Otonomi Daerah dan Pilkada di Sulawesi Selatan

ARTIKEL-29

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Otonomi Daerah dan Pilkada di

Sulawesi Selatan

Menanggapi kekisruhan atau sengketa hasil Pilkada Sulawesi Selatan menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) untuk melaksanakan pemilihan ulang kepala daerah (gubernur) di Kabupaten Bantaeng, Bone, Gowa, dan Tana Toraja, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mulyana W Kusumah mengungkapkan dibutuhkan eksaminasi publik  untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang muncul atas putusan MA itu (Kompas, 24 / 12 / 2007).

Kita mau tanya, mengapa nanti pada tahap eksaminasi, publik baru dilibatkan?  Jika pengambilan keputusan didasarkan pada peraturan atau perundang-undangan, bukankah sudah jamak di negeri ini bahwa minim sekali publik dilibatkan dalam penyusunan suatu rancangan undang-undang (RUU), mulai dari penilaian urgen tidaknya sebuah RUU diajukan, proses penyusunan atau sekadar pemantauan (penilaian) naskah akademis hingga uji sahih dan pengesahan atau penetapannya.

Masyarakat umum pun kurang mengetahui di mana naskah sebuah RUU bisa diakses dengan mudah sehingga hak mereka untuk urun rembug atau terlibat aktif dalam penyusunan sebuah RUU tidak terkebiri.  Bukankah semua model distortif seperti itu merupakan derivatif dari paradigma politik elitis yang sering kali dikemas dengan berbagai topeng yuridis formal legalistik prosedural?

***

SULIT  dipungkiri, intervensi Mahkamah Agung (MA) atas hasil Pilkada Sulsel merupakan salah satu proyeksi tegas dari sistem birokrasi politik sentralistik yang titik episentrumnya berada di Jakarta.  Sayangnya, hingga kini, belum ada visi jelas tentang reformasi birokrasi kita, padahal di situlah letak utama kekusutan aneka persoalan yang menyergap bangsa ini, seperti antara lain diperlihatkan dalam kekisruhan hasil Pilkada  Sulsel itu.  Kalaupun ada reformasi birokrasi, itu baru sebatas dipahami sekadar “menaikkan gaji” para birokrat dengan alasan agar tidak tergiur melakukan perbuatan koruptif.

***

SEORANG politisi propemerintah berujar, putusan MA terkait dengan hasil pilkada Sulsel murni persoalan yuridis (hukum), dan jangan dikait-kaitkan dengan domain politik.  Agaknya politisi yang mulia ini sedang memainkan kartu  decoupling  strategy. Tetapi, bagaimana mungkin kartu seperti itu efektif bila publik menilai dalam pemilihan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) — Antasari Azhar — saja kental sekali aroma politiknya.

Bukankah dalam dunia yang canggih atau akal-akalan seperti saat ini parsialitas merupakan barang rongsokan yang patut ditumpuk dalam keranjang sampah pemikiran?  Tetapi, dengan konsisten berpijak pada prinsip keseimbangan (the  couple  existence), kita pun layak menggarisbawahi bahwa penggunaan prosedur hukum semata dalam menyoroti sebuah masalah rawan terjebak pada ketidakadilan.  Dalam penyelesaian kasus lumpur panas Lapindo, misalnya, masalah dianggap selesai secara hukum ketika tanah warga yang terendam lumpur dibeli oleh Lapindo.  Padahal, ada kerugian sosiologis, kultural, psikologis, dan batiniah yang tidak terbayar dalam proses (atau akad) jual beli tanah itu.

***

SULSEL memang ibarat magnet yang memiliki daya tarik khas, bukan saja karena kekayaan alam dan kulturalnya yang besar, tetapi juga karena Selat Makassar — bersama-sama Selat Malaka dan Selat Lombok — merupakan jalur laut (sea line) yang sudah diratifikasi dalam Konvensi Hukum Laut Internasional.  Dan jangan lupa, dua daerah yang masuk dalam tujuh daerah yang tergabung dalam Zona Ekonomi Khusus (ZEK) — yang disepakati oleh Pemerintah RI dan Singapura beberapa saat lalu — terletak di Selat Makassar, yaitu Pare-Pare dan Kalimantan Timur (Samarinda).

Dalam hubungan itu, menarik kita simak pendapat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  (PB NU) KH Hasyim Muzadi dalam seminar “Tahun 2008 Tanpa Kekerasan, Bersama Dalam Damai”, bahwa salah satu cara untuk mengatasi konflik adalah dengan memahami penyebabnya, yaitu kondisi global, nasional, dan kesadaran berbangsa yang terus menurun (Kompas, 4 / 1 / 2007). Hasyim mencontohkan, kondisi global terutama dipicu oleh invasi Amerika Serikat di Irak, di mana peristiwa itu membuat terorisme menyebar ke mana-mana.

Namun, bagi kita, terkait dengan konflik pasca pilkada di Sulsel, patut dipertanyakan adakah itu memiliki hubungan dengan implementasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Penanaman Modal (UU PM)  kontoversial yang disetujui DPR pada 29 Maret 2007 lalu?   Bukan apa-apa, berdasarkan kajian komprehensif, UU PM itu diduga kuat merupakan instrumen peretas jalan bagi penguatan kesepakatan Agreement on TRIMs (Agreement on Trade  Related  Investment  Measures), yang juga menyatu dengan GATT (General Agreement on Tariff and Trade) dan WTO (World  Trade Organization).  Sekadar tahu saja, banyak pemikir internasional berpendapat bahwa Agreement on TRIMs merupakan instrumen politik ekonomi neoliberalisme yang dimandori oleh Amerika Serikat.  Dunia memang semakin sempit.  Tapi tugas kita semua untuk tidak terjebak seperti katak dalam tempurung atau ikan dalam aquarium.

Dalam sebuah pilkada bisa saja muncul katak-katak yang saling adu kuat melompat meski tanpa sadar kepalanya terbentur dinding bagian dalam tempurung.  Yang memprihatinkan lagi, keadaan demikian semakin diperburuk oleh sejumlah pemodal dalam pilkada, seperti yang dikhawatirkan oleh Hasyim Muzadi. [**]

_______________

Artikel  ini dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator  Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam http://forumsptn-politico-questionnaire.blogspot.com pada 6 Januari 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: