Nilai Tukar Rupiah dan Bangsa yang Ambivalen

ARTIKEL-21

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Nilai Tukar Rupiah dan Bangsa yang Ambivalen

Memang, serba salah di negeri ini.  Ketika  nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sangat lemah — sewaktu negeri ini diterpa krisis moneter (krismon) pada pertengahan 1997 lampau — kita meringis seperti kejepit pintu bajaj atau mikrolet.  Namun, tatkala saat ini nilai tukar menguat (dua kali lipat dari di masa krismon) — yakni di kisaran Rp 8.740-Rp 8.750 per  dollar AS — sebagian orang menilai itu tidak menguntungkan bagi dunia usaha, terutama eksportir komoditas pertanian (termasuk di dalamnya adalah para petani).  Betapa tidak, hasil ekspor yang diraup dalam bentuk dollar AS akan menyusut nilainya setelah dikonversi  ke rupiah.  Sementara biaya untuk produksi komoditas pertanian — dalam rupiah — akan meningkat.

Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono  pun urun bicara dengan mengatakan, “Jika nilai tukar rupiah terlalu kuat, akan mengurangi nilai komoditas ekspor pertanian kita.” Bahkan, Mentan berharap nilai tukar rupiah sekarang dalam kondisi stabil  (Kompas, 19 / 5 / 2007).

Berharap  sih boleh-boleh saja.  Tetapi berharap di tengah nasib bangsa dibiarkan pasrah meluncur bebas seperti papan seluncur di atas gelombang laut ideologi  pasar bebas atau totaliterisme pasar (neoliberalisme), kualitas harapannya seperti  “harap-harap cemas”  seorang bapak yang menantikan istrinya menjelang persalinan.

Dengan kata lain, ideologi pasar bebas (dunia) telah menciptakan manusia-manusia Indonesia menjadi  stress berat, yang dalam perspektif psikologi sosial rawan menimbulkan kondisi  chaotic atau  “gonjang-ganjing”.  Jangan-jangan politik tawuran (mob  politic) yang sering kita saksikan akhir-akhir ini memiliki korelasi dengan  “ketegangan”  masyarakat yang ditimbulkan oleh manuver-manuver ideologi neoliberalisme itu, yang bisa saja salah satunya berwujud pada pengajuan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU  BHP).

Ketimbang mahasiswanya bangga melakukan tawuran massal, perguruan-perguruan tinggi kita mungkin perlu  menyibukkan diri mengadakan penelitian perihal ada tidaknya korelasi tersebut.

***

INDONESIA memang menganut rezim nilai tukar mengambang (free float), dan sebagai konsekuensinya Bank Indonesia (Bank Sentral) tidak akan menargetkan mata uang rupiah berada pada posisi tertentu.  Begitu mengambangnya nilai tukar rupiah itu sehingga ada yang sinis mengatakan bahwa ia meluncur bebas bukan lagi seperti papan seluncur di atas gelombang pantai, tetapi sudah mirip tahi manusia di sungai atau empang yang mengambang setelah dimuntahkan dari dubur yang  nangkring di atas jamban model helikopter [sebuah sebutan untuk jamban-jamban berbentuk kotak yang sering digunakan masyarakat marginal — korban ideologi pembangunanisme (developmentalism)   kapitalistik — di sejumlah bantaran sungai].

Tentu saja tahi-tahi tersebut akan menciptakan kekeruhan air sungai atau empang, dan dalam konteks berbangsa dan bernegara akan menimbulkan kekeruhan praktik-praktik ekonomi, bahkan berpeluang besar merembet hingga ke ranah politik, sosial, kebudayaan, dan keamanan.  Bukankah jamban-jamban helikopter itu seakan dipaksa lestari sebagai suatu sistem rantai makanan untuk menjamin keberlangsungan hidup kelompok-kelompok masyarakat marginal yang kalah bersaing di wilayah urban yang fanatik memberlakukan hukum  survival  of  the  fittest ala  neoliberal?

***

KITA berkeyakinan, jika negara berfungsi sebagaimana mestinya, pergerakan nilai tukar rupiah tidak akan dibiarkan bergerak  seenak  udel sesuai penawaran dan permintaan  (supply  and  demand  mechanism) di pasar.  Bukankah dengan membiarkan politik perekonomian pada tuntutan pasar berarti identik dengan membiarkan nasib bangsa berada di bawah ketiak para broker (calo)?  Tapi ini jangan naïf ditafsirkan sebagai hendak  mendudukkan  negara di atas singgasana yang hegemonik.  Bukankah — melalui Bank Indonesia (Bank Sentral)— negara seharusnya menegakkan haknya sebagai  “pemilik kontrol nasional” atas sektor moneter atau finansial?  Bukankah negara (baca: Bank Indonesia atau Bank Sentral) seharusnya berfungsi seperti orang tua  yang melayani anak-anaknya, dan bukan menyerahkan  nasib (kewajiban asuh atas) mereka kepada induk semang atau sistem (hidup) “pasar loak” kapitalisme?  Kalau tidak, untuk apa perlunya dibentuk (dan diselenggarakan) negara ini?  Bukankah semangat Pembukaan UUD 1945 sangat selaras dengan pandangan seperti itu?

Langkah yang pernah ditempuh Mahathir Muhammad dalam mematok nilai tukar mata uang Malaysia untuk meredam gejolak perekonomian Malaysia (Asia) yang bermula pada pertengahan 1997, seharusnya patut dijadikan contoh.  Tapi, sialnya, alih-alih menganggapnya sebagai contoh, para elite politik dan ekonomi kita malah menjadikannya sebagai santapan seperti contoh ……., eh  “coto” Mangkasara (Coto Mangkasara), yang setelah disantap membuat orang yang memakannya mengeluarkan  angin  mamiri dari perut yang tadinya keroncong.  Jadilah penyebaran bau  ndak  enak dalam jagad  kehidupan berbangsa dan bernegara.

***

ATAS dasar itu jangan berani bermimpi meniru langkah Iran yang dengan gagah perkasa (haqqul  yaqin) mengalihkan cadangan devisanya dari dollar AS ke mata uang lain sebagai respons atas sikap permusuhan AS (baca: intervensi neoliberalisme atau ultra kapitalisme) yang tercermin dari disahkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai sanksi nuklir bagi negeri (Iran) yang menurut Kitab Alu’lu Wal Marjan (kumpulan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari) — jilid I, halaman 891 — akan mampu menggapai keimanan meski terletak di bintang  gejora (tsurayya).  Tentu saja, langkah strategis Iran tersebut juga tidak bisa dipisahkan dari kepribadian presidennya (Mahmoud Ahmadinejad) yang bukan  “peragu” dan tak sudi  bersimpuh di hadapan  AS dan para  konco-nya.

***

SEHARUSNYA setiap pejabat negara memiliki visi  sama yang lebih mengutamakan kepentingan makro berskala bangsa (multi-sektor) ketimbang sibuk memperjuangkan ego sektoral, seperti kepentingan sektor pertanian yang diteriakkan oleh Mentan.  Dalam kaitan itu, bukankah penguatan rupiah akan menurunkan inflasi yang bermuara pada peningkatan daya beli rakyat banyak?  Bukankah porsi ekspor komoditas pertanian hanya senilai 3,4 miliar dollar AS atau hanya  3,38 persen dari nilai total ekspor tahun 2006 yang mencapai 100 miliar dollar AS?  Bukankah itu jauh lebih rendah dari nilai ekspor sektor industri (manufaktur) yang mencapai 64,45 persen (pertambangan: 11,31 persen, sedangkan minyak dan gas bumi: 21,04 persen)?

Bukankah dari 3,38 persen yang diekspor itu didominasi komoditas primer pertanian yang belum diolah sehingga yang perlu diupayakan justru adalah melakukan substitusi impor atas produk-produk olahan dari komoditas primer (yang pernah diekspor) itu?  Dengan kata lain, kalau Menteri Pertanian (Mentan) benar-benar serius mengembangkan sektor pertanian, mengapa ia tidak optimal memperjuangkan pengembangan industri-industri pengolahan pascapanen (agroindustri) sehingga bahan-bahan mentah hasil pertanian bisa terserap ke sana?

Dengan minimnya jumlah industri pengolahan pascapanen kita, tidakkah itu berarti bahwa yang lebih diuntungkan dari penguatan nilai tukar rupiah adalah industri-industri di luar sektor pertanian yang mengandalkan bahan baku impor, seperti industri otomotif dan elektronik?  Mengapa paradigma timpang demikian tidak diupayakan agar menjadi sebagai berikut: Industri-industri yang diuntungkan dari penguatan nilai tukar rupiah adalah yang mengandalkan “bahan baku lokal”  (resource  based  industries / RBI), seperti industri-industri pengolahan hasil-hasil pertanian, sehingga pengembangannya harus dijadikan sebagai prioritas utama pembangunan industri nasional.  Dan karena mendatangkan keuntungan besar, bukankah RBI itu harus dipacu terus pendiriannya — dan penyebarannya — sehingga  output products-nya  bukan lagi sekadar untuk memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga untuk diekspor?

Dengan kata lain, untuk menciptakan ketangguhan ekonomi, kita harus memprioritaskan penurunan impor lebih dari sekadar menggenjot  ekspor.  Dalam hubungan ini pula silahkan dibandingkan, mana yang mendatangkan  “nilai tambah” (added  value), mengekspor komoditas pertanian primer ataukah  hasil  (produk-produk) olahannya?  Lagipula, bukankah — pada tahun 2006 — kontribusi perolehan dari ekspor mencapai 4,1 persen dari 5,5 persen pertumbuhan ekonomi nasional?

Oleh karena itu, paradigma berfikir bangsa ini  jangan lagi terkerangkeng pada pandangan bahwa apresiasi nilai tukar rupiah sebaiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh  “importir” dan sektor riil dalam negeri yang bergantung pada barang-barang impor, yang kemudian diproyeksikan memperoleh margin keuntungan karena biaya pengadaan barang impor menjadi lebih rendah, ditambah tarif  bea masuk untuk bahan baku dan barang modal yang akan mengalami penurunan.

Jika cara berfikir seperti itu masih terus dipertahankan, berarti kita belum juga beranjak dari tataran  “calo” atau  “pelengkap penderita” (direct  object) alias  sekadar menjadi baut-baut dari konstruksi mesin kapitalisme global atau neoliberalisme.

***

PERTANYAAN selanjutnya, untuk membendung kecenderungan peningkatan impor atas barang-barang konsumsi yang nilainya mencapai 5 hingga 6 miliar dollar AS per  tahun, bagaimana strategi mengoptimalkan pengamanan pasar domestik dengan instrumen anti-dumping, anti-penyelundupan, anti-pemalsuan, dan anti-manipulasi standar barang?

***

KRITIK atas praktik finansial model  laissez-faire (pasar bebas) di atas bukan dimaksudkan untuk menggiring kita menjadi bersikap kaku seperti batu cadas.  Karena itu, sebagai jalan kompromi, ada pihak yang mengusulkan agar penataan dan pengelolaan perekonomian perlu didasarkan pada konsep “Sosialisme Pasar” (market  socialism).  Tetapi — agar lebih bernuansa religius — Forum SPTN lebih senang menyebutnya sebagai konsep  “Keseimbangan Pasar”, di mana di satu sisi mengakui realitas pasar untuk menciptakan keuntungan sebesar-besarnya, tetapi dibarengi penguatan sisi lain sebagai instrumen keseimbangan (penyeimbang) untuk meredistribusikan berbagai sumber daya secara berkeadilan dan berkelanjutan (Al-Qur’an 16 : 90).  Tentu saja masalah ini menarik diperbincangkan dalam ruang tersendiri. [**]

_______________

Artikel  ini dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam http://forumsptn-indo-technoeconomic.blogspot.com pada tanggal  17 Agustus 2007.

Satu Balasan ke Nilai Tukar Rupiah dan Bangsa yang Ambivalen

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: