Investasi Asing, Kasihan deh lho!!!

ARTIKEL-19

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Investasi Asing, Kasihan deh  lho!!!

Ada pendapat bahwa apabila persoalan ekonomi tidak dapat diselesaikan pada tahun 2007 ini, maka bangsa Indonesia berpeluang besar menghadapi krisis ekonomi yang sulit teratasi, karena di tahun 2008 nanti pemerintah kurang memiliki kesempatan lagi akibat sibuk bermain politik untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan pada Pemilu 2009.

Pemerintah bisa saja mengklaim bahwa secara umum kondisi makro ekonomi kita cukup stabil, namun bagi rakyat, yang diperlukan adalah realitas obyektif yang langsung mereka rasakan. Di mana-mana kita saksikan kelangkaan pangan (beras) dan minyak tanah, kelaparan yang menyayat hati, merajalelanya pengangguran, dan terseoknya sektor riil.

Sementara itu, road  show ke luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah untuk menarik investasi asing belum juga memperlihatkan hasil menggembirakan.

Dan realitas ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa realisasi proyek-proyek yang sudah disepakati dalam  Infrastructure  Summit lalu masih sangat mengecewakan.

Dengan kondisi seperti itu, bagaimana kajian ekonominya yang bisa dicerna nalar kita yang tandus dengan ilmu ekonomi, bahwa di tahun 2007 ini grafik perekonomian kita bisa bergerak naik.  Seandainya di tahun 2007 pemerintah tidak mampu mengurai kekusutan perekonomian, apa yang akan terjadi di tahun 2008 nanti, apalagi diprediksikan tensi politik nasional akan semakin meningkat?  Bukankah sebaiknya mulai saat ini pemerintah perlu menyusun skenario atau simulasi alternatif (dan menjadikannya sebagai wacana publik) bagaimana mengatasi kondisi buruk (disaster  condition) jika kelak krisis itu benar-benar terjadi?

***

Forum SPTN berpendapat sebaiknya pemerintah tidak usah terlalu ngotot mengejar investasi asing, dan lebih baik berkonsentrasi untuk menggalang investasi dari pengusaha-pengusaha, individu-individu, dan lembaga-lembaga keuangan domestik (dalam negeri). Bukankah — menurut survei — di Indonesia terdapat sekitar 600.000 orang kaya yang nilai kekayaannya di atas Rp 250 juta? (Kompas, 28 / 11 / 2006).  Bukankah kita memiliki badan-badan pengumpul zakat di setiap daerah yang uangnya lebih banyak disalurkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif?  Bukankah setiap tahun Indonesia mampu mengirimkan ratusan ribu jamaah haji yang mengindikasikan kemampuan ekonomi rakyat?  Mengapa pemerintah tidak mengerahkan para pakar komunikasi, ahli-ahli psikologi sosial, dan ahli-ahli pemasaran untuk menggugah kesadaran para pemilik dana itu agar mau berpartisipasi dalam kegiatan investasi di sektor riil, terutama untuk membangun industri-industri kecil modern yang memanfaatkan bahan baku lokal (resource  based  industries)?

Persoalannya sekarang, apa insentif menarik dari pemerintah buat mereka, mengingat selama ini pemerintah terkesan menganaktirikan mereka, dan sebaliknya  memperlakukan (calon) investor asing sebagai anak emas. Dalam kaitan ini suku bunga perbankan saja masih cukup tinggi.

Mengapa pemerintah seakan meremehkan peran mereka, padahal jika mereka berhasil dirayu untuk berinvestasi akan bisa menciptakan lapangan kerja luas dengan pola perekrutan mulai dari lingkungan keluarga, kerabat, kenalan mereka, dan kemudian melebar hingga ke masyarakat luas?  Bukankah dengan pola perekrutan seperti itu akan memudahkan dan mempercepat rasa saling percaya (confidence  building  measure) yang notabene merupakan ciri khas keberhasilan bisnis bangsa-bangsa di Asia?

Jika pemerintah tetap berkeras mempertahankan kebijakan menganakemaskan (calon) investor asing, bukankah para investor asing itu justru masih bersikap menunggu dan mencermati janji-janji pemerintah.  Lagi pula, tidakkah kita tahu bahwa investasi asing masuk ke Indonesia jika ada pemicu investasi dari pemerintah dan harus ada bukti konkret bahwa pengusaha domestik benar-benar mengembangkan usahanya.

Selain itu, bukankah investasi asing akhir-akhir ini lebih berkisar pada usaha-usaha yang menggarap sumber daya alam yang sifatnya padat modal, dan juga investasi di sektor finansial atau surat-surat berharga (investasi portofolio) yang  hanya memarkir dana secara musiman serta tidak menciptakan lapangan kerja luas.  Dalam realitasnya, bukankah — akhir-akhir ini — hampir tidak ada investasi di bidang manufaktur padahal ia bisa menampung ribuan pekerja?  Parahnya lagi, kalaupun dulu ada mengalir investasi asing (foreign  direct  investment / FDI) yang bersifat padat karya, namun investasi itu ada yang hanya akal-akalan karena ternyata untuk biaya produksi atau operasionalnya menggunakan pinjaman dari bank nasional (dana dari pemerintah dan rakyat kita). Pemanjaan investor asing seperti itu sangat berbahaya, sebab terbukti ketika mereka sedikit saja mendapatkan masalah — antara lain dengan maraknya tuntutan kenaikan upah buruh — mereka dengan gampangnya segera merelokasi pabrik  ke negara-negara lain, seperti China dan Indo-China (Vietnam, Kamboja, dan Laos).  Berita relokasi sejumlah pabrik sepatu dan tekstil  — yang menghiasi media massa nasional akhir-akhir ini — dapat dijadikan contoh terbaik untuk bercermin.

***

SEMENTARA  itu, bagaimana mungkin investasi asing bisa masuk cepat (di tahun 2007 ini) jika masih ada kendala revisi Undang-Undang Perpajakan, UU Ketenagakerjaan, UU Investasi, perbaikan infrastruktur, strategi menurunkan ekonomi biaya tinggi (high  cost  economy), dan upaya mewujudkan kepastian hukum.

Di  bidang ketenagakerjaan, misalnya, bagaimana menyelesaikan perdebatan yang masih saja menghangat antara pengusaha, pemerintah, dan pekerja, terutama menyangkut bagaimana membuat terobosan kebijakan yang memuaskan semua pihak dalam penentuan besaran pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (tentang Ketenagakerjaan).

Sementara itu, untuk menurunkan ekonomi biaya tinggi, sebagai  langkah awal sudah cukup  memadai  dengan menata kembali birokrasi pemerintah pusat dan daerah seraya mewujudkan kepastian hukum.  Persoalannya, apa komitmen pemerintah pusat dalam membenahi ribuan Peraturan Daerah (Perda) yang berpeluang besar menghambat investasi.  Selanjutnya, bagaimana membangun kembali imej atau citra (image or impression  building) kepastian hukum jika baru-baru ini publik disuguhi dengan adegan (panas) yang ditampilkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Ad Hoc Tipikor) — yang selama ini keberadaannya diatur dalam Pasal  53 Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2002 —  inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945 (Kompas, 22 / 12 / 2006).

Keputusan MK yang semakin memicu ketidakpastian hukum tersebut diperpanas lagi dengan munculnya perdebatan tentang perlu-tidaknya presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Perpu Pengadilan Tipikor) menyusul keputusan MK itu — Kompas, 23 / 12 / 2006.

Kalau begitu skenarionya, bukankah yang akan semakin menderita adalah “rakyat jelata” (yang menempati bagian dasar dari struktur piramida sosial)? [**]

_______________

Artikel  ini dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam http://forumsptn-indo-technoeconomic.blogspot.com pada tanggal  17 Agustus 2007.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: