Stabilitas Ekonomi Makro (Pertumbuhan Ekonomi)

ARTIKEL-20

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Stabilitas Ekonomi Makro (Pertumbuhan Ekonomi)

Versus Pemerataan Ekonomi

Ada pendapat bahwa stabilitas ekonomi pada tahun 2006 lalu — yang dianggap mulai membaik — akan dijaga dan dijadikan dasar untuk melangkah mendorong pertumbuhan ekonomi karena keduanya memang harus seiring. Masalahnya, bukankah — di negeri ini — stabilitas ekonomi makro belum tentu berbanding lurus dengan stabilitas  ekonomi  mikro (sektor riil atau “tradable sector”) — yang justru terkait erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat luas — oleh karena pemerintah terlalu berlebihan fokus pada indikator finansial, padahal indikator finansial di dalam negeri sangat rentan terhadap gejolak finansial eksternal? Celakanya, kecenderungan dominasi sektor finansial (nontradable  sector) itu juga terjadi di tingkat global, dan sejak tahun 1980-an ia mengalami peningkatan spektakuler dengan munculnya berbagai instrumen investasi yang makin rumit.

Maka, bukankah ketidakseimbangan pertumbuhan dua sektor tersebut (sektor finansial dan sektor riil) telah menjadi pemicu munculnya “ekonomi balon” atau “ekonomi buih” (bubble economy) seperti yang kita saksikan saat ini? Bukankah ciri ekonomi balon (berisi udara) antara lain adalah terjaganya stabilitas ekonomi — yang juga disertai pertumbuhan ekonomi  mengagumkan — namun membuat frustrasi para pencari kerja? Sampai di sini, mana keabsahan klaim globalisasi (pasar bebas yang terintegrasi) yang konon  bisa meningkatkan penyebaran demokrasi? Bukankah, menurut pejuang HAM Nelson Mandela, demokrasi tidak bisa di bangun di atas kemiskinan?

***

Dengan sedikit merekayasa peristilahan Budiarto Shambazy (kolumnis Harian Kompas), mungkin demokrasi seperti itu layak kita sebut sebagai “Dumbocracy” (dumb = pandir), yakni suatu tatanan ekonomi atau politik yang dijalankan segerombolan  orang yang sangat efektif membohongi orang banyak. Bukankah itu semua terjadi sebagai konsekuensi dari penerapan ekonomi pasar bebas (ekonomi neoliberal atau totaliterisme pasar) tanpa daya selektif yang kemudian menjongos pada kebijakan liberalisasi dan deregulasi?

Jika benar neoliberalisme memperjuangkan kesamaan atau persamaan (equality), mengapa justru ia sendiri yang melanggarnya dengan merekayasa tatanan yang menimbulkan ketidaksamaan daya beli? Karenanya, salahkah jika dikatakan bahwa kebebasan ala neoliberal adalah kebebasan parsial yang bermuara pada kebebasan bisnis semata, kendatipun kadang berlindung di balik kedok kebebasan berekspresi atau kebebasan intelektual? Lebih lanjut, tidakkah kebebasan seperti itu lebih layak kita sebut sebagai  “kebebasan koruptif”?

***

DALAM realitasnya, sektor finansial kita (Indonesia) berkembang terlalu cepat secara tidak proporsional dibandingkan dengan sektor riil, dan (parahnya)  perkembangan itu terjadi dalam situasi kemacetan fungsi intermediasi. Kita dibuat heran mengapa pemerintah tidak mengandalkan ketangguhan sektor riil sehingga stabilitas finansial yang dicapai didukung fundamental yang lebih kuat. Bukankah rendahnya pertumbuhan ekonomi saat ini tidak hanya disebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga ketidakmampuan pemerintah melakukan stabilisasi harga beberapa bahan kebutuhan pokok — yang tidak terkait erat dengan kenaikan harga BBM — seperti beras dan gula?

Sementara itu, mengharapkan pertumbuhan ekonomi dari kegiatan investasi juga ibarat menggantang asap.  Bukankah angka pertumbuhan investasi masih negatif, dan — hingga kini — kecenderungan investasi yang ada hanya pada sektor pertambangan (termasuk minyak dan gas) dan industri-industri non-manufaktur yang kurang menyerap tenaga kerja?

Selain itu, bukankah — sejak krisis 1998 — pertumbuhan ekonomi Indonesia juga sangat mengandalkan pendorong utama investasi portofolio (yang bersifat temporer dan kurang menyerap tenaga kerja) dan faktor konsumsi, yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyumbang 60,91 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) pada triwulan III-2006? Bukankah, di Indonesia, kontribusi pengeluaran konsumsi terkait erat dengan kegiatan ekonomi tersembunyi (hidden  economy), yakni kegiatan ekonomi yang tidak tercatat karena bersifat “bawah tanah”, tetapi berskala besar? Bukankah  aktifitas-aktifitas yang terkait dengan  hidden economy itu antara lain penyelundupan, perdagangan manusia (trafficking), bisnis narkotik, perjudian, prostitusi / pornografi, dan penghindaran pencatatan kegiatan ekonomi secara formal karena rumitnya rantai birokrasi (ini juga kelak akan menimbulkan stagnasi penerimaan pajak)?

Bukankah hal-hal yang disebutkan di atas merupakan faktor utama yang menghambat penyelesaian masalah krusial bangsa ini, terutama pengangguran dan kemiskinan?  Kemudian, apakah pertumbuhan ekonomi yang hanya didorong oleh stabilitas ekonomi makro bisa menciptakan penyerapan tenaga kerja dan pemerataan  ekonomi jika — merujuk pada kondisi tahun 2006 — untuk satu persen pertumbuhan ekonomi hanya bisa menyerap 42.000 orang, padahal di tahun 2003 bisa diserap 248.000 orang untuk nilai persentase pertumbuhan yang sama (Kompas, 12 / 9 / 2006)?

Dengan diturunkannya target pertumbuhan dari 6,2 persen pada APBN 2006 menjadi 5,8 persen pada APBN Perubahan (APBN-P) 2006, dan juga (menurut BPS) pertumbuhan produk domestik bruto kumulatif yang — hingga triwulan III-2006 — hanya mencapai 5,14 persen, bagaimana rasionalitas ekonominya Menko Perekonomian Boediono berani memfokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen pada tahun 2007 ini (Kompas, 30 / 12 / 2006)? Lagi pula, di tahun 2007 ini, apakah para pemimpin kita tidak akan disibukkan dengan agenda mengejar atau mempertahankan jabatan dan posisi politik  menjelang Pemilu 2009 nanti, sehingga akan membuat mereka kurang memprioritaskan agenda-agenda ekonomi dan kesejahteraan rakyat?

Memang, untuk mencapai target pertumbuhan itu, pemerintah — antara lain — akan merevisi tiga paket kebijakan ekonomi yang pernah diterbitkan pada tahun 2006, yakni Paket Kebijakan Sektor Keuangan, Paket Kebijakan Percepatan Infrastruktur, dan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Pertanyaan kita, terkait dengan ini, bukankah agenda penting yang masih terkatung-katung antara lain pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, RUU Perpajakan, RUU Transportasi, dan RUU Investasi.

Bagaimana nalar ekonominya kita mampu bersaing dengan negara lain untuk mendatangkan investor sementara penentuan besaran pesangon buruh, misalnya, belum juga bisa dituntaskan? Dalam persoalan perburuhan ini, bagaimana  strategi pemerintah bersaing dengan China dan Vietnam yang kondisi perburuhannya relatif stabil akibat diterapkannya kebijakan satu negara dengan dua sistem (yakni sistem  ekonomi kapitalisme yang tetap dikoordinasikan oleh sistem politik komunisme / sosialisme melalui  instrumen  partai politik yang berkuasa)?

***

MEMANG, di tahun 2007 ini, pemerintah akan menetapkan langkah tambahan dengan menggarap sebuah paket kebijakan baru yang memfokuskan pada pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM atau UMKM). Namun, tanpa adanya perangkat hukum yang menjamin legalisasi aset-aset sektor (ekonomi / usaha) informal, seperti disarankan oleh ekonom asal Peru Hernando de Soto, apa jaminan program tersebut bisa berjalan tidak terseok-seok seperti program-program retorik pengembangan UKM yang diobralkan pada masa-masa lalu? Bukankah kekhawatiran seperti itu wajar mengingat — terkait dengan kebijakan baru tersebut — pemerintah belum menjelaskan terobosan spektakuler yang spektrumnya mirip dengan gagasan Soto; apalagi pemerintah juga akan menerapkan pembatasan pemberian subsidi bagi UKM dengan alasan agar tidak membebani APBN (Kompas, 30 / 12 / 2006)?

***

DARI paparan di atas bisakah kita disadarkan bahwa mindset kumal ekonomi neoliberal — yang menyatakan bahwa hanya pertumbuhan ekonomi tinggi yang bisa menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan — sudah saatnya kita campakkan dalam keranjang sampah pemikiran? Kalau memang kita mau menegakkan demokrasi (daulat rakyat), lalu mengapa lagi kita bakar kemenyan menyembah “daulat pasar” (fundamentalisme pasar atau totaliterisme pasar alias fasisme pasar) seperti diritualkan oleh kaum neoliberal dan para  cecunguk-nya. [**]

_______________

Artikel  ini dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam http://forumsptn-indo-technoeconomic.blogspot.com pada tanggal  17 Agustus 2007.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: