Pencemaran di Sungai Lawa, Kecamatan Muara Lawa, Kutai Barat, Kalimantan Timur (DPD Watch — No. 14)

ARTIKEL-14

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Pencemaran di Sungai Lawa, Kecamatan Muara Lawa, Kutai Barat, Kalimantan Timur

(DPD Watch — No. 14)

Meresponi pencemaran (limbah batu bara) di sungai Lawa, Kecamatan Muara Lawa, Kutai Barat, Kalimantan Timur, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kutai Barat Komisaris Djarot S Legowo tidak cukup mengatakan, “polisi bersama jajaran pemerintah kabupaten dan instansi terkait lainnya membentuk tim untuk menyelidiki pencemaran”. Pencemaran tersebut banyak mengakibatkan ikan mati, warga terkena diare, dan sulitnya mendapatkan air (dari sungai) bersih untuk mandi, memasak dan minum. Pertanyaan Forum SPTN, instansi terkait mana saja yang akan dilibatkan, dan bagaimana mekanisme sosialisasi serta pertanggungjawaban penyelidikan itu, mulai dari tahap persiapan, prosedur, dan hasilnya? Apakah juga masyarakat luas, masyarakat kampus, dan LSM terkait dihargai hak-haknya untuk berpartisipasi dalam penyelidikan itu? Bukankah patut pula dipertimbangkan agar Pemda Kaltim memberikan penyadaran hukum agar masyarakat menempuh mekanisme gugatan warga negara (citizen  lawsuit) yang ditujukan kepada pencemar sungai itu?

Dikatakan, tim tersebut masih menunggu tim lain dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Pusat (Kompas, 5 / 9 / 2006). Lalu, apa saja kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedal Daerah)  Kaltim  selama  ini?  Sebaiknya, Menteri  Lingkungan Hidup mengkoordinasikan pemberian sangsi atas kecerobohan Bapedal  Daerah Kaltim.  Selain itu, ia juga perlu mengkoordinasikan — bersama Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kaltim, dan Bupati Kutai Barat — untuk mendorong perancangan Perda yang lebih “proaktif” menjaga kelestarian lingkungan, bukan “reaktif” setelah tertimpa bencana. Menteri Lingkungan Hidup juga perlu sesegera mungkin berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam untuk menentukan berapa sih kapasitas penambangan batu bara yang layak di suatu daerah (khususnya Kaltim), menguntungkan masyarakat lokal (dan rakyat Indonesia),   dan  tidak  menggerogoti   kelestarian   lingkungan  setempat.  Ini penting sebab jangan sampai efek negatif penambangan — atau pengeboran — seperti yang dilakukan oleh PT Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, terulang terus dan dianggap menjadi  hal (kebiasaan) yang lumrah.

Oleh karena itu, tindakan PT Trubaindo Chirasak Chantanapelin yang bersedia melaksanakan berbagai saran dan permintaan dari para pejabat dan anggota legislatif Kutai Barat terkait dengan kasus pencemaran tersebut (meskipun, menurut mereka, belum tentu pencemaran itu dilakukan oleh PT Trubaindo) identik dengan mengobati kutil setelah berbentuk bisul.

Memang, perilaku dan kebijakan “reaktif”  telah menjadi budaya di negeri ini. Suatu refleksi dari “kemalasan berpikir” atau  “ketakutan untuk berpikir” (phronemophobia). [**]

_______________

Artikel  DPD Watch No. 14 dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator  Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus Digital No. 2 / Tahun  Ke-1,  16 Oktober 2006.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: