Farhan Hamid Menyulut Konflik di DPD dan MPR? (DPD Watch — No. 18)

ARTIKEL-32

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Farhan Hamid Menyulut Konflik di

DPD dan MPR?

(DPD  Watch — No. 18)

Oleh WA  ODE  ZAINAB  ZILULLAH  TORESANO

Agaknya, temperatur konflik antara (sebagian anggota) Dewan Perwakilan Daerah  versus Ahmad Farhan Hamid (AFH) — anggota DPD asal Provinsi Nanggro Aceh Darussalam — bakal menurun setelah Badan Kehormatan (BK) DPD meminta agar perseteruan tersebut diselesaikan di tingkat pimpinan (Kompas, 8/10/2009). Sebelum itu, sebagian anggota DPD merencanakan untuk mengusulkan digelarnya rapat paripurna luar biasa membahas kasus terpilihnya AFH sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 2009-2014 mewakili DPD, pada Sabtu malam lalu (3/10/2009), padahal nama AFH tidak termasuk dalam delapan nama anggota DPD yang diusulkan (oleh Kelompok DPD yang ada di MPR) untuk menjadi pimpinan MPR.

Selain itu, ancaman  pemboikotan  pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, pada 20 Oktober, oleh para anggota DPD tersebut — karena penetapan pimpinan MPR itu dinilai cacat hukum (Kompas, 7/10/2009) — juga besar kemungkinan tidak akan menjadi kenyataan setelah adanya himbauan dari Ketua BK DPD Ferry Tinggogoy agar mereka tetap menghadiri rapat paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.  Memang, himbauan ini cukup bijak mengingat ketidakhadiran dalam rapat paripurna termaksud terkesan reaktif dan emosional, selain kurang produktif bagi image building dan perjuangan DPD ke depan.

Namun, permintaan BK agar perseteruan diselesaikan di tingkat pimpinan, bagaimana mungkin bisa terjadi bila dalam menghadapi kasus itu terkesan ada perbedaan sikap antara Ketua DPD (Irman Gusman) dan Wakil Ketuanya (La Ode Ida), seperti akan dikemukakan di belakang.

Oleh karena itu, permintaan lainnya dari BK agar pimpinan DPD berkonsultasi dengan pimpinan MPR, lebih sulit lagi diterima akal sehat mengingat ada informasi bahwa paket AFH sebagai Wakil Ketua MPR diusulkan oleh partai politik di DPR. Bukankah ini sebuah intrik politik yang melecehkan tata tertib pemilihan pimpinan MPR?  Seharusnya, fraksi-fraksi parpol yang ada di MPR tidak perlu lagi diajari perihal etika kesantunan hubungan antarlembaga politik. Dan mereka pasti tahu adanya ketentuan bahwa bagi yang sudah maju menjadi pimpinan DPD tidak boleh lagi mencalonkan diri sebagai pimpinan MPR, sementara — meski gagal — AFH sudah pernah dicalonkan menjadi pimpinan DPD.

Himbauan Ferry agar kasus AFH versus sebagian anggota DPD jangan sampai diadukan ke BK karena badan ini fungsinya semacam pengadilan, di mana keputusan yang dihasilkannya hanya bersifat hitam-putih, agaknya juga berlebihan.  Sesuai dengan namanya, bukankah melalui BK juga terbuka peluang bagi AFH untuk membela diri memulihkan kehormatannya kalau memang  sebagian anggota DPD memandang tuduhan pelanggaran yang mereka lontarkan adalah benar?

***

SEBAGAIMANA diketahui, mayoritas anggota DPD menilai AFH — yang di masa lalu pernah menjadi anggota DPR dari Partai Amanat Nasional — telah melanggar etika kelembagaan sehingga mereka bersepakat mengadukan kasus tersebut ke BK DPD. Tadinya, dugaan kita, rapat paripurna luar biasa termaksud akan diselenggarakan di internal DPD, bukan bergeser ke domain MPR, apalagi bila agendanya adalah memilih kembali pimpinan baru MPR.

Dugaan demikian masuk akal (beda dengan ”wajar”) karena pemilihan pimpinan MPR diusulkan dalam satu paket (yang terdiri atas unsur DPR dan DPD) oleh fraksi-fraksi dan kelompok yang ada di MPR. Sehingga, meskipun kelompok DPD tidak mengajukan AFH dalam paket tersebut, tetapi karena ada delapan fraksi yang mengusulkan dia, terkecuali Fraksi PKS, maka upaya untuk mengajukan rapat paripurna luar biasa untuk memilih pimpinan baru MPR merupakan sebuah ilusi nihil. Apalagi,  proses terpilihnya AFH dianggap — oleh fraksi-fraksi di MPR — sudah sesuai dengan tata tertib pemilihan pimpinan.

Pertanyaannya, apakah tata tertib terkait dengan pemilihan AFH sebagai Wakil Ketua MPR juga disetujui oleh Kelompok DPD yang ada di MPR?  Atau adakah benang merah antara sikap sebagian atau seluruh anggota Kelompok DPD itu dengan pernyataan Ketua DPD Irman Gusman bahwa tidak akan melakukan langkah apa pun terkait dengan terpilihnya AFH sebagai Wakil Ketua MPR, sebelum pelantikan Presiden-Wakil Presiden (Kompas, 6/10/2009).

Bukankah pernyataan Irman itu menyiratkan persetujuannya atas proses pemilihan AFH sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD?  Apa yang melatari Irman sehingga lebih memilih mengeluarkan pernyataan politik berfrekuensi AM ketimbang FM seperti yang dipilih Wakil Ketua DPD La Ode Ida, dan kawan-kawan, yang antara lain dapat dinilai dari pernyataannya (La Ode),”Dia (AFH) tiba-tiba saja muncul dalam pencalonan, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari kami” (Kompas, 6/10/2009). Atau, mungkinkah Irman memiliki  hidden political agenda tertentu yang nanti akan dibuka dan diperjuangkan melalui kendaraan DPD usai pelantikan Presiden-Wakil Presiden?  Yang jelas, apa pun yang terkait dengan pertarungan itu tidak berlangsung dalam ruang vakum (vacum  chamber), sehingga pasti memiliki  muatan political  calculation,  baik itu yang bersumber dari dalam sang aktor (secara individu, kelompok ataupun institusional) maupun yang datang dari arah luar.  Artinya, La Ode Ida — dan kawan-kawan — harus pandai membaca arah dan besaran (nilai) centrifugal  political  force dan centripetal political  force agar tidak terjebak dalam political  trapping strategy yang antara lain akan membuat mereka sejak awal  ”termarjinalisasi” dari dinamika politik nasional (political  mainstream).

***

SELANJUTNYA, absahkah bila kemudian muncul penilaian bahwa kasus tersebut merupakan indikasi awal — dalam masa tugas DPD 2009-2014 — keterpecahan anggota DPD (untuk tidak menyebut adanya rivalitas pressure  groups) ketika tampil di atas pentas politik nasional yang seluruh skenario pementasannya berada di bawah kendali partai-partai politik besar. Bila penilaian ini benar, tentu saja akan merugikan perjuangan DPD baik di tataran nasional maupun internalnya sendiri.  Sebagaimana diketahui, untuk tingkat nasional, agenda utama DPD ke depan masih akan berkisar pada memperjuangkan amandemen kelima UUD 1945 agar fungsi dan kewenangannya bisa setara dengan DPR dalam bingkai sistem parlemen dua kamar, bicameralism, yang saling mengontrol melalui mekanisme check and balances.

Demokrasi Prosedural Versus Demokrasi Substantif

Jika hanya disorot dari dinamika politik dalam MPR, secara prosedural terpilihnya AFH sebagai Wakil Ketua MPR sudah absah.  Ketua MPR Taufik Kiemas pun mengaku tidak melihat ada persoalan terkait pelantikan AFH sebagai Wakil Ketua MPR. Menurutnya, proses pemilihannya sudah sesuai aturan. Daftar hadir sidang MPR itu juga ada. Mereka yang hadir di sidang semuanya adalah anggota MPR dan tidak bisa dipisahkan antara anggota DPR dan DPD. ”Jadi, kuorumnya bukan kuorum DPD atau DPR lagi, tapi kuorumnya MPR,” ujar Taufik (Kompas, 6/10/2009).

***

MANTAN Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif pernah menyatakan, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi rabun ayam. Saya menginternalisasikan pernyataan tersebut bahwa bukan saja bangsa ini sudah terjebak pada pengkultusan ”prosedur” seraya menistakan apa pun yang bernilai ”substansial”, tetapi bahkan berani lancang mengklaim bahwa ”lompatan katak” sebagai sebuah ”prosedur”. Bukankah seekor katak sudah terbiasa mengabaikan pijakannya yang memampukan ia melakukan lompatan?  Padahal, bisakah ia melakukan lompatan tanpa pijakan (tumpuan) dan dorongan naluriah?  Begitu bangga dengan kenaifannya, ia pun tidak ”menyadari” bahwa ia berasal dari telur yang merupakan buah dari coitus induk jantan dan induk betinanya. Kalau saja tuan-tuan wakil rakyat di MPR berpendapat sama dengan kita bahwa dorongan naluriah-lah yang mengakibatkan terjadinya coitus dan juga memampukan katak melompat — dan bahwa dorongan naluriah  hanyalah secuil dari sesuatu yang bernilai ”substansial” — pasti mereka tidak akan mengabaikan esensi dari keberadaan Kelompok DPD yang ada dalam MPR karena kelompok ini eksis di sana setelah melakukan lompatan dari institusi asalnya, yakni DPD.  Bagaimana mungkin ”eksistensi” MPR bisa ”kokoh” tanpa adanya keyakinan dan penghormatan atas ”kekokohan eksistensi” unsur-unsur pembentuknya, yang dalam hal ini adalah DPR dan DPD?

Dalam perspektif ilmu kimia, rabun ayam yang dimaksud Syafii Maarif adalah keterbatasan daya pengamatan hanya pada hasil reaksi kimia satu arah yang membentuk  ”senyawa” (”senyawa kimia”);  dan ketika si penderita rabun ayam yang bertingkah sebagai ahli laboratorium itu (laboran) diperintahkan untuk menguraikan lagi ”persenyawaan” tersebut untuk kembali menjadi unsur-unsur pembentuknya seperti semula, ia malah kelabakan seraya berargumen, ”ini sudah prosedur standar karena reaksi kimianya berlangsung satu arah (irreversible  reaction)”.  Padahal, pelajar SLTA yang baru belajar ilmu kimia pun pasti mengetahui, ”kesetimbangan kimia” hanya bisa terjadi bila berlangsung reaksi dua arah (reversible  reaction) dengan kecepatan yang sama (setara).

Dalam konteks pembicaraan kita, proses atau aturan politik — kalau kita konsisten dengan peristilahan Taufik Kiemas — dalam bingkai pemilihan pimpinan MPR (dan juga proses dan dinamika selanjutnya) hanya layak dianggap berlangsung ”berkesetimbangan” atau ”berkeadilan”  bila  terdapat political  reversible  reaction dalam tabung percobaan-percobaan kimia politik berbangsa dan bernegara.  Tetapi agar percobaan-percobaan — ke arah pematangan dan penyempurnaan — itu lebih terarah dan terukur dan tidak bersifat spekulatif (trial  and  error), kita butuh pijakan bersama yang kokoh. Di sinilah urgensi amandemen kelima UUD 1945.

Oleh karena itu, keliru sekali bila ada anggapan bahwa dalam hal pemilihan pimpinan MPR, kuorumnya bukan kuorum DPD atau DPR, tapi kuorumnya MPR. (Ini belum lagi jika kita lihat dari ketentuan-ketentuan lainnya terkait dengan pengusulan calon pimpinan dari masing-masing unsur pembentuk keanggotaan MPR).  Pemikiran seperti ini hanya melihat hasil reaksi akhir satu arah. Dan karena keanggotaan MPR terbentuk dari hasil persenyawaan unsur DPR dan DPR, maka nilai-nilai  yang dianut oleh masing-masing unsur bisa saja diabaikan oleh mereka.  Mungkin inilah yang disebut mazhab parsialitas atau mazhab akhiriah (hanya melihat hasil akhir) karena (kenggotaan) MPR merupakan “hasil akhir” persenyawaan satu arah antara DPR dan DPD.

Dalam hubungan ini, teman saya bertanya,”bukankah mazhab  akhiriah itu mendapatkan pengabsahan berdasarkan dalil naqli (dalil agama): walal  akhiratu  khairu  laka  minal  ula (dan yang akhir itu lebih baik dari yang awal)”, sehingga ketika fraksi-fraksi parpol (DPR) dan Kelompok DPD melebur dalam MPR, maka kuorum yang absah hanya kuorum MPR.   Terhadap teman saya itu, saya  menjawab, inti dari ajaran agama adalah menegakkan “keadilan” atau “kesetimbangan” (QS 16 : 90), tidak perduli ditegakkan untuk diri sendiri, kelompok, mazhab, agama, lembaga politik, partai politik, satu fraksi dari sebuah atau beberapa parpol, dan seterusnya.  Ini jugalah esensi dari penegakkan Sila Ketuhanan YME dan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Pancasila.  Maka, jangan sampai semangat kelompok, suku, parpol, fraksi politik, institusi politik, dan seterusnya, terus dipupuk secara fanatik (eksklusif) sehingga menjadi berhala baru dengan berlindung di balik kedok pelaksanaan “prosedur”. [**]

__________________________________________

WA ODE  ZAINAB  ZILULLAH  TORESANO

Mahasiswi ICAS-London, Cabang Jakarta

dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam / HMI (juga sebagai pada “Jurnal Parlemen Online”) .

2 Balasan ke Farhan Hamid Menyulut Konflik di DPD dan MPR? (DPD Watch — No. 18)

  1. Agung Suparjono mengatakan:

    ya gitu deh, namanya juga politik mas, mas,

  2. Elfaridi mengatakan:

    SAYA TIDAK MAU KOMENTAR . TAPI SANGAT SANGAT BAHAGIA.. TAU KENAPA? anda salah seorang kader “HIJAU-HITAM” seperti saya…. nice to meet you.. YAKUSA. bila dah baca komenku.. balik komen di blog ku

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: