Reformasi TNI? (Wawancara Imajiner Dengan Jenderal Reformis) Bagian V (TNI/POLRI-5)

TNI / POLRI-5

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

(4 Desember 2009)

Reformasi TNI?

(Wawancara Imajiner Dengan

Jenderal Reformis)

Bagian V

Koperasi TNI dan Kerahasiaan Ketahanan

Ekonomi Nasional (Negara)?

Catatan Redaksi:

”Wawancara Imajiner” ini pernah dimuat dalam

Jurnal DPD Plus DIGITAL No. 5 / Tahun Ke-1, 3 Januari 2007

(juga dalam http://forumsptn-indo-military-watch.blogspot.com).

Jurnal DPD Plus DIGITAL (J-DPD Plus DIGITAL) / Forum SPTN (La Ode Zulfikar Toresano): Pada dialog atau wawancara “Bagian IV”, Anda sebutkan tentang perlunya rakyat mendesak DPR untuk mengesahkan traktat tentang Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (KI-HSP), dan juga tentang Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KI-HESB), di mana rancangan undang-undang (RUU) tentang keduanya sudah disetujui oleh DPR-RI pada 30 September 2005. Anda juga nyatakan bahwa pengesahan traktat-traktat ini harus dijadikan sebagai kekuatan pendorong bagi terjadinya reformasi TNI secara substansial dan signifikan. Selain itu, ia juga layak dijadikan sebagai acuan proses harmonisasi undang-undang atau hukum nasional. Bisakah Anda pertegas lagi kontekstualisasi pengesahan RUU tentang KI-HESB terhadap masalah koperasi TNI?

Kemudian — terkait dengan reformasi TNI — RUU apa saja yang mendesak untuk dibahas dan diharmonisasikan dengan KI-HSP dan KI-HESB itu?

Jenderal Reformis (JR): Sebelumnya saya perlu tandaskan bahwa terkait dengan KI-HSP, pemerintah juga harus serius menindaklanjuti ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture / CAT) — yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 — sebagai itikad baik bangsa ini untuk menghentikan tindak kekerasan dan penyiksaan, terutama dalam pelaksanaan interogasi (menggali informasi dari tersangka atau saksi) dan proses hukum.

Sebagai tambahan, seingat saya, KI-HSP (International Covenant on Civil and Political Rights) sudah disahkan oleh DPR melalui UU No 12 Tahun 2005 tanggal 28 Oktober 2005, sedangkan untuk KI-HESB (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights) disahkan melalui UU No 1 Tahun 2005 tanggal 28 Oktober 2005. Bahkan, terkait dengan ini, juga sebelumnya telah disahkan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination melalui UU No 29 Tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999. Mengenai pertanyaan Anda, jelas bahwa pengesahan RUU tentang KI-HESB ada korelasinya dengan penyelesaian silang pendapat tentang bisnis TNI, termasuk di dalamnya adalah tentang koperasi TNI.

Kalau TNI sudah dengan tegas tidak akan menggunakan hak politiknya untuk dipilih dan memilih dalam pemilu, maka dalam kondisi di mana negara belum sepenuhnya dapat menjamin penyediaan anggaran pertahanan dan memenuhi keperluan hidup anggota TNI, adilkah jika TNI tidak diperkenankan untuk menjalankan koperasi sekalipun? Bukankah anggaran negara belum mampu mencukupi untuk pelaksanaan tiga fungsi TNI, baik operasional, pemeliharaan, dan perawatan; juga untuk kesejahteraan prajurit? Kalau bisnis TNI bisa dieliminir, bukankah seharusnya itu tidak menjalar hingga ke usaha-usaha koperasi yang dijalankan oleh TNI? Masalahnya, jika UU TNI tidak membolehkan TNI untuk berbisnis, apakah koperasi-koperasi TNI tidak menjalankan kegiatan bisnis? Kita memang mengkhawatirkan praktik-praktik bisnis TNI yang sering menyebabkan konflik kepentingan (conflict of interest) dan bisa menjurus kepada penyimpangan dari fungsi serta tugas asasinya sebagai alat pertahanan, di mana kadang tampil dalam bentuk cara-cara intimidasi dalam menjalankan kepentingan bisnisnya. Dan kalau itu tidak dikoreksi, (oknum-oknum) TNI rawan terjerumus pada bisnis ilegal seperti over-logging dan ekspor kayu ilegal di Kalimantan Timur, jasa keamanan di tambang batu bara (dan pengkoordinasian para penambang liar) di Kalimantan Selatan (Kompas, 22 / 6 / 2006).

Oleh karenanya, TNI harus siap untuk tidak lagi berbisnis seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Terkait dengan masalah koperasi (dan yayasan) TNI, kita dihadapkan dengan kerumitan pengaturannya dalam sistem ekonomi neoliberal (ekonomi pasar global yang terintegrasi) seperti yang terjadi saat ini, di mana usaha-usaha koperasi TNI bisa saja membesar seperti badan-badan usaha bisnis yang profit oriented, sehingga jika saat ini TNI masih diizinkan untuk menjalankan koperasi-koperasi dan yayasan-yayasan, maka di masa datang harus dievaluasi. Karenanya, mulai saat ini — dalam rangka menindaklanjuti implementasi UU No 34 Tahun 2004 itu — harus dibuat desain perencanaan (yang dilengkapi kebijakan presiden sebab kita tidak sepenuhnya sepakat dengan premis yang menyatakan: Semakin sedikit tambahan aturan pelaksanaan, yang mengikuti atau menjadi turunan dari suatu produk undang-undang, maka akan semakin baik bagi produk UU tersebut dalam pelaksanaannya) sehingga bisa memenuhi apa yang menjadi tujuan undang-undang tersebut. Paling tidak, harus ada klausula yang dinyatakan dalam undang-undang tertentu, bahwa eksistensi koperasi dan yayasan TNI akan dievaluasi setelah berjalan selama lima tahun, misalnya, sejak pengesahan pengaturannya sekarang; dan mulai kapan negara bisa secara konsisten menjalankan fungsinya — secara utuh — menyediakan anggaran pertahanan dan menjamin kesejahteraan anggota TNI? Namun, di atas semua itu harus ada keseriusan dalam membangun sistem hukum yang terkait dengan Reformasi TNI (termasuk upaya harmonisasi terhadap KI-HSP); dan dengan demikian harus dirampungkan atau disiapkan antara lain Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan TNI, RUU Intelijen Negara, RUU Peradilan Militer, RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, RUU Pengadilan Hak Asasi Manusia, RUU Kepolisian, RUU Pertahanan, RUU Perbantuan Militer, RUU Wajib Militer, RUU Perlindungan Saksi dan Korban, dan RUU Keamanan Nasional (meskipun RUU Kamnas ini tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional / Prolegnas 2007).

Selain itu mungkin perlu juga dilakukan revisi atas undang-undang yang terkait dengannya, misalnya UU tentang BUMN. Ada yang mendefinisikan bahwa bisnis TNI adalah seluruh kegiatan TNI, baik institusi maupun personal (termasuk menjadi pemegang saham atau masuk dalam jajaran direksi / komisaris perusahaan swasta), yang berkaitan dengan komersialisasi (aset dan jasa-jasa pengamanan).

Merujuk pada definisi ini, bukankah lebih baik pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Djoko Santoso bahwa prajurit TNI tidak boleh bekerja di luar dinas mereka sebagai anggota TNI (Kompas, 7 / 11 / 2006), dikonkretkan saja dalam bentuk undang-undang agar memiliki kekuatan hukum?

Kemudian, dari definisi itu (bisnis TNI) melahirkan konsekuensi bahwa pemerintah tak perlu lagi membatasi penertiban hanya atas unit usaha di bawah yayasan atau koperasi (TNI) yang di dalamnya terdapat aset negara paling sedikit 51 persen.

Oleh karenanya, apakah gagasan pemerintah membentuk “Holding BUMN” (perusahaan induk — holding company) untuk menampung bisnis-bisnis TNI (Kompas, 1 / 2 / 2005) bisa diperluas untuk juga menampung koperasi dan yayasan-yayasan milik TNI agar memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance / GCG)?

Terkait dengan implementasi traktat tentang KI-HESB, kita juga perlu menyoroti RUU Rahasia Negara (RUU-RN) — yang mencuat saat ini dan konsep awalnya digagas oleh Lembaga Sandi Negara (LSN) saat rezim otoriter Orde Baru masih berkuasa — sebab dalam Pasal 3 RUU tersebut (draf: Mei 2006) tertulis, lingkup rahasia negara mencakup pertahanan dan keamanan negara, hubungan luar negeri, penegakan hukum, ketahanan ekonomi nasional, persandian negara, intelijen negara, dan pengamanan aset vital negara.

Dalam konteks pembicaraan kita, adakah batasan ketahanan ekonomi nasional yang masuk dalam rahasia negara? Apakah pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) atau non-alutsista, misalnya, dapat juga dimasukkan dalam kategori rahasia negara, sehingga pengadaannya tidak mutlak dilakukan melalui mekanisme goverment to government (G to G) — antara lain melalui tender — yang diketahui oleh parlemen, tapi cukup melalui penunjukan rekanan (perusahaan, koperasi, atau yayasan) secara langsung di negara lain atau di dalam negeri? Bukankah hal demikian akan melahirkan subyektifitas penguasa? Rancu sekali, bukan? Dalam hubungan ini, dugaan skandal pengadaan helikopter Mi-17 (Kompas, 17 / 5 / 2006) dan 32 panser VAB (Vehicule de l’Avant Blinde) dari Perancis (Kompas, 18 / 9 / 2006) patut dijadikan pelajaran berharga karena menguakkan sejumlah keanehan. Panser VAB, misalnya, selain pengadaannya melalui mekanisme penunjukkan langsung, juga — ternyata — kualitasnya tidak jauh berbeda dari panser buatan PT Pindad (BUMN yang ada di Bandung), apalagi buatan Pindad itu harganya jauh lebih murah (Kompas, 9 / 10 / 2006).

Lagipula, ketahanan ekonomi nasional sangat rancu jika dimasukkan dalam rahasia negara, sebab dalam ekonomi kuncinya justru keterbukaan dalam mekanisme pasar. Artinya, semakin besar informasi yang dimiliki pelaku ekonomi akan semakin menciptakan spekulasi yang menstabilkan. Apakah ada yang namanya cadangan devisa, penerimaan negara, atau penerimaan pasar modal sebagai sesuatu yang bersifat rahasia?

Mengingat ruang lingkup RUU-RN itu tidak jelas dan terlalu umum (terlalu luas), maka dikhawatirkan akan memberi peluang besar bagi penyelenggara pemerintahan untuk menetapkan secara sepihak apa pun sebagai rahasia negara dengan seenaknya membuat kategorisasi “sangat rahasia”, “rahasia”, atau “rahasia instansi”. Lagipula RUU-RN terkesan lucu, misalnya poin untuk proses penegakkan hukum yang dimasukkan sebagai salah satu lingkup rahasia negara. Ini kan aneh! Bagaimana mungkin, misalnya, proses persidangan disebut rahasia negara, sedangkan hakimnya menyatakan sidang terbuka untuk umum? Karenanya, mengapa tidak didahulukan pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU-KMIP), dan kemudian dengan — antara lain — mengacu pada Undang-Undang KMIP itu dilakukan pembahasan perlu tidaknya pembuatan RUU-RN, atau perlukah masalah rahasia negara diatur dalam satu UU tersendiri? Bukankah RUU-RN bertentangan dengan konstitusi (lihat UUD 1945 Pasal 28 F hasil amandemen) — baik secara formal maupun material — khususnya terkait ideologi yang dianut tentang kebebasan, prinsip negara hukum, dan prinsip hak atas kepastian hukum? Bukankah dengan pemunculan RUU-RN itu merupakan refleksi dari kegagalan negara dan ketidaksanggupan menjaga atau melindungi kerahasiaan, sehingga negara merasa perlu membuat aturan hukum yang akan memidanakan siapa saja yang dianggap membocorkan rahasia negara?

Suatu saat Menhan Juwono Sudarsono melansir banyak surat dinas, terutama berkategori rahasia, yang — seharusnya langsung sampai ke tangannya — diterima sudah dalam keadaan terbuka (Kompas, 2 / 11 / 2006). Untuk kasus seperti ini, kita berpendapat Juwono cukup mendisiplinkan bawahannya (bahkan bila perlu meminta bantuan Menteri Penertiban Aparatur Negara) dan tidak ada kaitannya dengan pembenaran pemunculan RUU-RN. Mungkin Juwono perlu belajar dari Mendagri yang telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penegakkan Tertib Kerja Aparatur Depdagri sebagai Penjabaran Kontrak Politik Kabinet Indonesia Bersatu.

Jangan-jangan kekhawatiran berlebihan tentang bocornya rahasia negara itu merupakan wujud ketersinggungan pejabat yang rahasianya dibeberkan di depan publik. Misalnya saja, terbongkarnya skandal dokumen perbaikan kantor kedubes RI di Korea Selatan atau dokumen kontrak jual-beli senjata TNI dengan supplier. Bagi saya, di negeri ini, justru yang harus dirahasiakan atau dilindungi melalui undang-undang adalah whistle blower (peniup peluit), yakni pelapor (termasuk saksi ahli) yang melaporkan suatu tindak kejahatan atau penipuan atau korupsi.

Dengan demikian, pemerintah jangan hanya ngotot memperjuangkan kerahasiaan atau keamanan negara (state security), tapi juga perlu memerhatikan keamanan individu (human security) karena keamanan negara juga mencakup keselamatan dan keamanan individu. Kasus kematian mujahid hak-hak asasi manusia, Munir SH, yang hingga kini masih diselimuti kabut misteri merupakan contoh terbaik betapa para pemegang otoritas di negeri ini sangat diskriminatif dalam melihat persoalan-persoalan kebangsaan. Sehingga yang seharusnya mendesak kita butuhkan adalah pengesahan RUU Perlindungan Saksi & Korban dan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU-KMIP), bukan RUU-RN yang kontroversial itu.

Bagaimanapun, sulit dihindari pandangan bahwa penguatan pengaturan rahasia negara terkait erat dengan pengembangan kapasitas internal perangkat-perangkat intelijen negara yang memiliki peluang besar untuk beroperasi di luar kerangka kerja demokrasi. Pertanyaan yang relefan untuk ini, apakah intelijen negara bisa masuk ke wilayah penegakkan hukum yang seharusnya diemban oleh Polri dan Kejaksaan, mengingat Pasal 12 RUU Intelijen Negara memberi kewenangan bagi intelijen negara untuk melakukan penangkapan atas dasar pertimbangan yang secara sepihak dianggap strategis.

***

KEMBALI ke pembicaraan tentang reformasi TNI. Yang kita khawatirkan adalah bahwa bisa saja kegiatan ekonomi koperasi atau yayasan-yayasan TNI ditafsirkan sebagai bagian dari ketahanan ekonomi nasional sehingga masuk dalam kategori “rahasia negara” di mana ada kegiatan-kegiatan tertentu di dalamnya yang tidak boleh diketahui oleh publik. Anda dapat bayangkan betapa mengerikan pengelolaan negara ini jika itu betul-betul terjadi. Terhadap kemungkinan traumatik itu saya hanya bisa bersandar pada bimbingan Ilahi: “Dan Ia (Allah) menciptakan segala sesuatu kemudian mengaturnya dengan peraturan yang pasti (bukan serba “rahasia”).” (QS 25 : 2).

Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut kepentingan warga negara atau publik harus dibuka secara transparan, terukur, dan akuntabel tanpa diselimuti tabir kerahasiaan, apalagi obyek yang dirahasiakan berpeluang besar dimanfaatkan untuk kepentingan subyektif kelompok tertentu.

“Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengertian akan dia (serba “rahasia”), sebab sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu semuanya

bertanggung jawab atas hal tersebut.”

(QS 17 : 36)

[**]

_______________________

La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul)

adalah Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional / Forum SPTN

(merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: