Jalur Independen Dalam Pilkada di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (DPD Watch — No. 17)

ARTIKEL-17

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Jalur Independen Dalam Pilkada di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)

(DPD  Watch — No. 17)

Pemberian ruang bagi penetapan calon kepala dan wakil kepala daerah dari jalur independen — yang saat ini sedang berlangsung di Provinsi NAD — dapat dijadikan sebagai model pengembangan demokrasi yang bukan sekadar prosedural seperti yang kini dominan berlangsung di Indonesia. Kendati setiap pasangan calon harus mengumpulkan minimal tiga persen dukungan (dalam bentuk “kartu dukungan”) dari jumlah penduduk dan — tentu saja — memerlukan kesabaran Komisi Independen Pemilihan (KIP) untuk memverifikasi keabsahan dukungan, namun itu jauh lebih sehat dan terpercaya daripada melewati jalur  partai  politik  (Parpol) yang diduga  rawan  dijadikan obyek politik  “dagang sapi”. Bahkan, seandainya kelak undang-undang Pemilu / Pilkada  membuka peluang  bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) untuk juga menjadi  “entry  point” penjaringan calon kepala dan wakil kepala daerah, mekanisme dukungan lewat jalur  independen jauh lebih berkeadilan dan manusiawi, kendati masih perlu dilengkapi perangkat pengaman yang lebih transparan dan akuntabel dalam hal pembuatan dan pelaksanaan peraturan-peraturan teknis, misalnya saja tentang syarat uji mampu baca Al-Qur’an bagi bakal calon (balon) gubernur dan wakilnya.

Meski berdasarkan rasionalitas politik, mekanisme melalui “pintu tol” DPD-RI mungkin lebih baik daripada melalui Parpol, namun selama tidak ada undang-undang — yang representatif dan qualified –yang mengatur pelaksanaan  undang-undang, tidak ada jaminan  bahwa mekanisme  melalui pintu DPD-RI tidak akan terperosok ke  dalam  kubangan  yang sama (politik  “dagang sapi”).  Bedanya, kalau melalui pintu DPD-RI, skenario terburuknya (mudah-mudahan  jangan  terjadi)  mungkin  hanya  sebatas  “dagang sapi”, maka melalui Parpol — jika tidak hati-hati — rawan menjadi  “dagang sapi gila”.  Sekadar   mengingatkan,   dalam  dunia  medis, penyakit  “sapi gila” belum bisa tertangani cara penyembuhannya.

Kita berharap, Pilkada  di Provinsi NAD berjalan baik dan sukses, dan kelak  bisa  dijadikan  acuan  bagi  pengembangan demokrasi di negeri tercinta (Indonesia) ini.  Bila itu terwujud, phobia tentang penerapan syariat Islam akan mati terkapar; dan kita siap-siap saja membacakan  tahlil untuknya. [**]

_______________

Artikel  DPD Watch No. 17 dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator  Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus Digital No. 1 / Tahun Ke-1,  9 Oktober 2006.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: