Kedaulatan Rakyat (KLIPING-DEMOKRASI 2)

KLIPING-DEMOKRASI 2

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Kedaulatan  Rakyat

Republika, 11-2-1993

Gagasan kedaulatan rakyat yang disebut dalam UUD 1945,

yang pada masa sebelum kemerdekaanmeliputi konsep demokrasi

politik dan ekonomi, masih cenderung dianggap dianggap

sebagai konsep politik saja.

(Disertasi Jimly Asshiddiqie di UI, 10 Februari 1993)

Tahukah kita apa arti kedaulatan rakyat?  Pasti sudah berulangkali istilah kedaulatan rakyat kita dengar.  Semua warga Indonesia yang mengenyam bangku SD tentu tak asing dengan istilah tersebut. Yakni paham yang intinya adalah  ”bahwa kekuasaan tertinggi di negeri ini berada di tangan rakyat.” Bukan di tangan pemerintah, apalagi di tangan satu dua pejabat.

Masalahnya adalah apakah kita memahami persis konsep kedaulatan rakyat sebagaimana para pendiri Republik ini memahaminya.  Jika ya, tahukah kita bagaimana seharusnya perwujudan konsep itu. Apa pula implikasinya yang sampai pada berbagai persoalan teknis.  Tidak memahami konsekuensi konsep baku tersebut sama halnya dengan membiarkan istilah kedaulatan rakyat sekadar terpajang dalam buku-buku atau perundang-undangan.

Banyak lagi yang harus dipersoalkan bila masalah kedaulatan rakyat hendak diungkap tuntas.  Kenyataan yang ada juga harus diamati seksama.  Benarkah kenyataan yang ada sudah sesuai dengan penerapan kedaulatan rakyat yang seharusnya, atau masih menyimpang?  Seandainya memang masih menyimpang, bersediakah kita mengubah penyimpangannya?  Lalu mengarahkannya sesuai yang semestinya.

Jimly Asshiddiqie melihat adanya kesenjangan  yang nyata.  Kesenjangan antara pengertian kedaulatan rakyat yang dimaksud para pendiri negara ini dengan pemahaman sekarang.  Gagasan kedaulatan rakyat yang tertera dalam UUD 1945, disebutnya meliputi konsep demokrasi politik dan ekonomi.  Tanpa terasa pengertian tersebut telah bergeser sehingga cenderung dipahami sebagai konsep politik saja.

Kesenjangan itu lebih terasa lagi bila kita melihat praktek.  Gagasan kedaulatan rakyat disebutnya mengandung semangat membangun keseimbangan antara faham individualisme dan kolektivisme.  Kita tahu keseimbangan tersebut tidak terwujud.  Perkembangan yang terjadi selama ini telah menepikan gagasan kolektivisme kerakyatan, dan memenangkan bentuk perekonomian yang kapitalistis.

Jimly juga melihat pola pergeseran tertentu dalam bidang politik dan ekonomi.  Pola yang pasti tak pernah dibayangkan oleh para pendiri Indonesia.  Dalam bidang politik terjadi pergeseran dari individualistis liberalisme menjadi kolektivisme.  Sedangkan dalam perekonomian justru sebaliknya: dari semangat kolektif menjadi individual.

Persoalannya kemudian adalah apa yang harus diperbuat.  Kita mengetahui ada kesenjangan antara gagasan kedaulatan rakyat seperti yang disebut UUD 1945 dengan pemahaman serta praktek sekarang.  Kita tahu penyimpangan yang terjadi.  Apakah kesenjangan dan penyimpangan itu sebaiknya dibiarkan saja, dan diserahkan pada waktu untuk mencari rumusannya sendiri?  Ataukah harus diatasi?

Menyerahkan penerapan gagasan kedaulatan rakyat pada waktu adalah hal yang tidak bijaksana.  Maka semestinya alternatif itu tidak ditempuh.  Yang perlu dilakukan adalah meluruskan ketimpangan-ketimpangan itu, walaupun belum jelas bagaimana pekerjaan itu dimulai dan siapa yang harus memulai.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: