Dewan Perwakilan Daerah dan Amandemen Kelima UUD 1945 (2002): Suatu Tinjauan Dari Perspektif Fisika-Genetika Politik (DPD Watch — No. 3)

ARTIKEL-3

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Dewan Perwakilan Daerah

dan Amandemen Kelima UUD 1945 (2002):

Suatu Tinjauan Dari Perspektif Fisika-Genetika Politik

(DPD Watch — No. 3)

Wacana tentang amandemen kelima UUD 1945 (2002) terus digulirkan oleh DPD-RI, bahkan intensitasnya semakin meningkat. Dukungan individu-individu dari partai-partai politik yang duduk di DPR, terutama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bintang Reformasi (PBR), pelan tapi pasti semakin memperlihatkan grafik yang meningkat.

Kendati demikian, resistensi yang muncul juga tidak sedikit, terutama dari beberapa anggota DPR yang berasal dari Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kalangan akademisi berpendapat bahwa amandemen kelima atas UUD 1945 (2002) itu sudah merupakan keniscayaan, bukan saja untuk penguatan DPD-RI — dari soft bicameral menjadi strong bicameral — tetapi juga untuk menyempurnakan pasal-pasal lainnya agar semakin sesuai dengan tuntutan reformasi.

Persoalannya, apakah tepat Pemilu 2009 dijadikan sebagai momentum perubahan konstitusi? Dari perspektif ilmu fisika, “momentum” adalah hasil multiplikasi antara “massa” dan “kecepatan”.

Jika DPD-RI benar-benar hendak mendorong agar dilakukan perubahan konstitusi sebelum 2009, sudahkah dihitung besaran “massa” dan “kecepatan” dari berbagai sisi tinjau yang dilihat dengan menggunakan teleskop politik. Yang kita maksud dengan “massa” adalah berbagai sumber daya yang ada, baik yang berdimensi struktural maupun kultural.

Sayangnya, realitas yang kita tonton, DPD terkesan hanya ngotot menuntut (hak) perimbangan politik dalam rangka check and balances, dan kurang konkret dalam menunaikan kewajiban-kewajiban (tanggung jawab) yang terprogram secara terstruktur dan komprehensif, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan para konstituen di daerah. Padahal, penunaian kewajiban merupakan tindakan alternatif (berdimensi kultural) yang — tentu saja — memiliki nilai politik tinggi jika benar-benar dikemas secara cerdas dengan brand yang marketable. Perjuangan dalam tataran kultural itu penting di tengah “kelembaman politik” yang tetap dipertahankan oleh mayoritas parpol yang ada di DPR.

Bukankah Hukum Mekanika Newton (Hukum Newton I) tentang kelembaman juga berlaku dalam pertarungan kepentingan politik (political interest struggle)? Dalam hubungan ini, sudahkah DPD-RI mengkalkulasi berapa besar resultan gaya (political force) yang telah diberikannya untuk memengaruhi atau menggerakkan benda lembam yang bernama DPR itu? Bila nilai political force yang dilancarkan oleh DPD-RI lebih kecil atau sama dengan nilai (gaya) kelembaman politik institusi DPR, maka jangan berharap akan bisa dilakukan perubahan secara struktural. Disinilah urgensi perjuangan kultural bagi DPD-RI, yang antara lain melalui aksi-aksi pemberdayaan konstituen di daerah, misalnya dengan memperkuat peran mediasi anggota DPD dan kemudian juga DPD secara institusional. Itu berarti, dalam perjuangan politik, berpikir dan bertindak alternatif tidak boleh disepelekan. Dapat dibayangkan, berapa kekuatan desak politiknya (political pressure) jika seluruh konstituen yang mendukung anggota DPD-RI membubuhkan tanda-tangan untuk melakukan perubahan konstitusi (amandemen kelima UUD 1945 / 2002)?

***

IDEALNYA, nilai “massa” (political capacity) didapatkan dari sumber daya struktural dan kultural. Tapi, bila perolehan dari sumber daya struktural (structural political resources) jauh dari nilai optimal, bukankah adalah merupakan suatu kecerdasan jika DPD segera menerapkan “manajemen air” (balancing of power) dengan mengambil langkah-langkah alternatif melalui perjuangan kultural atau mengoptimalkan fungsi intermediasi (DPD) antara para konstituen dengan berbagai kekuatan struktural atau kalangan potensial lainnya? Sekadar tambahan, beberapa karakteristik “air” sungai adalah pandai (cerdik) mencari celah-celah untuk memperlancar gerakannya menuju muara (samudra).

Dengan demikian, bila selama ini DPD lebih nyaman memperjuangkan amandemen kelima melalui langkah struktural, maka mulai sekarang perlu dilengkapi dengan mengoptimalkan peran sebagai motor penggerak perjuangan kultural dan intermediasi seperti telah dikemukakan di atas. Sejalan dengan itu juga diperlukan keberanian untuk tidak mensakralkan perjuangan struktural, dan karenanya harus berani keluar (tidak berarti melepaskan) dari comfort zone tersebut.

Untuk itu — seperti juga makhluk biologis — dalam rangka meningkatkan perannya, DPD tidak perlu menempuh langkah radikal dengan melakukan kloning DNA [deoxyribonucleic acid (asam deoksiribonukleat), yakni rantai kimia berupa pita nukleotida yang berfungsi sebagai pembawa sifat, karakter, penampilan fisik dan bahkan kejiwaan] agar didapatkan bibit unggul makhluk yang bernama DPD-RI, tetapi cukup merubah DNA-nya agar tidak egois atau ananiyah (tidak mau menerima pendapat pihak lain) dan mampu berkompetisi cerdas dalam belantara politik.

Atas dasar itu, keberhasilan perubahan posisi politik atau peningkatan peran DPD juga sangat ditentukan oleh — meminjam istilah Rhenald Kasali — kadar “Change DNA” (DNA Perubahan) institusi DPD itu sendiri. Maka, sangat diperlukan nilai-nilai baru yang di-re-code (ditanam kembali ke dalam DNA) dalam tubuh DPD-RI. Kalau perlu dalam DNA-nya DPD itu juga perlu ditanam gen yang memiliki kekebalan (imunitas) terhadap manufer politik yang bermaksud membangun jaringan terselubung (hidden networking) dalam tubuh molek DPD itu.

Kendati demikian, perjuangan struktural DPD-RI tidak boleh dikendorkan. Dengan begitu diperlukan peningkatan intensitas dan eskalase lobi atau komunikasi politik ke berbagai pihak, tetapi — meminjam alur berpikirnya kalangan postmodernis (seperti Faucoult, Derrida, dan Lacan) — paradigmanya perlu didekonstruksi, sehingga lobi atau komunikasi politik harus dimulai dari grass root level (konstituen) dan bergerak ke arah suprastruktur politik. Ya, agar DPD tidak kelihatan seperti kumpulan orang-orang sombong atau borjuis.

Setelah melakukan re-code, DPD-RI perlu terus meningkatkan sosialisasi pemerkenalannya (political supporting). Dan untuk mendapatkan political supporting itu, DPD harus bisa memetakan: (1) Apa saja keterampilan terbaru yang dibutuhkan oleh setiap anggota DPD untuk meraih political supporting? (2) Apa saja trend baru (utama) yang bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi political supporting? (3) Apa saja faktor terpenting dalam menciptakan kepuasan para konstituen? (4) Bagaimana cara membangun brand bagi setiap anggota DPD, sehingga bisa terbentuk citra positif DPD secara keseluruhan (institusional)? (5) Seperti apa sosialisasi dan komunikasi politik DPD di masa mendatang? (6) Dan sebagainya (masih ada ribuan pertanyaan lagi yang tidak mungkin dirinci di sini).

***

DENGAN menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu diharapkan terbuka peluang perubahan sikap anggota DPD-RI, yang kemudian — secara kolektif — akan memengaruhi peningkatan “kecepatan” kapasitas DPD-RI sebagai institusi politik pengimbang DPR (bicameralism).

***

KALAU semua yang disebutkan di atas bisa diwujudkan maka akan didapatkan nilai “massa” dan “kecepatan” yang signifikan. Bukankah itu dapat berpengaruh terhadap peningkatan nilai atau harga “momentum” karena — sekali lagi — momentum adalah hasil multiplikasi “massa” dengan “kecepatan”.

Atas dasar itu, sebenarnya, momentum perubahan konstitusi bisa kita [DPD-RI dan rakyat (yakni seluruh konstituen di daerah-daerah)] sendiri yang tentukan, bukan anggota DPR. Tetapi ini tidak usah dikatakan bahwa ketergantungan DPD-RI yang ngotot melobi DPR untuk melakukan amandemen kelima UUD 1945 (2002) adalah merupakan refleksi dari “perasaan rendah diri” (inferiority complex) DPD-RI dihadapan Kang Mas / Mba Yu DPR-RI itu. “If you don’t like something, change it. But if you can not change it, change your attitude,” begitu kira-kira ungkapan hati para konstituen di daerah yang mulai belajar bahasa Inggris untuk menyongsong era globalisasi. Lalu, bagaimana dengan DPD? Mau globalisasi atau “gombalisasi” (globalisasi yang ditunggangi oleh neoliberalisme, baik secara sadar maupun tidak sadar, langsung maupun tidak langsung)? [**]

_______________

Artikel DPD Watch No. 3 dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus Digital No. 14 / Tahun Ke-1, 7 Maret 2007.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: