Fraksi Karya dan Fraksi ABRI akan Menjabarkan Keterbukaan (KLIPING-DEMOKRASI 1)

KLIPING-DEMOKRASI 1

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Fraksi Karya dan Fraksi ABRI

akan Menjabarkan Keterbukaan

Kompas, 11-7-1989

Apakah keterbukaan sedang berkembang di negeri kita? Tampaknya demikian.  Hal-hal yang sebelumnya dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka, kini mulai cair.

Misalnya, orang berani membicarakan masalah suksesi. Orang bahkan mensimanarkan UUD 1945 dan menyimpulkan bahwa seperti yang termaktub dalam Pasal 37, bisa saja pada waktunya yang secara politis oportun, melakukan perubahan terhadap UUD tersebut, asal bukan pembukaannya.

Salah satu cara mengukur intensitas keterbukaan adalah dengan mengukur berapa banyak hal-ihwal dalam hidup kemasyarakatan dan kenegaraan yang boleh dibicarakan secara terbuka, dan berapa banyak yang tak dapat dibicarakan secara terbuka.

Semakin banyak masalah-masalah yang tak tersentuhkan dan tabu, semakin kurang terbukalah keadaannya.  Semakin berkurang, semakin terbuka.

Masalah keterbukaan dalam fase akhir-akhir ini, mulai mencuat, setelah Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat berapat kerja dengan Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan beberapa tokoh masyarakat, terutama Jenderal Purnawirawan Soemitro yang di kalangan militer dikenal sebagai pemikir strategis masalah-masalah kenegaraan.

Akan tetapi, menurut urutan kronologis, adalah Ketua Umum Golkar, Wahono yang dalam fase akhir-akhir ini, lebih dulu melontarkan kebijakannya bahwa Golkar, terutama melalui fraksinya dalam Dewan Perwakilan Rakyat akan bersikap terbuka.

Sekarang terjadi kesepakatan antara Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjabarkan keterbukaan.

Seperti dijelaskan oleh Wakil Sekretaris Bidang Polkam Fraksi Karya Pembangunan, Marzuki Darusman SH, yang akan dijabarkan ialah keterbukaan yang dikaitkan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat.

Oleh berbagai pengamat dan ahli dikemukakan, dalam posisi dan strukturnya sekarang pun, Dewan Perwakilan Rakyat sesungguhnya telah mempunyai wewenang yang sah untuk memacu peranannya sebagai lembaga kontrol.

Barangkali pada tingkat pertama, wewenang-wewenang Dewan itulah yang akan menjadi bahan pembahasan kedua fraksi yang berkedudukan startegis dan menentukan dalam sistem politik kita sekarang.

Prakarsa itu dapat dimulai dengan membuat identifikasi dan mengumumkan kepada masyarakat, apa saja wewenang lembaga perwakilan tersebut: hak bersama pemerintah membuat undang-undang, hak menyetujui anggaran dan segala implikasinya yang mungkin bisa dijabarkan, hak minta keterangan, dengar pendapat, hak angket.

Sejauh ini, timbul suatu pandangan dan perasaan yang masuk akal, bagaimana misalnya kedua fraksi yang dikenal sebagai fraksi pemerintah akan melakukan kontrol yang bersifat kritis terhadap pemerintah?  Apakah tidak akan dipandang menyalahi kesepakatan dan posisinya.

Untuk menjelaskan duduk perkaranya, lebih cocok diambil sistem Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat daripada sistem parlemen di Eropa Barat.

Dalam DPR Amerika Serikat, para anggota Partai Republik tidak dengan sendirinya membela dan mendukung pemerintahan Republik. Contoh terakhir dalam intensitas sanksi terhadap Republik Rakyat Cina.  Republik menyertai Partai Demokrat dalam merumuskan sanksi yang melebihi takaran pemerintahan Republik.

Tetaplah menjadi pegangan bahwa sebagai lembaga perwakilan rakyat, aspirasi rakyat yang diwakili itulah yang setiap kali menjadi pedoman dan tolok ukur sikap-sikap politiknya, termasuk sikap politik terhadap pemerintah.

Dalam sistem Eropa Barat yang kebanyakan bermulti partai, ikatan antara perwakilan dalam parlemen dengan pemerintahnya lebih ketat.

Bagaimana dalam sistem Pancasila kita?  Bagaimana dengan peranan Fraksi ABRI yang adalah dinamisator di samping stabilisator.  Dalam fungsi sebagai dinamisator itulah, rupa-rupanya Fraksi ABRI  di mana perlu, merasa bisa dan wajib menyuarakan pendapat yang lebih jauh dari pendapat fraksi-fraksi lain.

Masuk akal apabila keterbukaan yang pertama-tama menjadi perhatian fraksi-fraksi dalam DPR adalah keterbukaan yang berhubungan dengan fungsi Dewan.  Sekiranya hal itu benar-benar dapat diwujudkan, sudah cukup jauh langkah yang dicapai.

Akan tetapi, fraksi dalam DPR bukanlah berdiri sendiri.  Fraksi berinduk pada kekuatan sosial politik, sedangkan kekuatan sosial politik bersumber pada rakyat, pada masyarakat luas.

Karena itu baik menurut asal-usulnya maupun menurut dinamika interaksi positif, masuk akal, apabila keterbukaan fraksi bertalian dengan keterbukaan kekuatan atau organisasi sosial politik, sedangkan keterbukaan sosial politik berkaitan dengan keterbukaan masyarakat, berinteraksi dengan iklim sosial yang terbuka.

Apakah keterbukaan kita harus menjadi suatu gerakan seperti  glasnost. Ya dan tidak. Tidak dengan sendirinya seperti  glasnost, sebab berbeda dengan sistem dan struktur poltik yang berlaku di Uni Soviet, sistem dan struktur politik kita sebenarnya terbuka.  Misalnya saja, jika diukur dan ditinjau dari UUD 1945.  Di Uni Soviet sistem dan strukturnya monolit dan tertutup.

Untuk membukanya, diperlukan gerakan dan semacam doktrin baru yakni  glasnost. Pada kita, karena sistem dan konstitusinya terbuka, maka ketertutupan yang adatidak disebabkan oleh Konstitusi, melainkan oleh pemahaman tentang Konstitusi itu atau malahan sekadar oleh penerapannya.  Dan hal itu pun ditimbulkan oleh berbagai faktor di luar sistem Konstitusi dan faham demokrasi Pancasila.

Akan tetapi di samping perbedaan dengan  glasnost, toh  ada persamaannya.  Yakni bahwa terlepas dari apa penyebabnya, menurut kenyataan atau menurut perasaan politik masyarakat, telah berkembang suatu gejala ketertutupan, dan gejala itulah yang harus dibuka kembali dengan keterbukaan.

Seperti berulang kali dikemukakan, tidak kalah penting adalah menghubungkan keterbukaan dengan fungsi-fungsi yang akan dicapai.

Karena dalam pembangunan politik pun tidak semuanya bisa dicapai sekaligus, apakah tidak bermanfaat, mempertimbangkan keterbukaan dengan fungsi-fungsi yang diberi prioritas seperti fungsi ikut membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa, fungsi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan fungsi-fungsi lain yang dirasakan mendesak oleh masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: