Inisiatif DPD-RI Dalam Pembuatan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU-KMIP)? (DPD Watch — No. 7)

ARTIKEL-7

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com


Inisiatif DPD-RI Dalam Pembuatan

RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik

(RUU-KMIP)?

(DPD Watch — No. 7)


Di antara kriteria untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah adanya transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan inovasi. Maka, pengesahan Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU-KMIP) menjadi penting karena ia merupakan alat kontrol untuk mewujudkan kriteria-kriteria seperti yang diharapkan oleh sebuah tata pemerintahan yang baik.

Sayangnya, pembahasan RUU-KMIP yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR itu makin memperlihatkan kemunduran, sehingga membuat kita bertanya-tanya, apakah pemerintah khawatir dengan penerapan undang-undang tersebut karena akan mengungkap pola birokrasi di Indonesia yang banyak didominasi budaya lamban, bertele-tele, koruptif, tertutup, dan kurang inovatif.

Sementara itu, mungkinkah ada kebenaran sinyalemen pakar komunikasi UI Effendi Gazali, bahwa DPR seperti bagian dari eksekutif (Kompas, 23 / 12 / 2006), sehingga — sebagai konsekuensinya — RUU-KMIP (yang seharusnya sudah disahkan pada tahun 2005) menjadi terhambat pembahasannya. Seandainya sinyalemen tersebut benar, bukankah wajar bila — untuk sementara — DPR kita tempatkan dalam satu kamar dengan pemerintah. Dan jika kamar itu kita sebut sebagai benda, bukankah di situ berlaku Hukum Newton I, bahwa setiap benda akan cenderung mempertahankan keadaannya semula (keadaan lembamnya) apabila tidak ada gaya yang bekerja padanya (benda itu).

Karenanya, dalam hal ini, bukankah wajar bila berkembang anggapan bahwa pemerintah dan DPR merupakan dua institusi yang menyatu mempertahankan kelembaman dan enggan merubah paradigma penyelenggara negara dari penguasa menjadi pelayan publik?

Kembali pada Hukum Newton I di atas, lalu siapa yang layak memberikan gaya luar untuk menggerakkan benda lembam (pemerintah dan DPR) itu? Tentu saja, selain rakyat, institusi yang lebih dekat dengannya juga pantas untuk mentransformasikan kelembaman tersebut; dan ini tiada lain adalah DPD-RI, apalagi — sejauh ini — DPD belum memiliki rekam jejak (track record) yang buruk.

***

SESUNGGUHNYA, DPD-RI juga sangat berkepentingan dengan terbitnya UU-KMIP itu mengingat penataan daerah — yang terwujud dalam sistem Peraturan Daerah (Perda) — sangat memerlukan transparansi karena hanya dengan itu birokrat lokal bisa dinilai akuntabilitasnya.

Oleh karena itu, bukankah sebaiknya DPD segera berinisiatif membuat RUU-KMIP dan kemudian mensosialisasikannya? Dengan demikian, nantinya, DPR dan pemerintah akan berkaca pada diri sendiri sambil tersipu malu — bak gadis rimba — dan ditonton ramai-ramai oleh seluruh rakyat Indonesia. [**]

_______________

Artikel DPD Watch No. 7 dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus Digital No. 4 / Tahun Ke-1, 27 Desember 2006.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: