Ekspor Gas ke Jepang & Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement /JI-EPA

ARTIKEL-18

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Ekspor  Gas  ke  Jepang

& Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement /JI-EPA

Inti dari kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Jepang baru-baru ini (26 hingga 29 November 2006) adalah bahwa Indonesia ingin melanjutkan penjualan gas ke Jepang setelah masa kontrak berakhir pada tahun 2010 – 2011. Ini didasarkan pada kerja sama Indonesia dan Jepang dalam meningkatkan produksi minyak dan gas di Indonesia. Selain itu juga dibangun kesepakatan prinsip Persetujuan Kemitraan Ekonomi Indonesia dan Jepang (Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement / JI-EPA).

Mungkin saja JI-EPA merupakan target strategis Indonesia, sehingga diperlukan kerja sama umpan yang berupa peningkatan produksi minyak dan gas di Indonesia. Namun, bukankah Indonesia saat ini tengah mengalami kekurangan gas, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekalipun?  Bukankah gangguan pemadaman listrik yang terjadi  akhir-akhir ini di beberapa daerah antara lain disebabkan oleh berkurangnya pasokan gas pada sejumlah pembangkit listrik kita?  Tidakkah kita perlu belajar dari protes keras masyarakat Kaltim, khususnya Kodya Bontang, atas rencana pipanisasi gas dari Kaltim ke Semarang yang menurut data sudah semakin berkurang cadangannya (gas)?  Bukankah pabrik pupuk kita di beberapa daerah — seperti PT Pupuk Iskandar Muda (Provinsi NAD) dan PT Pupuk Kaltim (Samarinda) — mengalami defisit pasokan gas, padahal pupuk merupakan produk strategis yang menunjang sektor pertanian?  Mengapa kita tidak merenung dan bertafakkur atas tragedi semburan  gas di Porong, Kabupaten Sidoarjo dan juga pada lubang atau sumur-sumur bekas pengeboran lainnya, seperti di Desa Kolam Kanan, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, bahwa tragedi itu merupakan isyarat dari perut bumi pertiwi ini yang sudah jenuh untuk  terus dieksploitasi, dan oleh karenanya ia merasa perlu untuk bereaksi sesuai dengan bahasanya sendiri?  Bukankah salah satu ciri khas masyarakat modern adalah mampu menetapkan kebijakan berdasarkan landasan keilmuan, dan sehingga akan lebih cenderung memanfaatkan energi terbarukan (renewable  energy) ketimbang energi tidak terbarukan (non  renewable  energy) seperti migas itu; dan bahwa akan cenderung mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki (baca: gas) ketimbang sekadar menjualnya, apalagi dengan harga murah?

Dengan kesepakatan perpanjangan kontrak penjualan gas ke Jepang itu, kita bertanya-tanya, sejauhmana koordinasi RI-1 dan RI-2 mengingat sebelumnya (24 / 11 / 2006) Wapres M Jusuf Kalla mengatakan, kendati persoalan gas akan dibicarakan Presiden dalam kunjungannya ke Jepang,  namun   keputusan  perpanjangan kontrak  baru bisa dilakukan setelah disusunnya neraca gas yang menggambarkan potensi dan kebutuhan gas nasional selama 10 tahun mendatang, sedangkan neraca gas tersebut baru akan dibuat tahun depan (Kompas, 25 / 11 / 2006).

Karena kerjasama peningkatan produksi minyak dan gas sudah disepakati, maka jelas Jepang akan membantu pengembangan dan pembangunan pembangkit listrik, eksplorasi migas, dan modernisasi pabrik pupuk berbahan baku gas. Terhadap kebijakan ini bisakah kita kembangkan analisis bahwa bantuan Jepang di sektor energi tersebut antara lain dimaksudkan untuk memperkuat kebutuhan energi Jepang pada masa depan, di samping sebagai instrumen peredam atau pengimbang (balancing of power) bagi derasnya aliran bantuan pengembangan infrastruktur energi dan pendirian pabrik yang dilakukan oleh China di Indonesia.

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan migas, Jepang tidak layak lagi terlalu mengandalkan Iran, karena pertimbangan relasinya (Jepang) dengan AS, di samping tensi politik di Timur Tengah yang akan semakin meningkat di masa mendatang. Dalam hubungan ini, bukankah kita harus percaya pada suatu premis: Pada tataran hubungan internasional, norma dan aturan main adalah hasil dari pertarungan kepentingan (political  struggle) dan permainan kekuasaan. Bukankah di situ berlaku adagium  power  rules  the  game dan bukan game  rules  the  power?

***

KEMUDIAN tentang EPA (Economic Partnership Agreement) diharapkan bisa diimplementasikan pertengahan tahun 2007, kendati secara prinsip produk-produk Indonesia dijanjikan terbuka luas mengakses pasar Jepang, tapi kita patut bertanya, bukankah industri-industri nasional kita yang memiliki daya kompetitif didominasi oleh modal asing sehingga kalaupun terjadi peningkatan ekspor, kontribusinya hanya sebatas perolehan dari pajak, sebab untuk nilai tambah bagi buruh sulit diharapkan mengingat industri-industri tersebut masih menggunakan parameter  “upah murah”, dan kalau terjadi tuntutan, mereka akan segera merelokasi industrinya ke negara-negara lain, seperti yang kita saksikan akhir-akhir ini.

Dengan kata lain, bagaimana cara detail mengatasi hambatan tarif dan nontarif (terutama tingginya standardisasi produk di pasar Jepang) agar industri-industri  nasional  (apalagi  industri-industri rakyat) yang menggunakan modal dalam negeri — dan masih memiliki daya kompetitif rendah — bisa memanfaatkan momentum EPA itu.

Kemudian, masih dalam konteks EPA, bagaimana pula strategi mengejar ketertinggalan dari Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand mengingat mereka sudah lebih dulu membangun  kemitraan   ekonomi   dengan  Jepang.  Memang, pilar ketiga EPA adalah kesepakatan Jepang untuk membantu mengatrol kapasitas Indonesia. Tapi, bukankah itu kemudian manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh Jepang sendiri mengingat Indonesia digiring untuk menjadi bagian dari jaringan produksi mereka? Sebagai misal, produk komponen yang dibuat di Indonesia dapat saja dirakit di berbagai negara, dan sebaliknya. Dengan keadaan demikian, kita tidak tahu, apa kah dalam kerja sama seperti itu Indonesia sekadar pelengkap penyerta (direct  object) atau pelengkap penderita  (indirect  object)?

Masih tentang EPA, kita bisa mengidentifikasi sejumlah kendala antara lain (1) Tingginya standardisasi produk dan persyaratan karantina komoditas di pasar Jepang; (2) Penurunan bea masuk yang diberikan Jepang untuk beberapa jenis produk pertanian pemberlakuannya masih memerlukan kurun waktu lama di mana ada yang  sekitar 15 tahun; (3) Masih tingginya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi di dalam negeri; (4) Inefisiensi masalah perburuhan kita; dan (5) Lemahnya dukungan perbankan nasional.

Pertanyaannya, jika kita belum siap, mengapa  kita harus memborgol tangan dan memasung kaki kita dengan rantai EPA itu?  Bukankah Jepang telah menggunakan kartu kesepakatan EPA untuk meminta Indonesia menjamin stabilitas pasokan gas ke Jepang?  Kendati Indonesia menegaskan jaminan itu tidak dapat diberikan, dan hanya memastikan akan menghormati kontrak yang sudah dibuat serta bersedia membicarakan perpanjangan kontrak secara bilateral di luar kerangka EPA, namun itu dapat dipandang sebagai kemenangan politik-ekonomi Jepang.  Betapa tidak, gas bumi dapat dimanfaatkan sebagai penggerak industri Jepang. Dan bagi kita sendiri dibutuhkan untuk menopang industri-industri dalam negeri  yang semakin banyak, khususnya untuk industri petrokimia (metanol), industri pupuk (khususnya jenis urea dan ZA), serta baja; bahkan pembangkit tenaga listrik.  Artinya, Jepang yang sudah sabuk hitam mengajak Indonesia yang baru sabuk hijau untuk bermain-main di atas pentas  pertarungan  dengan aturan-aturan yang  sama. Naif sekali, bukan?  Apalagi tim Indonesia (rombongan Presiden) datang dengan kekuatan 99 orang. Benarkah jika ada pendapat bahwa biaya untuk perjalanan ke Jepang itu sebaiknya digunakan saja untuk membuat satu proyek percontohan pengembangan industri atau ekonomi mikro seperti yang pernah dilakukan Prof Muhammad Yunus (pemenang Nobel tahun ini) dengan Grameen Bank-nya?  Atau, tidakkah lebih baik pemerintah memfokuskan diri merayu orang kaya Indonesia (dengan nilai kekayaan di atas Rp 250 juta) — yang menurut survei ada sekitar 600.000 orang (Kompas, 28 / 11 / 2006) — agar mau berinvestasi pada sektor-sektor produktif yang mempekerjakan orang banyak?

Lagi pula kalau EPA dimaksudkan untuk mendorong masuknya investasi asing langsung (foreign  direct  investment / FDI), mengapa kita tidak bercermin pada kenyataan getir bahwa FDI acap berwujud sebagai investasi semu karena para investor asing itu ada yang memanfaatkan dana yang terkumpul pada bank-bank nasional dan kemudian lari dengan merelokasi industri mereka ke luar negeri.

Harus diakui ajakan Jepang untuk bermain-main di atas pentas EPA — seperti disebutkan di atas — sulit dihindari oleh Indonesia terkecuali pemimpinnya memiliki keberanian dan integritas politik karena akan menimbulkan goncangan besar. Betapa tidak, bukankah dengan menghindari EPA, produk-produk dan jasa Indonesia (termasuk  pekerjanya) kemungkinan akan menderita diskriminasi di pasar Jepang dibandingkan dengan produk dan jasa dari Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand yang memang sudah diikat oleh Jepang dalam kerangka EPA itu.  Di sini Jepang terkesan menerapkan  anti-rim  theory.  Indonesia yang secara geopolitik-ekonomi berada di inti kawasan, dihimpit dengan gaya sentrifugal mulai dari pinggiran (Thailand, Filipina, dan Malaysia). Menghadapi itu tidakkah lebih baik Indonesia menetralisirnya  dengan  menggunakan  strategi  Sun Tzu atau Imam Ali karamallahu  wajhah, seperti yang dipakai oleh  contra  intelligent Iran dan Hisbullah dalam menghadapi CIA dan Mossad (Israel).  Bukankah sudah banyak yang menerapkan strategi militernya  Sun Tzu dalam dunia ekonomi? [**]

_______________

Artikel  ini dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator  Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam http://forumsptn-indo-technoeconomic.blogspot.com pada tanggal  17 Agustus 2007.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: