5 Makanan Sehat yang Membuat Anda Merasa Tenang

26 Juni 2011

Jurnal Parlemen Online (Jurnal ParlemenO)

www.jurnal-parlemen-online.com

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

 

 

5 Makanan Sehat yang Membuat Anda Merasa Tenang

       Tentu saja ada banyak obat yang dibuat agar seseorang terhindar dari depresi. Namun, apakah Anda pernah menganggap bahwa diet berperan dalam memengaruhi perasaan?

       Makanan mengandung sejumlah nutrisi penting yang tidak hanya bekerja untuk menjaga kesehatan fisik kita, tapi juga memiliki pengaruh besar  terhadap moods  (perasaan atau suasana hati) dan mental secara menyeluruh.  Ketika kita kekurangan salah satu nutrisi, kita akan mengalami penurunan semangat, kelelahan, dan perasaan yang berkualitas rendah.

      Masukkanlah makanan-makanan yang disebutkan berikut ini ke dalam aturan diet Anda, sehingga vitamin-vitamin, mineral-mineral, dan senyawa-senyawa penting dapat bekerja  menjaga perasaan Anda tetap tenang dan optimis.

 

1.  Biji-bijian.

      Semua jenis biji-bijian kaya akan serat. Selain itu juga mengandung mineral selenium yang  bekerja seperti antioksidan yang dapat memperbaiki gejala-gejala depresi. Menurut WebMD.com, ketegangan oksidatif dalam otak berkaitan erat dengan depresi pada orang berusia lanjut.

      Dalam sebuah studi, evaluasi  sejumlah skor depresi para orang tua menunjukkan bahwa mereka yang dalam dietnya diberikan 200 mikrogram selenium setiap hari memiliki kandungan mineral yang lebih besar dalam darah mereka, dan mengalami pengurangan gejala-gejala depresi yang cukup besar dibandingkan dengan mereka yang mengkonsumsi obat  (placebo).

     Selain mengkonsumsi roti (dari biji) gandum, makanan dari tepung gandum, dan beras merah untuk memenuhi 55 mikrogram selenium yang direkomendasikan, tambahkan pula jenis-jenis makanan lainnya yang kaya selenium seperti kacang-kacangan dan biji-bijian, kacang polong, serta makanan berkadar lemak rendah.

2. Pisang

    Kombinasi nutrisi, karbohidrat sehat, dan triptofan (tryptophan) asam amino esensial dalam pisang bekerja untuk memberikan daya peningkat kualitas mood  (suasana hati). Cermatilah apakah buah yang dikonsumsi mengandung nutrisi:  kalium, fosfor, (zat) besi, protein, dan juga vitamin B6, A, serta C.

    “Gula alami yang terkandung dalam pisang memacu energi  dengan cepat, sedangkan seratnya memungkinkan bekerjanya energi secara berkesinambungan dan mencegah lonjakan kadar gula darah serta penurunan mood  maupun  energi yang menyertainya,” tulis Caring.com.  Selain itu, karbohidrat  yang ada dalam pisang membantu otak menyerap triptofan, dan bahwa vitamin B6-nya mengubah asam amino menjadi serotonin (senyawa kimia otak yang dapat meningkatkan  mood).

3.  Bayam + Salmon (atau Ayam)

     “Pengkonsumsian makanan ini secara bersama-sama dapat memadukan sumber-sumber yang kaya dengan  folate  (dari bayam) dan vitamin B12 (dari ayam dan salmon).  Nutrisi-nutrisi tersebut akan bekerja  mencegah gangguan-gangguan sistem saraf pusat, demensia, dan mood,” demikian  WebMD.com. Jenis-jenis sayuran lainnya, seperti selada, collard  hijau, dan asparagus juga mengandung folat.  Sedangkan, kacang-kacangan yang mengandung folat adalah kacang merah (kidney), garbanzo, dan  pinto.

      Sementara itu, sumber vitamin B12 yang baik adalah telur, ikan, dan berbagai jenis daging, termasuk  daging unggas.

4. Biji bunga matahari.

    Siapa sangka bila biji kecil bisa begitu sangat bermanfaat?  Ternyata, biji bunga matahari merupakan sumber yang kaya akan folat dan magnesium.  Sama seperti folat, magnesium juga merupakan nutrisi penting yang dapat mengatur  mood; dan menurut Caring.com, hanya dengan segenggam biji bunga matahari sudah dapat memenuhi separuh dari kebutuhan harian (folat dan magnesium) yang dianjurkan.

     Apakah Anda sering merasa cemas dan lelah?  Bila “ya”, besar kemungkinan kadar magnesium dalam tubuh Anda cukup rendah. Unsur ini (magnesium) memberi efek “menenangkan” dan telah terbukti efektif dalam meredakan depresi akut bila diberikan dalam bentuk suplemen.  Sumber-sumber magnesium lainnya yang cukup baik adalah buah badam (almond), kacang mede, kacang tanah, dan kentang.

5. Cokelat matang (dark chocolate).

    Mungkin Anda sudah tahu bahwa cokelat membuat Anda merasa enak. Rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut sungguh menciptakan kenikmatan alami.  Dan dengan mengetahui manfaat peningkatan  mood  serta penyembuhan sakit jantung setelah mengkonsumsi dark chocolate, maka pasti perasaan Anda pun akan lebih baik.  Beberapa kajian membuktikan bahwa memakan dark chocolate akan menurunkan tekanan darah dan tingkat sakit jantung.   

     Selain itu, dark chocolate  juga mengandung senyawa yang dapat meningkatkan kualitas  mood, seperti  triptofan, magnesium, dan tyramine.  Cokelat dengan kadar 70 persen kakao atau lebih akan memberikan sejumlah manfaat kesehatan yang sangat besar akibat aneka senyawa yang dikandungnya. Itu berarti, semakin matang (buah) cokelat, semakin baik manfaatnya bagi kesehatan.

    “Hindarilah cokelat berkualitas rendah dengan aditif, dan jangan khawatir untuk memanjakan diri dengan mengkonsumsi sepotong cokelat (kira-kira satu ons) beberapa kali dalam seminggu,” begitu publikasi dari Klinik Cleveland.

Efek Samping Kafein Dalam Cokelat  Matang  (Dark Chocolate)

  • Peningkatan  denyut  jantung, diare, rasa gelisah, emosi marah, rasa gugup,  dan dehidrasi;  meningginya tekanan darah dan gangguan konsentrasi atau pemfokusan; serta  timbulnya  insomnia (susah tidur).

      Menurut Fakultas Pertanian Universitas Kentucky, dark  chocolate  memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan cokelat susu dan cokelat putih. Dengan  mengkonsumsi sejumlah besar dark chocolate  dapat menyebabkan  peningkatan  denyut  jantung, diare, rasa gelisah, emosi marah, rasa gugup, dan dehidrasi.

      Kafein juga dapat mengakibatkan peningkatan tekanan darah dan gangguan konsentrasi atau pemfokusan. Selain itu, ia juga menyebabkan insomnia (susah tidur), sehingga Anda harus menghindari mengkonsumsi  dark  chocolate sebelum tidur.

      Jika Anda sensitif terhadap kafein atau bila Anda menderita tekanan darah tinggi, hindarilah mengkonsumsi sejumlah besar  dark  chocolate.

  • Batu ginjal.

Dark chocolate dapat meningkatkan pembentukan batu ginjal. Menurut Pusat Medis Universitas Maryland, dark chocolate mengandung oksalat. Ini dapat menyebabkan peningkatan ekskresi oksalat pada urin (air kencing), yang dapat menambah risiko pembentukan batu ginjal.  Bila Anda mengalami pembentukan batu ginjal atau pernah memiliki batu ginjal di masa lalu, penting sekali menghindari konsumsi oksalat dalam berbagai wujudnya, termasuk dalam bentuk  dark  chocolate.

  • Sakit kepala migrain.

           Menurut Pusat Medis Universitas Maryland dan Universitas Clemson, dark  chocolate  dapat memicu gejala-gejala migrain, dan bahwa ia mengandung zat kimia alami yang disebut  tyramine.

            Diperkirakan, tyramine kemungkinan  memicu sakit kepala migrain, namun untuk hal ini diperlukan studi lanjut guna memahami hubungan keduanya.  Dark chocolate  juga cukup tinggi dalam gula dan secara signifikan dapat meningkatkan kadar gula darah.

           Menurut Universitas Harvard, gula darah tinggi (hyperglycemia) juga dapat memicu sakit kepala migrain. Bila Anda menderita sakit kepala migrain, dark chocolate harus dihindari.

           Dark chocolate  berkadar gula tinggi. Ia mengandung lemak jenuh dan gula yang cukup besar.  Menurut Universitas Clemson, satu ons dark chocolate setara dengan 150 kalori, di mana mayoritas kalori tersebut berasal dari lemak dan gula.

            Kelebihan konsumsi lemak dan gula dapat menambah ukuran inci lingkaran pinggang dan meningkatkan faktor risiko penyakit jantung. Tetapi, Universitas Clemson mencatat, dark chocolate lebih menyehatkan daripada coklat putih atau coklat susu.

             Kendati dark chocolate merupakan sumber antioksidan yang cukup kaya, tetapi ia hanya direkomendasikan dalam dosis sedang karena ia adalah makanan yang padat kalori. [**]

____________________________________

Diterjemahkan dan diedit (25/6/2011) oleh

Jurnal Parlemen Online (Jurnal ParlemenO) dari Tehran Times,

6/6/2011 (dengan sumbernya: Newsmaxhealth & Livestrong)


Upaya Menghambat Kebebasan Adalah Gerakan Perlawanan kepada Allah

26 Juni 2011

Jurnal Parlemen Online (Jurnal ParlemenO)

www.jurnal-parlemen-online.com

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Upaya Menghambat Kebebasan

Adalah Gerakan Perlawanan kepada Allah

 

Oleh Imam Ali Khamenei

 

      Akhir-akhir ini banyak orang membicarakan “kebebasan”, dengan beragam pendapat. Bagi saya, hal tersebut merupakan sebuah fenomena menggembirakan, dan saya berharap semoga semakin berkembang.

     Kebebasan (azadi) adalah salah satu tema yang banyak terdapat — dan ditekankan — dalam  Al-Qur’an, hadits Rasulullah Muhammad Saww., dan ucapan para Imam yang suci. Tentu saja, dalam hubungan ini, yang saya maksud dengan kebebasan bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Bahkan, saya kira, tidak seorang pun di dunia ini yang mendukung kebebasan tanpa batas. Kebebasan tersebut juga bukanlah kebebasan dalam arti maknawi, karena siapa pun yang memahami seluk-beluk kemaknawian pasti sepakat dengan kebebasan maknawi.

      Oleh karenanya, yang saya maksud dengan kebebasan di sini adalah kebebasan sosial (azadi ijtimai), yang mencakup kebebasan berpikir, berbicara, memilih, dan sebagainya. Kebebasan dalam pengertian ini sangat diagungkan Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam surat Al A’raaf: 157 dinyatakan: “(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.”

      Ayat ini menegaskan bahwa salah satu keistimewaan Rasulullah Muhammad Saww. adalah mengangkat atau melepaskan beban-beban dan belenggu-belenggu (al-isr  wa  al-aghlal) yang memasung atau melilit manusia, yang berupa ikatan-ikatan yang dipaksakan, baik berupa segala bentuk kepercayaan bathil dan khurafat maupun ikatan-ikatan sosial yang menyimpang (yang dipaksakan oleh pihak otoriter).  Sungguh menakjubkan!  Rasulullah Muhammad Saww. datang untuk membebaskan manusia dari belenggu-belenggu yang memasung mereka.

***

      TERKAIT dengan prinsip kebebasan tersebut, George Geordaq, penulis buku terkenal: Shautul-‘adalah, menukil dua pernyataan dari dua tokoh berbeda: Amirul Mukminin ‘Ali Ibn Abi Thalib alaihissalam  dan Umar Ibn Khattab ra.  Suatu hari, tulis Geordaq, beberapa gubernur kepercayaan Umar datang menghadap. Umar berang kepada mereka karena menerima sejumlah laporan perihal perbuatan-perbuatan mereka yang tidak terpuji.  Umar berkata kepada mereka, “Apakah kalian memperbudak manusia, padahal Allah menciptakan mereka dalam keadaan merdeka?

      Sementara itu — masih menurut Geordaq — sebagaimana tertulis dalam kitab Nahjul-balaghah, Imam ‘Ali berkata,”Jangan sekali-kali engkau menjadi budak orang lain karena Allah telah menciptakanmu merdeka.

     Geordaq membuat perbandingan atas dua pernyataan tokoh-tokoh besar tersebut. Ia mengatakan, pernyataan Imam ‘Ali lebih mendalam daripada pernyataan Umar. Pernyataan Umar, menurutnya, ditujukan kepada orang-orang yang tidak memberikan kebebasan kepada orang lain, dan Umar menyuruh mereka agar memberikan kebebasan. Di sini, belum ada jaminan bahwa kebebasan akan berlaku.

     Di sisi lain, pernyataan Imam ‘Ali — tegas Geordaq — justru memberikan jaminan berlakunya kebebasan, sebab Imam menyuruh setiap orang untuk menolak segala tindak perbudakan yang dilakukan oleh orang lain atas dirinya.

     Kendati demikian, kedua tokoh tersebut menegaskan bahwa kebebasan adalah fitrah manusia. Maka, bagi kita, Islam sangat menghargai “kebebasan”; sehingga kita tidak perlu merujuk kepada Barat dalam menerapkan asas (kebebasan) tersebut.

     Sayangnya, ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah menjauhkan Islam dari “kebebasan” yang dimaksud; dan Islam dipersepsikan menolak prinsip kebebasan. Mereka ini merupakan pihak yang selalu menonjol-nonjolkan Barat dalam masalah kebebasan (antara lain dengan ke-gandrung-an mengutip pernyataan-pernyataan para pemikir Barat tentang kebebasan), dan juga pihak yang sering ketakutan atau alergi terhadap istilah “kebebasan” (seakan-akan agama terancam oleh asas atau prinsip kebebasan).

     Agama sama sekali tidak akan terancam oleh asas kebebasan. Bahkan, kebebasan dalam arti (pengertian) yang benar merupakan hadiah terbesar yang diberikan agama kepada umat manusia.  Karena kebebasanlah, pemikiran dapat berkembang; dan segala potensi (isti’adat) dapat diwujudkan serta dikembangkan.

***

      SEBALIKNYA, pengekangan akan menghambat perkembangan manusia, dan bahwa selama ada pengekangan, manusia tidak akan maju, padahal Islam sangat menghendaki kemajuan manusia.

     Manusia laksana tambang-tambang yang perlu digali sehingga dapat menciptakan kemakmuran. Apakah ini dapat diwujudkan tanpa kebebasan?  Apakah hal itu bisa terwujud dengan “larangan” dan “perintah”?  Sama sekali tidak!!!

      Kebebasan dalam Islam jauh lebih tinggi dari kebebasan yang ditawarkan Barat. Dengan konsep liberalismenya, Barat sama sekali tidak mengerti apa itu kebebasan. Paling banter, mereka hanya mengerti bahwa kebebasan adalah hak asasi manusia (HAM). Namun, mengapa manusia harus bebas, apa filosofi kebebasan, dan seterusnya (yang terkait dengan berbagai problematika kebebasan), Barat tidak memahaminya.

     Memang benar ada beragam tafsir tentang kebebasan, dan telah terjadi penyimpangan pengertian kebebasan dari yang dahulu diperjuangkan oleh para pejuang kebebasan, antara lain pada masa renaissance hingga Revolusi Perancis. Tapi, yang mendominasi dunia saat ini adalah kebebasan yang menyimpang itu, terutama kebebasan ala Amerika Serikat. Sebuah kebebasan yang kering dari nilai-nilai.

      Dalam Islam, kebebasan bukan sekadar hak asasi manusia, tapi lebih dari itu, yakni merupakan “fitrah” manusia, sebagaimana yang dapat disimak dari pernyataan Imam ‘Ali yang saya kutib dari tulisan George Geordaq tadi.  Islam mengakui bahwa kebebasan adalah hak asasi manusia, tapi hak fitrawi jauh lebih tinggi dari hak asasi yang mereka maksud.  Oleh karena itu, keliru besar bila kita menganggap bahwa kebebasan merupakan produk dan hadiah dari Barat buat kita. Kebebasan adalah ajaran Islam yang orisinal.

***

      BERIKUT  ini saya kemukakan beberapa perbedaan mendasar antara kebebasan dalam Islam dengan kebebasan ala Barat.

      Pertama, dalam ideologi liberalisme (Barat), kebebasan adalah minus Tuhan dan/atau agama.  Karenanya, ketika berbicara tentang kebebasan, Barat tidak pernah mengenal asas Ketuhanan, apalagi melibatkan nilai-nilai Ketuhanan di dalamnya.

      Sebaliknya, Islam menganggap kebebasan merupakan anugrah Allah Swt. kepada manusia,  dan bahwa kebebasan tidak bisa dilepaskan dari landasan Ketuhanan.  Dengan kata lain, kebebasan merupakan kewajiban agama (taklif  dîni) bagi setiap orang.  Karenanya, upaya apa pun yang menghambat kebebasan adalah gerakan perlawanan kepada Allah Swt.

      Nihilnya asas Ketuhanan dalam liberalisme mengakibatkan perjuangan mereka tentang kebebasan menjadi tidak bermakna, karena tidak ada tujuan jelas (hakiki) di balik perjuangan itu.

Tentu saja ini sangat berbeda dengan Islam. Karena Islam menganggap kebebasan merupakan kewajiban agama, maka perjuangan mewujudkan kebebasan tersebut adalah perjuangan mengimplementasikan perintah Allah Swt.

     Perbedaan lain (kedua) adalah bahwa dalam perspektif liberalisme (Barat), nilai-nilai akhlak bersifat nisbi atau relatif.  Maka, menurut mereka, kebebasan tidak ada batasnya. Bila seseorang menginjak-nginjak nilai-nilai akhlak yang dihormati oleh komunitas atau masyarakat kita, misalnya, maka — berdasarkan pandangan liberalisme — kita tidak berhak marah, karena hal itu merupakan pengamalan hak asasi mereka, terlebih lagi mereka tidak terikat dengan nilai-nilai (akhlak) yang kita anut, dan bahwa karena mereka tidak memercayai nilai-nilai ini. Dengan demikian, kebebasan dalam pandangan liberalisme tidak ada batasnya.

     Sementara itu, Islam sangat menghormati nilai-nilai akhlak.  Dalam Islam terdapat nilai-nilai yang tidak boleh diganggu-gugat, dan itu bersifat permanen.  Manusia harus bergerak dan merujuk pada nilai-nilai ini.  Dengan begitu, dalam Islam, kebebasan harus berjalan dalam bingkai yang telah ditentukan.  Mengenai apa bingkai (frame) tersebut dan bagaimana cara menetapkannya, itu adalah persoalan lain.

     Boleh jadi, oleh pihak-pihak tertentu, akan muncul kekeliruan dalam menetapkan bingkai ini. Namun, itu tidak berarti kita boleh melanggar norma atau nilai-nilai akhlak; sebab jika dengan alasan menegakkan kebebasan kita boleh melakukan pelanggaran, maka berbagai ketimpangan akan menghadang.  Tidak heran, misalnya, Al-Qur’an menempatkan pembunuhan atas seseorang adalah laksana pembantaian terhadap seluruh umat manusia, karena si pelaku telah melanggar kehormatan dan martabat manusia.

Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.”

(Al-Qur’an Surat Al-Maaidah: 32)

     Coba direnungkan, membunuh satu nyawa, sama dengan melakukan pembantaian terhadap seluruh manusia!  Kendati demikian, Islam memberikan pengecualian, bahwa pelaku pembunuhan dan perusakan di muka bumi boleh dihukum mati.  Atas dasar ini, dapat disimpulkan, betapa Islam sangat menghargai norma atau nilai-nilai akhlak.

      Perbedaan ketiga, bahwa memang sesungguhnya Barat juga memberlakukan pembatasan-pembatasan atas kebebasan, tapi hal ini selalu dikaitkan dengan berbagai kepentingan material atau duniawi. Dengan kata lain, selama kebebasan tidak mengusik kepentingan mereka, silahkan saja.  Namun, bila dianggap mengancam kepentingan mereka, maka harus segera dienyahkan dengan cara apa pun.  Sebagai contoh, mendapatkan pengetahuan adalah hak setiap orang (Barat juga mengakui hal ini). Tapi, jika pengetahuan tersebut dipandang membahayakan kepentingan Barat, maka ia tidak boleh ditransfer ke pihak lain. Tidak heran mereka melarang universitas-universitas mereka mengajarkan teknologi tinggi kepada para mahasiswa yang berasal dari (yang disebut) Dunia Ketiga, seperti Iran atau China karena hal itu dianggap berpotensi mengancam hegemoni mereka di dunia.

    Demikian pula dengan yang terjadi di bidang informasi dan berita. Sekarang ini dunia  menuntut kebebasan di bidang informasi, namun Barat memberlakukan penyensoran.  Padahal, mereka banyak berkoar soal kebebasan pers. Ketika Amerika Serikat (AS) menyerang Irak di masa pemerintahan Presiden Bush, justru AS sendiri yang melarang semua media massa untuk meliput dan memberitakan serangan itu secara utuh. Dengan kata lain, peliputan dan pemberitaan hanya diizinkan setelah AS melakukan penyerangan. Alasannya: demi keamanan!

    Dan di masa kekuasaan Presiden Clinton, dengan alasan yang sama pula, AS menghabisi nyawa sekitar delapan puluh orang anggota komunitas yang memiliki kecenderungan keagamaan tertentu, karena dianggap menentang pemerintah AS, padahal mereka bukan kelompok militer, apalagi di antara mereka banyak anak-anak dan perempuan.

    Sayangnya, bagi AS, semua itu tidak penting.  Yang dipandang penting adalah bagaimana menjaga kepentingan material mereka.  Selama kebebasan tidak mengganggu kepentingan material mereka, silahkan saja pihak lain mengekspresikan kebebasannya, asalkan jangan sekali-kali mengusik kepentingan material mereka karena hal itu pasti akan dibasmi.

     Dengan demikian, kebebasan dalam pandangan liberalisme sama sekali menistakan nilai-nilai akhlak. Artinya, kebebasan boleh terus berlangsung meskipun bertentangan dengan norma atau nilai-nilai akhlak.  Karenanya, ketika gerakan homoseksual menyebar di AS, mereka membiarkannya dengan alasan penghormatan hak asasi setiap orang.  Konsekuensi lebih lanjut, kalangan homoseksual itu dengan bangga — tanpa rasa malu — membentuk sejumlah komunitas homo, dengan aktifitas antara lain menyebarkan foto-foto, berdemonstrasi di berbagai jalan raya, bahkan menyerang dengan keras siapa pun yang menentang mereka.

***

      ISLAM menentang keras kebebasan dengan model seperti itu.  Islam sangat menghormati kebebasan, tapi kebebasan yang harus terikat dengan nilai-nilai akhlak, bukan sekadar nilai-nilai material (duniawi).  Dengan begitu, Islam tidak menolak bahwa ada kepentingan-kepentingan materi yang harus dijaga, tapi hal yang sama juga diberlakukan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak.

     Perbedaan keempat  adalah bahwa liberalisme (Barat) menolak kewajiban (taklif) yang disematkan kepada manusia.  Dan ini bukan saja kewajiban-kewajiban agama (taklif  dîni), tapi juga segala bentuk  taklif, termasuk ideologi atau apa saja yang menggunakan idiom “boleh” dan “tidak boleh”.

     Tentu saja hal demikian tidak sejalan dengan Islam.  Islam menganggap bahwa justru taklif-lah  yang merupakan batu pijak atau landasan kebebasan. Bahkan, manusia dapat dengan utuh (hakiki) memenuhi kebebasannya karena memiliki dan menunaikan kewajiban (nya).

     Dalam diri manusia terdapat kecenderungan-kecenderungan yang berbeda. Namun, justru melalui kecenderungan-kecenderungan yang berbeda itulah manusia dituntut untuk mencapai kesempurnaannya, dan bahwa kebebasan adalah jalan untuk mencapai kesempurnaan tersebut.

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia

kecuali untuk mengabdi kepada-Ku.”

(Al-Qur’an surat Adz  Dzaariyaat: 56)

      Pengabdian kepada Allah Swt. merupakan kedudukan (maqam) tertinggi makhluk, dan kebebasan adalah pengantar kepada  maqam  tertinggi itu.  Oleh karenanya, sayang sekali banyak orang yang keliru memahami makna kebebasan, dan kemudian menyerukan orang lain untuk memperjuangkan kebebasan model Barat; padahal kebebasan seperti itu tidak akan melahirkan apa pun selain kehancuran.  Atas dasar itu saya ingatkan: Pertama, pahamilah dengan baik apa hakikat kebebasan. Kita harus bebas dalam memahami makna kebebasan dan tidak terikat dalam indoktrinasi pihak manapun. Artinya, kita jangan mengambil begitu saja faham kebebasan yang dipropagandakan oleh pihak luar.

     Kedua, jangan sekali-kali menyalahgunakan kebebasan untuk kepentingan-kepentingan yang tersembunyi.

***

      AKHIRNYA, sekali lagi, Islam tidak menolak kebebasan; malah ia (kebebasan itu) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam.  Kita harus memanfaatkan secara optimal — dan sebaik mungkin — kebebasan yang dianugrahkan Allah Swt., dan tidak harus mengekangnya.  Namun, di balik kebebasan itu ada rambu-rambu yang patut kita hormati. Rambu-rambu tersebut adalah nilai-nilai Ilahi yang ditetapkan kepada kita dalam Al-Qur’an dan Sunnah.[**]

_________________________________

Dikutib dan diedit dari majalah WARIS, No. 16 / Jumadil Akhir-Syakban 1419 H

oleh  Jurnal Parlemen Online  (Jurnal ParlemenO).


Iran Membangun Pangkalan Rudal di Venezuela

12 Juni 2011

Jurnal Parlemen Online (Jurnal ParlemenO)

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Iran Membangun Pangkalan Rudal di Venezuela

Surat kabar Jerman Die Welt  menulis, Iran mendanai sepenuhnya pembangunan pangkalan (landasan peluncuran) roket  atau rudal jarak menengah di Semenanjung Paraguana. Para insinyur Iran telah melakukan peninjauan lokasi pada bulan Februari.

BERLIN — Harian Jerman, Die Welt  pada hari Kamis (12/5)  memberitakan, Pemerintah Iran melakukan terobosan membangun pangkalan peluncuran roket (rudal)  di Semenanjung Paraguana, Venezuela.  Presiden Venezuela Hugo Chavez merupakan sekutu terdekat Teheran di Amerika Selatan.

       Para insinyur dari perusahaan konstruksi Khatam Al-Anbiya, milik Pengawal Revolusi Islam Iran, telah mengunjungi Paraguana pada bulan Februari. Dalam kunjungan tersebut turut serta Panglima Angkatan Udara Iran Amir al-Hadschisadeh. Die Welt  mengutib informasi dari pejabat keamanan Barat.

    Pangkalan rudal itu dimaksudkan untuk menangkal serangan udara atas Venezuela, khususnya stasiun atau markas-markas komando dan pengontrol.  Bantuan militer Iran juga mencakup pembangunan bunker, barak, dan menara pemantau; termasuk gudang roket (rudal) di bawah tanah dengan kedalaman dua puluh meter. “Iran mendapat bayaran tunai pada tahap awal pembangunan yang anggaran totalnya diperkirakan puluhan juta dollar,” tulis Die Welt.

     Semenanjung Paraguana terletak di pesisir Venezuela, sekitar 120 kilometer Kolumbia, mitra utama Amerika Serikat (AS) di Amerika Selatan. Menurut Die Welt, dengan perjanjian rahasia antara Venezuela dan Iran berarti Pemerintahan Chavez akan menembakkan rudal ke musuh-musuh Iran bila Iran mendapatkan serangan militer.

***

    SEMENTARA itu, kantor berita Jerman (DPA) melaporkan (Jum’at, 13/5), Jerman tidak akan menentang keberadaan Bank Dagang Iran (EIH) di Eropa (Hamburg) dalam daftar sanksi Uni Eropa pada akhir Mei.

      Sebagaimana diketahui, tahun lalu, Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi atas EIH. Disebutkan, EIH merupakan salah satu institusi terpenting di Eropa yang mendanai program-program peluru kendali dan proliferasi nuklir Iran.  Terkait dengan ini, Jerman menjadi sasaran kritik para pejabat AS, Perancis, Inggeris, dan Israel karena penolakannya untuk menutup EIH.

     EIH  berperan penting dalam memfasilitasi transaksi keuangan bagi perusahan-perusahaan Jerman berskala menengah yang beroperasi di Iran. Pada tahun  2010, nilai total perdagangan Jerman-Iran mencapai 4 miliar euro.  Kerjasama perdagangan Jerman-Iran ini merupakan kerjasama terbesar di antara kerjasama Iran dengan negara-negara lainnya dalam Uni Eropa. [Alpineski]

________________________________________

Diterjemahkan dan diedit (11/6/2011) oleh Jurnal Parlemen Online (Jurnal ParlemenO) www.jurnalparlemenonline.wordpress.com — dari The Conservatives Papers (AS), 17 Mei 2011.


Sepuluh Langkah Mewujudkan Iran yang Bebas

12 Juni 2011

Jurnal Parlemen Online (Jurnal ParlemenO)

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

 

Sepuluh Langkah Mewujudkan Iran yang Bebas

1.  Terapkan dan tegakkan sanksi-sanksi terberat (atas Iran).  Dalam hal ini, Amerika Serikat (AS) harus mendorong negara-negara lain yang  concern  untuk memberlakukan berbagai sanksi yang ditargetkan atas rezim Iran dan organ-organ keamanan di dalam negerinya; melarang semua investasi asing, pinjaman dan kredit, perdagangan bersubsidi, dan ekspor minyak bumi hasil olahan atau pengilangan ke Iran; serta menolak visa untuk para pejabatnya.

2. Jatuhkan para penentang kebijakan sanksi minyak AS atas Iran.  Dorong kedua lembaga perwakilan rakyat atau Kongres (Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat) — yang dipilih oleh mayoritas bipartisan besar — untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang mengekspor produk minyak bumi olahan (hasil penyulingan) ke Iran, meskipun Gedung Putih  menghindari hal ini seraya menggeserkan kakinya, dengan alasan bahwa sanksi seperti itu akan mempersulit berbagai upaya diplomasi AS;  bahkan PBB pun tak mungkin menyetujui sanksi melumpuhkan seperti itu.

3.  Targetkan sebuah diplomasi publik untuk mengekspos kiprah rezim  Iran yang melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia.  Kampanye tersebut harus membuktikan kebenaran berbagai pelanggaran dan adanya korban-korban yang perlu dibantu, dengan memperkuat sistem penyiaran serta dukungan bagi para penyiar Iran yang independen, yang berada di luar negeri, dalam rangka  mengungkap berbagai  penyimpangan para pejabat dan bantuan rezim Iran bagi kelompok-kelompok teroris; bahkan juga mendidik  orang-orang Iran tentang (sistem) demokrasi perwakilan yang  sesungguhnya (genuine).

4. Fasilitasikan komunikasi di antara para pembangkang.  Pemerintah AS harus membantu kelompok-kelompok oposisi untuk saling menjalin komunikasi pribadi dengan juga memanfaatkan kelompok-kelompok lainnya yang akrab dengan teknologi web dan Bluetooth di luar Iran agar luput dari pengawasan pemerintah serta aneka sensor.

5. Berikan bantuan kepada kelompok-kelompok oposisi. Badan intelijen AS harus memberikan bantuan keuangan dan materi kepada kelompok-kelompok oposisi demokratis dalam rangka memperkuat perlawanan terhadap rezim, mirip dengan bantuan yang diberikan kepada gerakan Solidaritas Polandia di masa Perang Dingin (Cold  War).

6.  Kurangi campur tangan Iran di Irak.  AS harus mempertahankan keberadaan pasukan terkuatnya di Irak yang memungkinkan penambahan bantuan sambil mengurangi pengaruh Iran.  Irak yang stabil dan demokratis menawarkan sebuah mazhab Syiah dengan model alternatif yang membantu mendelegitimasi sistem Islam model Iran.

7. Targetkan aksi-aksi penyamaran (rahasia) untuk mendiskreditkan rezim.  Dalam hal ini badan-badan intelijen harus mendistribusikan barang cetakan berupa rekening para pejabat Iran pada sejumlah bank di luar negeri dan aset-aset lainnya, juga foto-foto sejumlah rumah besar serta villa di luar negeri (di luar Iran) untuk memperjelas keterpisahan antara rezim yang korup dan rakyat.

8. Modernisasikan arsenal atau sistem persenjataan nuklir AS.  Di sini  AS harus mengembangkan dan menyebarkan generasi baru senjata nuklir untuk meyakinkan dan menyadarkan Tehran bahwa upaya apa pun yang menggunakan senjata nuklir akan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan politik dan militer yang dicitakan.

9. Kembangkan terus kemampuan militer AS untuk membela kepentingan dan sekutu-sekutunya. Lakukan penargetan dan penanganan risiko dalam menghadapi para jajaran tertinggi rezim, program senjata nuklir mereka, dan pasukan-pasukan keamanan mereka (internal security  forces), di mana ini semua akan melindungi AS dari agresi Iran.

10. Lakukan penggelaran sistem pertahanan rudal yang kuat dan komprehensif  berbasis daratan (land-based), maritim (sea-based), serta udara  atau dirgantara (space-based system) yang dapat menangkal rudal-rudal balistik Iran, bahkan meminimalkan kemampuan Iran untuk mengancam AS dan sekutunya.[**]

___________________________________

Diterjemahkan dan diedit (12/6/2011) oleh Jurnal Parlemen Online (Jurnal ParlemenO) www.jurnalparlemenonline.wordpress.com — dari http://www.heritage.org, tanggal 5 Maret 2010.


Iran Lakukan Uji Coba Rudal Baru Jarak Menengah

12 Juni 2011

Jurnal Parlemen Online (Jurnal ParlemenO)

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

Iran Lakukan Uji Coba Rudal Baru

Jarak Menengah

        “Iran berhasil melakukan uji-tembak rudal Fatih versi baru yang diproduksi di dalam negeri,” ungkap Menteri Pertahanan Republik Islam Iran Brigadir Jenderal Ahmad Vahidi kepada  PRESS  TV.   Rudal berbobot 3,5 ton — yang merupakan salah satu senjata terbaru Iran — itu  dipamerkan pekan lalu terkait dengan peresmian pesawat pembom tanpa awak dan pernyataan Iran untuk memulai pembuatan dua kapal peluncur rudal.

     Diperkirakan, jangkauan (daya jangkau) rudal tersebut sekitar 125 mil, melebihi jarak antara Lebanon dan Israel.  Iran juga mengumumkan bahwa Presiden Lebanon Michel Sulaiman secara resmi telah meminta Iran untuk memberi  bantuan perlengkapan tentara Lebanon.

     Hampir bersamaan dengan itu pemimpin tertinggi Hizbullah, Hassan Nasrallah, mendesak Lebanon untuk menanggapi usulan Kongres Amerika Serikat (AS) tentang penghentian bantuan militer sebesar 100 juta dollar AS kepada Lebanon.  Usulan tersebut gencar menyusul insiden penyerangan tentara Lebanon atas posisi IDF di wilayah Israel, yang menewaskan seorang perwira Israel dan mencederai satu orang lainnya.

***

      BEBERAPA saat lalu Vahidi menyatakan bahwa industri militer Iran yang dinamis mampu mengekspor senjata ke lebih dari 50 negara di dunia. [Tzvi Ben Gedalyahu (IsraelNationalNews.com)]

________________________________________

Diterjemahkan dan diedit (12/6/2011) oleh Jurnal Parlemen Online (Jurnal ParlemenO) www.jurnalparlemenonline.wordpress.com — dari The Conservatives Papers(AS), 25 Agustus 2010.


11 Kiat Praktis tentang Kesehatan

12 Juni 2011

Jurnal Parlemen Online (Jurnal ParlemenO)

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com

  • Selalu menjawab telepon dengan telinga kiri — Jangan minum kopi lebih dari satu kali sehari – Hindari minum obat dengan air dingin – Jangan makan banyak setelah jam 5 sore (petang).
  • Kurangi mengkonsumsi makanan berminyak – Perbanyaklah minum air putih di pagi hari, dan kurangi di malam hari – Jagalah jarak Anda dari  HPcharger (pengisi daya  hand phone) – Jangan gunakan hand phone(earphone) dalam waktu lama.
  • Waktu tidur terbaik mulai dari jam 10 malam hingga maksimal jam 6 pagi — Jangan segera berbaring setelah minum obat sebelum tidur — Bila baterai melemah atau suak hingga grid /bar terakhir, jangan angkat telepon karena tingkat radiasinya mencapai seribu kali.

[Sumber: Tehran Times, Senin, 6 Juni 2011  (dari Sense of Health)].

___________________________________________

Diterjemahkan dan diedit (11/6/2011) oleh Jurnal Parlemen Online (Jurnal ParlemenO) — www.jurnalparlemenonline.wordpress.com — dari Tehran Times, Senin, 6 Juni 2011.


Mempertanyakan Tanggung Jawab Fungsional Dewan Perwakilan Rakyat dan Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Amandemen Konstitusi (Artikel-34)

4 Juni 2011

ARTIKEL-34 (DPR/1)

www.jurnalparlemenonline.wordpress.com (Jurnal ParlemenO)

Mempertanyakan Tanggung Jawab Fungsional Dewan Perwakilan Rakyat dan Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Amandemen Konstitusi

 

Oleh La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul)

Masih adakah peluang di negeri ini bagi pembuatan dan pengimplementasian  kebijakan-kebijakan sistemik yang bisa memperbaiki nasib rakyat?  Yang jelas, buruknya moralitas atau kompetensi personal sebagian anggota legislatif, aparat eksekutif dan yudikatif (penegak hukum); rapuhnya struktur ekonomi-politik yang membingkai moralitas serta kompetensi tersebut (ini ditinjau dari perspektif filsafat yang mendasari sebuah ideologi); lemahnya institusionalisasi politik; dan juga belum sistemisnya proses-proses politik, berkontribusi besar terhadap tersumbatnya mobilitas vertikal masyarakat dan juga partisipasi politik mereka.

Di kalangan partai-partai politik besar yang ada di parlemen, misalnya, aroma yang (sudah) tertebar adalah adanya gejala kuat saling mengunci atau saling menyelamatkan kepentingan politik subyektif. Hasil jajak pendapat pun mengungkapkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja partai-partai politik (75,3 persen dari responden) yang dianggap gagal memperjuangkan aspirasi masyarakat (Kompas, 10/1/2011).

Partai Golkar sangat antusias membongkar skandal (korupsi) Bank Century yang diduga terkait dengan Partai Demokrat dalam hal pendanaan kampanye Pemilu 2009.  Sementara itu, bersama-sama Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Partai Demokrat berkepentingan menampilkan ke atas panggung realitas konkret perihal keterlibatan tiga perusahaan Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar, yang diduga sebagai penyuap terbesar di balik kasus (mafia pajak) Gayus Tambunan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Di lain pihak, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) lebih mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap skandal Bank Century dan kasus mafia pajak Gayus Tambunan ketimbang kasus (suap) cek perjalanan yang melibatkan hampir semua anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (2004-2009) dari PDI-P.       

Kemudian, boleh saja Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) berbangga bahwa hanya mereka berdualah yang dengan tegas menolak rencana pembangunan gedung baru DPR yang sangat borjuis itu, tetapi bukankah mereka tidak menyetujui  usulan hak angket mafia perpajakan, padahal hal itu sangat bertentangan dengan aspirasi  masyarakat luas?  Bila klaim memperjuangkan kepentingan rakyat itu benar, mengapa kedua partai ini tidak menginisiasi usulan pembukaan data pajak dan laporan kekayaan secara transparan?

Singkatnya, setiap fraksi (partai politik/parpol) yang ada di DPR kini (2009-2014) tidak satupun yang optimal berkontribusi dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyusunan anggaran (budgeting).  Semua partai yang memiliki kursi di DPR kini (termasuk di dalamnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa/PKB, Partai Persatuan Pembangunan/PPP, Partai Keadilan Sejahtera/PKS, dan Partai Hati Nurani Rakyat/Partai Hanura) pasti mendapat sorotan negatif  terkait  dengan salah satu atau beberapa soal berikut: Bank Century, hak angket mafia pajak, pertunjukan tari perut di Turki [yang ibu kotanya adalah Istanbul, tetapi pada tahun 330 Masehi bernama Byzantium sebagai pusat Kekaisaran Romawi (Romawi Timur), yang terletak di Selat Bosphorus, meski oleh Kaisar Konstantinus kemudian diubah namanya menjadi Konstantinopel (dalam bahasa Yunani disebut “Konstantinopolis”, yang artinya adalah “Kota Constantine”)], rencana pembangunan gedung baru DPR yang borjuis (dengan anggaran lebih dari Rp 1 triliun), usulan dana aspirasi bagi setiap anggota DPR (oleh Partai Golkar) untuk daerah-daerah pemilihan, membuka situs porno saat rapat paripurna DPR, pemborosan serta ketidakefektifan kunjungan kerja (studi banding) ke luar negeri, dugaan permainan anggaran negara di Badan Anggaran (Banggar) DPR, dan rendahnya produktifitas legislasi DPR.

Dengan kata lain, citra DPR yang buruk itu merupakan konsekuensi dari kinerja riil di bidang legislasi, budgeting, serta pengawasan; dan bahwa — meminjam terminologi fisika mekanika — ia merupakan  resultante  dari banyak vektor oleh banyak aktor yang berinteraksi dalam sebuah sistem yang bernama “Dewan Perwakilan Rakyat”.

Tabel 1:  Anggaran pembuatan satu rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPR (2009-2014) untuk tahun 2011 dan 2012.

Catatan: 

  • Diolah oleh Jurnal Parlemen Online (Jurnal ParlemenO) dari berbagaisumber.
    • DPR = Dewan Perwakilan Rakyat
    • BURT = Badan Urusan Rumah Tangga.
    • Banggar = Badan Anggaran 

Terhadap Tabel 1 diatas, pertama kita perlu pertanyakan, mengapa untuk rencana alokasi anggaran tahun 2012 terlebih dahulu ditetapkan anggaran penyusunan dan pembahasan 76 RUU, padahal DPR belum menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2012? (Kompas, 6/5/2011). Bukankah didahulukannya penetapan anggaran termaksud — ketimbang penetapan Prolegnas 2012 — sangat terkait dengan strategi membangun alasan untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri?  Selain alasan ini, apa argumen yang melatari anggota DPR sehingga masih saja tetap melestarikan kebiasaan langsung menetapkan plafon anggaran untuk beberapa kali kunjungan kerja ke luar negeri, padahal saat plafon anggaran ditetapkan, DPR belum menentukan rencana kunjungan kerja?  Bukankah logika yang tepat (bukan logika terbalik:  kepala di kaki, kaki di kepala, seperti dalam lirik sebuah lagu) adalah lebih dahulu mengusulkan (dan menentukan) prolegnas serta rencana kunjungan kerja, dan atas dasar itu, baru kemudian disusul dengan menetapkan plafon anggaran?

Legislasi dan Kunjungan Kerja

Mengacu pada Tabel 1 itu juga, beranikah DPR memberikan jaminan — kalau perlu dibuat secara tertulis yang disahkan bersama perwakilan para konstituen masing-masing anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR — bahwa kenaikan anggaran tersebut akan mendorong peningkatan kualitas proses pembuatan dan substansi RUU yang dihasilkan?  Jaminan ini penting karena adanya realitas menyakitkan, bahwa kenaikan biaya kunjungan kerja ke luar negeri, antara lain, didasarkan pertimbangan untuk kenyamanan transportasi pesawat terbang. “Waktu kami ke Jepang, kami harus  nombok  600-1.200 dollar Amerika Serikat kalau naik kelas eksekutif, karena kami jatahnya bisnis,” ujar Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono (dari Fraksi Partai Demokrat) — Kompas, 3/5/2011.

Bila Kepala Kelompok  Fraksi  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Baleg DPR — yang juga adalah anggota Komisi II DPR — Arif Wibowo menengarai, “Ada semacam permainan harga antara agen travel dan kesekretariatan DPR (karena penggunaan anggaran diatur dan dikelola Sekretariat Jenderal DPR) sehingga seolah-olah biaya yang harus dikeluarkan DPR lebih mahal, dan bahwa tanpa permainan harga, hampir dipastikan anggaran kunjungan kerja akan turun sehingga kebutuhan biaya pembuatan RUU bisa lebih murah, di mana untuk satu RUU biaya pembuatannya cukup hanya Rp 4 miliar” (Kompas, 4/5/2011), mengapa DPR tidak serius mengusulkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK untuk mengusut tuntas (bukan sekadar “mengusut  gertak”, apalagi  kategori gertakannya adalah gertak sambal  yang kehangatan cabenya mirip dengan hangat-hangat tahi bebek) dugaan penyimpangan anggaran tersebut?

Dengan juga mempertimbangkan rendahnya prestasi DPR di bidang legislasi, di mana dari  70 RUU yang ditargetkan — pada tahun 2010 — hanya 16 RUU yang disetujui menjadi undang-undang, dan juga belum jelasnya berapa RUU yang bisa diselesaikan (dan disetujui) pada akhir 2011 nanti, pantas atau etiskah DPR mengusulkan kenaikan alokasi anggaran pembuatan RUU (inisiatif DPR) untuk tahun 2012?

Tabel 2:    Indikator produk legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (2009-2014) untuk tahun 2009,    2010, dan 2011.

Catatan: 

  • Diolah oleh Jurnal Parlemen Online (Jurnal ParlemenO) dari berbagai sumber.
  • RUU = Rancangan Undang Undang
  • UU = Undang-Undang

Merujuk pada tabel 2 di atas, dibandingkan dengan tahun 2009, pada tahun 2010 terjadi penurunan kinerja legislasi lebih dari separuh, yakni dari 47,56 persen (48%) menjadi 22,86 persen (23%).  Bukankah, dari tahun ke tahun, anggaran untuk DPR terus meningkat?

Dengan kemerosotan kinerja tersebut adakah kesediaan DPR untuk melakukan penataan ulang perencanaan legislasi agar target (legislasi) dapat tercapai dan juga dengan kualitas (RUU) yang tinggi?

Oleh karena itu, ketimbang terburu-buru mengusulkan kenaikan alokasi anggaran untuk tahun 2012  [meskipun menurut Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono, angkanya baru ancar-ancar (Kompas, 4/5/2011)], mengapa tidak terlebih dahulu dilakukan pengkajian — yang transparan — soal keabsahan klaim hegemonik bahwa peningkatan anggaran merupakan solusi penyelesaian problem legislasi?  Tidakkah para anggota DPR menyadari bahwa sesungguhnya problem legislasi sangat kompleks,  sehingga tidak bisa dipandang secara sederhana — dengan nalar yang datar atau linear — sekadar persoalan anggaran?  Bila semua persoalan diselesaikan dengan “pendekatan anggaran” (project oriented), apa bedanya dengan mekanisme kerja otak kaum kapitalis borjuis (lumpen borjuasi)?

***

SEMENTARA itu, dari berbagai kritik masyarakat soal kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri yang boros dan tidak jelas manfaatnya, mengapa DPR tidak terdorong untuk terlebih dahulu membuat perbandingan, mana yang lebih efisien (berdaya guna) dan efektif (berhasil guna), melakukan kunjungan kerja ke luar negeri — untuk mendapatkan masukan yang terkait dengan pembuatan RUU — ataukah cukup dengan mencari data atau dokumen melalui internet dan kantor kedutaan besar (negara yang menjadi obyek pembanding)  di Jakarta (juga Kedutaan Besar Republik Indonesia/KBRI di luar negeri), berkorespondensi kepada pemerintah atau parlemen negara yang dirujuk, serta mengirim/mengutus staf atau tenaga ahli DPR ke luar negeri?

Masalahnya, selain begitu singkatnya waktu kunjungan kerja, sebagian para anggota DPR juga kurang mahir berbahasa Inggris (yang mengganggu efektifitas komunikasi dengan pihak-pihak yang ditemui). Lagipula ada kecenderungan meningkatnya pragmatisme penyusunan perencanaan anggaran (yang antara lain tercermin pada kebiasaan menetapkan langsung plafon anggaran untuk beberapa kunjungan ke luar negeri, padahal saat plafon anggaran ditetapkan, DPR belum menentukan rencana kunjungan kerja, Kompas, 6/5/2011) dan juga kurangnya perencanaan tentang jadwal kerja pihak yang dituju.

Sebagai contoh, kunjungan kerja rombongan anggota Komisi VIII DPR ke gedung Parlemen Australia pada 29 April lalu (2011) hanya menghasilkan kegiatan berfoto bersama di depan New Parliament House dan Old Parliament House — dan tak sempat masuk ke gedung parlemen — karena anggota Parlemen Australia sedang reses (Kompas, 6/5/2011).  Bukankah ini mengindikasikan tidak adanya perencanaan jadwal dalam kegiatan kunjungan kerja?  Akibatnya, kesedihan bercampur kelucuan mengiringi kunjungan kerja itu karena para anggota Komisi VIII DPR hanya mendapatkan brosur — dari beberapa orang — tentang program pemberantasan kemiskinan di Australia.  Apa bedanya dengan mendapatkan brosur dari Kantor Kedutaan Australia di Jakarta?

Kelemahan tadi semakin diperparah dengan tidak adanya sinkronisasi dengan negara tujuan studi banding. Mengapa Australia yang dipilih sebagai negara tujuan studi banding tentang fakir miskin dan pemberantasan kemiskinan, padahal ciri khas pembangunan kesejahteraan atau pendekatan jaminan serta perlindungan sosial antara Pemerintah Indonesia dan Australia sangat berbeda?

Lagipula, kunjungan kerja ke luar negeri yang selama ini dilakukan anggota DPR hanya didasari semangat memanfaatkan anggaran yang sudah dialokasikan (Kompas, 6/5/2011). Mengapa anggaran nganggur yang sudah dialokasikan itu tidak dimanfaatkan saja buat memberdayakan konstituen para anggota DPR?

***

JIKA para anggota DPR enggan merubah paradigma berpikir (mindset revolution) dan mekanisme serta sistem kerja mereka, jangan salahkan bila kemudian rakyat menuding mereka sekadar mesin politik konspiratif yang digerakkan kekuatan para elitenya yang berotak kapital (fulus), dan sesungguhnya bukan bekerja untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan, melainkan sebagai agen kekuatan kapital. Lebih parah lagi bila rakyat kemudian menjuluki para anggota DPR yang terhormat itu dengan apa yang oleh Jeffrey A Winters (2011) — guru besar ilmu politik dari Northwestern University, Chicago, Amerika Serikat — diistilahkan sebagai “oligarki politik”.

Mengapa?  Karena bagi Winters, oligarki beda dengan elite. “Sejak masa Plato dan Aristoteles hingga munculnya Teori Elite  pada tahun 1895, konsep oligarki selalu terkait dengan kelompok kecil yang berkuasa karena punya uang  atau pengaruh; dan bahwa oligarki muncul karena adanya stratifikasi kekayaan (atau pengaruh),” kata Winters.

Karena fenomena stratifikasi tersebut muncul secara menonjol sejak Soeharto berkuasa di negeri ini, yakni ketika ia membagi-bagikan kesempatan usaha dan investasi kepada sekelompok pengusaha tertentu (dan kemudian mereka ini dikendalikan secara personal oleh Soeharto, bukan oleh institusi apapun, untuk melestarikan kekuasaan atau politik  Soeharto dan kroninya), maka jangan salahkan rakyat bila terhadap kelompok anggota DPR tertentu yang arogan dan terkesan melecehkan rakyat — sebagaimana yang sering terekspos di media massa — dituding sebagai bagian dari oligarki politik (partai politik) yang secara esensial aliran politiknya mirip dengan oligarki ala rezim Orde Baru (Soeharto).

Beberapa contoh konkret cikal bakal praktik oligarki di DPR adalah begitu berkuasanya pimpinan partai politik (parpol) dalam mengajukan — atau menentukan urutan daftar — calon anggota legislatif (caleg) yang akan berlaga di pemilihan umum (pemilu) dan adanya usulan pemberhentian antarwaktu (recall) oleh elite parpol terhadap anggotanya yang duduk di DPR dengan alasan ketidaktaatan pada aturan internal parpol, padahal recall seharusnya didasarkan pada penilaian kinerja dan pertanggungjawaban anggota DPR yang bersangkutan.

Dengan demikian, bukankah kualitas anggota DPR akan sangat bergantung  pada oligarki parpol yang pragmatis dan sekadar menjadikan parpol sebagai instrumen bagi-bagi atau perebutan kekuasaan (“power sharing” or “power struggle”)?  Dalam sistem demikian, bisa jadi anggota DPR yang baik justru tersisih, seperti yang dapat disimpulkan dari percakapan Kompas  dengan Eva Kusuma Sundari, Malik Haramain, dan Bambang Soesatyo, berturut-turut adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/F-PDIP, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa/F-PKB, dan Fraksi Partai Golongan Karya/FP-Golkar (Kompas, 19/4/2011).

Oknum-oknum dalam oligarki parpol pasti menaati betul pengertian “politik” seperti yang dirumuskan oleh Harold Lasswell (dengan para pendukungnya yang bermental skeptis dan peragu) bahwa “politik adalah siapa mendapatkan apa(dan dengan besaran seberapa), kapan, dan bagaimana.”

Dalam konteks partai-partai politik yang berkoalisi, pengertian politik seperti itu bisa saja diterjemahkan: “Apakah semua parpol sudah mendapatkan bagian?  Parpol-parpol mana saja  yang (sudah) mendapatkan atau sedang menunggu peluang emas? Parpol-parpol mana saja yang sama sekali belum mendapatkan apa-apa, sehingga perlu dijadwalkan kapan bisa mendapatkan peluang dan bagaimana cara atau persyaratannya?

Bila benar kaidah tersebut berlaku riil dan konkret dalam perpolitikan di negeri ini, maka pasti rakyat dan konstituen tidak akan pernah diposisikan sebagai mitra politik karena mereka hanya akan dijadikan sebagai obyek dan sasaran manipulasi oleh segelintir elite politik yang bertengger (bercokol) dalam dinasti atau oligarki politik. Bukankah itu adalah sebuah tragedi, mengingat dari perspektif teori situasi historis (Theory of Historical Situation), parpol dibentuk untuk mengagregasikan aspirasi rakyat dan sebagai upaya sistem politik untuk mengatasi krisis legitimasi, integrasi, serta partisipasi sebagai akibat dari perubahan masyarakat yang berdimensi luas?

Bila demokrasi oligarki seperti dalam gambaran di atas dibiarkan subur, ia akan menjadi gerbang menuju terowongan (pengap) “Demokrasi Kapital”, yang untuk seterusnya akan memproyeksikan nilai-nilai hegemonik kapitalnya ke berbagai arah dan ranah sehingga akan tercipta kesenjangan yang makin tajam antara para elite (penganut oligarki politik) dan rakyat banyak.  Dengan kata lain, Demokrasi Kapital memiliki peluang besar ditransplantasikan gen-nya (genetic  transplantation) ke dalam tubuh rakyat untuk menjadi bentuk-bentuk demokrasi nista lainnya, antara lain “Demokrasi Sembako”, di mana tuntutan atau protes rakyat akan dibungkam dan dibodohi dengan bantuan sembako (charity).  Bukankah demokrasi seperti itu identik dengan “dehumanisasi”?

***

AGAKNYA tidak keliru bila mayoritas rakyat berpendapat bahwa sebagian besar anggota DPR saat ini kurang peka alias “bebal” terhadap jeritan rakyat.  J Kristiadi menulis, “Dalam  pasemon  dan legenda yang masih hidup di lereng Gunung Merapi, asal muasal perilaku  bebal  disebabkan kebiasaan mereka sejak kecil mengonsumsi rebung (bambu muda). Setelah dewasa, sosoknya seperti anyaman bambu (dalam bahasa Jawa disebut  gedhek) sehingga orang yang dogol dan tidak punya malu disebut  rai  gedhek” (Kompas, 9/11/2010).   

***

DENGAN  kondisi seperti disebutkan tadi, bisakah rakyat berharap banyak pada DPR untuk memperjuangkan nasib mereka di tengah himpitan kebijakan-kebijakan yang berlindung di balik pelaksanaan undang-undang (prosedur hukum) yang di antaranya beraroma neoliberal?

Maka, pesimisme kita bisa menjadi meningkat bukan saja karena lemahnya institusionalisasi politik dan belum sistemisnya proses-proses politik di negeri ini — seperti disebutkan di atas — melainkan juga tidak adanya check  and  balances (saling mengawasi secara seimbang) di antara institusi-institusi demokrasi, di samping  kurangnya komunikasi dzahiriah maupun bathiniah dari para elite politik atau the rulling  elite terhadap rakyat; ditambah lagi dengan runtuhnya integritas sebagian besar penegak hukum, padahal sesungguhnya hukum dapat menjadi penjaga moral bangsa bila ditegakkan penuh tanggung jawab, kepastian, dan keadilan; apalagi ia (hukum) tidak berada dalam ruang kosong atau vakum kultural. Artinya, hukum yang dilihat dari kacamata hukum belaka (dengan mengabaikan  perspektif multiaspek) berpeluang besar memutuskan “suatu kejahatan”, misalnya, sebagai  “bukan kejahatan” karena terselubung (rekayasa) mekanisme hukum resmi.

Untuk itu, bersama-sama dengan reformasi di bidang-bidang lainnya, perlu dilakukan reformasi hukum yang mencakup reformasi perundang-undangan (legislation  reform atau legal  substance  reform), legal structure reform, danlegal  culture reform (yang dilengkapi dengan reformasi kelembagaan, reformasi administrasi, dan morality  reform).

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Namun, bisakah legislation reform itu juga mencakup penghapusan hak  presiden dalam memberi tanda tangan atau persetujuan atas permohonan izin pemeriksaan hukum terhadap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pelanggaran hukum, misalnya dengan mereformasi  atau merevisi Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (yang menyebutkan, tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari presiden); atau bahkan perlu dilakukan amandemen kelima UUD 1945 untuk, antara lain,  menghilangkan hak prerogatif presiden seperti dalam pemberian izin pemeriksaan hukum terhadap kepala daerah; atau juga dengan  memangkas kewenangan legislasi presiden — seperti yang diproteksi dalam UUD 1945 hasil amandemen keempat — dalam rangka terciptanya keseimbangan institusi-institusi negara.

Dalam produk amandemen kelima UUD 1945, fungsi presiden (pemerintah) dikembalikan pada posisinya sebagai lembaga eksekutif dan justru ini akan memperkuat sistem presidensial.

Terus terang, menurut saya, dengan hanya sebatas merevisi Pasal 36 Ayat 1 UU No. 32/2004 tidak akan pernah mampu menempatkan Kejaksaan Agung (Kejagung), misalnya, dalam posisi yang setara dengan presiden (dan kehakiman), yang memungkinkan ia terkondisi untuk berani atau tidak ragu menjalankan kewenangannya langsung menyidik atau memeriksa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi.

Dengan kata lain, seperti yang selama ini berlangsung, Kejagung akan terus memelihara (mengemong) keraguan bahwa ketiadaan izin presiden akan di permasalahkan di persidangan, meski berdasarkan Pasal 36 UU No 32/2004 tersebut dimungkinkan jika dalam waktu 2 x 30 hari sejak berkas dikirim izin presiden tidak turun, penyidik bisa langsung mengadakan pemeriksaan atas kepala daerah termaksud.

Dengan demikian solusi atas kebuntuan tersebut bukan sekadar menempuh langkah lanjut, seperti mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih kasus termaksud bila dalam 60 hari tidak ada izin dari presiden, atau mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 36 Ayat 1 UU No 32/2004 itu sebagai penguat Rancangan Undang-Undang Antikorupsi (RUU Antikorupsi).

Intinya, dalam proses berbangsa dan bernegara kita butuh adanya keseimbangan institusi-institusi negara dalam rangka saling mengawasi secara seimbang (check and balances) demi terciptanya demokrasi yang sehat dan beradab, penegakkan hukum (law enforcement), serta penguatan hak-hak asasi manusia dan keadilan.  Dan itu hanya bisa terwujud jika diatur secara tegas dalam konstitusi (UUD 1945).  Soalnya, hingga saat ini pemberian izin tertulis (dari presiden) tersebut sering mengalami hambatan, sehingga juga mempersulit pemberantasan korupsi di daerah, padahal hingga April 2011, setidaknya ada 155 kepala daerah yang sedang tersangkut masalah hukum (Kompas, 7/4/2011), dan bahwa berdasarkan catatan Kejagung sejak tahun 2005 hingga April 2011, 61 kepala daerah tidak dapat diperiksa sebagai tersangka atau saksi kasus korupsi karena belum mendapatkan izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Kompas, 8/4/2011).  Bukankah berdiri tegaknya bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), salah satunya, adalah berkat topangan dari pilar-pilar kekuatan daerah?  Masalahnya, bagaimana pilar-pilar itu menjadi kuat bila para kepala daerahnya terlibat dalam pelanggaran hukum (korupsi)?

Sekaitan dengan hambatan pemberian izin tertulis dari presiden, seperti disebutkan di atas, apakah hambatan tersebut merupakan masalah di birokrasi atau di kejaksaan?  Entahlah.  Yang jelas, Kejagung berpendapat bahwa izin dari presiden harus diperoleh sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan (Kompas, 8/4/2011).

***

DALAM dialog petang pada suatu hari di minggu kedua April 2011 — yang ditayangkan Metro TV — Dr Hermawan Sulistyo (peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI) bertanya kepada Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi PDI-P (di DPR), “Siapa yang mengawasi anggota DPR?”  Tjahjo kemudian menjawab: “dirinya sendiri” (mungkin maksudnya adalah anggota DPR itu sendiri yang berhak mengawasi diri sendiri).  Bukankah ini mengindikasikan rendahnya pemahaman akuntabilitas terhadap rakyat?   Dalam dialog itu Hermawan juga menggugat kekurangpekaan para anggota DPR atas protes masyarakat terkait dengan rencana pembangunan gedung DPR yang sangat mewah itu. Namun, segera saja Ignatius Mulyono, anggota DPR dari Partai Demokrat, menyergap: “Masyarakat (rakyat) yang mana?”, yang kemudian ditimpali oleh Hermawan, “Anda tidak pernah menyimak pemberitaan di media massa, ya!”   Atas timpalan ini, Mulyono menjawab, yang sering  ngomong  di media massa itu, kan “pengamat”.

Kepada Mulyono, saya hanya mau mengatakan, masyarakat kelas bawah — korban  rekayasa sistem kapitalisme atau neoliberalisme — sudah lama lelah dengan nasib mereka yang  apes  terus dan bosan menantikan realisasi janji-janji politik yang pernah diumbarkan dengan mulut berbusa-busa saat musim kampanye pemilu dulu, dan kini mereka terpojok ibarat penderita tuna wicara.  Dalam kondisi seperti itu, salahkah para pengamat atau intelektual [rausyanfiqratau (calon) ulil albab (meminjam terminologi Al-Qur’an)] membantu menyuarakan aspirasi kaum tertindas atau kaum Marhaen (mustadh’afin — Al Qur’an 28:5), misalnya lewat media massa?  Bukankah dalam karut marut seperti sekarang, para pengamat yang menyuarakan aspirasi kalangan — yang terkondisikan oleh sistem politik untuk terpaksa menjadi — tuna wicara (rakyat) lebih mulia daripada para tuna rungu (the rulling elite) yang enggan mendengarkan pekikan amanat penderitaan rakyat?

***

AGAKNYA, urgensi amandemen kelima UUD 1945 didasari alasan yang cukup banyak dan bisa dipertanggungjawabkan ke-shahih-annya, di antaranya bukan saja untuk keperluan penguatan kewenangan (terutama kewenangan legislasi) Dewan Perwakilan Daerah/DPD dalam rangka mewujudkan konsep dua kamar yang kuat (strong bicameralism) dalam sistem parlemen kita — yakni DPR dan DPD — dan pemayungan atau pemijakan legislation reform berupa penghapusan hak presiden dalam memberi tanda tangan atau persetujuan atas permohonan izin pemeriksaan hukum terhadap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pelanggaran hukum, seperti disebutkan tadi, tetapi juga untuk (pemayungan dan pemijakan) pembuatan aturan, mekanisme, atau sistem agar rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat menegakkan haknya untuk menarik dukungan atas anggota-anggota DPR — juga DPD dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) — yang dinilai menghianati amanah yang telah diberikan, tanpa harus menunggu pemilu (Pemilihan Umum) berikutnya. Pasalnya, kalau kita sebagai penumpang angkutan umum, misalnya, yang memercayakan keselamatan hidup kita untuk diantarkan ke stasiun perhentian tertentu, lantas di sepanjang perjalanan sang sopir bertindak ugal-ugalan, apakah logis kita harus membiarkan nasib kita ditentukan oleh perilaku sang sopir yang mengobral janji bahwa pasti ia akan bertanggungjawab menjamin keselamatan penumpang hingga sampai di tempat tujuan, dan bahwa penumpang dilarang memprotes perilaku ugal-ugalan si sopir selama dalam perjalanan?

Memang, ketentuan perundang-undangan yang ada tidak mengatur hak masyarakat pemilih untuk melakukan  recall  (penghentian) dan impeach(pemecatan) terhadap anggota DPR. Undang-undang hanya memberikan hak recall  kepada parpol.  Masalahnya, apakah masyarakat ikhlas diambil semua haknya sebagai pemilih (dan pemegang kedaulatan) oleh parpol?  Dari perspektif  fiqh (Islamic jurisprudence), misalnya, bagaimana hukumnya bila hak politik masyarakat diambil sepenuhnya oleh parpol tanpa keikhlasan masyarakat itu sendiri?  Dalam konteks ini, tidakkah sebaiknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang hal itu?

Seharusnya, sebagai pemegang kedaulatan, masyarakat tidak boleh dibatasi hak pilihnya dan juga hak-hak lainnya yang terkait dengan itu. Memang, Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 menjamin hak masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, tapi mengapa undang-undang masih mendiskriminasi masyarakat dari hegemoni parpol?  Maka, dalam produk amandemen kelima UUD 1945 nanti harus diatur secara tegas pemijakan dan pemayungan semua aspek dari hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam sistem Demokrasi Pancasila, sekaligus menutup ruang gerak politik pembodohan dan pembohongan  bahwa, antara lain, kesewenang-wenangan anggota DPR hanya bisa dikoreksi melalui mekanisme pemilu berikutnya. Tanpa kebebasan memantau dan mengoreksi sepak terjang para anggota DPR (DPD dan DPRD), apa bedanya para anggota DPR itu dengan sang sopir ugal-ugalan seperti disebutkan tadi?

***

TERKAIT dengan amandemen kelima UUD 1945, khususnya tentang pasal yang mengatur  recall  dan/atau impeach oleh masyarakat terhadap wakil mereka (DPR, DPD, dan DPRD) yang berkinerja buruk, saya ringkaskan beberapa fakta berikut (yang dirujuk dari tulisan Feri Amsari: “Legislator Benalu dan Pemecatannya”, Kompas, 27/4/2011) sebagai pembanding dan bahan pertimbangan.  Pertama, di India dan Uganda, pemecatan (recall) wakil rakyat dapat dilakukan masyarakat.

Kedua, di Amerika Serikat (AS), terutama di Negara Bagian Oregon, setiap pejabat negara — eksekutif, legislatif, dan yudikatif — dapat diberhentikan melalui  impeachment  di pengadilan.

Ketiga, di Jepang, dengan mengumpulkan pernyataan sikap (petisi) sebanyak sepuluh persen suara rakyat, di daerah pemilihan tertentu, seorang anggota parlemen dapat dipecat.

***

BERDASARKAN prinsip dan etika demokrasi, seharusnya kehendak dan hak memecat wakil rakyat datang dari rakyat itu sendiri.  Lalu, apakah bukan suatu kelancangan bila parpol menetapkan sendiri kewenangan recall  padahal rakyatlah yang memilih wakilnya secara langsung?

Oleh karena itu, dari tiga model atau mekanisme pemecatan wakil rakyat yang dikemukakan di atas, mungkin dapat dipilih pola paduan, misalnya Jepang dan AS, di mana setelah terpenuhinya syarat (persentase) pengumpulan petisi di daerah pemilihan tertentu, para pengumpul petisi kemudian dapat mengajukan perkara impeachment ke pengadilan.

Sampai di sini, apakah akan timbul ketidakstabilan di parlemen bila terjadiimpeachment?   Sama sekali tidak!  Karena pemecatan dilakukan melalui pengadilan dan atas inisiatif masyarakat pemilih. Dengan kata lain, kegaduhan hanya akan terjadi bila wakil rakyat yang di-impeach  itu memang bermental perusuh, dan kepadanya biar penegak ketertiban yang mendisiplikannya.

Kita yakin, bila aturan  recall dan/atau impeach  seperti dimaksudkan di atas bisa diakomodir pada pasal tertentu dalam UUD 1945 yang akan diamandemen nanti (amandemen kelima), maka nasib rakyat tidak akan lagi dipermainkan oleh sekelompok  petualang politik atau politisi pragmatis yang duduk di parlemen.[**]

Jakarta, 29 Mei 2011.

__________________________

La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul) adalah Pemimpin Redaksi Jurnal Parlemen Online (Jurnal ParlemenO) dan Peneliti teknologi/mesin indusri pada Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional (Forum SPTN).


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.