Perlu Pasang Sensor Kepekaan di Otak Anggota DPR? (Sebuah Analisis Ilahiah-Kebangsaan atas Perseteruan Antarinstitusi Negara) (DISKUSI PARLEMEN 3)

Q (3)

Perlu Pasang Sensor Kepekaan di

Otak Anggota DPR?

(Sebuah Analisis Ilahiah-Kebangsaan

atas Perseteruan Antarinstitusi

Negara)

Wawancara dengan Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano),

pemateri kajian komparasi ideologi dan strategi politik

pada pengkaderan dan pengajian-pengajian Himpunan Mahasiswa Islam / HMI (dan alumninya) di wilayah DKI Jakarta dan tingkat nasional (sejak tahun 1983)

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

(Jurnal ParlemenO)

Jakarta, 9-11-2009

Tanya (Redaksi Jurnal P Online) : “Headline” Kompas, hari Sabtu, 7 November lalu adalah: “DPR Melawan Suara Rakyat. Sulit Diharapkan DPR Jadi Kekuatan Penyeimbang”. Headline tersebut menyiratkan, di DPR kini belum ada keseimbangan kekuatan politik, terlebih adanya dugaan elite politik tertentu dalam Fraksi PDI-P (yang semula diharapkan menjadi partai oposisi) yang sejak start awal sudah tertawan oleh kasus dugaan penyuapan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom; ditambah lagi dengan berhasilnya Taufik Kiemas menjabat Ketua MPR sebagai hasil kompromi politik antara PDI-P dengan koalisi parpol pendukung pemerintah, yang kemudian melahirkan hasil awal berupa campur tangan — untuk tidak menyebut praktik politik “dagang sapi”— partai-partai politik (termasuk di dalamnya adalah PDI-P) dalam keterpilihan Ahmad Farhan Hamid, anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (yang juga adalah mantan anggota DPR dari Fraksi PAN), sebagai salah satu Wakil Ketua MPR pada Sabtu malam tanggal 3 Oktober lalu, yang kemudian berbuntut protes keras sebagian anggota DPD.

Menurut Aba Zul, apakah kasus-kasus politik di atas berkontribusi terhadap pelemahan daya kritis dan daya tawar (critical and bargaining powers) PDI-P dalam menyikapi penjelasan petinggi Polri saat rapat kerja dengan Komisi III DPR yang berlangsung malam Kamis (5/11) hingga Jum’at (6/11) — bukan “Jumat”, saudara kembarnya “Jimat” — dini hari lalu. Sebagaimana diketahui, dalam rapat kerja yang membahas konflik KPK dengan Polri terkait dengan dugaan suap Anggoro-Anggodo kepada sejumlah oknum institusi penegak hukum di negeri ini, DPR dinilai sejumlah kalangan berat sebelah — dan tidak menjalankan perannya sebagai institusi pengawasan (checks and balances) — karena membela kepolisian, menentang arus besar (main stream), bahkan dibumbui dengan tepuk tangan sejumlah anggota Komisi III setelah mendengar penjelasan Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan Komisaris Jenderal Susno Duadji, Kepala (nonaktif) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Bahkan, tepuk tangan girang — yang disorot oleh sejumlah media massa — tersebut terkesan mendapatkan pembelaan Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, dengan mengatakan, “Kalau satu tepuk tangan, ya kadang-kadang lainnya jadi ikut.” (Kompas, 7/11).

Bila hal di atas juga dikaitkan dengan prospek kinerja DPR di masa mendatang, bagaiman Aba Zul menyorotinya?

***

Jawab [Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano)]: Kalau kita menonton sebuah pertunjukkan, tepuk tangan dari seorang penonton — atas polah tingkah si aktor (pemain lakon) yang sedang berakting — seringkali akan segera diikuti dengan sorakan tepuk tangan para penonton lainnya, meskipun para penonton itu tidak memiliki kemampuan untuk mengapresiasi lakon yang ditampilkan. Itulah “solidaritas parsial” (“pseudo integrity atau “partial integrity”) berkesenian yang acap kali membuat penonton tereduksi daya kritisnya dan menjadi larut-buta [beda dengan larut berkesadaran” (the solubility of awakening)] dalam atmosfer pertunjukkan. Hanya penonton berakal sehatlah yang mampu menilai dan mengaprisiasi secara obyektif pesan yang disampaikan dalam pertunjukkan itu.

Sayangnya, solidaritas parsial itu seringkali menyergap begitu dominan — dan cenderung langgeng — sehingga memutus mata rantai pertautan dengan aspek-aspek lainnya meskipun secara substansial seni merupakan refleksi dari berbagai dimensi kehidupan, bahkan yang bersifat esoterik sekalipun.

Tentu saja “mimbar parlemen” tidak sama dan sebangun dengan pentas kesenian — meskipun tidak jarang para anggotanya mempertontonkan polah bak aktor pertunjukkan akrobat — karena parlemen merupakan tempat pertarungan berbagai gagasan atau pemikiran yang bersumber dari sejumlah kompleksitas kehidupan dalam masyarakat, termasuk praktik berbangsa dan bernegara; dus pertarungan gagasan itu harus membuahkan hasil yang optimal bagi kemanfaatan rakyat, bukan sekelompok orang, apalagi elite politik tertentu (the ruling power).

Oleh karenanya, masalah atau paparan yang mengemuka di ruang-ruang parlemen tidak boleh terlepas dari realitas sesungguhnya yang terjadi di luar parlemen. Artinya, bila di luar parlemen, rakyat mengalami keresahan, tidak etis kiranya para wakil rakyat — yang terhormat — bertepuk tangan ria, apalagi disertai dengan acara “foto bersama”, seperti yang dipertontonkan Komisi III DPR 2009-2014 pada ujung pengungkapan tiap butir kasus Bibit-Candra [dua petinggi (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi / KPK] versi pimpinan Polri dalam rapat dengar pendapat, Kamis (5/11).

Sejatinya, intergritas para wakil rakyat merupakan “integritas universal” karena manusia adalah makhluk paradoksal: materi ber-roh (beda dengan “jiwa” dalam pengertian filsafat, teologi, maupun teosofi), dan roh bermateri; bukan sekadar memiliki “jiwa” seperti seekor hewan.

Itulah sebabnya, sesuai dengan fitrah kemanusiaan, Allah SWT memerintahkan agar setiap “manusia” (ingat: “manusia”) memegang teguh “integritas universal” yang — secara fitrawi — inherent dalam dirinya, dan tidak larut dalam pesta “ikut-ikutan” atau “solidaritas naif (pseudo solidarity), seperti tercermin dalam nada pembenaran Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah terkait dengan “tepuk tangan ikut-ikutan” para anggota DPR yang mulia itu.

Bergotong-royonglah (bersolidaritaslah atau berempatilah) kamu sekalian

dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

(Al Qur’an 5 : 2)

Dengan demikian, dalam konteks kerjasama di internal parlemen, parpol, atau fraksi pun, seorang politisi atau wakil rakyat harus berani berseberangan jalan dengan partai atau fraksinya jika memang hati nuraninya berkata lain. Dan kalaupun terpaksa ditempuh kompromi, substansi apa yang dikompromikan itu cukup diisolasi dalam tataran taktis (paling maksimal adalah “major strategy”) dan tidak masuk dalam wilayah prinsipil atau ideologis (sayangnya, kini, hampir setiap parpol sulit diidentifikasi ideologi khasnya, karena lebih memilih pragmatisme kompromistik, baik secara total maupun terbatas). Inilah esensi dari “Wakil Rakyat” yang membedakannya dari “Wakil Partai” atau “Wakil Fraksi” atau “Wakil Koalisi Parpol”. Persoalannya, pemberantasan korupsi sudah menjadi agenda bersama (reformasi) dan oleh karenanya bersifat strategis dan prinsipil.

Agaknya, anggota parlemen perlu mendefenisikan kembali atau membuat peta ulang (remapping) — kalau memang diakui urgensi sebuah peta dalam memperjuangkan rakyat dan bangsa — perihal mana yang taktis, strategis, dan ideologis. Ideologi tetap penting karena kita tidak percaya doktrin sesat tentang “nir-ideologi” yang rapuh basis epistemologi, ontologi maupun aksiologinya. (Kita bisa perdebatkan ini pada ruang dan kesempatan lain. Tafaddhol, ya Akhi!!).

***

KEMUDIAN, betul sekali, “headline” Kompas yang Anda kutib tadi menyiratkan “belum seimbangnya” dinamika politik di DPR, bahkan di level parlemen dan juga dalam penyelenggaraan negara. Saya katakan di level parlemen karena, suka atau tidak suka, benci atau rindu, hasil amandemen keempat UUD 1945 telah menempatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai kamar lain (bicameralism) dalam lembaga legislatif kita; dan sejatinya ini menjadi kekuatan penyeimbang bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar — ibarat burung — bisa terbang stabil (dengan dua sayapnya) untuk memperjuangkan nasib seluruh rakyat Indonesia.

Maha Suci Tuhan yang menciptakan pasangan-pasangan (keseimbangan)

semuanya (termasuk “bicameralism” atau “the couple existence” dalam sistem parlementer kita)

(Al-Qur’an 36 : 36)

Sayangnya, beberapa pasal dalam UUD 1945 hasil amandemen keempat itu masih membatasi kewenangan DPD terutama dalam hal pemberdayaan hak legislasinya, di tambah lagi dengan adanya kecenderungan partai-partai politik menempatkan kader-kadernya dalam tubuh DPD sebagai bagian dari penguatan strategi politik (political strategy strengthening) dan perluasan pengaruh politik (spreading of political domination) partai-partai politik tertentu. Terpilihnya Ahmad Farhan Hamid (AFH), anggota DPD asal Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (yang juga adalah mantan anngota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional), sebagai salah satu Wakil Ketua MPR — yang ditentang sendiri oleh anggota DPD karena AFH justru hanya dipromosikan oleh koalisi fraksi-fraksi parpol yang ada di MPR — mungkin dapat dibaca sebagai bagian dari penguatan strategi dan perluasan pengaruh partai-partai politik seperti disebutkan di atas.

Jelas, mandulnya bicameralism — untuk tidak menyebut DPD hanyalah ibarat sejenis makhluk hermaphrodite”, yang menurut The Advanced Learner’s Dictionary of Current English didefinisikan sebagai animal or other creature which has both male and sexual organs (binatang atau makhluk lain yang memiliki alat kelamin jantan dan betina alias ”tidak jelas jenis kelaminnya”) akan melemahkan fungsi dan peran lembaga legislatif sebagai kekuatan checks and balances. Padahal, kalaulah DPD bisa berperan setara dengan DPR, jelas akan dapat membentuk kekuatan yang solid untuk mengontrol sepak terjang lembaga eksekutif (pemerintah). Dan kalaupun dalam tubuh DPR sendiri sulit terbangun kekuatan oposisi, kehadiran DPD dalam sistem bicameralism yang kuat (berfungsi optimal) pasti akan bisa melengkapi kelemahan ketiadaan kekuatan oposisi tersebut.

Oleh karena itu, jika Anda menanyakan apakah kasus-kasus politik atau koalisi politik — yang dilakukan oleh oknum atau sejumlah parpol tertentu — berkontribusi terhadap pelemahan daya kritis dan daya tawar (critical and bargaining powers) dalam menyikapi kebijakan penjelasan petinggi Polri saat rapat kerja dengan Komisi III DPR (atau juga kebijakan-kebijakan lainnya yang dikeluarkan pemerintah), maka jawabannya adalah bahwa itu semua berhulu dari pengabaian prinsip “keseimbangan fitrawi” (the couple existence) sebagaimana tersirat dalam Al-Qur’an 36 : 36 yang dikutib tadi.

Maka hadapkanlah wajahmu (seluruh dirimu) kepada Agama (Allah);

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah (the couple existence) itu.

Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi

kebanyakan manusia tidak mengetahui.

(Al-Qur’an 30 : 30)

Bukankah salah satu fitrah (kodrat) yang dimaksud adalah tentang pentingnya meneguhkan “keseimbangan” atau “keadilan proporsional” dalam setiap aspek kehidupan (terutama pada institusi-institusi kenegaraan karena ia memberi pengaruh yang luas terhadap kehidupan rakyat)? Itu pulalah mengapa Tuhan menganjurkan agar dalam “mengusahakan perbaikan” (kerja-kerja konstruktif dan produktif) haruslah dibarengi dengan “penegakkan keadilan” (QS 16 : 90). Bukankah ini juga adalah sebuah “keseimbangan”? Bahkan, untuk aspek “mengusahakan perbaikan” atau “menciptakan kesejahteraan” pun harus pula dilihat secara seimbang (berkeadilan). Banyak elite politik menebarkan jargon membangun “kesejahteraan” dengan “bebas dari kemiskinan”. Tapi ketika rakyat tidak “terbebas dari rasa takut”, bisakah kesejahteraan lahiriah diraih secara optimal dan dinikmati (difungsionalisasikan) secara bahagia dan menggembirakan? Bagaimana “rasa sejahtera” itu bisa dinikmati jika artikulasi politik masih tersumbat, dan di sana-sini terjadi kebohongan publik serta kriminalisasi (pejabat-pejabat tertentu dalam) institusi-institusi penegak hukum yang dipercayai oleh rakyat, seperti KPK. Jadi, intinya kembali lagi kepada “keseimbangan”. Sebab dari sini akan lahir kompetisi yang sehat (“berkeadilan” atau “berkeseimbangan”).

Berlomba-lomba (berkompetisi) lah kamu dalam (untuk meneguhkan) kebaikan.

(Al-Quran)

Bukankah salah satu faktor terpenting dalam “demokrasi” adalah adanya kompetisi yang fair dan berkeseimbangan? Dengan demikian, “keseimbangan” akan dapat mencegah friksi antarinstitusi negara, seperti antara Polri dengan KPK. Kompetisi yang fair (berkeadilan) dalam bingkai demokrasi itu pasti tidak akan terperosok ke dalam kubangan eksklusifisme, primordialisme, apalagi otoriterianisme atau totaliterisme.

Sesungguhnya Kami (Tuhan) telah menciptakan kamu dari laki-laki

dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

supaya kamu saling kenal mengenal (membangun kerjasama konstruktif

dalam bingkai kompetisi yang berkeadilan dan demokratis).

(Al-Qur’an 49 : 13)

Karena di dalam suku-suku dan bangsa-bangsa itu terdapat beragam agama, kepercayaan, keyakinan, mazhab pemikiran (filsafat), dan aliran ideologi, maka kerjasama konstruktif itu juga harus dilandasi atas semangat “pluralitas”dan “inklusifitas”. Oleh karenanya, terkait dengan ini, kendati di atas saya mengutib sejumlah ayat Al-Qur’an untuk menopang uraian saya, tidak berarti saya hendak menceburkan diri pada kubangan ekslusifitas atau pembanggaan kelompok (agama). Penggunaan ayat-ayat Al-Qur’an saya gunakan hanya atas dasar kesadaran bahwa saya memiliki kelemahan sehingga hanya dengan bersandar pada dalil-dalil yang sudah disediakan oleh Allah SWT (yang menciptakan otak, qalbu, dan diri saya), saya mencoba mengoptimalkan penalaran saya dalam menyoroti berbagai hal. Tentu saja, agar tidak subyektif dan arogan, penalaran dan pemberdayaan qalbu [untuk menjadi “qalbun salîm” atau hati nurani (lawan dari hati “dzulmani”)] tersebut mutlak dicarikan komparasinya, terutama para pemikir atau ulama besar [baik yang bisa membimbing langsung maupun tidak langsung (melalui buku)].

***

PEMILU lalu telah memandatkan kepada para wakil rakyat yang kini duduk di kursi empuk DPR untuk memperjuangkan nasib rakyat dengan tingkat kepekaan nalar dan perasaan yang mengkonvergensikan atau “mengkoalisikan” (jangan mereka hanya getol melancarkan “koalisi politik” untuk merebut kuota kekuasaan) dimensi-dimensi manusiawi dan Ilahiah (malakuti). Kepada merekalah rakyat memercayakan peningkatan harkat dan martabat. Jika institusi-institusi (kenegaraan) lainnya masih mempertahankan paradigma usang yang nonreformatif (karena merekapun masih separoh hati melakukan reformasi internalnya), hal demikian seharusnya tidak terjadi pada DPR karena mereka langsung dipilih oleh rakyat, dan kepada rakyatlah mereka harus bertanggung jawab, bukan kepada elite parpol, apalagi makelar politik (politician for rent).

Oleh karenanya, bila dengan sejumlah himbauan atau tuntutan seperti ini tidak juga dipedulikan oleh anggota DPR, dikhawatirkan rakyat akan mencabut mandat yang mereka berikan. Bisa saja mereka berargumentasi bahwa semuanya harus mengikuti mekanisme konstitusional, sehingga kalau mau lengserkan (impeach) anggota DPR harus melalui Pemilu 2014 nanti. Tapi, bila ada yang mengandaikan anggota DPR berkinerja buruk seperti sopir angkutan kota yang ugal-ugalan dan tak perduli dengan kenyamanan penumpangnya (rakyat), apakah para penumpang itu harus juga dipaksa untuk membiarkan diri bersabar sport jantung hingga tiba pada terminal tujuan (pemilu nanti)?

Tentu saja pencabutan mandat itu menimbulkan social and political cost yang cukup besar. Untuk menghindarinya ada alternatif yang bisa dipikirkan, mungkin sejumlah media massa atau organisasi sosial kemasyarakatan perlu mengadakan referendum tentang perlunya memasang sensor kepekaan di otak para anggota DPR tertentu agar mereka lebih mempertajam kepekaan atas amanat dan penderitaan rakyat. Sebagai komparasi, bukankah untuk mengungkap kebenaran dari para pembual pun bisa dipasang sensor deteksi kebohongan (lie detector).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: