Kasus Bank Indonesia dan Politik Buah Simalakama

ARTIKEL-23

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Kasus Bank Indonesia dan Politik Buah

Simalakama

Sehubungan dengan diajukannya Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka dalam kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, “Tajuk Rencana” Harian Kompas (31 / 1 / 2008) mengemukakan, “…. … penetapan status tersangka bagi Gubernur BI (Burhanuddin Abdullah) berdekatan dengan pengusulan nama calon Guberbur BI untuk periode 2008-2013.  Menurut agendanya, Presiden harus memasukkan nama-nama calon itu ke DPR tanggal 17  Februari mendatang.” 

Ungkapan tersebut (Tajuk Rencana) menyiratkan adanya kekhawatiran intervensi Presiden dalam pemilihan calon Gubernur BI, dan bahwa kasus yang dituduhkan kepada Burhanuddin bisa saja memiliki keterkaitan dengan pemilihan Gubernur BI yang baru.  Forum SPTN menganggap, dari perspektif politik, kekhawatiran seperti itu adalah wajar dan pantas, tetapi juga bisa berlebihan sebab pengajuan calon Gubernur BI oleh Presiden masih akan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit  and  proper  test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  Kendatipun sulit dipungkiri bahwa politik Indonesia (kini) nyaris identik dengan politik lobi yang terperangkap dalam pragmatisme (nir-ideologi) untuk melayani kepentingan kelompok elite.

Terkait dengan persoalan hukum yang melilit dirinya, Gubernur BI Burhanuddin Abdullah mempersoalkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan.  Menurutnya, KPK seharusnya memeriksa Gubernur BI setelah mendapat izin dari Presiden.  Ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI, di mana merujuk pada  Pasal 49 (UU BI), pemeriksaan Gubernur dan Dewan Gubernur terkait dugaan pidana memerlukan izin Presiden.

Oleh karena itu, ketika KPK menjerat Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dengan mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2002 (tentang KPK), segera terganjal dengan UU Nomor 3 Tahun 2004.  Dalam hal ini UU KPK memastikan, dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka, prosedur khusus tentang pemeriksaan tersangka yang diatur dalam UU lain menjadi tidak berlaku.

Dua produk undang-undang yang dianggap saling kontradiktif  itulah yang kemudian mendorong penasehat hukum Burhanuddin, Dani A Saliswijaya, mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum’at, tanggal 15 Februari 2008.

Dani tidak yakin ketentuan UU KPK berlaku untuk UU BI yang disahkan belakangan karena UU tidak berlaku surut (Kompas, 16 / 2 / 2008). Agaknya, Dani hendak menegakkan kaidah baku dalam ilmu hukum universal: Ius  postiriori  derogat  ius  priori [undang-undang (yang berlaku) belakangan menghapus undang-undang (yang berlaku) lebih dahulu].

Tetapi, bukankah dalam dunia hukum juga dijunjung tinggi azas: “Di antara kaidah-kaidah yang berlaku umum, ada kaidah-kaidah khusus yang harus ditegakkan”.  Kita berpendapat, bila dalam konteks tersebut UU Nomor 3 Tahun 2004 (UU BI) diposisikan sebagai sebuah produk khusus, maka harus ada dukungan argumentasi komparatif yang sahih perihal kekhususannya itu.

Seandainya analisis bahwa kemelut yang terkait dengan persoalan hukum Gubernur BI Burahanuddin Abdullah berpotensi dimanfaatkan pasar untuk menggoyang nilai tukar rupiah (apalagi mengingat pasar internasional sedang bergejolak saat ini), apakah itu dapat dijadikan sebagai penguat atau alasan utama untuk menempatkan undang-undang yang terkait dengan pengaturan nilai tukar rupiah — dalam hal ini adalah UU BI — dalam posisi  istimewa sehingga membatalkan kewenangan UU KPK yang dapat  mengabaikan prosedur khusus tentang pemeriksaan tersangka yang diatur dalam undang-undang lain (dalam konteks pembicaraan kita adalah UU BI).

Orang boleh saja membuat sejumlah analisis, misalnya bahwa penurunan nilai tukar rupiah — sebagai dampak dari kasus (BI) tersebut — akan memaksa BI memakai cadangan devisa untuk menstabilkan kurs rupiah.  Dan bahwa penurunan nilai tukar rupiah itu bukan saja akan menimbulkan inflasi harga-harga barang, tapi juga inflasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Namun, kalau analisis demikian betul, apakah krisis tersebut akan berlangsung singkat ataukah lama.  Seandainya berlangsung singkat (sesaat), mana yang harus lebih diprioritaskan, mencegah kemungkinan  terjadinya  krisis  ekonomi — yang katakanlah akan ditimbulkan dari sengketa hukum Gubernur BI tersebut — tapi membiarkan terus berlangsungnya praktik-praktik persekongkolan dengan stempel legalistik yang mencederai amanat hati nurani rakyat, ataukah membiarkan saja proses ekonomi seperti yang berlangsung saat ini tapi berpotensi besar menggoyahkan sendi-sendi penegakkan hukum (law  enforcement) khususnya yang terkait dengan pemberantasan korupsi dan praktik penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa.  Dengan menggunakan sisi tinjau yang dibalikkan, apakah dalam iklim yang koruptif bisa diselenggarakan proses atau aktifitas-aktifitas ekonomi yang efisien dan efektif?

Bukankah penegakkan hukum seperti dalam kasus yang dihadapi Gubernur BI (Burhanuddin Abdullah) itu dapat dipandang sebagai upaya memprioritaskan pencegahan kerusakan (dar’ul   mafsadah) untuk membangun kemaslahatan (jalbul  mashlahah) yang  langgeng demi terjaminnya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara?

Kita yakin, implementasi  dari  dar’ul  mafasid  muqaddamun  ala  jalbil  mashalih (mencegah kerusakan itu didahulukan daripada membuat kebaikan) akan berkontribusi besar terhadap upaya membangun efektifitas dan legitimasi yang dalam teori politik disebut sebagai dua tugas atau syarat utama  (conditio  sinequanon) pemerintah.

Dalam perspektif lain, kontradiksi keabsahan penerapan dua atau beberapa produk hukum — atau undang-undang — dalam kasus tertentu mungkin dapat diselesaikan dengan tidak memprioritaskan kasus atau hal-hal yang kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya (itsmuhuma  akbaru  min  naf’ihima).

***

MEMANG, para elite suka memojokkan kita yang  apes (bukan  apek) ini untuk terus memakan buah  “simalakama” (buah yang jika dimakan, Bapak mati; tetapi jika tidak dimakan, Ibu yang mati), seperti dalam kontradiksi penerapan dua produk undang-undang yang disebutkan di atas.  Meski demikian, jangan sekali-kali terlintas dibenak kita untuk mendoakan agar Gusti Allah mengutuk para elite yang hanya dihormati oleh para kolaborator dan pengagumnya itu.  Bukankah sabar itu bagian dari iman (as-sabr  nisful  iman)?  Sabar teruuuuuuus !!! [**]

_______________

Artikel  ini dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus Digital pada tanggal  16 Februari 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: