Undang-Undang Politik, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan Peran DPD-RI (DPD Watch — No. 9)

ARTIKEL-9

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Undang-Undang Politik, Undang-Undang

Pemerintahan Daerah, dan Peran DPD-RI

(DPD Watch — No. 9)

Sebagaimana kita ketahui paket undang-undang politik meliputi Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah, UU Kepartaian, UU Susduk, dan UU Penyelenggaraan Pemilu. Idealnya, penyempurnaan paket undang-undang tersebut selesai bulan Desember tahun lalu (2006) untuk memberikan kesempatan kepada Komisi Pemilihan Umum mempersiapkan pemilihan umum agar berjalan lancar dan tertib.

Sayangnya, sampai saat ini baru Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang akan segera selesai. Sehingga, kalau target waktu penyelenggaraan pemilihan umum legislatif serta presiden dan wakil presiden masing-masing akan diselenggarakan pada awal April 2009 dan awal Juli 2009, maka mungkin tidak diperlukan UU Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah, UU Kepartaian, dan UU Susduk yang baru.

Dengan demikian, tiga UU ini cukup disempurnakan pasal-pasalnya, terutama yang dianggap penting bagi peningkatan kualitas demokrasi. Itu kalau kita bicara target waktu. Tapi kalau ancaman kedaulatan negara dianggap sebagai sesuatu yang mendesak, bukankah perbaikan atas UU Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) juga seharusnya diprioritaskan dan dimasukkan dalam paket undang-undang politik tersebut? Mengapa? Karena masih ada pihak-pihak yang menganggap semua bahan galian C (seperti pasir dan granit) bebas diekspor meskipun mengancam kelestarian lingkungan dan kedaulatan negara. Padahal kegiatan pengerukan itu telah mengakibatkan beberapa pulau terdepan (jangan dibaca “pulau terluar”) terancam tenggelam, yang tentu saja akan memengaruhi garis batas negara / NKRI.

Dalam UU No 32 itu bukankah eksploitasi kekayaan daerah merupakan salah satu bentuk implementasi dari penegakkan otonomi daerah? Bukankah penyempurnaan undang-undang politik antara lain adalah untuk mewujudkan pemerintahan (termasuk pemerintahan daerah) yang efektif?

***

SEHARUSNYA untuk penguatan perannya, DPD-RI perlu terlebih dahulu membangun peningkatan kredibilitas di mata masyarakat, misalnya saja berinisiatif mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang merevisi UU No 32 itu (kendati kewenangan legislasi DPD-RI masih sangat terbatas). Bukankah undang-undang politik harus merujuk pada strategi kebudayaan nasional yang merupakan perpaduan dari aneka kebudayaan daerah, dan dari sana dapat dijabarkan secara jelas arah reformasi untuk memperkokoh capaian demokrasi? Apa kontribusi pemikiran DPD-RI terhadap undang-undang politik yang berbasis pada strategi kebudayaan nasional itu? Dan bisakah dalam undang-undang politik seperti itu kelak akan terbangun kontrak kebangsaan secara bersama? [**]

_______________

Artikel DPD Watch No. 9 dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus Digital No. 16 / Tahun Ke-1, 21 Maret 2007.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: