Blok Natuna D-Alpha (DPD Watch — No. 10)

ARTIKEL-10

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Blok Natuna D-Alpha

(DPD Watch — No. 10)


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jum’at 17 November (2006) lalu meninjau lokasi blok migas Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kurang jelas komentar beliau usai peninjauan tersebut. Pada kesempatan terpisah, Wapres M Jusuf Kalla menilai penyusun kontrak bagi hasil blok Natuna D-Alpha keterlaluan karena sangat tidak menguntungkan Indonesia. Bagi hasil tersebut menetapkan 0 persen bagi Indonesia dan 100 persen untuk PT ExxonMobil (AS) yang bertindak sebagai operator (kontraktor).

Untuk itu anggota DPD-RI asal daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau perlu segera merumuskan langkah-langkah strategis guna menyelesaikan ketimpangan ini, dan tidak tepat jika hanya pasrah menunggu pembicaraan kembali pengaturan sharing composition blok migas tersebut sebagai tindak lanjut kunjungan Wapres ke Amerika Serikat September lalu.

Kita juga minta DPD untuk tidak begitu saja memercayakan pemantauan pengaturan kontrak bagi hasil itu kepada DPR-RI, dalam hal ini Komisi VII, meskipun kewenangan konstitusionalnya masih sangat terbatas. Sekadar catatan, Ketua Komisi VII Agusman Effendi yang menyertai kunjungan Wapres ke AS menyatakan secara pribadi mendukung keinginan pemerintah tersebut (Kompas, 18 / 11 / 2006).

Bagi Forum SPTN, pernyataan Ketua Komisi VII ini sangat riskan karena terkesan reaktif dan mengamini saja inisiatif pemerintah. Seharusnya justru DPR lah yang proaktif menyikapi kebijakan timpang seperti itu. Bahkan DPR jauh sebelumnya sudah harus mempersoalkan kenapa sudah 21 tahun sejak mendapatkan kontrak pada tahun 1984, Exxon tidak menunjukkan kemajuan. Dan Wapres M Jusuf Kalla sendiri mengatakan, “Meskipun diperpanjang dua kali, namun Exxon hingga kini belum melakukan apa pun. Dengan perkembangan kebutuhan gas Indonesia, Exxon harusnya mengelola dan mengeksplorasikan. Bukan cuma perjanjian di atas kertas yang selama 20 tahun itu tidak ada apa-apanya.” (Kompas, 3 /11 / 2006).

Memang, investasi di sektor pertambangan (termasuk migas) memerlukan biaya yang cukup tinggi, apalagi sifatnya yang spekulatif, bisa berhasil dan bisa juga gagal. Tapi dengan penyertaan modal Pertamina sebesar 24 persen (ExxonMobil sebesar 76 persen), maka porsi bagi hasil itu sangat di luar kewajaran. Apalagi wilayah kerjanya di perairan Indonesia, Laut China Selatan, sekitar 300 km timur laut Pulau Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pertimbangan sulitnya dikembangkan kondisi cadangan gas Natuna yang mencapai 46 triliun kaki kubik (karena kandungan CO2 dan sulfur yang tinggi) — yang kemudian mengakibatkan dibutuhkannya dana sekitar 40 miliar dollar AS — tidak bisa dijadikan acuan penetapan komposisi bagi hasil. Itu pun kita masih khawatir komposisi saham pemerintah RI (Pertamina) masih terbuka peluang untuk dikurangi karena pada 1 Juni 2006 lalu ExxonMobil — bersama-sama Pertamina — mengirimkan surat kepada Menteri ESDM, di mana di situ disampaikan bahwa mereka sedang dalam pembicaraan serius dengan sejumlah pembeli potensial, termasuk Petronas.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Pertamina dan ExxonMobil bersedia menjual sebagian sahamnya di Natuna kepada Petronas sebagai barter penjualan gas ke perusahaan Malaysia itu (Kompas, 12 / 10 / 2006).

***

DPD perlu mengkritisi ini, dan bisa memanfaatkan hasil-hasil kajian para ahli dalam negeri dengan menyingkirkan kemungkinan keangkuhan keterjebakan pada apa yang serba asing atau Barat (konsultan atau pakar asing).

Terkait dengan itu hal-hal yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh anggota DPD asal pemilihan Provinsi Kepri antara lain: (1) Bagaimana mendorong dan mengkondisikan diskusi publik — tentang porsi bagi hasil dan penyertaan modal, juga berbagai aspek yang relefan dengannya — yang juga menghadirkan para pakar terkait. Dengan kata lain, kontrak bagi hasil dan penyertaan modal itu perlu direvisi, dan jika tidak, anggota DPD asal Provinsi Kepri perlu mempertimbangkan untuk memprakarsai gugatan terhadap Pemerintah RI (Kementerian ESDM), Pertamina, ExxonMobil Indonesia, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), dan Kementerian BUMN. Ini penting karena jika anggota DPD asal Kepri berani berinisiatif melakukan gugatan, jelas akan memberi inspirasi anggota-anggota DPD dari provinsi lainnya untuk melakukan hal serupa terkait dengan eksploitasi pertambangan di daerah-daerah mereka (hampir seluruh Indonesia), sebab sejak merdeka, Pemerintah RI telah memberikan 812 izin eksplorasi pertambangan yang meliputi 75 persen wilayah Indonesia, dan meski — dari semua itu — baru 10 persen yang beroperasi sudah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah; (2) Sejauh mana pelibatan masyarakat Provinsi Kepri dalam penyusunan, perundingan, revisi, dan penentuan komposisi kontrak bagi hasil dan penyertaan modal; (3) Bagaimana mengatur transparansi dan akuntabilitas produksi serta pemasaran, termasuk ketegasan agar pemanfaatan gas dari blok tersebut lebih diprioritaskan untuk keperluan masyarakat dan industri-industri rakyat kita, dan bukan mengutamakan kebutuhan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam dan Bintan karena bisa jadi KEK di dua pulau ini manfaatnya akan lebih banyak dinikmati oleh Singapura sebagai mitra kerja Indonesia; (4) Seberapa besar kontribusi pengusahaan blok migas Natuna terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (masyarakat) dan nasional dibandingkan dengan pengusahaan sektor-sektor produktif lainnya; (5) Seberapa besar pengaruh emisi gas CO2 dan gas-gas berbahaya lainnya terhadap pemanasan lingkungan (“global warming or greenhouse effect) dan perusakan ekosistem laut; (6) Bagaimana memantau kemungkinan didapatkannya produk-produk sampingan (by product) dari eksplorasi migas tersebut; (7) Belajar dari tragedi semburan gas di Porong, Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) dan juga pada bekas-bekas lubang pengeboran lainnya, seperti di Desa Kolam Kanan, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan serta Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, bukankah sudah saatnya dilakukan kajian apakah bumi pertiwi ini masih layak untuk terus dieksploitasi; (8) Bagaimana mengatur tanggung jawab sosial perusahaan operator (corporate social responsibility / CSR) sesuai dengan prinsip-prinsip humanisme dan keadilan universal; (9) Bagaimana mengoptimalkan dan mendiversifikasikan pemanfaatan produk yang dihasilkan dari blok migas Natuna; (10) Bagaimana mengatur keamanan, kenyamanan, dan kesinambungan produksi serta pemberian insentif dalam ukuran-ukuran tertentu bagi perusahaan operator; dan (11) Bagaimana menempatkan hak-hak masyarakat dan kearifan lokal (local genius) dalam kaitannya dengan pengembangan Blok Natuna.

***

KHUSUS untuk butir (1) dan (2) di atas, selain perlunya perbaikan porsi bagi hasil, DPD RI juga layak mempersoalkan porsi penyertaan modal. Dalam hubungan ini Forum SPTN kutibkan pernyataan Kepala BP Migas Kardaya Warnika dalam Harian Kompas, 3 November 2006: “Soal perbaikan porsi bagi hasil itu sudah jelas akan diperbaiki. Ada pun terkait porsi penyertaan modal di blok itu tidak terlalu dipermasalahkan karena toh buktinya dulu waktu porsi antara Pertamina dan Esso (yakni kontraktor blok migas Natuna yang diakuisisi oleh ExxonMobil) 50 : 50, eh sebagian malah dijual oleh Pertamina.”

Anggota DPD asal pemilihan Provinsi Kepri perlu sekali mempertanyakan dan mengusut tuntas motif di balik pernyataan Kardaya tersebut, termasuk argumentasi dasar penentuan komposisi bagi hasil 50 : 50 itu.

Kemudian untuk butir (4) dan (5) perlu diberi penekanan: Sekadar gambaran, hidangan laut (seafood) saat ini sangat digemari masyarakat dunia. Artinya, bila dioptimalkan dan dikelola secara modern, kegiatan perikanan dan kelautan di kawasan perairan Natuna bisa menghasilkan pendapatan miliaran dollar AS per tahun bagi Provinsi Kepri dan RI, dengan nilai lebih antara lain berupa terjaganya ekosistem laut. Belum lagi jika dipertimbangkan bahwa bagi mayoritas penduduk Provinsi Kepri, ikan merupakan sumber protein utama.

Jika kemungkinan pencemaran laut akibat proyek blok migas Natuna tidak diantisipasi dan penangkapan ikan dilakukan secara berlebihan (overfishing), terutama melalui penangkapan liar (illegal fishing), maka dalam beberapa tahun ke depan otak penduduk Provinsi Kepri akan bermasalah karena kekurangan asupan protein. Maka kelak jangan berharap orang-orang dari Provinsi Kepri bisa menjadi tokoh nasional karena akan ber-IQ rendah.

***

MASIH tersisa satu penekanan lagi, yaitu yang terkait dengan butir (7), bukankah kita harus arif untuk belajar dari pertanda alam dan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan sumber-sumber energi terbarukan (renewable energy) yang ramah lingkungan?

Anggota DPD asal pemilihan Provinsi Kepri perlu mendorong penelitian berapa persen per tahun kemungkinan punahnya ikan dan spesies laut di perairan Natuna jika benar-benar Exxon sudah dapat berproduksi dengan baik. Kemudian, berapa biaya teknis dan manajemen ekosistem yang akan dikeluarkan masyarakat (Pemda) Provinsi Kepri untuk memperbaiki kemungkinan kerusakan biodiversitas laut yang ditimbulkan blok migas Natuna itu? Jika memang akan timbul kerusakan biodiversitas laut, seberapa beranikah anggota DPD asal Provinsi Kepri melakukan langkah politik untuk menjebol tembok ego para pengambil keputusan yang ada di Jakarta atau juga melakukan gugatan hukum (clash action) demi kelestarian ekosistem laut di perairan Natuna?

Ceritanya menjadi lain jika kebijakan pengembangan blok migas Natuna itu juga dirancang memiliki target sampingan sebagai proyek kemitraan strategis yang memberikan peluang bagi Amerika Serikat untuk menjadikan perairan Natuna sebagai kawasan penyangga (buffer zone) atau untuk menetralisir (balancing of power) kemungkinan manufer angkatan laut China di laut China Selatan. Bila asumsi ini benar, maka pemenuhan kebutuhan gas nasional yang diharapkan akan diambil dari Blok Natuna, Selat Makassar, dan sumber baru di Cepu Jawa Tengah (Kompas, 25 / 11 / 2006), dapat saja dipandang sebagai agenda komplementer dalam landskap strategi militer Indonesia guna mengantisipasi dinamika regional. [**]

_______________

Artikel DPD Watch No. 10 dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (merangkap peneliti teknologi mesin industri pada forum yang sama).

Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus Digital No. 3 / Tahun Ke-1, 19 Oktober 2006.

2 Balasan ke Blok Natuna D-Alpha (DPD Watch — No. 10)

  1. Husein mengatakan:

    Peninjauan kontrak bagi hasil atas seluruh proyek-proyek pertambangan (termasuk eksplorasi migas) di Bumi Pertiwi ini mutlak dilakukan. Namun, moratorium atas proyek-proyek pertambangan tersebut juga menjadi sesuatu yang mutlak (fardhu ‘ain) mengingat Bumi Nusantara telah mengalami kerusakan lingkungan yang sangat parah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: