DPD dan Penyakit (Daging) Sapi Impor (DPD Watch — No. 4)

ARTIKEL-4

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

DPD dan Penyakit (Daging) Sapi Impor

(DPD Watch — No. 4)

Menjelang lebaran tahun ini, kebutuhan daging sapi diperkirakan mencapai 388.700 ton, sementara produksi lokal hanya sekitar 318.720 ton. Berarti, untuk menutupi kebutuhan tersebut harus diimpor paling tidak 70.000 ton. Suatu angka yang cukup tinggi, dan itu cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Dengan potensi pasar yang demikian besar, tidak heran bila ada kira-kira 68 negara yang sedang antri mencoba mengekspor daging dan produk daging ke Indonesia. Bila kecenderungan peningkatan impor ini tidak dicarikan jalan keluarnya, bisa saja ia akan menjadi penambah daftar entry point bagi penciptaan ketergantungan kita terhadap pihak asing. Dan itu jelas akan semakin memperlebar ruang pengangguran karena kebijakan impor tersebut akan mematikan usaha-usaha peternakan dalam negeri yang memang menjual produknya dengan harga lebih tinggi akibat — antara lain — dikelola secara tidak terpadu, tidak efisien, dan tidak efektif.

Tragisnya lagi — dari daging-daging impor itu — belum lama ini ditemukan ratusan container yang berisi daging berbahaya dari negara yang dinyatakan tidak bebas penyakit mulut dan kuku (PMK). Tragedi ini semakin diperparah dengan ditemukannya produk daging sapi impor tanpa tulang (debone meat) dan tepung daging dan tulang (meat bone meal / MBM) yang keabsahannya diragukan dan dikhawatirkan membawa penyakit sapi gila yang sangat berbahaya.

Memang, sektor peternakan kita dilanda penderitaan yang sungguh berat. Belum juga persoalan wabah flu burung teratasi, eh datang lagi penyakit daging sapi impor.

***

KITA yakin persoalan ini hanya berdimensi ekonomi / bisnis, tapi tidak ada salahnya kalau diwaspadai (asal jangan berlebihan) memiliki dimensi lain, misalnya saja “bio-terorisme”. Dewasa ini begitu mudahnya dilakukan budidaya (kloning) mikro-organisme pembunuh dalam suatu laboratorium kecil (skala rumah) bio-teknologi. Tapi itu tidak perlu dimasukkan dalam RUU Intelijen yang kini tengah menjadi tarik-ulur di kalangan politisi dan petinggi TNI. Sebab, bisa-bisa setiap saat para pedagang daging di pasar-pasar didatangi oleh pasukan anti teror bersenjata lengkap.

***

KARENA potensi peternakan kita tersebar merata di seluruh Nusantara, maka bencana ini seharusnya bisa dimanfaatkan secara cerdas oleh para anggota DPD-RI untuk menunjukkan kepedulian dan kiprah konkret mereka, sekaligus sebagai investasi politik untuk mendorong penguatan institusi DPD-RI. Jadi, tidak melulu cengeng meminta perluasan kewenangan, meskipun diakui “kewenangan” DPD masih terkebiri.

Anggota DPD-RI perlu memperjuangkan peningkatan kapasitas sektor peternakan di daerah-daerah, baik dari segi teknologi maupun ekonomi, sehingga produk ternak (dan olahan) yang dihasilkan mampu berkompetisi di dalam maupun luar negeri. Ini juga akan memudahkan pemantauan kesehatan ternak kita.

***

SEJALAN dengan itu, anggota DPD-RI juga perlu merumuskan strategi jitu sehingga mengkonsumsi hasil laut — misalnya ikan — dipandang memiliki gengsi tersendiri, di samping memang kandungan gizinya yang tinggi. Tetapi untuk maksud ini jangan lagi dibuat akal-akalan untuk melakukan studi banding ke Jepang atau ke negara-negara Skandinavia, misalnya. Sebelum ada hasil evaluasi ilmiah bin akademis tentang manfaat dari studi banding ke luar negeri yang dilakukan oleh para anggota parlemen kita (meskipun dengan biaya bukan dari APBN), maka gagasan perlawatan seperti itu harus ditempatkan di bawah jok belakang mobil, seperti ban reserve.

Dalam fiqh (Islamic jurisprudence), jenis pemikiran seperti itu masuk dalam kategori makruh (grey area). Dan bagi kita yang, insya Allah, mau belajar ber-istiqomah, sesuatu yang makruh itu lebih baik dikesampingkan hingga ada kejelasan. Dalam hubungan ini, konstituen di daerah — bersama-sama organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan — harus terus memantau sepak terjang para Senator (?) yang mereka pilih. Jangan sampai mereka hanya diberi cek kosong yang seenaknya diisi. Atau mungkin juga, terkait dengan peningkatan kapasitas DPD RI, kita perlu mengusulkan klausula dalam konstitusi atau yurisprudensi yang mengatur sangsi bagi anggota DPD RI yang tidak transparan dalam menjalankan tugas-tugasnya atau menindaklanjuti kontrak politik yang sebelumnya telah disepakati bersama dengan konstituen.

***

DENGAN mengevaluasi rintangan-rintangan DPD-RI dalam memperjuangkan peningkatan kewenangannya, maka tidak cukup dilakukan pendekatan struktural-konstitusional. Perjuangan kultural juga perlu ditempuh karena sesungguhnya relasi anggota DPD terhadap konstituennya ibarat seorang Ayah / Ibu dengan anaknya. Jadi naif sekali kalau tugas mulia ini dikatakan sebagai tugas pemerintah atau LSM.

Dalam hubungan itu setidaknya setiap anggota DPD harus bisa memberi inspirasi atau bertindak sebagai mediator atas berbagai hal yang bisa memberdayakan kehidupan masyarakat. Dengan begitu, untuk meningkatkan kewenangannya, mereka harus berjuang secara lentur, bukan terus ber-tafakkur dalam mihrab konstitusional. Bukankah politik itu adalah seni meramu kemungkinan (politic is the art of possible)? [**]

_______________

Artikel DPD Watch No. 4 dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus Digital No. 2 / Tahun Ke-1, 16 Oktober 2006.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: