Terjangan Gelombang di Pantura

ARTIKEL-28

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Terjangan Gelombang di Pantura

Gelombang pasang yang terjadi di Jakarta Utara, Bekasi (Jawa Barat), serta Lamongan dan Sidoarjo (Jawa Timur) pada hari Minggu (23 / 12 / 2007) silam semakin memperpanjang daftar nestapa rakyat di negeri ini.

Para peneliti boleh saja berteori muluk, meluasnya gelombang pasang disebabkan berbagai faktor seperti efek pemanasan global (global  warming) atau pun sebagai akibat dari siklus Bulan tiap 18,6 tahun; dan bahwa gelombang pasang akan surut seiring dengan melemahnya gaya tarik Bulan terhadap Bumi.

Tak usah dululah kita muluk berpikir dengan paradigma struktural globalistik karena bukan saja hingga kini Amerika Serikat belum juga menandatangani Protokol Kyoto, tapi konsistensi atau komitmen negara-negara maju lainnya yang sudah menandatangani protokol tersebut — untuk menaati kesepakatan — masih patut dipertanyakan.

Bagi warga Jakarta Utara sederhana saja.  Mereka hanya mau mempertanyakan kembali tanggung jawab pemerintah memenuhi permintaan mereka sejak tahun 1996 untuk memperbaiki tanggul agar mampu menahan gelombang pasang (Kompas, 24 / 12 / 2007).  Bukankah pengabaian permintaan seperti itu dapat dikategorikan sebagai arogansi birokrasi, apalagi permintaan tersebut lebih bernilai  “defensif  pasif” yang dapat diterjemahkan sebagai refleksi dari ketidakberdayaan warga  masyarakat di kawasan itu?  Bukankah masyarakat kita sudah sedemikian pasrah menghadapi tekanan ideologi pembangunanisme (developmentalism) sehingga — tak ada jalan lain — mereka terpaksa merelakan penebangan hutan bakau di kawasan pesisir yang ditindaklanjuti dengan reklamasi pantai lengkap dengan sejumlah dokumen pengabsahan, misalnya saja analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Memang betul mekanisme kerja otak warga tidak akan mampu menganalisis persoalan demikian, apalagi jika dokumen-dokumen seperti itu dilengkapi dengan sejumlah tabel, grafik, ataupun hasil laboratorium yang dikerjakan oleh para pakar yang dibayar mahal.  Namun, bukankah otak pas-pasan pun akan mudah memahami bahwa seandainya hutan bakau tidak dibabat dan tidak dilakukan reklamasi di pesisir  Jakarta Utara pastilah risiko gelombang pasang pantai akan bisa diminimalisir.

Bukankah reklamasi tersebut dapat dipandang sebagai salah satu dampak dari sentralisme pembangunan yang berpusat di Jakarta (di Pusat)?  Lalu, mana daya  greget UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen distributif beban pembangunan yang bertumpu di Pusat?  Tentu saja, nilai esensial dari penguatan Otonomi Daerah itu haruslah koordinatif sehingga tidak malah memunculkan “raja-raja kecil”  di daerah yang sulit terjamah hukum. [**]

_______________

Artikel  ini dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam http://forumsptn-politico-questionnaire.blogspot.com pada 6 Januari 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: