Empat kali Pemilu DPR Tetap Tidak Optimal (KLIPING-DPR 1)

KLIPING-DPR 1

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Empat kali Pemilu

DPR Tetap Tidak Optimal

JAKARTA, Harian Terbit, 7-9-1993.

Selama empa kali pemilihan umum, peran Dewan Perwakilan Rakyat nampak lemah dan kurang tanggap terhadap berbagai masalah yang berkembang dalam masyarakat, demikian juga dalam mengambil kebijakan masih kalah dibanding dengan peran eksekutif.  Hal itu menunjukkan DPR belum mampu melaksanakan tugasnya secara optimal sesuai dengan yang digariskan UUD 1945.

Demikian diungkapkan Muchtar Pakpahan, menjawab pertanyaan salah seorang penguji dalam promosi doktornya, di hadapan sidang terbuka Senat Guru Besar Universitas Indonesia, yang dipimpin Pelaksana Harian  Rektor, Prof Dr MK Tadjudin, Senin (6/9) bertempat di Balai Sidang UI, Depok.

”Padahal, sebagai lembaga tinggi yang merupakan penjelmaan aspirasi rakyat, seharusnya DPR mampu melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dalam mengambil keputusan mempertimbangkan kemampuan rakyatnya,” tegas Pakpahan.

Namun demikian, apa yang nampak selama empat kali pemilihan umum masih dirasakan oleh masyarakat belum seperti yang diharapkan, sehingga tak jarang muncul berbagai keluhan dari masyarakat mengenai lemahnya peranan DPR tersebut.  Bahkan, kelemahan DPR itu terlihat saat melaksanakan pembahasan di lembaga.

Sebagai contoh katanya. Tahun 1977 sekretariat dewan diduduki  oleh mahasiswa, karena mahasiswa kecewa terhadap DPR, dan mengenai kebijakan yang menyangkut rakyat. Seperti menaikkan harga bahan bakar minyak, terkadang kebijakannya memberatkan rakyat.

Dalam desertasinya yang berjudul ”Pelaksanaan Tugas dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat Masa Kerja 1982-1987”, Pakpahan mengatakan, hasil pengamatan terhadap tugas DPR, ternyata penyebab utama kelemahan DPR dalam menjalankan tugasnya tersebut adalah struktur dan kelembagaan politik yang dihasilkan undang-undang bidang politik.

Di sisi lain, DPR juga kurang bahkan tidak menggunakan hak-haknya, seperti mempergunakan hak inisiatif, meminta keterangan, dan hak membuat pernyataan, hal ini merupakan penghambat aktivitas DPR secara optimum.  Di samping itu, yang menarik promovendus adalah adanya tiga kondisi yang terbina, a ntara lain  rikuh  pakewuh, tepo  seliro, dan  asal  selamat, yang secara tidak langsung juga menjadi penghambat.

Muchtar Pakpahan yang memperoleh gelar doktor dalam bidang hukum dengan  yudisium  memuaskan itu, selanjutnya mengungkapkan, masalah kerakyatan di masa mendatang semakin kompleks, baik akibat dari hasil-hasilpembangunan yang dicapai selama ini, maupun dampak globalisasi.

Sehubungan dengan hal itu, sistem politik harus diciptakan yang mampu mengantisipasi nya. (mul)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: