Bangsa Pengimpor Kedelai = Bangsa Keledai?

ARTIKEL-22

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Bangsa Pengimpor Kedelai =

Bangsa Keledai?

Sorotan Sekilas atas

Proyeksi Kebijakan Pembangunan (Ekonomi)

Pertanian  2008

Berdasarkan catatan Forum SPTN, sejak tahun 2005 harga pangan biji-bijian terus menunjukkan kenaikan.  Dan pada tahun 2007 percepatannya sangat tinggi, bahkan harganya mencapai hampir dua kali lipat atau lebih.  Khusus untuk kedelai, pada Januari 2008 harganya di pasar dunia naik menjadi  520 dollar AS per ton dari 306 dollar AS pada tahun sebelumnya (Januari 2007).  Dalam periode yang sama, harga jagung, beras, dan gandum juga mengalami kenaikan berturut-turut dari 164 menjadi 1.802 dollar AS per ton, dari 287 menjadi  346 dollar AS per ton, dan dari  233 menjadi  473 dollar AS per ton.  Ini terutama disebabkan volume perdagangan pangan berbasis biji-bijian mengalami penurunan yang signifikan, selain karena membengkaknya biaya transportasi  dalam proses distribusi, dan juga kenaikan harga minyak mentah dunia, yang memicu pengembangan bahan bakar  nabati  (biofuel) dari biji jagung sebagai bahan etanol — di negara-negara besar — karena harganya lebih baik.

Akibatnya, saat ini, petani-petani Amerika Serikat (AS) gencar menkonversi lahan kedelai mereka untuk ditanami jagung sebagai bahan pembuat etanol (biofuel).  Tentu saja kebijakan pengembangan  biofuel yang berbahan-baku biji jagung tersebut juga dapat dipandang sebagai salah satu strategi untuk mengimbangi peningkatan permintaan kelapa sawit — sebagai bahan baku alternatif (biofuel) dari bahan bakar minyak (BBM) — yang harganya terus melambung.  Apalagi kelapa sawit merupakan komoditas impor bagi AS.  Keadaan itu mengakibatkan harga kedelai di AS naik lebih dari 100 persen.

***

KARENA hingga saat ini Indonesia masih mengandalkan impor atas empat jenis pangan biji-bijian tersebut — untuk memenuhi kebutuhan domestik — maka jelas kelangkaan pasokan kedelai saja, seperti yang kini kita alami, sangat besar pengaruhnya terhadap laju inflasi dan perekonomian (Indonesia) secara keseluruhan mengingat besarnya efek multiplikasi yang ditimbulkannya. Sekadar contoh, 15-20 persen bahan pakan ternak (dan juga pakan ikan budidaya) di negeri ini terdiri dari bungkil kedelai impor (Kompas, 19 / 1 / 2008). Tidak heran, semua harga komponen bahan baku pakan ternak naik, padahal biaya pakan merupakan 70 persen dari biaya produksi peternakan.   Bukankah ini kemudian akan menaikkan harga produk-produk dari usaha peternakan kita, seperti telur dan daging?  Perikanan budidaya  pun turut terkena getahnya, padahal hampir semua rumah makan Padang dan warteg di kota-kota besar sangat mengandalkan pasokan berbagai jenis ikan hasil budidaya.  Tidakkah itu membuat kollaps para pedagang makanan di negeri ini?

***

KAPITALISME global — yang dimandori Amerika Serikat (AS) — memang telah melahirkan, antara lain, reproduksi mentalitas konsumtif.  Dan dalam struktur ekonomi yang kapitalistik itu mentalitas konsumtif begitu agresif dihujamkan — jauh di bawah kesadaran  batiniah masyarakat luas — oleh para kapitalis yang menguasai alat-alat produksi dan pasar keuangan (finansial). Bahkan, rakyat mereka pun dibuat terkapar bak ikan mabuk yang menenggak racun potasium sianida.  Simaklah krisis keuangan yang mencekik tenggerokan Paman Sam (AS) akhir-akhir ini.  Akibat kasus kredit macet di sektor perumahan (subprime  mortgage), AS kini mengalami guncangan perekonomian yang demikian dahsyat.  Rentetannya, ruang kebijakan moneter makin mengecil, terjadi  liquidity  crunch, gejala resesi semakin transparan, dan angka pengangguran meningkat tajam.

***

PRESTASI monumental dari agresifitas reproduksi mentalitas konsumtif yang diinjeksikan sistem kapitalisme atau neoliberalisme antara lain dapat dilihat pada ketergantungan pemerintah negara-negara terbelakang dan sedang berkembang kepada para kapitalis dunia (neo-imperialis).

Inilah yang kemudian memandulkan rasa percaya diri (self  confidence) dan daya produktif para penguasa pengekor sekaligus pengabdi totaliterisme pasar (neoliberalisme).  Bagaimana mungkin Indonesia yang subur dan potensial ini tidak saja mengimpor komoditas-komoditas pangan strategis tapi juga jenis pangan lainnya seperti hortikultura (sayur-asayuran dan buah-buahan)?  Yang menyedihkan lagi, negeri yang dalam lagu “Koes Plus” (Kolam Susu) dilukiskan sebagai  sebuah  negeri yang  subur nan sejahtera (baldatun  toyyibatun  wa  Robbun  Ghofur) ini, dengan tanpa rasa malu mengimpor garam padahal  3 / 4 luas Nusantara terdiri dari laut, di samping panjang garis pantainya sekitar 81.000 km (nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada).

Terkait dengan itu, patut kita ajukan pertanyaan apakah ketimpangan tersebut memiliki korelasi tegas dengan dikebirinya wewenang Perum Bulog sebagai lembaga stabilisasi harga pangan, dan juga  inferiority  complex para elite politik dan pengambil kebijakan di negeri ini (di hadapan para neokolonialis dunia yang ujung tombaknya adalah Bank Dunia dan IMF) yang puncaknya tercermin dengan disyahkannya Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal oleh DPR — pada tanggal 29 Maret 2007 lalu — yang menurut para analis dan aktivis demokrasi sangat syarat dengan agenda neoliberalisme atau ideologi totaliterisme pasar alias “pasar bebas” (harap dibedakan dengan “pasar sosial”).

Yang jelas,  jika Perum Bulog hanya sekadar dijadikan sebagai lembaga stabilisasi harga pangan, berarti kita belum juga beranjak dari mentalitas importir atau penebeng (pada kekuatan imperialis dunia).  Dengan kata lain, kita akan terus terperangkap sebagai pelengkap penderita (direct object) dalam konstruksi mesin kapitalisme global yang dikangkangi oleh Bank Dunia,  perusahaan-perusahaan multinasional (Multinational Corporations / MNCs  atau Transnational  Corporations / TNCs), dan (dulu) Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund / IMF).  Padahal, lembaga-lembaga seperti itu kental dengan intervensi Amerika Serikat (AS).  Sekadar catatan saja, Harian Kompas tanggal 30 Januari 2008 memberitakan, “Pada tahun 1998, ketika Indonesia sedang sempoyongan akibat krisis keuangan dan serangkaian aksi demonstrasi mahasiswa, Washington melakukan campur tangan yang begitu luar biasa. Bill Clinton, Presiden AS saat itu, menelepon Presiden Soeharto belasan kali.  Clinton menekan Soeharto untuk mengadopsi program reformasi ekonomi ketat yang disarankan IMF.  Ini adalah bagian dari isi dokumen intelijen AS yang dibuka, tanpa sebuah latar belakang yang jelas, mengapa dokumen itu dibuka.”

Dalam konteks itulah, justru seharusnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berperan lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan pemerintah yang diarahkan untuk menciptakan  “kedaulatan pangan”.

Oleh karenanya, kasus kedelai — dan juga sejumlah komoditas strategis lainnya seperti beras, jagung, tebu, dan daging sapi — jangan lagi ditanggapi sekadar menyodorkan pentingnya “ketahanan pangan” karena ia lebih bermakna “defensif pasif” yang pasrah (sami’na  wa  atho’na) di hadapan setumpukan agenda ideologi pasar bebas neokolonialistik bin imperialistik. Sudah saatnya kita mengganti istilah “ketahanan pangan” dengan “kedaulatan pangan” yang lebih bernuansa  “progresif” atau “ofensif aktif”. Dengan begitu, berbagai kunjungan kerja (Kunker) para wakil rakyat — yang terhormat — yang bertemakan “ketahanan pangan”, mulai sekarang harus diganti dengan  “kedaulatan pangan”.

Bagaimanapun, bersama-sama dengan komoditas beras, jagung, dan tebu, kedelai berkorelasi langsung dengan kesejahteraan rakyat.  Sehingga, adalah omong kosong besar berbicara tentang peningkatan kesejahteraan rakyat bila  tidak ada “kedaulatan” dalam pengadaan komoditas-komoditas strategis tersebut.

Atas dasar ini maka untuk komoditas-komoditas pangan strategis itu tidak boleh ada penurunan produksi, pasokan dan distribusi, juga (tak boleh ada) lonjakan harga di pasar domestik. Artinya, pemerintah harus serius membangun kedaulatan pangan, tidak melulu mempersalahkan kondisi eksternal (global) — terutama perubahan iklim akibat pemanasan global (global  warming) — tatkala negeri ini mengalami kelangkaan pangan.

Jelaslah, kedaulatan pangan tidak boleh disamakan dengan ketahanan pangan atau  sekadar dimaknai sebagai “swasembada” pangan karena definisi swasembada menurut pemerintah adalah bila impor kurang dari 5 persen kebutuhan nasional.  Jangan-jangan akibat fanatisme slogan “ketahanan pangan” itulah yang antara lain telah mengakibatkan bangsa ini terpaksa harus mengimpor tidak saja komoditas-komoditas pangan strategis tapi juga jenis pangan lainnya seperti hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan).

Apabila kedaulatan pangan itu bisa diwujudkan, maka kelak tidak akan ada lagi alasan bahwa kelangkaan pasokan kedelai di pasar domestik adalah akibat mutlak dari lonjakan harga di pasar dunia. Artinya, jika dengan kondisi itu masih juga terjadi kelangkaan kedelai maka bisa jadi lebih diakibatkan oleh permainan kartel pemasaran.

Kita memang terpaksa harus menelan kenyataan getir karena selama tahun 2007  porsi impor kedelai mencapai hampir 70 persen atau sekitar 1,3 juta ton (untuk jagung, gula, dan daging sapi berturut-turut adalah 11,23; 37,48; dan 29,09 persen), padahal kita pernah swasembada kedelai. Sebagaimana diketahui,  pada tahun 2002 Indonesia mampu menghasilkan 1,6 juta ton kedelai (Kompas, 31 / 1 / 2008).  Anehnya, di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, produksi kedelai justru merosot drastis, padahal  di awal kekuasaannya beliau telah mencanangkan program revitalisasi pertanian.

Atas dasar itu, pemerintah harus menjelaskan secara transparan tentang rasionalitas dan argumentasi pencapaian target swasembada kedelai pada tahun 2015 nanti, termasuk di dalamnya konsistensi kebijakan dan koordinasi antardepartemen terkait, juga daerah-daerah produsen.  Bukan apa-apa, jangan sampai kegagalan target swasembada jagung pada tahun 2007 terulang  pada proyek swasembada kedelai.

Selain itu, dengan disyahkannya Undang-Undang Penanaman Modal, kalaupun target swasembada (kedelai) itu tercapai, apa strategi pemerintah untuk melindungi petani kita dalam persaingan pemasaran kedelai di pasar domestik mengingat serbuan kedelai impor — yang harganya jauh lebih murah karena antara lain sistem produksinya didukung oleh kekuatan riset dan pengembangan (R&D) perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs atau TNCs) dengan secara khusus mengandalkan pemanfaatan teknologi rekayasa genetika dan nanoteknologi — niscaya akan terjadi.  Bukankah kita telah dikondisikan oleh para kapitalis dunia agar konsisten dengan kesepakatan TRIMs (Agreement  on  Trade Related Investment Measures) — yang juga menyatu dengan GATT (General Agreement on Tariff and Trade) dan WTO (World Trade Organization) — dan dihadapkan dengan formula baku bahwa dalam permainan dagang internasional yang berlaku adalah  survival  of  the  fittest?

Dengan skenario demikian, betulkah dukungan kebijakan pemerintah (dalam mensukseskan target swasembada kedelai pada tahun 2015 nanti) akan mampu menciptakan keunggulan komparatif (comparative  advantage) — untuk tidak menyebut keunggulan kompetitif (competitive  advantage) karena sudah pasti ini memerlukan pemanfaatan teknologi canggih — produk tempe rakyat kita di pasar domestik yang sudah begitu terbuka dan liberal, apalagi  “tempe”  sudah dipatenkan oleh bangsa lain?  Atau, jangan-jangan target swasembada kedelai pada tahun 2015 itu hanyalah sebatas jargon politik menyongsong Pemilu 2009 karena tidak ada jaminan pemerintahan hasil pemilu mendatang akan mengamankan kebijakan ini.

***

TIDAK ada jalan lain, kita harus songsong datangnya monster pasar bebas itu. Dan karena di atas sudah disebutkan bahwa Bappenas harus berperan dominan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan nasional, maka langkah awal dan urgen bagi badan ini (Bappenas) adalah membantu pemerintah dalam membuat dan merumuskan strategi pengimplementasian kebijakan yang bisa mendorong peningkatan produksi serta distribusi komoditas-komoditas strategis berikut  menetapkan rangka dasar (general frame) yang terkait dengan sistem tata niaganya.

Dengan demikian, nantinya, kebijakan pemerintah  bukan lagi terperangkap dalam format yang parsial atau ad  hoc, seperti yang dapat dilihat pada (rencana)  penurunan tarif impor kedelai hingga nol persen saat ini.  Tentu saja  kebijakan itu bisa menimbulkan kesangsian masyarakat sebab boleh jadi hanya akan menguntungkan segelintir kecil saja importir (untuk tidak menyebut kartel) besar di negeri ini.  Artinya, penurunan tarif impor hingga nol persen cukup dianggap sebagai salah satu instrumen solutif.  Tetapi itu pun harus disertai pengawasan pendistribusiannya (pasokannya) dan penetapan berapa harga jual atau persentase keuntungan (profit) yang layak diambil oleh para importir.  Sekadar catatan, sejauh ini, margin yang diambil untuk kedelai bisa mencapai Rp 250-Rp 300 / kg (Kompas, 19 / 2008).  Pertanyaannya, mampukah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menekan  Departemen Perdagangan untuk mendorong  para importir itu menurunkan marginnya menjadi Rp 100 / kg  agar para pengusaha tempe dan ibu-ibu rumah tangga  bisa bernafas lega.

***

PENGALIHAN sebagian anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke subsidi pangan — seperti dengan menaikkan harga jual salah satu jenis BBM, misalnya premium — juga masuk dalam rencana paket kebijakan stabilisasi harga — yang diterbitkan pemerintah.  Pengalihan ini diperlukan agar komoditas pangan dapat terbeli oleh masyarakat miskin dengan harga murah (Kompas,  28 / 1 / 2008).  Masalahnya, siapa yang bisa menjamin keamanan (proteksi) dan efektifitas pelaksanaannya?

Kemudian, bukankah jika harga BBM tertentu dinaikkan akan memicu peningkatan harga komoditas pokok lainnya, termasuk pangan?  Mengapa subsidi tersebut tidak diarahkan langsung (bukan berkelok-kelok seperti penyaluran BBM) kepada petani-petani kedelai, misalnya, agar mereka segera bisa meningkatkan produktifitas (cash  for  work)?

Untuk itu, agaknya kita perlu terus amati substansi dan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Paket Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan yang diterbitkan pada awal Februari 2008 ini.

***

TAK kalah pentingnya, pemerintah juga perlu mengantisipasi kemungkinan merosotnya kinerja Bank Indonesia / BI (Bank Sentral) dan jaminan integritas serta kredibilitasnya menyusul ditetapkannya Gubernur BI (Bank Sentral) Burhanuddin Abdullah — oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) — sebagai tersangka (pada 20 Januari 2008) dalam aliran dana BI ke anggota DPR sebesar Rp 31,5 miliar terkait dengan diseminasi Undang-Undang BI dan penyelesaian bantuan likuiditas BI (BLBI).

Meskipun Forum SPTN mendukung penuh proses atau penegakkan hukum atas kasus tersebut, tapi hal itu sengaja diangkat  di sini karena untuk kedua kalinya BI harus menerima aib dengan terlibatnya Gubernur BI  dalam persoalan hukum. Sebagaimana diketahui, di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Gubernur BI Sjahril Sabirin  juga dijadikan tersangka.  Bukankah dua kasus yang menimpa dua pejabat  tinggi BI itu akan menimbulkan tanda tanya masyarakat, ada apa gerangan dengan institusi yang sangat berpengaruh dalam mengatur roda perekonomian nasional itu?  Apalagi dalam  “Tajuk Rencana”-nya (31 / 1 / 2008), Harian Kompas mengemukakan, “…. … penetapan status tersangka (Burhanuddin Abdullah) bagi Gubernur BI berdekatan dengan pengusulan nama calon Guberbur BI untuk periode 2008-2013.  Menurut agendanya, Presiden harus memasukkan nama-nama calon itu ke DPR tanggal 17 Februari mendatang.” 

***

DALAM rangka mewujudkan “kedaulatan pangan” tersebut, Bappenas perlu segera membuat rancangan (dan  action plan) pembangunan infrastruktur, jaringan irigasi, kegiatan riset dan pengembangan, sistem  insentif (termasuk subsidi), dan dukungan kebijakan ekonomi makro.  Dan itu semua harus menjadi  fixed  variables jangka panjang.

Tentu saja variabel-variabel jangka panjang (long term variables) itu harus dilengkapi dengan elemen-elemen kebijakan jangka pendek (short term policy), misalnya saja ketersediaan faktor-faktor produksi, seperti benih, pupuk, pestisida, dan lain-lain, karena semua itu merupakan elemen dasar kebijakan pangan dan pertanian. Ini juga sekaligus mendorong  pentingnya penetapan prioritas para pengambil kebijakan (mulai dari tingkat pusat hingga daerah atau sebaliknya) guna menjamin pengadaan elemen-elemen kebijakan jangka pendek termaksud.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan  “kedaulatan pangan” harus ada perencanaan dan keberanian melakukan perubahan fundamental  kebijakan  pangan dan pertanian di negeri ini.

Jika Bappenas bisa berperan  mengarahkan terwujudnya “kedaulatan pangan”, maka Perum Bulog bukan lagi sekadar diidealkan sebagai lembaga stabilisasi harga pangan, tapi kelak akan dikenal sebagai pelaku ekonomi tangguh di tingkat global, katakanlah  menjadi  state-trading  enterprise yang mampu memasok atau mengekspor produk-produk pangan strategis (Indonesia), misalnya ke negara-negara Amerika Latin dan Afrika.  Bukankah dengan statusnya sebagai  BUMN (“Perum” bukan lembaga pemerintah non departemen / LPND) seperti sekarang, Bulog pun sangat leluasa untuk berperan dalam manajemen stok pangan strategis nasional, termasuk kedelai?

***

STRATEGI  pembangunan pertanian seperti dikemukakan di atas jelas akan mengarahkan pertumbuhan ekonomi ke pedesaan dan akan memperbaiki perekonomian masyarakat pedesaan. Dan, secara esensial, jika terjadi peningkatan produktifitas pangan yang berkesinambungan maka akan menaikkan pendapatan petani meskipun  secara riil terjadi penurunan harga pangan.

Kendati demikian, peningkatan produktifitas berbasis kekayaan alam Nusantara (resource based  productivity) tidak boleh membuat kita berhenti hanya pada peningkatan produktivitas pertanian, khususnya tanaman pangan berbasis biji-bijian.  Mengapa?  Karena dengan  perairan (laut) yang mencapai  ¾  dari luas wilayah Nusantara, jelas kekayaan yang terkandung di dalamnya dan potensi bisnis yang terhampar di atasnya (laut dan danau) harus dipandang sebagai aset nasional yang bisa membuat bangsa ini jauh lebih maju dan sejahtera dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya di planet  bumi  ini.

Oleh karena itu, peningkatan pengelolaan potensi kelautan, produktivitas pertanian (khususnya tanaman pangan strategis), pemberdayaan  kebudayaan nasional, dan  pengendalian inflasi (pengendalian harga) harus menjadi fokus perhatian mendesak  untuk membangun bangsa ini.

Kendati begitu, dengan mempertimbangkan krisis pangan dan energi yang kini kita alami, maka mungkin yang paling mendesak sekali bagi pemerintah adalah menyebarluaskan pengetahuan-pengetahuan  tentang pengadaan energi alternatif terbarukan (renewable energy) yang biaya serta teknologinya terjangkau oleh masyarakat luas, dan juga membuat kebijakan “kedaulatan pangan” atau swasembada pangan  termasuk strategi alternatif menyiasati  terbatasnya ketersediaan pangan-pangan strategis.  Salah satunya adalah bagaimana menyiasati komoditas kecipir (Psophocarpus  tetragonolobus) dan koro benguk (Mucuna  pruriens) sebagai bahan bungkil (kedelai) alternatif  yang produktivitas serta kandungan proteinnya lebih baik dari kedelai.

Pemikiran-pemikiran alternatif seperti itu seharusnya menjadi concern pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.  Mengapa, misalnya, selama ini pemerintah kurang optimal mendorong kalangan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga  penelitian kita untuk memberdayakan dan mensosialisasikan  kegunaan dua komoditas  substitusi kedelai tersebut?

Kemudian, tak lupa pula, pemerintah perlu menyediakan infrastruktur yang mendukung implementasi kebijakan kedaulatan pangan atau swasembada pangan.

Juga tak kalah mendesaknya adalah menyiapkan strategi yang efektif untuk mengendalikan inflasi sebab jika ia (inflasi) tidak terkendali, harga barang akan melesat tinggi.  Dan dengan kondisi demikian, masyarakat bawalah yang paling merasakan dampak buruknya.

***

TERKAIT dengan upaya mewujudkan pembangunan ekonomi, pada tahun 2008 ini Bank Indonesia (BI) akan melakukan empat inisiatif, yaitu  inisiatif di bidang moneter, perbankan, sistem pembayaran, dan sektor riil (Kompas, 19 / 1 / 2008).

Untuk inisiatif di bidang moneter, BI  akan memperdalam pasar keuangan domestik, memperkuat efektifitas penerapan  inflation  targeting  framework (ITF), dan membangun perangkat analisa kebijakan menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

BI melihat bahwa pasar keuangan domestik harus lebih kuat, lebih dalam, dan lebih cair agar dapat meningkatkan daya tahan dan stabilitas sistem keuangan serta meminimalisasi potensi gejolak dari pasar keuangan global.  Tetapi, kita patut bertanya,  apakah itu cukup dengan mengisi kekosongan beberapa instrumen di pasar uang domestik seperti mengaktifkan kembali Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan tenor 6 dan 9 bulan, transaksi  repurchase  agreement (Repo) untuk surat-surat utang negara (SUN), dan foreign  exchange  swap (FX  Swap), yang diharapkan akan dapat mengefektifkan manajemen likuiditas, menyebarkan risiko secara lebih optimal, dan mulai membentuk ekspektasi harga terhadap aset-aset keuangan jangka pendek.  Apakah semua ini betul dapat mendorong kemampuan pasar keuangan dalam mengalokasikan dana secara lebih efisien dan efektif untuk menyerap gejolak pasar keuangan global?

Sementara itu, untuk inisiatif di bidang perbankan, betulkah  pelanjutan proses konsolidasi dan penataan kembali struktur industri perbankan nasional bisa berjalan efektif bila instrumen hukum perbankan belum bekerja optimal dalam menyelesaikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), misalnya?  Ini perlu kita pertanyakan karena kegagalan penuntasan kasus BLBI — yang menciptakan kerugian negara mencapai Rp 605 triliun — akan melestarikan ketidakpercayaan publik terhadap industri perbankan nasional.

Dalam kaitan ini pula ada beberapa pertanyaan yang patut kita ajukan: (1) Bagaimana kesiapan BI untuk memperluas kesempatan operasional ke arah  universal  banking bagi bank-bank yang dinilai mampu dan layak, dan juga kesiapan serta format pengintegrasiannya dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi, sekuritas, dan multifinance; (2) Bagaimana strategi optimalisasi peran perbankan (terutama bank-bank nasional yang sahamnya sudah berpindah tangan ke pihak asing) dalam pembiayaan pembangunan, terutama yang terkait dengan kemungkinan timbulnya risiko capital  outflow, apalagi kita menganut sistem devisa bebas; dan (3) Bagaimana mengkondisikan agar BPR dan perbankan syariah bisa lebih mendukung kegiatan ekonomi sektor riil, sebab selama ini likuiditas keduanya lebih terperangkap pada sektor konsumtif sehingga — meskipun nilainya tidak besar seperti kredit macet (non performing loan) BLBI — justru memberi kontribusi langsung terhadap rapuhnya fondasi perekonomian rakyat (nasional).

Dalam kaitan itu pula, bagaimana mengantisipasi kemungkinan sebuah BPR melakukan pelanggaran  legal  lending  limit (pemberian kredit kepada perusahaan sendiri)  yang akan bermuara pada terjadinya kredit macet?

Kemudian, terkait dengan inisiatif sistem pembayaran, BI harus bisa menjawab sejauh mana kesiapan infrastruktur ICT (Information and Communication Technology) di seluruh Nusantara dan penyiapan jaringannya di seluruh dunia (international  network) untuk mendukung implementasi  electronic  banking (e-banking) sehingga sistem pembayaran perbankan kita bisa memenuhi tuntutan international  best  practices, paling tidak di tingkat ASEAN?

Terakhir, untuk inisiatif di bidang sektor riil, bagaimana BI bisa mempertajam fungsi-fungsi  advisory kantor-kantor BI di daerah untuk usaha-usaha rakyat jika pemerintah daerah sendiri belum mampu memetakan produk-produk unggulan mereka?  Bukankah perbaikan daya saing daerah harus lebih diprioritaskan pada komoditas atau produk-produk  unggulan yang dimilikinya?

***

MAMPUKAH  langkah-langkah mengatasi krisis seperti disebutkan di atas meredam penjalaran economic cracking?  Lebih parah dari “keledai” yang terantuk beberapa kali dalam lubang yang sama, bangsa ini memang gemar untuk nekat kembali membenamkan kepalanya ke dalam sejumlah lubang  kegagalan  di masa lalu.  Kita pun banyak memiliki mafia pemikir, mulai dari mafia Berkeley hingga mafia tebar pesona yang berlenggak-lenggok bak keledai  memanggul tumpukan buku di punggungnya tanpa peduli orang-orang yang tergelepar papa di sekelilingnya.  Kalau sudah begitu, bukankah bangsa ini tidak saja pengimpor kedelai tapi juga layak disebut bangsa  “keledai”? [**]

_______________

Artikel  ini dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus Digital pada tanggal  1 Februari 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: