Perencanaan Strategis untuk Pelayanan Kesehatan Gratis di Daerah-Daerah Kepulauan (DPD Watch — No. 15)

ARTIKEL-15

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Perencanaan Strategis untuk Pelayanan Kesehatan Gratis di Daerah-Daerah Kepulauan

(DPD Watch No. 15)

Perencanaan strategis merupakan syarat utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan, baik untuk skala lokal (daerah) maupun nasional. Ini juga sekaligus untuk menjamin perkembangan atau pembangunan yang berkelanjutan (sustainable  development). Memang, ada yang berpendapat bahwa tindakan strategis (yang dirumuskan dalam program jangka menengah dan jangka panjang) hanya relefan dengan persoalan-persoalan ekonomi dan militer, sedangkan untuk persoalan politik yang diperlukan adalah sikap taktis dan tindakan atau program jangka pendek.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya, tindakan strategis dan taktis sudah merupakan hak bersama dari perjuangan politik, ekonomi, dan militer.

Kemudian, dalam studi-studi pembangunan yang mutakhir, tiga aspek tersebut disatukan, bahkan penyatuannya sudah merambah ke domain derivat-derivatnya. Sehingga, ketika kita berbicara tentang pembangunan, asosiasi kita tidak saja tertuju kepada aspek ekonomi, politik, dan militer (pertahanan dan keamanan), tetapi juga sosial dan budaya berikut berbagai variannya.

***

PADA kesempatan ini kita akan mengulas sedikit saja tentang pembangunan sosial, kendati — tentu saja — secara tidak langsung ada pengaruhnya (indirect  influence)  terhadap  pembangunan  aspek-aspek lain. Mengapa? Karena secara konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara kesejahteraan (welfare  state), misalnya saja dalam Pasal 34 UUD 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian, dalam Pasal 33 UUD 1945 dinyatakan: Bumi dan air beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Agar berimbang, konsep welfare  state itu harus disandingkan dengan konsep yang lebih konprehensif dengan juga meletakkan konsep  welfare  society (masyarakat sejahtera) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, kehidupan demokratis harus menjadi acuan dalam konsep tersebut, terutama sebagai bagian dari perwujudan “masyarakat kewargaan” atau  “masyarakat madani”  (civil  society).

Dalam kesempatan ini belum saatnya kita mengulas hubungan demokrasi dan negara, seperti yang — antara lain — diperkenalkan oleh Robert Dahl dan Arend  Lijphart.  Tentu saja setelah pengesahan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004), pengelolaan  atau manajemen penanganan aspek-aspek tertentu seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945 itu bisa saja menjadi tanggung jawab daerah.

***

MENGINGAT negara ini berbentuk republik, maka sudah barang tentu pemenuhan hak-hak publik harus diprioritaskan. Sayangnya, yang kita saksikan selama ini banyak pejabat publik yang lebih memprioritaskan pembangunan-pembangunan yang bersifat non-publik. Akibatnya, meski secara konstitusional negara kita sudah merdeka sejak tahun 1945, tapi kemerdekaan dalam aspek-aspek lain masih patut dipertanyakan.

Pada sebagian besar daerah di negara kepulauan ini (archipelago state), hak-hak publik yang masih jauh dari memadai  pemenuhannya  antara  lain adalah  hak  untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak dan gratis sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Seharusnya, publik atau masyarakat umum sudah mengetahui perencanaan strategis yang mesti dirumuskan oleh Pemerintah Daerah (tingkat provinsi dan kabupaten) dan Pemerintah Kota untuk mengoptimalkan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Tentu saja, perumusan perencanaan strategis itu terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan publik atau masyarakat (public hearing), dan kemudian perlu dibuat pengklasifikasiannya, baik untuk jangka pendek (short  term  program), jangka menengah (medium  term  program) maupun jangka panjang (long  term  program).

***

DALAM hubungan ini, sebagai pihak yang diamanati mewakili konstituen untuk duduk di Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI), seharusnya setiap anggota DPD — terutama yang mewakili daerah kepulauan — memiliki keseriusan untuk mendorong atau memberikan stimulasi kepada Pemda (termasuk Pemkot) untuk merancang program pemberdayaan masyarakat seraya mengalokasikan anggaran yang memadai guna memenuhi hak-hak masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Ini perlu dimasukkan dalam program jangka pendek dan harus sekaligus menjangkau secara merata di seluruh pulau-pulau yang berada dalam daerah otoritasnya.

Oleh karenanya, harus ada perencanaan strategis yang cerdas bagaimana menyiasati keterbatasan anggaran yang ditujukan untuk menjangkau ketersebaran pulau-pulau yang begitu luas.

***

KHUSUS untuk pelayanan kesehatan, perlu sekali diwujudkan pengadaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terapung yang memiliki mobilitas tinggi. Ini akan menghemat anggaran, apalagi tenaga profesional yang akan mengawal proyek tersebut masih sangat terbatas.  Kalau itu disetujui berarti Pemerintah Provinsi dan Kabupaten (Pemprov / Pemkab) atau Pemerintah Kota Madya (Pemkot) harus menyiapkan perahu-perahu kecil yang didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi penyelenggaraan sebuah Puskesmas mini.  Perahu-perahu ini tidak perlu dilengkapi motor penggerak, karena akan ditarik oleh perahu-perahu motor masyarakat (yang sudah ada) dengan sistem sewa.

Kita berasumsi, satu Puskesmas mini terapung (PMT) bisa melayani 10 pulau. Masing- masing PMT itu secara rutin akan mengunjungi 2 pulau setiap hari (terkecuali hari Sabtu dan Minggu), sehingga dalam setiap pekan masing-masing PMT bisa mengunjungi 10 pulau. Dengan demikian, juga harus ada kerja sama antar Pemkab atau Pemkot karena bisa jadi beberapa pulau yang berdekatan masuk dalam wilayah lebih dari satu kabupaten atau kota madya.

Bersamaan dengan itu, Pemda atau Pemkot juga harus menyiapkan minimal satu dokter dan dua orang para medis (mantri atau tenaga perawat / bidan) untuk setiap PMT.

Tentu anggaran daerah cukup tersedia untuk memenuhi pengadaan dan operasionalisasi PMT itu, apalagi Pemda / Pemkot bisa didorong untuk mencari sumber-sumber pendanaan lain, misalnya dari berbagai lembaga donor di tingkat nasional maupun internasional.  Dan kalau mau kreatif, sebenarnya Pemda bisa juga mempertimbangkan untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) yang  mensyaratkan semua  perusahaan besar yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten (dan kota madya) agar mengalokasikan dana untuk menunaikan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate  social  responsibility / CSR). Dan bagi perusahaan-perusahaan yang menunaikan CSR harus diberikan insentif khusus.  Betapa banyak perusahaan besar yang beroperasi di beberapa daerah kepulauan di Tanah Air tercinta  yang bisa didorong untuk memenuhi CSR tersebut.

Dengan format seperti itu penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh PMT haruslah  “gratis” (tidak boleh dipungut  biaya  sedikit  pun). Dan, kalau ini bisa direalisir, maka Pemda atau Pemkot juga harus segera merumuskan strategi jangka menengah / jangka panjang, di antaranya adalah mengirimkan tamatan sekolah menengah atas — yang berprestasi dan memiliki minat berkiprah di bidang kesehatan — untuk belajar  di berbagai fakultas kedokteran, fakultas kesehatan masyarakat, atau  akademi perawat yang ada di negeri ini.  Mereka itulah yang kelak akan bertugas pada PMT atau juga rumah-rumah sakit jika nanti Pemda atau Pemkot sudah mampu mendirikannya.

Yang juga patut dijadikan sebagai pemicu untuk  mewujudkan pengadaan PMT itu adalah bahwa Pemda atau Pemkot  bisa mensinergikan pengelolaannya dengan program yang secara rutin digulirkan oleh Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan. Salah satu program yang saat ini sedang digiatkan adalah  “Desa Sehat”.

***

Pembuatan PMT itu sengaja kita usulkan karena model ini sesuai sekali dengan kondisi geografi provinsi atau kabupaten-kabupaten kepulauan.  Dalam pengembangan PMT ini kita berpendapat sebaiknya Pemda atau Pemkot menerapkan kebijakan terbuka, sehingga siapa pun yang berminat untuk terlibat harus diberi peluang. Dengan begitu, besar kemungkinan, berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi akan terlibat aktif. Dan Pemda atau Pemkot akan menjadi ringan bebannya.  Masyarakat pun akan mendapatkan manfaat yang sangat berarti.

***

JIKA program pelayanan kesehatan gratis melalui PMT itu berhasil, maka sebaiknya segera digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan  “Pelayanan Pendidikan Gratis” / PPG (dalam berbagai level). Atau, bisakah keduanya diwujudkan secara bersamaan? Pada kesempatan lain, insya Allah, kita akan angkat wacana tentang PPG itu, juga aneka wacana yang kita yakin akan bermanfaat untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang ada di daerah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.  Bagaimana pun, kebijakan yang benar hanya bisa dihasilkan dari cara berpikir yang benar. Semoga. [**]

_______________

Artikel  DPD Watch No. 15 dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator  Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus Digital No. 14 / Tahun  Ke-1,  7 Maret 2007.

Satu Balasan ke Perencanaan Strategis untuk Pelayanan Kesehatan Gratis di Daerah-Daerah Kepulauan (DPD Watch — No. 15)

  1. Keren…
    4lifetransferfactorsurabaya.com, memberikan kekebalan tubuh hingga 473% sehingga anda tidak gampang sakit. transferfactor mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit(flu burung/babi, diabetes tipe 1&2, stroke, autis, jantung, HIV dll)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: