Reformasi TNI? (Wawancara Imajiner Dengan Jenderal Reformis) Bagian I (TNI / POLRI-1)

TNI / POLRI-1

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

(4 Desember 2009)

Reformasi  TNI?

(Wawancara Imajiner Dengan Jenderal Reformis)

Bagian I

Catatan Redaksi:

”Wawancara Imajiner” ini pernah dimuat

dalam Jurnal DPD Plus DIGITAL No. 5 / Tahun Ke-1,  3 Januari 2007

(juga dalam http://forumsptn-indo-military-watch.blogspot.com).

Jurnal DPD Plus DIGITAL (J-DPD Plus DIGITAL) / Forum SPTN (La Ode Zulfikar Toresano): Setelah reformasi bergulir delapan tahun (sejak 1998), sebagian politisi di DPR berpendapat, TNI belum mampu menunjukkan komitmennya menjadi militer profesional, dan  bahkan  ada  kecenderungan mengalami set-back. Di sini, TNI belum sepenuhnya mentransformasikan perilaku budaya militer yang berpolitik menjadi militer yang profesional. Dan itu kurang kompatibel dengan sistem politik kita yang semakin demokratis, kendati oleh sebagian pengamat dinilai masih sebatas demokrasi prosedural.

Jenderal Reformis (JR): Patut dicatat, sejarah dan perkembangan TNI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah pembentukan dan  perkembangan bangsa ini. TNI berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang sesungguhnya bagian dari Badan Penolong Korban Perang yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945. Berdasarkan keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), BKR adalah badan rehabilitasi.

J-DPD Plus DIGITAL: Maaf dipotong, Pak!  Sebagai badan rehabilitasi, seharusnya BKR memiliki batasan tugas, misalnya setelah berhasil melaksanakan tugas merehabilitasi korban dan kerusakan akibat perang, ia tidak boleh memekarkan kewenangan atau kiprahnya dan kemudian menabrak garis demarkasi yang — secara tidak tertulis — telah disepakati bersama dengan kekuatan sipil (civil  society).

JR: Oh,  tidak  sesederhana  itu, sebab  penguatan  peran BKR diikuti dengan berdirinya beberapa laskar dan organisasi rakyat yang kesemuanya bersama-sama melucuti tentara Jepang. Pada saat itulah Oerip Soemohardjo mendapat tugas dari Republik — yang baru saja dibangun — untuk membentuk tentara reguler yang kemudian disebut Tentara Keamanan Rakyat (TKR) melalui Maklumat Pemerintah yang ditandatangani Presiden Soekarno tanggal 5 Oktober 1945 (tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya TNI). Patut  ditandaskan,  nama TKR  beberapa kali mengalami perubahan hingga akhirnya menjadi Tentara Rakyat Indonesia (TRI), yang kemudian bersama-sama dengan laskar  dan organisasi perlawanan rakyat dilebur menjadi TNI melalui Penetapan Presiden tanggal 3 Juni 1947.

Jadi, ada dinamika-dialektis, dan bahwa karakter TNI (serta sosoknya) pada saat itu sangat ditentukan oleh tuntutan perjuangan yang menitikberatkan pada penguasaan wilayah bersama-sama dengan rakyat.

J-DPD Plus DIGITAL: Dipotong lagi!  Jika ini yang antara lain mendasari perumusan konsep dwifungsi ABRI / TNI, bukankah dalam perkembangannya konsep tersebut berjalan timpang, karena TNI (ABRI) lebih mengaktifkan peran ekspansi ke wilayah sipil / politik (gaya sentrifugal) ketimbang penguatan ke dalam (gaya sentripetal). Salah satu akibatnya adalah tidak terbangunnya profesionalisme dalam tubuh TNI (ABRI) itu sendiri. Tugas dan kewenangan TNI kemudian menjadi seperti bayang-bayang di siang hari, tergantung figuritas. Dan ini terlihat nyata di masa Orde Baru dulu.

Singkatnya, jika TNI beritikad baik untuk memasuki main stream  demokratisasi, penguatan HAM, dan penegakkan hukum (law  enforcement), seharusnya ia lebih berkonsentrasi pada pembenahan ke dalam (mengaktifkan centripetal  force)yang dalam bahasa agama disebut iddah  bi  nafsih. TNI harus berani berinisiatif menunaikan kewajiban-kewajiban konstitusionalnya ketimbang ribut membicarakan hak pilih TNI, meskipun hak untuk memilih merupakan hak yang tetap dimiliki oleh setiap prajurit TNI — sebagai individu — yang dijamin oleh negara dan konvensi-konvensi internasional tentang hak-hak politik dan sipil.

Juga patut dicatat, penunaian hak tersebut tidak bekerja dalam ruang vakum. Artinya, ia terikat pada dimensi ruang dan waktu atau perjalanan kesejarahan TNI itu sendiri, terutama sepak-terjangnya di masa Orde Baru.

Singkatnya, persoalan momentum penggunaan hak untuk memilih harus dijadikan pertimbangan utama. Bila kelak TNI mampu menata dirinya sesuai dengan amanat konstitusi, pasti dari dalam dirinya akan terpancar aura magnetis atau keteladanan berperspektif kebangsaan dan kenegaraan yang hakiki.

Kalau boleh diproyeksikan ke dalam bahasa Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila Pertama Pancasila), klaim TNI / ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator — di masa Orba dulu — seharusnya juga diimbangi dengan berkaca pada penunaian kewajiban secara berkeadilan dan bertanggung jawab. Dalam bahasa Qur’ani dinyatakan:”Mengapa kamu mengatakan (ikrarkan) apa yang tidak kamu perbuat?” (QS 61 : 2).

Dengan demikian, ketika TNI menunaikan kewajibannya dengan benar dan baik — tanpa harus menepuk dada sebagai dinamisator — maka rakyat (masyarakat sipil) pasti akan memberikan reaksi yang sepadan. Tatkala TNI berdisiplin atau konsisten (istiqamah) melancarkan gaya-gaya sentripetalnya, pasti secara kodrati akan muncul gaya penyeimbang (gaya sentrifugal).

Secara teosofis, di alam semesta ini tidak ada satu pun kejadian yang terpisah dari yang lain; kesemuanya tunduk pada hukum kausalitas dan keseimbangan. Ini semua dapat dipandang sebagai sunnatullah, yang dalam ilmu mekanika diformulasikan dalam  “Hukum Newton III” (Aksi = Reaksi).

Berangkat dari sana, misalnya, mustahil ada proses decoupling seperti yang diklaim oleh mazhab ekonomi tertentu, bahwa proses atau perisitiwa ekonomi bisa saja tidak terkait dengan kebijakan politik. Padahal kita tahu, ekonomi dan politik merupakan dua komponen utama yang menentukan bekerjanya suatu mesin ideologi (baca: neoliberalisme atau ultrakapitalisme). Bagi J-DPD Plus DIGITAL, semua kejadian memiliki konsekuensi atau efek domino (multiplier  effect) tersendiri (QS 36 : 36), yang dalam bahasa sono-nya disebut “the couple existence”.

Dengan perspektif yang dikloning, bila TNI hendak menghidupkan kembali doktrin “dwi-fungsi” — seperti pernah dipraktikkan di masa Orba — dikhawatirkan akan muncul gaya penyeimbang berupa tuntutan “dwi-fungsi sipil”; suatu tragedi yang berpotensi menimbulkan keresahan dan harus kita hindari bersama.

JR: Makanya, di era reformasi ini, kiprah TNI memerlukan koreksi terus-menerus oleh seluruh rakyat, karena TNI memang untuk rakyat Indonesia, dan bukan untuk golongan tertentu, apalagi suatu Parpol . Inilah yang harus dijadikan landasan untuk membangun profesionalisme TNI. Ada yang berpendapat bahwa profesionalisme TNI diukur dari tiga hal, yaitu kompetensi, akuntabilitas, dan kesejahteraan.

J-DPD Plus DIGITAL: Kita akan lanjutkan pembahasan ini pada Bagian II (nomor atau edisi selanjutnya). Terimakasih, Pak Jenderal.

JR: Terimakasih kembali. [**]

_______________________

La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul)

adalah Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional / Forum SPTN

(merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: