DPD RI dan Politik Talas Jepang (DPD Watch — No. 8)

ARTIKEL-8

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

DPD RI dan Politik Talas Jepang

(DPD Watch — No. 8)

Pada tanggal 21 Februari 2007 malam, Buletin Malam RCTI memberitakan bahwa — baru-baru ini — Jepang mengimpor talas (baca: “talas Jepang”) dari Madiun, Jawa Timur. Disebutkan, di Jepang, jenis ubi yang mengandung zat antioksidan dan bergizi tinggi — yang antara lain bermanfaat sebagai anti penuaan, kanker usus, dan kanker kulit — itu mulai giat dijadikan sebagai makanan pokok selain beras. Dan karena negeri Sakura itu baru mampu memproduksi sekitar 200.000 ton lebih setiap kali panen, dari 300.000 ton yang dibutuhkan, maka untuk kekurangannya masih diimpor dari luar negeri, antara lain dari Madiun.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, ada berita lain, Direktur Pengembangan dan Teknologi Perum Bulog Tito Pranolo mengatakan, impor beras tahap I (dari Vietnam) tahun 2006 / 2007 sebanyak 210.000 ton hingga 20 Februari 2007 ini baru terealisasi 208.772 ton. Sedangkan, impor tahap II pada tahun 2007 sebanyak 500.000 ton hingga 20 Februari 2007 baru masuk 106.000 ton, dan sisanya (394.000 ton) baru akan terpenuhi pada awal April 2007 nanti. “Total beras untuk raskin (beras untuk orang miskin) dan operasi pasar (OP) sampai Februari 2007 sebanyak 360.000 ton, atau sekitar 15 persen dari total konsumsi masyarakat sebulan,” kata Tito (Kompas, 21 / 2 / 2007).

Dengan baru sekitar 15 persen saja yang didistribusikan, rakyat sudah rebutan mengantri beras. Pedihnya lagi di antara mereka ada yang nenek-nenek tua. Kita lantas bertanya, bukankah benar anggapan sebagian kalangan bahwa politik perberasan yang berlangsung selama ini juga besar andilnya dalam menciptakan kultur perberasan yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan, di mana antara lain manusia dibuat saling rebut untuk mempertahankan hidupnya? Bukankah hal demikian mirip seperti yang dikatakan Hobbes bahwa kehidupan manusia modern mirip seperti komunitas binatang dalam hutan karena saling menerkam.

***

BANGSA Jepang bersedia mengkonsumsi talas bukan saja untuk menghilangkan ketergantungan mereka atas impor beras, tapi juga untuk mengangkat moralitas dan peradaban rakyatnya. Tentu mereka tahu betul bahwa memperebutkan makanan yang merupakan kebutuhan dasar itu identik dengan rendahnya peradaban suatu bangsa dan tidak becusnya pemimpin mereka dalam mengelola bangsa. Bersyukur sekali para pemimpinnya cepat tanggap untuk merancang dan menerapkan kebijakan diversifikasi pangan.

Politik perberasan yang berjaya di masa Orde Baru dulu semakin kokoh dengan topangan sentralisme kekuasaan. Maka, melalui rekayasa politik yang canggih — yang antara lain disosialisasikan atau diimplementasikan dengan menumpang program transmigrasi — pengkonsumsian beras dipaksakan secara merata di seluruh pelosok Nusantara. Sosialisasi politik perberasan ini semakin efektif tatkala ditunjang oleh rekayasa pencitraan (virtual reality) bahwa mengkonsumsi beras itu bermartabat dan mendukung program pembangunan. Sebagai akibatnya, aneka pangan lokal menjadi termarjinalkan dan dianggap hina, padahal pangan-pangan lokal itu tidak kalah kandungan gizinya dan telah dikonsumsi secara turun temurun oleh berbagai komunitas daerah.

Para petani aneka tanaman lokal (seperti umbu-umbian) kemudian menjual hasil panen mereka dengan harga murah untuk membeli beras yang lebih mahal dan dicitrakan sebagai makanan orang-orang yang berbudaya. Bukankah ini sejenis imperialisme atas kearifan lokal (local wisdom)?

Rupanya, meskipun kita telah hidup dalam era reformasi, namun perlakuan yang dialami oleh rakyat kita belum tentu bersifat reformatif. Maka, sebagai contoh, jangan heran bila Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Ardiansyah Parman mengungkapkan, sekarang ini ada dua mekanisme OP yang diberlakukan, yaitu langsung ke konsumen dan melalui lini II (pedagang). Pengecer (pedagang) diminta mencantumkan daftar harga beras OP senilai Rp 3.700 per kilogram. Dan ketika ditanya bagaimana kalau pedagang mengganti karung beras OP lalu menjual beras OP dengan harga lebih tinggi, Ardiansyah menjawab, “Itu yang tahu hanya pedagang dan Tuhan” (Kompas, 21 / 2 / 2007).

Pernyataan Ardiansyah itu dikhawatirkan menimbulkan penafsiran seakan-akan negara ini tidak punya sistem, dan bahwa pernyataan demikian mungkin hanya cocok untuk negara yang pedagang-pedagang berasnya terdiri dari para Sufi (spiritualis). Kalau Ardiansyah masih menganggap Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk republik, pasti dia paham betul bahwa hah-hak publik — terutama hak untuk hidup (baca: hak mendapatkan pangan) secara bermartabat harus diutamakan, dan pemerintah harus bertanggung jawab melaksanakan amanat untuk melayani pemenuhan hak-hak tersebut, bukan dengan memercayakan pedagang untuk berkolusi dengan Tuhan.

Lebih tegas lagi, dengan membiarkan para pedagang untuk hanya berurusan dengan Tuhan, bukankah akan menimbulkan kerancuan, seakan-akan negara ini adalah milik para pedagang (dan pemerintah) saja, sehingga mereka cukup berurusan dengan Tuhan? Bukankah Tuhan hanya ridho menerima urusan hamba-Nya yang tidak bertindak semena-mena terhadap sesama manusia? Maka, bukankah konsekuensi lanjut dari pernyataan seperti itu adalah dengan membiarkan rakyat miskin saling rebut — dan saling dorong — untuk mendapatkan raskin yang dijual dengan sistem penjatahan, seperti yang kita saksikan dalam aneka siaran berita di layar-layar kaca (TV)?

Dengan saling rebut seperti itu, apakah kaum miskin dianggap cukup dibiarkan dengan mengandalkan adaptasi biologis atau kekuatan fisiknya (tatkala memperebutkan raskin) untuk mempertahankan hidup mereka? Apa bedanya dengan hewan yang juga mengandalkan adaptasi biologisnya untuk bisa survive? Bukankah itu suatu bentuk lain dari dehumanisasi yang dikemas dalam wujud charity project? Inikah yang disebut penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien?

Mungkin benar pernyataan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi bahwa birokrasi pemerintahan saat ini masih belum banyak berubah sehingga justru membebani pemerintah itu sendiri. Itu terlihat dari belum tercapainya pelayanan publik yang bermutu (Kompas, 21 / 2 / 2007).

***

TAPI, itu kan cerita tentang sepak terjang birokrasi di negeri ini. Dan anak SD pun sudah memahami kualitas mereka. Namun, yang menyedihkan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang tadinya bisa bertindak sebagai pengontrol birokrasi dan pengimbang DPR (checks and balances instrument) belum memperlihatkan kepedulian yang berarti untuk keluar dari jeratan “lingkaran genderuwo (vicious circle) krisis perberasan yang terus meliliti leher rakyat jelata (harap dibedakan dengan “jelalatan”).

Rupanya, DPD masih terus berasik-masyuk dengan tuntutan amandemen ke-5 UUD 1945 untuk meningkatkan levelnya menjadi strong bicameral. Meskipun itu penting, tapi mana yang lebih penting dengan mengatasi kelaparan rakyat (konstituen mereka) yang sudah demikian sekarat?

Sekadar mengecek, dari sekian tebal tumpukan “Laporan Kunjungan Kerja” ke daerah-daerah para anggota DPD itu, adakah yang berbicara tentang “kedaulatan pangan” (harap dibedakan dengan “ketahanan pangan” yang sudah sering kali menjadi bahan laporan para anggota DPD)? Dan kalau ada, bagaimana konsepsi pemahamannya yang bisa membuat rakyat di daerah-daerah tidak terjerat dalam gurita neoliberalisme atau ideologi “totaliterisme pasar”?

Kemudian, sebagai langkah awal untuk keluar dari himpitan politik perberasan selama ini, adakah perjuangan DPD untuk menebarkan benih politik pemberdayaan komunitas-komunitas lokal yang kelak mampu mengembalikan berbagai komoditas pangan khas daerah (bukan “beras”) menjadi pangan pokok dan pelengkap yang pantas diandalkan, sekaligus bisa menjadi sumber penghasilan ekonomi daerah? Atau, kalau itu terlalu rumit untuk dijawab, bisakah anggota DPD sekadar memberi stimulus awal dengan mencontohi “politik pertalasan” bangsa Jepang — seperti dikemukakan di depan — agar hasil kunjungan kerja mereka semakin bermakna?

Jika pertanyaan-pertanyaan demikian bisa dijawab secara memuaskan (dan benar-benar terimplementasi), bukankah kita tinggal tunggu saja perjuangan atas amandemen UUD 1945 (2002) itu akan dikumandangkan secara serentak dari seluruh pelosok Nusantara oleh “koalisi para konstituen”? Dan, jangan lengah, anggota DPD hanyalah perpanjangan tangan dari para konstituen di daerah, sehingga “kelompok penekan” yang sesungguhnya dan nilai juangnya efektif untuk mengamandemen UUD 1945 (2002) hanyalah para konstituen itu. Artinya, kalau anggota DPD tidak pandai-pandai memahami amanat penderitaan, kurasan air mata, dan kepiluan hati rakyat, maka jangan berharap rakyat (baca: koalisi konstituen) akan sudi bertindak sebagai “kekuatan penekan” (cultural and morality pressure group) untuk penguatan DPD. Bahkan, dikhawatirkan, mereka akan berbalik menjadi “kekuatan yang menekan” (bahkan “menghimpit” atau “menghempaskan”) DPD yang mereka telah amanati. [**]

_______________

Artikel DPD Watch No. 8 dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus Digital No. 12 / Tahun Ke-1, 21 Februari 2007.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: