KIPP: Proses Pemilu tak Layak Diteruskan (KLIPING-KPU-PEMPIL 1)

KLIPING-KPU-PEMPIL 1

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

KIPP: Proses Pemilu tak Layak

Diteruskan

Jakarta, Kompas, 9-7-1996

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengemukakan, kemelut yang menimpa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) akhir-akhir ini menunjukkan adanya campur tangan kekuatan di luar PDI, yang mengakibatkan PDI sebagai salah satu peserta pemilu tidak siap menghadapi Pemilu 1997.  Sehubungan itu KIPP berpendapat proses pemilu tidak layak untuk diteruskan, bahkan dengan peraturan-peraturan yang ada sekalipun.

”Proses itu hanya bisa dilanjutkan bila kehidupan organisasi peserta pemilu, khususnya PDI, mampu mencerminkan kehendak rakyat,” kata Ketua Presidium KIPP Goenawan Mohamad, dalam jumpa pers, Senin (8/7) di kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta.  Pada kesempatan itu Goenawan didampingi Wakil Ketua Zoemratin, Sekjen Mulyana W Kusumah dan jajaran KIPP lainnya.

Berdasarkan pemantauan KIPP, kata Goenawan, kemelut yang berkepanjangan di dalam tubuh PDI  disebabkan adanya campur tangan kekuatan luar PDI.  ”Hal tersebut merupakan akibat UU bidang politik yang memungkinkan campur tangan unsur-unsur pemerintah, sehingga kemandirian partai tidak ada lagi.”

Akibat campur tangan eksternal yang berlebihan, kata Goenawan, PDI sebagai salah satu peserta pemilihan umum (OPP) menjadi tidak siap menghadapi Pemilu 1997.  ”KIPP berpendapat proses Pemilu tidak layak untuk diteruskan,” tegas Goenawan.

Dalam kesempatan tersebut, KIPP menyerukan semua unsur masyarakat agar bekerja sama menjadikan pemilu sebagai sarana yang sungguh-sungguh untuk menegakkan kedaulatan rakyat.

Menurut Ketua Presidium KIPP, hasil pemantauan KIPP tersebut akan disampaikan ke Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan instansi terkait lainnya. ”Namun terutama kami menyampaikannya ke masyarakat lua.  Saatnya masyarakat harus disadarkan mereka mempunyai hak berdaulat,” katanya.

Goenawan menambahkan, proses tahapan Pemilu bisa saja diteruskan jika OPP tetap menajdi cermin aspirasi dan kehendak rakyat. ”Kita lihat di PDI, mengalirnya dukungan terhadap Megawati itu merupakan kenyataan yang harus diakui.  Jika hal tersebut diabaikan maka aspirasi rakyat tidak tertampung dalam OPP tersebut,” ujar Goenawan.  Walaupun dia mengaku tidak memihak siapa pun — Megawati atau Soerjadi — namun PDI harus dikembalikan ke massanya bukan ke pihak eksternal partai.

Silahkan lapor

Sementara itu Ketua Panitia Pengawas Pelaksana (Panwaslak) Pemilu 1997 Bali Anak Agung Gede Ngurah SH menegaskan, KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) dipersilahkan melaporkan temuannya seandainya menemukan penyimpangan dalam pelaksanaan pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih).  Berdasarkan laporan tersebut, Panwaslak akan pencekan ke lapangan.

”Hanya saja, karena KIPP berada di luar sistem, maka laporan itu kami terima sebagai laporan dari masyarakat.  Karena siapa pun boleh mengawasi jalannya Pemilu,” kata Gede Ngurah menjawab Kompas, Senin di Denpasar, seusai melantik Wakajati Bali, I Made Suwinda, SH menggantikan M Adenan Kasia, SH.

Sebelumnya, Ketua Divisi Khusus dan Komunikasi KIPP Bali, Soni Qodri melaporkan, nyaris setiap hari pihaknya mendapat telepon dari masyarakat, perihal penyimpangan pelaksanaan pantarlih di Bali. ”Itu artinya, keberadaan KIPP di Bali dianggap penting oleh masyarakat,” kata Soni.

Ketua Panwaslak menyatakan, seluruh laporan KIPP harus disertai dengan data yang terinci.  Malah, Panwaslak akan mengucapkan terimakasih, jika memang KIPP menemukan berbagai penyimpangan di lapangan dalam penyelenggaraan pantarlih tahap kedua ini.

”Tetapi sekali lagi saya tegaskan, laporan KIPP akan saya anggap sebagai laporan dari masyarakat,” kata Gede Ngurah.  Sejauh ini, katanya, berdasarkan hasil pencekan di lapangan, nyaris tidak ditemui penyimpangan dalam pantarlih, kecuali kesalahan administratif yang tidak substansial. Hingga saat ini, ditambahkan, pantarlih di Bali sudah mencapai 95 persen lebih.

Pendaftaran prematur

Sementara Soni Qodri menyatakan, pendaftaran prematur yang dilakukan petugas pantarlih terhadap warga masyarakat Desa Dalung (Badung) dan Gubernur Bali Ida Bagus Oka beberapa waktu lalu, tidak bisa dianggap sebagai kesalahan administratif.

”Saya yakin, seluruh anggota pantarlih sudah dibekali dengan pengetahuan seputar tata cara pelaksanaan Pemilu.  Jadi mereka sendiri sudah tahu kapan jadwal pendaftaran calon pemilih itu dimulai,” katanya.

Kesalahan yang paling fatal katanya, terjadi di Desa Batubulan (Gianyar). KIPP Bali menemukan pantarlih dilakukan oleh para pedagang keliling setempat. ”Setelah masyarakat menolak, malah  kok kemudian yang dikirim Hansip, ya ditolak lagi,” ujar Soni.  Soni mengatakan kesalahan itu menimpa satu dusun di Batubulan, tetapi ia belum bisa merinci berapa jumlah calon pemilih tersebut. (ush/myr/can)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: