  dituntut   dari  seorang  intelektual — yang  pertama   dan  terakhir — ialah  cinta  akan  kebenaran”, begitu  kata   Johann  Wolfgang   von  Goethe  (1749-1832).  Goethe  betul, tapi  kebenaran  tak  akan  ada  tanpa  kejujuran, termasuk  kejujuran  berfikir.  Eksistensi  keduanya  ibarat  air  susu  yang  terkandung  dalam  sepasang  payudara.  Sesuai  dengan  kodratnya, air  susu  Ibu  harus  senantiasa  diberikan  kepada  si   bayi;  kalau  tidak, akan  terjadi  pembusukan  yang  akan  merugikan  bayi  itu.

Antonio  Gramsci  (1891-1937)  mengatakan, “Tindakan  menyampaikan (baca:  menyusukan  air  susu)  kebenaran (dan  kejujuran)  merupakan   tindakan  revolusioner.”   Meski  kita  lebih  sepakat  dengan  istilah  “reformatif”.

Dalam  kaitan  ini, Ulil  layak  untuk  tidak  mengabaikan  realitas  sejarah. Memakai  jubah  (alinea  8  artikel Ulil), misalnya, meski  tidak  wajib  diikuti, tapi  ia  belum  tentu  merupakan  produk   kebudayaan  Arab.  Sebab  pakaian  ini  (jubah) — bersama-sama  dengan  “surban” — merupakan  pakaian  yang  dikenakan  oleh  para  malaikat  yang  membantu  pasukan  Islam  dalam  perang  Badr  (QS  3 : 124;  lihat  juga  kitab-kitab  sejarah  yang  ditulis  oleh  kalangan  ulama  Sunni  maupun  Syiah).

Dari  sini  bisa  saja  lahir  pertanyaan, bagaimana  kalau  perang  Badr  itu  terjadi  di  Pulau  Jawa?  Bukankah  para  malaikatnya  pasti  menggunakan  pakaian  Jawa  yang   dilengkapi  blangkon?  Bila  malaikat  adalah  makhluk  non-materi, bagaimana  mungkin  dia  memerlukan  pakaian  yang  bersifat  material  (fisik)?  Bentuk-bentuk  pertanyaan  seperti  ini  terus  akan  muncul  sebagai  akibat  dari  kesalahan  metodologi  dalam  mempelajari  Islam.

Hal  lain  yang  juga  kerap  muncul  adalah  kerabunan  analisis  dan  ketidakmampuan  membuat  kriteria-kriteria  atas  berbagai  obyek  yang  diamati, sehingga  beberapa  realitas  atau  kasus  ditumpuk  dalam   satu   ruang  untuk   diperlakukan   secara  seragam (passing   over) yang  menabrak  garis  demarkasi, misalnya  garis  demarkasi   antara  yang  kultural   dan  yang universal.  Ini  tercermin  pada  kasus-kasus  yang  dicontohkan  oleh  Ulil   di   alinea  8.

Pengkriteriaan  (“wajib”  dan  “tidak  wajib”) itu  sepatutnya  didasarkan  pada  historical   background atas  setiap  realitas  atau  obyek  yang  diamati;  mulai  dari  soal  jilbab, potong  tangan, dan  sebagainya, dan  bukan  mencampuradukkan  semua   itu  untuk  ditampilkan  dalam  satu  pentas  pemikiran.

Dapat  dibayangkan, betapa  kacaunya  bila  berbagai  aliran  musik  ditampilkan  (dimainkan)  secara  serentak   dalam  pentas  yang  sama.  Demikian  pula  bila  beberapa  instrumen  musik — dari  aliran  tertentu — yang  dimainkan  dengan  nada  dan  irama  yang  seragam.  Sebagai  pemikir  yang  banyak  bacaan, Ulil  tentu  tahu  perkataan  Mozart: “Jika  berbagai  instrumen  musik   dimainkan dengan  nada  dan  irama  yang  teraturpasti  melahirkan  suara  indah.”

***

PLURALITAS (realitas plural) atau heterogenitas merupakan keniscayaan untuk membangun peradaban.  Persoalannya, bagaimana menempatkan semua itu dalam suatu kemasan menarik yang disebut universalitas agar tidak tercecer atau bergerak liar seperti  tuyul-tuyul modern atau  cyborg (cybernetic  and  organism) — yakni hibrida  “manusia mesin” — dalam film fiksi  Brainstorm dan  Terminator?

Khusus untuk isu “pluralitas”, tolong jangan dicangkok menjadi  “pluralisme”.  Sudah saatnya dihentikan rekayasa ”isme-isme” yang sesungguhnya menjebak masyarakat pada agenda atau paham monolitik (serba esa) atau totaliter, sebab bagi saya ”Yang Esa Absolut” itu hanyalah Dzat Tuhan Semesta [tentu saja bukan level kita lagi untuk memperdebatkan ada atau tidaknya ”Tuhan” itu.  Saya sendiri sudah menjadikan tema-tema ”Ketuhanan” sebagai bahan dalam memberikan training pengkaderan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sejak tahun 1980-an].  Dan bahwa Ke-Esa-an Dzat Tuhan itu tidak menyerupai apa pun (laisa  kamistlihi  syai’un).  Sebab, kalau ia menyerupai sesuatu — baik secara material  maupun  non material, atau juga gabungan dari keduanya — maka suatu saat nanti ketika peradaban manusia sudah sedemikian tingginya (yang ditandai antara lain dengan telah mampu difungsikannya lebih dari 50 persen kapasitas kerja otak manusia dan tingginya capaian kecerdasan spiritual manusia), niscaya ia bisa dieksperimentasikan di ruang-ruang laboratorium atau dipidanakan dalam ruang-ruang persidangan.

Tidak bosankah kita dicekoki terus dengan anak-pinak ideologi  Azas Tunggal (baca: Sentralistik atau Totalitarianisme) yang antara lain mewujud dalam bentuk  ”pluralisme” itu?  Jika betul ”pluralisme” tidak berwatak totaliter, untuk apa para pendukungnya  ngotot memperjuangkan agenda mereka dengan menyalahkan pihak lain?  Bukankah pihak lain juga memiliki hak hidup yang sama dengan mereka?  Bukankah rekayasa pluralitas yang dikondisikan menjadi suatu ”isme” tertentu bernama  ”pluralisme”  itu merupakan salah satu sepupu dari ”sentralisme totaliter”?  Lalu apa bedanya paham demikian dengan diktator  proletariat?

Singkatnya, kita perlu berjuang mempertahankan dan memberdayakan pluralitas non sentralistik (non totaliter) yang antara lain mewujud dalam bentuk ”saling pengertian”, bukan saja terhadap eksistensi dan hak hidup agama-agama lain, tapi juga berbagai ideologi termasuk adat-istiadat dan budaya lokal.

Dalam hubungan ini, makna ”saling pengertian” jangan  lagi dibelokkan atau dibajak menjadi  ”toleransi” karena dalam wacana sains (matematika) atau teknologi, toleransi disimbolisasikan dengan notasi  ”tambah atau kurang”  (plus  or  minus).  Apakah absah nilai-nilai dalam suatu kebudayaan, misalnya,  ditambahi atau dikurangi tanpa kerelaan komunitas atau masyarakat yang mendukungnya?  Menurut saya, isu toleransi rawan terjebak pada agenda kooptasi atau kolonialisme dalam wujud lain.

***

SAYA berpendapat, ummat Islam tidak perlu diajari tentang pluralitas  dan kerja sama konstruktif dalam masyarakat yang beragam, sebab dalam Kitab Suci mereka (Al-Qur’an) sudah sangat gamblang ditekankan urgensi pengamalannya.

”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.”

(Al-Qur’an, Surah Al-Hujurat, ayat 13)

Sedikit menyinggung pemberdayaan ”budaya lokal” atau ”kearifan lokal” (”local  wisdom” or ”local  genius”), bukankah substansi hakiki dari suku-suku itu adalah adat-istiadat dan kebudayaannya? Bukankah suatu bangsa terbentuk dari interaksi (komunikasi) dan kerjasama konstruktif antara berbagai suku-adat  yang ada?  Menurut saya, meskipun saya bukanlah seorang ustadz, inilah salah satu  makna  dari  ”saling kenal mengenal”  (lita’arafu) dalam  ayat  ”Suci”  di atas.

Bukankah dalam aneka suku-adat itu cukup banyak yang tidak menganut agama tertentu?  Kalau ini dikembangkan, mengacu pada ayat Al-Qur’an tersebut, masih pantaskah ummat Islam dicurigai tidak menghargai hak hidup penganut-penganut agama atau paham lain?

Lagipula, bila disepakati bahwa  ”al-khair” adalah nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari al-Qur’an (dan Sunnah), sementara  ”al-ma’ruf” adalah nilai-nilai atau norma-norma kebaikan yang mentradisi dalam masyarakat apa pun (yang merupakan ekspresi budaya lokal), lalu mengapa agama mengharuskan kita menegakkan yang ma’ruf?

Selanjutnya, bila diakui bahwa dalam perkembangannya, Islam menjunjung tinggi proses inkulturasi — sehingga nilai-nilai  ma’ruf yang dianjurkannya hanya berlaku secara parsial (lokal) — apakah itu bisa ditafsirkan bahwa ia (Islam) harus melepaskan sabuk rigiditasnya dan kemudian membiarkan dirinya untuk diseret (tanpa harus disertai  jewer-an) ke wilayah  otoritas ”budaya lokal” (baca: al-ma’ruf), dan budaya-budaya lokal itu berhak bebas menggunakan label Islam atas dirinya karena terdapat kesesuaian-kesesuaian dengan Islam?

Singkatnya, saya berkeyakinan (haqqul yaqin), sungguh agama Islam  telah memberi ruang yang lapang bagi agama dan ideologi-ideologi lain, juga adat-istiadat serta kebudayaan-kebudayaan lokal (kearifan lokal) untuk mengartikulasikan diri demi kemaslahatan bersama.  Dan apresiasi atau kesediaan aqliah (jasadi) serta  bathiniah demikian cukup diistilahkan sebagai penghormatan atas pluralitas (realitas plural), tidak usah lancang diorbitkan sebagai ”pluralisme” atau toleransi beragama (berkeyakinan).

Ummat Islam jangan terus dianggap ”dungu” tidak mampu membaca adanya agenda terselubung (hidden  agenda) di balik isu atau propaganda  ”pluralisme” itu.  Kini, anak-anak muda Islam sudah terampil berfikir secara ideologis [berbasis agama atau filsafat (pemberdayaan akal)], struktural, dan konsepsional.  Mereka pun sudah mulai membiasakan diri berpikir alternatif [penuh kewaspadaan, yang tentu saja sangat berbeda dengan ”curiga” (su’udzon) karena kewaspadaan selalu didasarkan pada analisis mendalam yang didukung sejumlah data] atau politis  karena ”politik” sebagai  salah satu instrumen utama ideologi adalah ”seni meramu kemungkinan atau alternatif” (politic is the art  of  possible).

Tentu saja ini berbeda dari ”politisasi”, karena politisasi kadangkala bergerak satu arah dengan ketidakacuhan terhadap fenomena politik, seperti sentralisme, totalitarianisme (nyata ataupun terselubung, langsung maupun tak langsung), pluralisme, demokrasi, ketidakadilan struktural, dan sebagainya.  Bukankah, indoktrinasi ”pluralisme” yang didukung kekuatan kapital dan perangkat-perangkat teknologi informasi rawan terjebak pada pengelompokan politik berdasarkan eksklusifisme-inklusifisme atau sektarianisme-non sektarianisme, misalnya, yang bermuara pada pemusnahan atau marjinalisasi pihak yang menjadi target propaganda?  Bukankah para penganjur ”pluralisme” (yang konon tumbuh dari akar ideologi neo-liberalisme) itu rawan terjebak sebagai kelompok yang melakukan ”represi baru”?

Dari perspektif ilmu politik, bukankah dua disposisi seharusnya dinegosiasikan dan bukan untuk saling meniadakan?  Apalagi, inti politik adalah bagaimana membangun kesepakatan bersama (common  platform).  Tentu saja kesepakatan yang konstruktif dan bukan menghalalkan segala cara.  Sekali lagi, inilah yang saya pahami sebagai tafsir kontekstual atas pemaknaan ”lita’arafu” [membangun interaksi konstruktif yang bersifat saling menguntungkan (mutual  benefit)] seperti dimaksudkan dalam Surah  Al-Hujurat ayat 13, yang dikutib di depan.  Bukankah kontekstualisasi (ayat Al-Qur’an) ini pulalah yang diinginkan oleh Ulil Abshar?

Bahkan, kalau Ulil berani meminjam spektrum berfikir radikalnya filsuf politik Perancis, Claude Lefort, eksklusifisme itu (kalaupun tudingan tersebut benar, karena kebenaran suatu klaim harus dirujukkan pada syarat-syarat yang disepakati bersama, minimal disepakati sebagai standar logika yang umum) jangan pernah diselesaikan karena hasrat penyelesaian antagonisme adalah hasrat primordial yang terus hidup dalam rahim totalitarianisme.

Beranjak dari sini, bukankah indoktrinasi  ”pluralisme” dan ”liberalime” identik dengan sejenis teror yang antara lain dimaksudkan untuk menyatukan atau menjaga soliditas para pendukungnya di bawah ancaman kekuatan ”kelompok lain”?

Sebagaimana diketahui, totalitarianisme hanya bisa lestari dengan memupuk dua imajinasi: rakyat sebagai kesatuan dan kekuatan asing yang merongrong.  Bila gradasinya sedikit kita turunkan, tidakkah absah bila dikatakan, para pendukung pluralisme dan liberalisme hanya bisa eksis jika terus memproyeksikan adanya ancaman dari kelompok ”eksklusif” atau sektarian  pada layar  tancap ”kebebasan”?   Bukankah dalam sebagian besar  acara-acara ”layar tancap” itu seringkali memunculkan sejumlah maksiat, antara lain adanya orang-orang yang berpacaran sambil nonton film?  Karenanya, timbul pertanyaan, apakah ”pluralisme” dan ”liberalisme” juga akan melahirkan efek samping  (by  product) berupa timbulnya sejumlah maksiat politik, ekonomi (yang antara lain tampil dalam sosok kegiatan investasi yang menindas hak-hak publik dan masyarakat lokal / adat), kebudayaan, dan seterusnya?  Inilah yang memerlukan penelitian dari berbagai disiplin keilmuan.

Dengan demikian, tudingan ”eksklusifisme” atau ”sektarianisme” terhadap pihak lain harus didukung kaidah ilmiah, dan tidak cukup sekadar dimunculkan berupa tulisan-tulisan ringan di media-massa.

Para penganjur pluralisme, inklusifisme, dan liberalisme  memang selalu mengklaim hendak  memperjuangkan terbukanya ruang-ruang publik.  Nah, jika demokrasi adalah ruang di mana urusan publik diperbincangkan, siapa yang berhak mengatasnamakan publik itu?  Maka, penegakkan demokrasi tidak terlepas dari bagaimana membangun manajemen konflik seperti diisaratkan dalam kata  ”lita’arafu” (membangun interaksi konstruktif) pada ayat 13 Surat Al Hujurat itu.  Bukan ngotot mendesakkan agenda masing-masing.

***

TERKAIT dengan sejumlah praktik keberagamaan (religiositas) yang dituding Ulil sebagai ekspresi budaya lokal (Arab), saya menyarankan perlunya  studi  komparatif  terhadap  kebudayaan-kebudayaan   non-Arab  dalam  kaitannya  dengan  realitas  yang  dikemukakan, sebab  bisa  jadi  apa  yang  dicontohkan   (oleh  Ulil)  juga  dipraktikkan  oleh  mereka  (yang  non-Arab), meskipun  tidak  mirip  betul;  atau  dengan  kata  lain, “serupa  tapi  tak  sama”.   Bila  skenarionya  seperti  itu, bukankah  apa  yang  dituduhkan  sebagai  kebudayaan  Arab  lebih  tepat  disebut  sebagai  kebudayaan  fitrah  (atau  meminjam  peristilahan  Ulil: “nilai-nilai   universal    atau    fundamental”), sehingga  secara moral  patut  atau  mendesak  untuk  dijalankan? — QS 30 : 30.

Memang  Islam  tidak  bekerja  dalam  ruang  vakum, sehingga  penerapan  nilai-nilainya  pun   haruslah  memenuhi  syarat-syarat  tertentu.  Tetapi, jangan  lupa,  harus  ada  diferensiasi   atas  syarat-syarat  tersebut  sesuai  dengan  obyek  atau  kasusnya, di  samping  perlu  dicermati  pada  situasi   mana   obyek-obyek  atau  nilai-nilai  itu  bisa  bekerja  efektif.

Kemudian, bila  disepakati  bahwa  “al-khair”   adalah  nilai-nilai  kebaikan  yang  bersumber  dari   Al-Qur’an  (dan  Sunnah), sementara  “al-ma’ruf”  adalah  nilai-nilai  atau  norma-norma  kebaikan    yang   mentradisi    dalam    masyarakat  apa  pun — atau   dalam  bahasa  Ulil: nilai-nilai  yang  merupakan  ekspresi  budaya  lokal  (alinea  7) — lalu  mengapa  agama  mengharuskan  kita  menegakkan  yang   ma’ruf ?  Bukankah  ini  kontradiksi  dengan  saran  Ulil  untuk  “tidak  wajib  mengikuti  norma-norma  lokal  partikular  (alinea  8)  atau  nilai-nilai  yang   ma’ruf ?  Selanjutnya, jika  diakui  bahwa   dalam  perkembangannya, Islam  menjunjung  tinggi  proses  inkulturasi — sehingga  nilai-nilai   ma’ruf yang  dianjurkannya  hanya  berlaku  secara  parsial  (lokal) — apakah  itu  bisa  ditafsirkan  bahwa  ia  (Islam)  harus   melepaskan  sabuk  rigiditasnya  dan  kemudian  membiarkan  dirinya  untuk   diseret   (tanpa  harus  disertai   jewer-an)  ke  wilayah  otoritas  “budaya   lokal”  (baca:  al-ma’ruf), dan   budaya-budaya  lokal  itu  berhak  bebas  menggunakan   label Islam  atas  dirinya  karena  terdapat  kesesuaian-kesesuaian  dengan  Islam?

Selanjutnya, bila  mempertimbangkan  bahwa  penafsiran  Islam  itu  harus  kontekstual, non-literal,  dan  seiring  dengan  perkembangan  zaman  (alinea  5), apakah  itu  berarti  bahwa  daftar  aspek-aspek  Islam  yang  dituding  sebagai  cerminan  kebudayaan  Arab — seperti  jilbab, rajam, dan  sebagainya  (alinea  8) — harus  diperpanjang  lagi, melebar  melintasi  zaman   dan   kebudayaan karena  Islam  itu   rahmatan   lil   ‘alamin?   Apakah   goyang   gombreng juga   nantinya   bisa  saja  dimasukkan  dalam  gugus  aspek-aspek  Islam  yang  merupakan  cerminan   kebudayaan  lokal, apalagi — misalnya — dibumbui  dengan  dalil  agama: “Tuhan   mencintai  keindahan, dan  keindahan  itu (termasuk  berbagai  gaya  goyang)  diciptakan  oleh  Tuhan”?  Konkretnya, daftar  budaya-budaya  lokal  yang  bisa  diberi  label  “aspek-aspek  Islam”  harus  diisi  terus, tidak  boleh  dibatasi  hanya  pada  jilbab, qishash, rajam, dan  sebagainya, karena Islam  itu  laksana “organisme”  hidup  yang  berkembang  (alinea  1).  Dengan  demikian, bukankah  Islam  itu  bebas  nilai  atau  (paling  tidak) menganut  nilai-nilai  relatif  karena  tergantung  siapa  yang  menafsirkan  dan  bagaimana    ia  ditafsirkan?

***

SAMPAI  di  sini  saya  teringat  dengan  metoda berfikir dialektikanya pemikir-pemikir  sosialis, yang  antara lain memperkenalkan prinsip reductio ad absurdum (sesatkan, lalu benturkan);  atau  metoda  dekonstruksi  yang  dianut  oleh  para filsuf    postmodernisme  (mazhab  Perancis);  atau  metoda  empirisme Francis  Bacon;  atau  teori  strukturasinya  (theory   of   structuration)  Anthony  Giddens  yang  mengkritisi  teori   fungsionalisme   stuktural  yang  digagas   oleh  Talcott  Parsons; atau  teori  chaos (cabang  dalam  ilmu  fisika) yang  terkenal  dengan  “lintasan   ergodic”-nya  itu;  atau  “teori  ketidakpastian”  yang  diperkenalkan  oleh   Heisenberg;  bahkan  teori  gerak  acak  atom-atom  yang  dikemukakan  oleh  Maxwell  dan  Boltzman  (teori  ini  memperkokoh  prinsip   mekanika  Newton  karena  mereduksi  fisika  panas menjadi teori tentang gerak acak atom-atom).

Maksud saya, saya harus menghindari untuk menarik garis pengaruh gaya-gaya berfikir tersebut terhadap gaya berfikir Ulil sebagai basis penilaian.  Kita sepakat, stigmatisasi — atas pribadi atau kelompok-kelompok tertentu — haruslah dihindari.  Selama Orde Baru, ia telah banyak menelan korban.  Dan kita harus menghindari kesalahan yang sama.

Dalam  ilmu  propaganda, metoda  pencampuradukan  realitas — seperti  tercermin  pada  contoh  yang  dikemukakan  Ulil  (alinea  8) — bisa  dikategorikan  sebagai  strategi  penjebakan  pemikiran  (thought   trapping   strategy).  Salah satu adagium dalam teknik propaganda tersebut: “Confuse them, and then influence” (Kacaukan mereka, lalu kuasai).  Bagi yang kurang kritis, ide-ide Ulil (dan juga kelompoknya) bisa dinilai mengacaukan.  Namun, saya  yakin, Ulil  tidak  memiliki   hidden   agenda untuk  “memperdaya”  ummat.  Justru, bisa  saja, bila  diresponi  secara  cerdas  akan   “memberdayakan”  pemikiran  ummat, yang  terus  terang  telah  lama  membeku.  Meski, sulit  dipungkiri  bahwa  dalam  situasi  kacau  (gagap)  sekecil   apapun, ada  saja  pihak  lain  yang  berusaha  mengambil  manfaat.  Untuk  meminimalisir  pengaruh  negatif  tersebut, mungkin  setidaknya  perlu  dibuat  pemetaan  berfikir  (the   mapping   of   thought)  yang  di   dalamnya    tercakup    penentuan   skala prioritas.

Logika sederhana pun akan mengatakan, rumah harus dibangun mulai dari dasarnya (fondasinya).  Tetapi, pemilihan jenis fondasinya — apakah  strip  foundation (fondasi alur), raft  foundation (fondasi rakit), pad  foundation (fondasi pelat), pile  foundation (fondasi pancang), atau fondasi cakar ayam — harus disesuaikan dengan jenis tanahnya dan kondisi-kondisi lainnya (alam dan lingkungannya).

Jika sistem Islam diibaratkan sebagai suatu bangunan, maka fondasinya adalah tawhid (aqidah).  Dalam hubungan ini, hal terpenting adalah mengenali Allah SWT (ma’rifatullah).  Dikatakan, “Awal dari agama adalah mengenal Allah”  (awwalu  dinu  ma’rifatuhu).  Dengan kata lain, kita tak pantas berbicara tentang akhlak dan aspek-aspek lainnya jika tak mengenal Allah.

“Berakhlaklah kamu sebagaimana akhlak Allah”

(takhallaku  bi  akhlakillah)

Maka, yang pertama digarap dalam da’wah Rasulullah Muhammad SAW dan Imam Ali KW adalah peletakan prinsip-prinsip  aqidah (tawhid) atau pengenalan Allah SWT.  “Aku tidak pernah menyembah Tuhan yang tidak kukenal,” demikian kata Imam Ali.

***

BILA Sigmund Freud mengatakan bahwa setiap tindakan manusia dipengaruhi oleh libido seksualnya, kita mengatakan fitrah keingintahuanlah yang mendorong tindakan manusia; dan hal yang paling esensial dari keinginan itu adalah mengenali  “Causa Prima”, yakni Allah SWT (QS 3 : 83).  Fitrah  keingintahuan  inherent pada diri manusia.  Tidak heran bila seorang anak kecil, misalnya, sering mempertanyakan hubungan sebab-akibat (kausalitas) dari eksistensi aneka wujud dan juga berbagai peristiwa.

Tetapi, bila — seandainya — Islam  dianggap  bebas  nilai  atau  (paling  tidak)  menganut  nilai-nilai  relatif  (tergantung  siapa  yang  menafsirkan  dan  bagaimana  ia  ditafsirkan), seperti  yang  bisa  ditangkap  dari  substansi  pemikiran  Ulil, mustahil  bisa  dihubungkan  dengan  “Causa  Prima”  (Tuhan).  Mengapa?  Jika  agama  menyatakan   “segala  sesuatu  ada  penyebabnya”, maka  berdasarkan  prinsip  relatifitas  dan  liberasi  berfikir, sah-sah  saja  bila  timbul   pertanyaan   rentetannya: “Siapa  atau  apa  yang  menyebabkan  ‘Causa  Prima’  itu?”  Begitu  seterusnya, tanpa  akhir (ad   infinitum). Pertanyaan-pertanyaan   seperti   ini   akan  bergerak  liar  menerjang  aspek-aspek  lain  di  bawahnya, seperti  persoalan-persoalan  ekonomi, politik, sosial, keluarga  (family), dan  seterusnya.  Dan  karena  lelah  mengurai   kekusutan, akhirnya  disimpulkan  bahwa  “Causa  Prima”  itu  adalah   “energi”, atas  dasar  argumen  bahwa   “ia (energi) tidak  dapat  diciptakan  dan  tidak  dapat  dimusnahkan”.

Berangkat  dari  sini, apakah  Ulil  juga  hendak  mengatakan  (misalnya)  bahwa  Tuhannya  orang  Islam  itu  hanyalah  istilah  lain  dari   “energi”?  Bukankah  Tuhan  juga  kekal  (eternal) karena  “tak  berawal”  dan  “tak  berakhir”  (huwa   awwalu   wal   akhiru), seperti  energi?  Yang  saya  hendak  katakan, bila  hendak  menggunakan  logika  relatifitas  (kontekstualitas)  janganlah   tanggung-tanggung.  Dengan  menggunakan  Hukum  Relativitas  Einstein  (E = m.c2), “Teori  Efek  Doppler”, “Teori  Elektrodinamika  Kuantum”, “Prinsip  Ketidakpastian  Heisenberg” dan   “Dalil  Euler”, kita  bisa  buktikan  bahwa  seluruh  eksistensi  (baik  yang  dzahir maupun   bathin)  adalah  relatif, termasuk  Tuhan  dan  Islam.  Sehingga, mungkin  saja, kata  “Islam”  dalam  nama  “Jaringan  Islam  Liberal”  bisa  ditiadakan  demi  hukum  (Hukum  Relativitas).  Dan  nantinya, organisme  Islam  itu  sama  saja   dengan  jilbab, jubah, qishas yang  hendak  dihapuskan  oleh  Ulil.

***

MEMANG  ada  yang  mengatakan bahwa  eksistensi  “informasi”  tidak  dapat  direduksi  atau  disederhanakan menjadi  “energi”.  Dan  bahwa  dari  perspektif  mekanika   digital   Edward   Fredkin,  atom  dari  alam  semesta  bukan  berbentuk  partikel  elementer  (sub-atomic) — yakni   proton, netron,  dan  elektron  (atau  juga   quark) — yang  bersifat  material  (meski  eksistensi  netron, seperti  yang  telah  saya  kemukakan  sebelumnya, masih  misterius), namun  merupakan  bit-bit   informasi  yang  “immaterial”.  Berangkat  dari  sini, Darwin  keliru  karena  mengatakan  informasi  dihasilkan  oleh  suatu  proses  materi, dan  oleh  karenanya   ia (informasi) secara mendasar  tidak  berbeda  dengan  materi.  Tetapi, jika  informasi  dikandung  oleh  materi, maka  materi  tersebut  sebelumnya  telah  dirangkai  oleh  sebuah  kecerdasan  yang  memiliki  informasi  itu;  dan  bahwa   kecerdasan    tersebut  ada  di  luar  materi,  dan  telah  ada  sebelum  keberadaan  materi.  Dengan  kata  lain, kecerdasan  itu  bersifat  kekal  (eternal).  Inilah  mungkin  yang  dalam  filsafat  sains  disebut  sebagai  kenyataan   obyektif-eksternal  yang  eksistensinya  tak  bergantung  pada  alam  (materi).

Dari sudut pandang fisika fundamental dan biologi fundamental (klasik), eksistensi materi yang sudah dikenal, mulai dari sub-atom dan sel-sel hingga alam semesta mewakili satu tingkatan informasi; dan masih banyak tingkatan-tingkatan lainnya yang masih misterius, yang menurut konsep mekanika digital dianggap “immaterial”. Semua materi bisa dianggap sebagai salah satu wujud energi yang terpadatkan, dan energi tersebut merupakan perwujudan dari informasi dalam bentuk fisik (artinya, ada perwujudan dari informasi dalam bentuk non-fisik, yang juga tidak bergantung pada materi).  Inilah yang bisa kita saksikan di mana-mana, antara lain dalam penelitian di laboratorium.

Kembali  pada  masalah  “kecerdasan”, ia  (kecerdasan)  menciptakan, membentuk  dan   menyusun  keseluruhan  alam  semesta;  dan  oleh  karena  itu, ia (kecerdasan) merupakan  kecerdasan  universal  yang  melingkupi  alam  semesta.  Seluruh  keberadaan  merupakan  perwujudan  (bahasa  agama:  “tajalli”)  dari  kecerdasan  universal  itu. (Kajian  komprehensif  atas  hal  ini  bisa   melalui  pendekatan  “Mekanika  Kuantum”   Max  Planck  dan  “Teori  Relativitas”  Einstein).  Bandingkan  dengan  ayat: “Kemanapun  kita  menghadap   di  sana  ada  Wajah  Tuhan.”  (QS  2 : 152;  55 : 17; 70 : 40).  Tetapi  apakah  “Wajah  Tuhan”  itu   bisa  dipahami  sebagai  salah  satu  dari  Sifat-sifat-Nya, yakni   “Al-‘Alim”  (“Yang  Maha  Berilmu”  atau  “Maha  Cerdas”)?  Bila  “ya”  (bisa), apakah  Sifat-sifat  itu  terpisah  antara  satu  dan  lainnya  atau  menyatu?  Seandainya  menyatu, apakah  kesatuan  (unity) Sifat-sifat  itu  terpisah  dari  Dzat Tuhan  atau  menyatu?  Kemudian, bisakah  pemikiran  kita  (makhluk) menjangkau  kualitas-kualitas   Dzat Tuhan  itu?   (Ah, koq saya  jadi   ngoceh terus!  Kali  lain  sajalah  kita  bahas  hal-hal  mengasikkan    seperti   ini).

Yang saya ingin tandaskan adalah sepatutnya kita memahami secara komprehensif pengertian-pengertian Tauhid Zat, Tauhid Sifat, Tauhid  ‘Amali (Keesaan Perbuatan), dan Tauhid Ibadah, sebab mereka memiliki implikasi terhadap segala niat dan tindak-tanduk kita dalam berbagai ranah kehidupan.  Praktik (‘amal) — atau meminjam bahasa Ulil: “Ijtihad” — yang baik hanya akan lahir dari pemahaman (pengetahuan atau ilmu) yang baik dan tepat.  Memang betul agama mengajarkan: Segala sesuatu bergantung pada niat.” Tetapi niat yang tidak dilandasi pemahaman (ilmu) yang tepat akan melahirkan  keserampangan.

Oleh karenanya, upaya-upaya membangun atau menegakkan bangunan keadilan, pluralitas (sekali lagi: “bukan pluralisme”), saling pengertian (sekali lagi: “bukan toleransi”), hak-hak asasi (kemanusiaan universal), demokrasi, dan lain-lain, patut didasarkan pada fondasi (pemahaman) yang kokoh, yakni  “tauhid” (monoteisme  universal).

Setelah mengetahui betapa mendesaknya kajian monoteisme universal itu — yang merupakan titik berat dari pemetaan berfikir atau berfikir strategis — maka susulannya adalah menetapkan agenda pemikiran strategis yang mendesak dibentangkan di kalangan masyarakat.  Dengan kata lain, tugas selanjutnya dari (calon) pemikir adalah membuat agenda skala prioritas, dan secara metodologis harus membenturkan gagasan-gagasannya dengan kenyataan yang ada.

Selain persoalan penciptaan lapangan kerja (ekonomi), dan sebagainya, yang juga harus diprioritaskan adalah bagaimana menyikapi perkembangan teknologi karena ia memiliki implikasi terhadap aspek-aspek teologi (atau kehidupan beragama).  Memang,  ini adalah tugas para  mujtahid, tapi tidak ada salahnya bila berbagai pihak menyumbangkan gagasan-gagasan (tapi bukan seperti mengeluarkan  fatwa atau bernada  sok tahu).  Dan, tentu  saja, gagasan-gagasan  pemikir  tidak  usah  terjebak  pada  hal-hal  yang  bersifat  teknis.  Ia  haruslah  sebagai  “a   generalist”  dan    bukan   “an   expert   that   perform   complex   work”.  Metoda   berfikirnya  pun   bukan lagi  “defining   a   problem   then   seeking   a   solution   or  evaluating  different  solution” (deduktif), tapi  sudah  menjadi  “recognize   a   powerful   solution   then   seek   the   problem    it    might   solve”  (induktif).

Atas  dasar  metoda   berfikir   induktif, seorang  pemikir  tidak  akan   menggunakan — misalnya — isu-isu  jilbab, potong  tangan, jenggot, atau  jubah  sebagai   “the   agent   to   change    the    rules   of   the   game”.  Teman  saya  bilang, “jubah  atau  jenggot  lecak   aja   diurusin!”  Mungkin  ia  terlalu  sinis, tapi  saya  berpendapat  bahwa  “powerful”  yang  dimiliki   oleh   seorang  pemikir  tidak  imbang  untuk  digunakan  mengurusi  masalah-masalah  yang  menjadi   prioritas   kesekian  (seperti   “jenggot”  dan  “jubah”  itu).

Dikhawatirkan, kekeliruan  membuat  pemetaan  pemikiran  dan    skala   prioritas   akan  menjauhkan   dari  upaya-upaya    pencerahan  (enlightment / aufklarung / isyraqiyah).  Dengan  kata  lain,  jangan  sampai  yang  didapat  justru  adalah  pengkaburan, pembingungan  atau  bahkan  pembodohan. (Suatu  bentuk  imperialisme  berfikir).  Apalagi  jika  gagasan-gagasan  yang  dilontarkan  tidak  mematuhi   standar  ilmiah  yang  minimal  mengandalkan   logika  dan  pembuktian.  Rasanya  kurang  bijak — dengan  berlindung  di  balik   kebebasan  (liberalisme)  berfikir — orang   disuguhi  terus  dengan  gagasan-gagasan  kurang  bermutu  untuk  mencapai  tingkat  kekeruhan  seperti  air  empang atau lumpur Lapindo.

***

DENGAN merakayasa peristilahan Ali Syaria’ti (pemikir Iran), saya katakan bahwa salah satu tugas intelektual adalah meracik dan menebarkan madu pemikiran, bukan narkoba (candu) pemikiran.  Tapi, saya jangan dituduh berada dalam deretan yang sama seperti Alan Sokal (seorang profesor fisika Universitas New York) yang menuding kelompok postmodernisme (mazhab Perancis) sebagai pembuat, bandar, dan pengecer narkoba pemikiran yang dicandu habis oleh kalangan mahasiswa dan intelektual.

Standar ilmiah yang saya maksudkan jangan ditafsirkan sebagai penafian atas secercah kebenaran yang disumbangkan oleh postmodernisme, yang antara lain berupa penyingkapan topeng-topeng rasio (dan filsafat).  Juga jangan sampai dipelintir dan dibalikkan untuk dihujamkan kepada saya  bahwa  justru  metoda  ilmiah  tak   berpretensi  untuk  tahu   apa  yang  benar   dan  karena  itu  hanya  bisa  mengusulkannya, termasuk  mengusulkan   gagasan-gagasan  aneh.  Tetapi, jangan  lupa, metoda  ilmiah  memahami  apa   yang  salah  dan  mampu  membuktikannya.

Bila   dikaitkan  dengan  ini, seharusnya  Ulil  juga  memberikan  bukti-bukti  kesalahan  aspek-aspek   Islam  seperti  yang  dicontohkannya  (jilbab, rajam, dan  sebagainya) — alinea  8.  Hal  yang  sama  sepatutnya  juga  dihindari  pembelaan   diri  seperti  dengan  menyodorkan  argumen   bahwa  mahkota  sains  terletak  pada  kemampuannya   memetabolisir   diri, berevolusi,  dan  berkembang  terus  sesuai   dengan  denyut   nadi   perkembangan   manusia, dan  bukan  terletak  pada   kemampuannya  menyibak  rahasia  alam  semesta  (sebagaimana   nuansa   spektrum   pemikiran   yang  saya  gelar  di  atas).  Maka, meskipun  dalam  tataran  tertentu  (bukan  tataran  universal) kita  sepakat dengan  keabsahan  pernyataan: “sains  (Islam) harus  dipandang  sebagai  suatu   ‘organisme’  hidup (alinea  1), namun   juga   adalah  sah-sah   saja  bila   kemudian  muncul  pertanyaan:  Sebagai  suatu  “organisme”, bukankah  sains  (Islam)  memiliki  kode  genetik? Karena  Ulil  menggunakan  istilah  “organisme”, maka  mungkin  ada  baiknya  jika  Ulil  mengaitkan  pembahasannya  dengan  aspek   bioteknologi   atau  rekayasa  genetika (atau lebih menukik lagi: Nanoteknologi).  Sehingga, akan  lebih  elok  bila  kajian  tentang  Islam  itu  bersifat  lintas  disiplin  keilmuan  (liberal   yang  konsisten).

***

BAGAIMANAPUN kita harus menghindari ketakutan akan ketidakteraturan (ataxophobia). Sebab, boleh jadi ketidakteraturan pemikiran masyarakat yang ditimbulkan oleh gagasan-gagasan liberal bisa berfungsi sebagai jembatan untuk menata kembali bangunan pemikiran Islam yang sesungguhnya, bukan yang semu.  Dan modal dasar untuk itu adalah menghilangkan kemalasan atau ketakutan untuk berfikir (phronemophobia).

Kami  yakin, paparan  di  atas  akan  dapat  mengantarkan  kepada  identifikasi  garis  demarkasi  antara  “Liberalisme  Berfikir”  dan  “ Liberasi  Berfikir”.  Yang  disebutkan  terakhir  merupakan  bagian  dari  aksi-aksi  yang  bergerak  mendaki  dan  bertanggungjawab  (aqabah — QS  90 : 12) untuk  membebaskan  segala  bentuk  perbudakan  (QS  90 : 13), terutama  perbudakan  berfikir;  karena  hanya  dengan  melalui  pembebasan  (dalam  bahasa  Ali  Syari’ati  disebut  “revolusi”) pemikiranlah  bisa  dilancarkan  pembebasan  atau  liberasi-liberasi  lainnya, seperti  pembebasan  dari  beban-beban  dan  belenggu-belenggu  yang  ada  pada  masyarakat  (QS 7 : 157).  Dan  ini  erat  kaitannya  dengan  kebangkitan  kaum  tertindas  (mustadh’afin), seperti   yang   diisyaratkan  oleh  Allah  SWT  (QS  28 : 5). [**]

Jakarta,  17 / 8 / 2007.

_______________________________________

Pada  terbitan  Seri  2, direncanakan, masih akan  dibahas  alinea  1  (dan  lain-lain) tulisan Bung Ulil Abshar Abdalla: “Menyegarkan   Kembali   Pemahaman   Islam” (Kompas, 18  Nov. 2002) — lihat  “Lampiran ”.  La Ode Zulfikar Toresano adalah Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: