Reformasi TNI? (Wawancara Imajiner Dengan Jenderal Reformis) Bagian IV Koperasi TNI dan Supremasi Sipil (TNI/POLRI-4)

TNI / POLRI-4

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

(4 Desember 2009)

Reformasi  TNI?

(Wawancara Imajiner Dengan Jenderal Reformis)

Bagian IV

Koperasi TNI dan Supremasi Sipil

Catatan Redaksi:

”Wawancara Imajiner” ini pernah dimuat dalam

Jurnal DPD Plus DIGITAL No. 5 / Tahun Ke-1,  3 Januari 2007

(juga dalam http://forumsptn-indo-military-watch.blogspot.com).

Jurnal DPD Plus DIGITAL (J-DPD Plus DIGITAL) / Forum SPTN (La Ode Zulfikar Toresano): Pada nomor lalu (J-DPD Plus DIGITAL No. 3), kita tiba pada perbincangan bahwa kewenangan interogasi harusnya berada di tangan penegak hukum, yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian dan  kejaksaan.  Tapi bukankah di Amerika Serikat pun UU Interogasi — yang diusulkan oleh kubu Presiden George W Bush — masih saja dalam perdebatan hangat, bahkan dari Partai Republik (juga partainya Bush) sendiri muncul tiga tokoh yang menentang, yakni John Warner (Virginia), John McCain (Arizona), dan Lindsey  Graham (South Carolina). Inti dari protes tiga tokoh ini adalah bahwa usulan UU Interogasi itu sama saja dengan  “memperbolehkan”  cara-cara kekerasan dalam proses interogasi lembaga intelijen (CIA). Bahkan hingga saat ini di AS masih diberlakukan ketentuan dari hasil revisi pedoman militer tentang teknik interogasi. Meski hasil revisi tersebut tidak lagi memperbolehkan penyiksaan, namun yang kita tangkap adalah bahwa interogasi masih boleh dilakukan oleh militer, dan bukan hak  mutlak  penegak  hukum  saja. Bagaimana komentar Anda bila realitas tersebut dijadikan argumen bahwa Indonesia terlalu bernafsu dalam menggarap isu interogasi itu.

Jenderal Reformis (JR): Yang patut disadari adalah bahwa penegakkan HAM dan demokrasi tidak harus berpatokan kepada AS, apalagi minta restu kepadanya. Bahkan — dalam hal penegakkan HAM — negara-negara Dunia Ketiga (maaf istilah yang diciptakan oleh kapitalisme ini terpaksa kita pinjam), termasuk Indonesia, mutlak tidak bercermin kepada AS. Apa yang bisa kita contoh dari praktik interogasi yang disertai penyiksaan — oleh oknum-oknum militer AS — seperti yang terjadi di penjara Abu Ghraib (Irak) dan Guantanamo?

Sekadar mengingatkan, secara ideologi, dulu jika komunisme hendak menancapkan kukunya di suatu kawasan, maka intervensi militer selalu dijadikan ujung tombak.  Pencaplokan Afghanistan di masa lalu — oleh Tentara Merah (Uni Sovyet) — merupakan contoh terbaik.  Sebaliknya, jika ideologi neoliberalisme (ultra kapitalisme) hendak mengangkangi suatu wilayah, maka yang pertama masuk adalah kekuatan modal, yang kemudian di-back-up oleh armada militer dan operasi intelijen (plus kontra-intelijen).  Jangan heran bila kapal induk Angkatan Laut AS hilir mudik di perairan internasional (di luar Zona Ekonomi Eksklusif) dekat negara-negara yang dijadikan target operasi.

Dari paparan di atas, bukankah praktik-praktik kekerasan oleh militer AS yang dikaitkan dengan kebijakan politik internasional mereka mendapatkan legitimasi, di mana semuanya bermuara pada pengamanan modal yang sudah diinvestasikan dan juga untuk mengamankan jalur pasokan energi yang mereka butuhkan?

Maka, seharusnya, kalaupun kita mau bercermin ke luar (outward  looking), kita lebih memprioritaskan untuk berpatokan pada Deklarasi HAM  PBB dan Konvensi Geneva. Kemudian, dalam konteks inward  looking, bukankah — pada 30 September 2005 — DPR  RI telah menyetujui RUU tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik / KI-HSP (dan juga RUU tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya / KI-HESB)? Bukankah kovenan tersebut merupakan traktat internasional di bidang HAM yang paling mendasar dan merupakan penajaman atau pengembangan dari Deklarasi Universal tentang HAM dalam bentuk dokumen yang mengikat secara hukum negara-negara  yang mengesahkannya? Meski baru sebatas  “menyetujui”, namun itu merupakan credit  point bagi masyarakat (pemerintahan) sipil di Indonesia.

Oleh karena itu, langkah selanjutnya, rakyat harus menekan DPR  untuk masuk ke tahap kedua, yakni  “pengesahan” traktat. Bagi saya, pengesahan traktat ini harus dijadikan sebagai kekuatan pendorong bagi terjadinya reformasi TNI secara substansial dan signifikan, juga layak dijadikan sebagai acuan bagi proses harmonisasi undang-undang / hukum nasional, khususnya UU TNI (dan UU lain yang terkait erat dengannya). Dengan begitu pengadobsian norma dan standar internasional dalam hukum atau undang-undang termaksud adalah sebuah keniscayaan.

Berangkat dari sini, justru yang perlu didorong adalah  “pengesahan”  traktat itu, dan jangan lagi ditunda-tunda dengan berlindung di balik berbagai macam alasan. Terkait dengan itu, meski  kewenangannya masih terbatas, tapi karena DPD  RI merupakan mitra kerja DPR (bicameralism), maka seharusnya rakyat  meminta agar DPD juga memperlihatkan kepeduliannya untuk mendorong percepatan pengesahan traktat itu. Mengapa? Karena justru masyarakat daerah yang paling berkepentingan dengan traktat tersebut.

Dari paparan di atas, prospek terwujudnya reformasi TNI yang komprehensif pasti semakin terbuka lebar. Namun, saran saya kepada masyarakat sipil, pantauan mereka terhadap reformasi TNI jangan sampai eksesif dan tidak balans sehingga mengabaikan pengawasan terhadap institusionalisasi dan kiprah Kepolisian (POLRI), sebab POLRI pun berpeluang besar untuk terperosok  ke dalam jurang yang sama, seperti telah dipertontonkan oleh TNI (ABRI) di masa Orde Baru. Ini penting karena, paling tidak, POLRI juga memegang senjata. Yang saya ingin katakan bahwa, di negara ini, institusi apa pun yang tidak pernah dipilih melalui proses pemilihan umum tidak boleh memiliki otoritas politik apa pun, termasuk untuk mengeluarkan pernyataan politik (dalam bentuk apa pun). Dengan kata lain, ia hanya sebagai instrumen yang harus tunduk pada keputusan politik lembaga-lembaga yang terbentuk dari hasil pemilihan umum. Dengan begitu, karena Presiden dan DPR terbentuk melalui proses Pemilu, maka POLRI wajib tunduk pada keputusan politik dua institusi ini.

Jadi, kalau dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional, pemerintah dan DPR sepakat untuk menempatkan institusi Kepolisian RI di bawah departemen tertentu, maka POLRI harus menerimanya. Tentu saja reformasi yang dimaksud tidak sebatas institusionalisasi POLRI, tapi juga  termasuk aspek-aspek ikutannya, seperti tentang bisnis POLRI. Jangan sampai POLRI terjebak dalam bisnis yang sama seperti beberapa oknum TNI (ABRI) di masa lalu, yang kadang ilegal,  seperti terlibat dalam pembalakan kayu (illegal  logging atau over  logging) dan ekspor kayu ilegal di Kalimantan Timur, jasa keamanan di tambang batu bara sekaligus mengkoordinasikan para penambang liar di Kalimantan Selatan dan Papua, dan juga berbisnis di wilayah-wilayah konflik (Kompas, 22 / 6 / 2006).  Sebab bila itu terjadi dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan TNI terhadap POLRI.  Dan, tentu saja, itu kontraproduktif  bagi penegakkan reformasi.

J-DPD Plus DIGITAL: Jenderal, bisakah kita kembali lagi ke perbincangan tentang koperasi?

JR: Silahkan, Bung!

J-DPD Plus DIGITAL: Saya belum baca Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KI-HESB), sehingga belum mengetahui apakah — jika nanti sudah disahkan oleh DPR  RI — hak TNI untuk berkoperasi juga dijamin di situ. Seandainya kegiatan koperasi TNI juga dilindungi dalam substansi KI-HESB, berarti kita tidak perlu terlalu capek membuat harmonisasinya, karena “koperasi” sudah diakomodir dalam Pasal 33 UUD 1945.

Terlepas dari itu ada premis mayor bahwa agar tak mudah dilumpuhkan, tentara di sebuah negara harus  memiliki kekhasan. Nah, dalam pembicaraan Bagian I, Anda jelaskan sejarah perkembangan TNI yang intinya antara lain bahwa TNI merupakan tentara rakyat dan oleh karenanya harus manunggal dengan rakyat. Nah, jika dalam era pasar bebas (totaliterisme pasar) kini kegiatan koperasi — koperasi gotong-royong — dapat dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang khas Indonesia, mengapa masih ada yang mempersoalkan  usaha-usaha koperasi TNI itu.   Bukankah  dengan  kekhasannya  itu  koperasi — bersama-sama dengan doktrin kemanunggalan — dapat dianggap sebagai penguat  jati-diri TNI?

JR: Ini persoalan klise. Sejak Pak Jusuf menjabat sebagai Pangab, istilah kemanunggalan TNI (ABRI) dan rakyat sudah digaungkan. Tapi kalau mau jujur, bukankah klaim itu harus dibuktikan sendiri oleh para anggota TNI.  Dalam bahasa santri ini disebut iddah  bi  nafsih (mulai dari diri sendiri); dan dalam kalimah  Qur’ani dinyatakan:

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum (kelompok)

sehingga mereka merubah keadaan  yang ada pada diri mereka.”

(QS 13 : 11)

“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu

mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.”

(QS 61 : 3)

Bagaimana pun untuk menghilangkan trauma-trauma bawah sadar (tentang TNI) di kalangan rakyat, seperti yang pernah kita singgung pada  Bagian III dialog ini, tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dalam pelajaran “Pendidikan Perlucutan Senjata” ada dinyatakan bahwa perlucutan senjata mustahil tanpa lebih dahulu mengubah politik internasional melalui  institusi dan proses baru untuk mengelola perubahan, menyelesaikan pertikaian, dan mengawasi kesepakatan.

Jika pernyataan ini ditransformasikan ke dalam landskap kehidupan nasional kita, mungkin sebagai berikut: Pelenyapan hegemoni TNI mustahil tanpa lebih dulu mengubah sistem politik nasional melalui institusi dan proses konstitusional yang reformatif dan demokratis dalam rangka mengelola perubahan, menyelesaikan perselisihan, dan mengawasi implementasi kesepakatan.

Kemudian, saya sepakat jika TNI tetap diperkenankan mengelola usaha-usaha koperasinya, tapi perlu dibicarakan aturan mainnya.  Kendati demikian, saya ragu jika dikatakan bahwa “koperasi gotong-royong”  merupakan kegiatan ekonomi yang khas Indonesia.  Bukankah, kalau tidak keliru, sebelum kepulangannya ke Tanah Air — dari studi di Negeri Belanda — Bung Hatta (sebagai Bapak Koperasi Indonesia) menyempatkan diri untuk meninjau koperasi-koperasi rakyat yang berjalan sukses di negara-negara Skandinavia?

J-DPD Plus DIGITAL: Jenderal, bisakah perbincangan menarik ini kita sambung lagi pekan depan?

JR: Oh, tentu, Bung !

J-DPD Plus DIGITAL: Terimakasih, jenderal. [**]

_______________________

La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul)

adalah Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional / Forum SPTN

(merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: