Pemberdayaan Perempuan : Antara Kebijakan Pemerintah dan MDGs — [Diskusi Parlemen (2)]

Q (2)

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

(4 Desember 2009)

Pemberdayaan Perempuan:

Antara Kebijakan Pemerintah

dan MDGs

Wawancara dengan Dra Ida Fauziah (anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 2004-2009)

Catatan Redaksi:

Wawancara ini pernah dimuat dalam

www.visi-tokoh-peduliperempuan.blogspot.com pada Januari 2009.

Tanya (Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional / Forum SPTN): Diskursus tentang relasi antara syariat dan konstitusi tidak akan redup di negeri ini, dan  meski sejatinya “perempuan” mengambil peran penting dalam hubungan keduanya, namun sayang terkesan ia (perempuan) terperangkap dalam paradigma strukturalisme, bahwa perannya yang inferior selama ini lebih disebabkan oleh sistem yang timpang.  Anehnya, ketika dibuka keran kuota 30 persen calon anggota legislatif untuk perempuan, perempuan justru tidak siap memenuhi kuota tersebut.  Ini belum lagi jika dilakukan gugatan terhadap kualitas mereka. Apa komentar Ibu?

Kembali pada relasi antara syariat dan konstitusi, untuk konteks Indonesia, setidaknya ada tiga pandangan yang sangat kontras: (1) Paradigma fundamentalistik atau skripturalistik, yang meyakini bahwa konstitusi harus berdasarkan Islam, sebagaimana diterapkan Nabi dan para sahabatnya di Madinah, 15 abad lampau; (2) Paradigma sekularistik (mungkin bisa juga disebut “neoliberalistik”), yang menganggap Islam sebagai ajaran yang hanya patut diterapkan dalam ranah privat dan individual dengan argumen bahwa — dalam Al Qur’an dan Hadits — tidak ada perintah eksplisit dan mengikat perihal penegakkan negara Islam; dan (3) Paradigma moderat (the third  way  paradigm), bahwa Islam harus dipahami (secara substantif) sebagai nilai, kebajikan (virtue), kemaslahatan bersama (al  mashlahah al  am / common  good), dan tatanan moral.

Tanpa bermaksud memarginalkan dua paradigma yang disebutkan pertama, dalam perbincangan kali ini izinkan kami membatasi diri pada paradigma yang ketiga (moderate paradigm), bahwa Indonesia bukanlah negara sekular, tetapi bukan pula negara Islam (harap tak usah dikomparasikan seperti sejenis binatang hermaprodit yang dikenal dalam literatur biologi, di mana jenis kelaminnya tidak jelas, apakah “jantan” atau “betina” alias binatang ambivalen atau munafiqun). Sebagai konsekuensinya, Pancasila dan UUD 1945 harus dijadikan rujukan dalam praktik bermasyarakat dan bernegara, terutama karena keduanya merupakan hasil komitmen seluruh rakyat Indonesia (common  platform / kalimatin sawa). Itu juga dapat dimaknai bahwa, bagi kalangan (mayoritas) Muslim, Pancasila sejalan dengan tujuan-tujuan utama syariat, yang dikenal dengan  maqashid  al-syariah.

Dengan pemahaman seperti ini tentu saja ajaran Islam senantiasa mampu memberikan kontribusi yang lentur terhadap pelestarian lingkungan hidup, penegakkan demokrasi, hak asasi manusia, pluralitas, dan seterusnya, bukan saja di tingkat nasional (inward  looking), tapi juga dalam tataran global (outward  looking).

Dalam hubungan itu memang Indonesia telah meratifikasi “MDGs Declaration” (MDGs / Millenium Development Goals = Sasaran Pembangunan Milenium), yang telah disepakati oleh 189 negara anggota PBB dalam  Konferensi Tingkat Tinggi Milenium pada bulan September 2000.  Dan kalau kita sepakat bahwa penegakkan demokrasi, pelestarian lingkungan hidup, penguatan pluralitas, peningkatan kesejahteraan perempuan, dan lain-lain, berbanding lurus dengan “Pemberdayaan Perempuan” (Gender  Empowerment), bagaimana (menurut Ibu) strategi pelibatan agar kaum perempuan — apalagi yang berada pada level suprastruktur politik — dengan semangat tinggi bahu membahu mewujudkan pengimplementasian MDGs itu. Mengapa?  Karena Pemberdayaan Jender merupakan salah satu butir dari delapan target MDGs, bahkan dianggap sebagai “titik berat” (center  of  gravity) penyelesaian persoalan-persoalan universal.  Salah satu contoh,  kita berani mengatakan bahwa keberhasilan pengimplementasian “butir pertama” MDGs (yakni “penanggulangan kemiskinan dan kelaparan”) sangat bergantung pada keberhasilan penerapan “butir ketiga” MDGs (yakni “mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan”), karena perempuanlah yang paling bertanggung jawab terhadap pengaturan ekonomi keluarga sebagai unit organisasi masyarakat yang terkecil.

Oleh karena itu, dengan perempuan yang berdaya, maka praktis akan terjadi pendekatan aksi yang sistematis terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang didasarkan atas pemenuhan hak-hak dasar (right  based  approach), yaitu hak atas: (1) pangan; (2) kesehatan; (3) pendidikan; (4) pekerjaan dan berusaha; (5) perumahan; (6) air bersih dan sanitasi; (7) tanah; (8) sumber daya alam dan lingkungan hidup; (9) rasa aman; dan (10) partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

Disadari, untuk memenuhi kesepuluh hak dasar tersebut, Indonesia tidak saja telah menetapkan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan / RAPK (untuk tahun 2005-2009), bahkan melengkapi pendasaran RAPK itu pada “Aksi Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Jender” (AMK2J), “Aksi Pengelolaan Ekonomi Makro” (APEM), dan “Aksi Pengembangan Kawasan Pendukung Pemenuhan Hak-hak Dasar” (APKP2HD).

Namun, jujur saja, pemenuhan kesepuluh hak dasar itu masih jauh dari harapan. Indikator paling sederhana adalah semakin besarnya informalisasi pasar kerja pada setahun terakhir (Kompas, 13 / 9 / 2008), padahal perlindungan terhadap pekerja sektor informal (yang sebagian besar adalah wirausaha dan buruh tani / nelayan) masih lemah; dan juga tidak maksimalnya manfaat yang didapat dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri Penguatan (sebagai pelengkap dari PNPM Mandiri Inti) akibat kekurangan dana Rp 7 triliun. Kekurangan ini terjadi karena 12 departemen dan 355 kabupaten / kota (dari 470 kabupaten / kota di seluruh Indonesia) belum memberikan dukungan berupa penyediaan dana partisipasi (Kompas, 4 / 11 / 2008).  Menurut Ibu, apa kira-kira penyebab utama dari kurangnya dukungan tersebut, dan adakah faktor politis yang bermain di situ terutama terkait dengan Pemilu 2009?  Kemudian, jika dari PNPM Mandiri didapatkan hasil yang tidak maksimal, apakah hal yang sama juga bisa akan dialami Program GPP (Gerakan Penanggulangan Pengangguran) — yang dicanangkan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) — mengingat program ini seperti dibiarkan berjalan sendiri tanpa sistem pengawasan yang terintegrasi, dan itu diakui oleh Direktur Pengembangan Kesempatan Kerja Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Bina Penta)  Depnakertrans Muller Silalahi. Muller menyatakan,”Begitu dana GPP diserahkan ke Pemda, kami tak bisa lagi mengawasinya karena adanya otonomi daerah”. (Kompas, 13 / 9 / 2008). Bukankah “otonomi daerah” seharusnya menjadi salah satu instrumen pemberdayaan rakyat dan penguat pembangunan nasional?

Ditambah lagi dengan efek penjalaran (contingency  effect) krisis ekonomi yang mengguncang Amerika Serikat, baru-baru ini, maka diprediksikan bahwa keberhasilan   gender empowerment di Indonesia akan sulit terwujud.  Apakah  itu juga dapat dimaknai bahwa target pencapaian MDGs  pada tahun 2015 akan semakin sulit?

Karenanya agar tidak terlalu muluk (over  estimate), bisakah Ibu mengomentari  implementasi satu atau beberapa butir saja dari hak-hak dasar di atas. Mungkin sebagai pembanding, kami berikan beberapa ilustrasi: Pertama, sebagian kalangan menilai bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP),  beberapa saat lalu, berarti telah terjadi marginalisasi UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena UU BHP itu mengandung asas  lex specialis yang dapat menjadi acuan bagi semua aktifitas pendidikan. Bukankah ada kaidah hukum yang berlaku universal: “Ius  postiriori  derogat  ius  priori” [undang-undang (yang berlaku) belakangan menghapus undang-undang (yang berlaku) lebih dahulu]?

Selain itu, UU BHP dapat pula mengancam upaya pencerdasan kehidupan bangsa karena — bercermin pada perjalanan beberapa Perguruan Tinggi Negeri sebelumnya yang berubah status menjadi PT Badan Hukum Milik Negara / BHMN — substansi atau semangat sistem pendidikan kita seolah terjerumus ke dalam kubangan sistem  neoliberalisme (liberalisasi kebijakan pendidikan), di mana “pendidikan” telah dijadikan sebagai komoditas dagang (ekonomi), yang antara lain dapat dilihat dari  semakin dominannya bangku universitas diduduki oleh orang kaya dan terbukanya jalan bagi pihak asing untuk memegang saham hingga 49 persen untuk tiap satuan pendidikan tingkat menengah dan universitas (ini sebelumnya telah diperkuat melalui Peraturan Presiden No 76 dan 77 Tahun 2007 tentang kriteria usaha di bidang penanaman modal).

Pertanyaan kami kepada Ibu, bukankah masalah pendidikan merupakan syarat utama (conditio  sinequanon) bagi “national  survival”, dan kalaupun masih juga ada yang berapologi bahwa UU BHP tetap memerhatikan kepentingan rakyat banyak (yang berekonomi pas-pasan), tidakkah pantas jika dikatakan bahwa UU tersebut kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya (itsmuhuma  akbaru  min  naf’ihima).

Terkait dengan uraian di atas, seandainya ada yang berpendapat bahwa sebelum disahkannya UU BHP,  seharusnya Pemerintah digugat karena belum melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN dan APBD 2008, apa komentar Ibu?  Dan, menghadapi kasus demikian, bagaimana seharusnya sikap atau kebijakan terbaik Parpol terhadap kadernya yang kebetulan adalah Menteri Pendidikan Nasional?  Bukankah publik juga berhak mengetahui sikap Parpol tersebut sebagai salah satu wujud dari  public  accountibility yang diembannnya?

Kedua, dengan adanya rencana pembangunan infrastruktur jalan tol trans-Jawa, praktis akan mengakibatkan terjadinya pengkonversian tanah atau lahan-lahan pertanian secara besar-besaran, yang semakin mengancam kelestarian lingkungan hidup (banjir besar) dan berpotensi mengakibatkan terjadinya “krisis pangan nasional” di masa datang.[**]

 

***

Jawaban [Dra Ida Fauziah (anggota DPR dari

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 2004-2009]:

 

Jawaban Pertanyaan Pertama :

Menurut saya, kita semua harus mengakui bahwa termarjinalkannya perempaun yang diakibatkan oleh struktur dan kultur yang berlangsung lama itu telah membentuk karakter  dan mental perempuan dalam posisi yang tidak setara dengan kaum laki-laki.  Karena itu ketika kran kebebasan di era reformasi terbuka, ada semacam “ketidaksiapan” dalam mengisi panggung keterbukaan itu.

Ibaratnya orang lomba lari, posisi start perempuan itu berada pada posisi orang yang belum melakukan pemanasan setelah sekian puluh tahun jarang melakukan latihan olahraga. Jadi begitu peluit tanda mulai berlari dibunyikan, kaum perempuan harus melakukan penyesuaian terlebih dulu dengan pelari laki-laki yang sudah terbiasa dengan olahraga ini.

Terkait dengan kuota 30 persen calon anggota legislative bagi saya itu merupakan hutang peradaban yang harus dibayar. Jadi ini bukan persoalan siap atau tidak siap. Negara, masyarakat memiliki kewajiban mendorong terwujudnya keseimbangan keterwakilan perempuan, terutama pada proses-proses pengambilan keputusan.

Affirmative action sudah dimulai diakomodir ketika perubahan undang-undang politik dari UU No. 31 tahun 2003 menjadi UU No. 2 tahun 2008, dan Perubahan UU No. 12 tahun 2003 menjadi UU N. 10 tahun 2008 dan tersirat harapan bahwa hasil pemilu 2009 akan banyak menghadirkan perempuan di legislatif. Tapi kemudian muncul kekhawatiran yang kuat akankah semua harapan itu bisa terwujud ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 214 UU No. tahun 2008 yang berarti bahwa penentuan caleg berdasarkan suara terbanyak.

Rumusan pasal 55 UU No. 10 tahun 2008 yang menempatkan perempuan pada nomor “cantik” karena satu diantara tiga caleg itu harus perempuan, itu  menjadi tidak berarti dan berarti pula tidak ada lagi affirmative action buat perempuan. Perempuan harus bersaing keras dengan caleg laki-laki yang pada umumnya lebih siap dibandingkan perempuan.

 

Jawaban Pertanyaan Kedua:

Menurut saya setidaknya ada dua jalur yang harus sinergis diantara level suprastruktur politik dan level sosial kemasyarakatan. Pada level supratruktur politik ada banyak pilihan, diantaranya:

  1. Mendesak partai politik dan lembaga-lembaga/ormas lainnya untuk mendukung dan mengakomodir perempuan.
  2. Men-support perempuan yang telah duduk dalam posisi-posisi startegis pembuat keputusan partai.
  3. Membuat jaringan kerja sama antara kelompok-kelompok perempuan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
  4. Mendesak pemerintah dan lembaga-lembaga formal negara lainnya untuk mendukung angka strategis untuk perempuan.

Sementara pada level sosial kemasyarakatan point pentingnya di antaranya:

  1. Memberikan nilai/pandangan kepada lingkungan masyarakat dan keluarga sejak dini tentang pentingnya peran perempuan dalam politik.
  2. Mensosialisasikan pentingnya partisipasi politik perempuan dalam pembuatan keputusan politik kepada masyarakat dan keluarga.
  3. Desakralisasi budaya panggung politik yang patriarkhis dan mendorong perempuan untuk berani mengisi jabatan-jabatan strategis dalam politik.
  4. Peningkatan kualitas SDM kaum perempuan melalui pelatihan-pelatihan dan kegiatan pemberdayaan lainnya.

Jawaban Pertanyaan Ketiga:

Saya pikir dalam pola hubungan pusat dan daerah terkait program PNPM Mandiri & GPP kuncinya adalah komunikasi dan sosialisasi. Komunikasi dan sosialisasi diperlukan agar daerah merasa ikut memiliki. Meski program ini diinisiasi oleh pemerintah pusat tetap diharapkan pemerintah daerah bisa berkreasi dengan program-program pemberdayaan dan   tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik saja sebagaimana laporan kunker Komisi II ke Jawa Timur bulan November 2008 kemarin.

 

Jawaban Pertanyaan Keempat:

Harus diakui bahwa efek dari krisis keuangan global sedikit banyak akan mempengaruhi pencapaian target MDGs di tahun 2015. Namun bagi saya, sulit dan tidaknya pencapaian target MDGs, khususnya dalam konteks gender empowerment, sangat tergantung pada tekad dan kemauan kita sebagai bagian dari masyarakat yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan proses pemberdayaan kaum perempuan yang sedang berlangsung dengan capaian peningkatan tiap tahunnya, baik dari segi keberhasilan pencapaain legislasi yang pro-perempuan  maupun semakin tingginya kesadaran kaum perempuan, saya optimistis bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi perempuan untuk menggapainya.

 

Jawaban Pertanyaan Kelima:

Terkait UU BHP, saya mengapresiasi atas  ketentuan Pasal 46 yang menyebutkan adanya kewajiban bagi   BHP untuk menjaring dan mengalokasikan beasiswa bagi WNI yang memiliki potensi akademik dan kurang mampu secara ekonomi sekurang-kurangnya 20%  dari jumlah keseluruhan peserta didik.

Pasal ini merupakan langkah positif dan harus didukung oleh semua pihak sebagai bagian untuk melakukan pemerataan pendidikan. Tentunya ini harus dibarengi ketegasan aparat penegak hukum untuk menindak BHP yang tidak melaksanakan ketentuan ini (Pasal 62).

Tentang kekhawatiran komersialisasi dan liberalisasi lembaga pendidikan, khususnya terkait Pasal 42  yang menyebutkan BHP dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio dan mendirikan suatu badan usaha dengan modal paling banyak 25% dari seluruh kekayaan  neto BHP, maka saya berpendapat, perlu ada kehati-hatian dalam menjalankannya. Perlu diatur secara cermat, efektif, efisien dan dikelola secara profesional. Jangan sampai hal ini akan menghilangkan fungsi dan tujuan didirikannya BHP. Ini penting, karena kalau gagal dalam melakukan investasi dan usaha, maka yang dirugikan adalah peserta didik. Terlebih dalam UU ini tidak ada sanksi apapun yang mengatur apabila mengalami kerugian.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: